KBRN, Bandung: Dalam upaya meningkatkan sinergitas antar kementrian dan lembaga sebagai upaya pelindungan pekerja migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatangan MoU dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Kejaksaaan Agung RI dan Kepolisian RI, dalam Rakornas BP2MI di Intercontinental Bandung Kamis, (7/10/2021).

Wakil Kejaksaan Agung RI Setia Untung Arimuladi mengapresiasi langkah yang diambil BP2MI untuk meningkatkan sinergitas dengan kementrian maupun lembaga dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari mafia penempatan ilegal.

“Kejaksaan disini ikut serta memerankan peran sesuai tugas dan fungsi bahwa banyak persoalan dan kasus yang timbul korbannya pekerja migran Indonesia.  Tentunya ini adalah prioritas untuk melakukan pencegahan dan penindakan bagi mereka yang selama ini telah mencari mangsa yang korbannya adalah para migran Indonesia,”ucap Untung.

Sebagai langkah awal menurut Untung, Kejaksaan sesuai tugas dan fungsi manakala penyidik sudah mulai melakukan penyidikan terkait proses hukum sindikat penempatan ilegal. Pihaknya bakal melakukan pengawalan sepanjang alat bukti yang diajukan memenuhi syarat. 

 “Kita akan mengawal sepanjang alat bukti memenuhi syarat diajukan ke pengadilan sehingga kita tindak tegas seoptimal mungkin.  Kasian para migran yang diluar negeri (keberangkatan ilegal),”jelas dia.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Tae menyatakan, dalam menangani sindikat penempatan ilegal pekerja migran diperlukan pendekatan khusus. Bukan hanya sebatas mengejar pelaku kejahatannya, namun juga mengajar aset dan dana sindikat tersebut.

Ditegaskan Dian, langkah tersebut merupakan upaya memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita tidak cukup mengejar pelaku tindak kejahatan tapi kita harus mengejar uangnya, asetnya dari pelaku kejahatan untuk memberikan dampak jera. Kedua melalui pendekatan yang kita sebut folow the money atau arus uang itu lebih mudah untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam konteks perdagangan orang ini dan itu akan membantu aparat penegak hukum untuk segera melakukan langkah-langkah yang segera atau reaktif,”jelas Dian.

Ditambahkannya, penandatanganan kerjasama dengan BP2MI merupakan langkah sinergitas upaya melindungi pekerja migran Indonesia.

“Kita harus selalu meningkatkan kerjasama,  tidak lagi terjadi yang namanya satu sama lain koordinasinya kurang baik, dalam pengertian bahwa setiap orang mengklaim mengkredit masing-masing itu tidak bagus,  itu harus benar-benar kerja sehingga kita fokus untuk melindungi tenaga migran kita,”ujar dia.

“Ini tantangan kita yang berat, salah satu yang kita lakukan adalah mengejar siapa saja yang terlibat di dalamnya.  Termasuk Oknum sehingga kita bisa menyelesaikan secara tuntas jangan ada orang yang main main dengan nasib tenaga kerja kita,” tambah dia.

KBRN, Bandung : Pangdam III/Siliwangi, Kapolda Jabar, Gubernur dan Komandan Lanud Husein Sastranegara, menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Bandara Internasional Husein Sastranegara Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/10/2021).

Kedatangan Presiden RI dalam rangka memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021, yang digelar di Lapangan Pusdiklatpassus Batujajar, di Jalan Batujajar kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur upacara penetapan komponen cadangan. Perlu diketahui bahwa Komponen Cadangan adalah program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). 

Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komponen cadangan TNI hanya boleh digunakan untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara.

“Anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mobilisasi. Tetapi anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara, ” disampaikan Presiden Joko Widodo pada pada acara penetapan komponen cadangan.

Turut mendampingi Presiden RI, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol.

Sedangkan yang hadir pada acara penetapan komcad diantaranya Menhan RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Dankodiklat TNI, Dankodiklatad dan Pangkogabwilhan 1 serta tamu undangan lainnya.

KBRN, Bandung: DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan pemanfaatan aset di Jawa Barat, melihat masih adanya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin menyebut, lahan Barang Milik Negara (BMN) Idle yang berada di kawasan Desa Kumpay, Kabupaten Subang, secara existing sudah aman, patok pembatas sudah dipasang. Kemudian sudah disertifikatkan. 

“Tetapi yang menjadi persoalan adalah tanah tersebut berstatus Barang Milik Negara (BMN) Idle. Tentu dalam hal ini Pemprov Jabar berperan penting untuk mengelola lahan tersebut,” ujar Ahab di Kabupaten Subang, Kamis (7/10/2021).

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dapat memaksimalkan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak terkecuali lahan Idle yang ada di Desa Kumpay tersebut. Sebab, aset merupakan amanat yang harus dimaksimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. 

“Terlebih, lahannya bisa dirasakan langsung untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat digunakan untuk perekonomian,” katanya.

Seperti diketahui, Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga harus dikelola secara tepat, efektif dan optimal.

Pengelolaan tersebut dalam praktiknya menghadapi tantangan besar terutama terkait adanya tanah dan bangunan idle, atau lebih dikenal dengan sebutan BMN idle. BMN idle didefinisikan sebagai BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L). 

Karena tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi maka BMN idle berpotensi tinggi menimbulkan penyalahgunaan, pemborosan, dan/atau kerugian negara. Agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu sistem pengelolaan BMN idle yang baik.

KBRN, Bandung: Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Cimahi, Kota CImahi, namun demikian ada beberapa kendala yang terjadi sejak digulirkan kembali PTM tersebut.

Beberapa yang menjadi catatan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yakni SMKN 3 Cimahi belum mempunyai Kepala Sekolah definitif.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk persoalan Kepala Sekolah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, demi terciptanya sistem civitas sekolah yang lebih jelas dan akan mempengaruhi proses pendidikan di SMKN 3 Cimahi ini.

“Alhamdulillah Komisi V telah mengunjungi SMK Negeri 3 Kota Cimahi, kami memberikan catatan terkait kepsek definitif, kedepannya kami akan berkomunkasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini KCD Pendidikan bersama Dinas Pendidikan, untuk segera mencari jalan keluarnya terkait Kepala Sekolah di SMKN 3 Cimahi ini,” ucapnya di SMKN 3 Cimahi, Kota Cimahi, Kamis (7/10/2021).

Siti menyebut, area SMKN 3 Cimahi ini masih perlu perluasan mengingat lahan Sekolah Menengah Kejuruan harus sesuai standar yang berlaku, terlebih SMKN 3 Cimahi ini memliki kelompok bidang studi Perhotelan, Tata Boga , dan Tata Busana yang harus memiliki lahan yang memada.

Dirinya juga mengapresiasi Studi Tata Boga yang telah memiliki produksi berbagai macam makanan dan sudah ada proses penjualan dan berharap SMKN 3 Cimahi bisa menjadi Sekolah Badan Layanan Umum Daerah/BLUD Di Jawa Barat.

“Kami juga memberikan catatan lain terkait tempat KBM sudah penuh dan masih harus diperluas lagi sesuai standar Sekolah Menengah Kejuruan, selain itu kami mengapresiasi studi tata boga telah ber-produksi dan bisa dijual diluar dengan metode marketing yang kekinian, kita akan mendukung langkah SMK 3 yang sukses melaksanakan vaksinasi hingga dosis ke 2, kedepannya semoga PTM berjalan dengan baik, dan harapan dari Komisi V SMKN 3 Cimahi bisa segera menjadi SMK BLUD,” tutupnya.

KBRN, Cimahi :Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, menggelar Sosialisasi Kemitraan Antara UMKM dengan Toko Modern yang berlangsung di Aula Kelurahan Cipageran, Kamis (7/10/2021).

Hal itu dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di wilayah,  dalam memasarkan produknya di toko modern.  salah satunya untuk membangkitkan ekonomi para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 ini.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 pelaku UMKM di Kelurahan Cipageran. Tampil sebagai narasumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, dan pengelola salah satu minimarket.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagkoperin Kota Cimahi, Sri Wahyuni mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan di 15 kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Sementara ini baru 6 kelurahan yang sudah dilakukan Sosialisasi Kemitraan Antara UMKM dengan Toko Modern.

“Di Cimahi ada 15 kelurahan, sudah 6 kelurahan kami laksanakan (sosialisasi), selanjutnya mengikuti untuk kelurahan-kelurahan berikutnya sesuai jadwal. Kegiatan hari ini adalah tentang kemitraan antara toko modern dan UMKM, terkait memfasilitasi mereka untuk memasuki toko-toko modern tersebut. Jadi apa saja kira-kira yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke toko modern tersebut,” beber wanita yang akrab disapa Yuni ini.

Yuni mengakui, para pelaku UMKM di wilayahnya sangat antusias dalam memasarkan produknya di toko modern, walapun ada beberapa persyaratan yang harus mereka tempuh.

“Alhamdulillah mereka sangat antusias  walaupun ada tahapan-tahapan yang harus mereka siapkan untuk bisa masuk ke pasar modern. Namun mereka sangat berusaha, dan kita anjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentang kehigienisan makanan tersebut, apa saja yang barangkali makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia,” bebernya.

Menurut Yuni, sudah banyak pelaku UMKM Kota Cimahi yang menjual produknya di pasar modern. “Misalnya di Buana ada 15 atau 20 UMKM yang sudah masuk, karena memang aturannya  toko modern harus menyediakan space 10 persen untuk UMKM, Toko modern juga siap menampung produk UMKM lokal, ” bebernya.

“Pada umumnya mereka bermitra dengan UMKM, dan mereka siap menerima asalkan itu tadi persyaratannya terpenuhi,” imbuhnya

Menurut Yuni, kendala yang dihadapi pelaku UMKM di diwilayahnya adalah dalam mengurus perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) 

“Sebetulnya PIRT itu tidak sulit, tapi barangkali kadang-kadang mereka itu belum mempersiapkan legalitas-legalitas yang dibutuhkan. Sehingga dengan acara ini diharapkan mereka tergugah kembali. Apalagi  setahun belakangan ini belum ada kegiatan sosialisasi karena pendemi Covid-19,” terangnya

Eri Dayusman dari Dinkes Kota Cimahi yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini mengatakan, terkait keamanan pangan itu, diantaranya perlu dipastikan bahwa keamanan pangannya telah memenuhi syarat.

“Syartanya itu, memenuhi mutu pangan itu tersendiri, dan dari segi higienitas, serta keamanan pangan tersebut. Selain itu perlu dipastikan juga kalau makanan yang mereka olah itu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah,” terangnya.

Disinggung soal kesadaran UMKM dalam keamanan pangan, Eri menjelaskan jika banyak yang sudah paham.

“Bagi yang belum, perlu kita tingkatkan lagi dengan bentuk sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan. Kebetulan di kami juga ada kegiatan penyuluhan pangan, yang tujuannya memang untuk pelaku usaha bagaimana untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga,” pungkasnya.

KOTASUBANG.com, Subang – Wakil Bupati Subang Agus Masykur mendampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat Dr. Sarwo Edhy, SP., MM untuk meresmikan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di desa Lengkong Kecamatan Cipeundeuy Subang, Rabu (6/10/2021).

Kadis Ketahanan Pangan Dr. H. Hendrawan, S.P., MM dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan LPM dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian baru teralokasikan 2 lokasi dari 3 pengajuan bantuan pembangunan. Untuk tahun 2022, Subang akan mengajukan alokasi bantuan untuk 12 lokasi.

Peresmian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dibangun melalui DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian TA 2021 di Kabupaten Subang.

Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat K.H. Jafar Ismaik menyampaikan bahwa pandemi covid-19 mengajarkan kita harus memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Setiap negara memenuhi kebutuhan sendiri karena tidak bisa import.

Ia pun menekankan pentingnya cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi ini. Dengan Subang yang mampu menjadi penopang lumbung pangan nasional sangat membantu kebutuhan pangan di masa pandemi saat ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat Dr. Sarwo Edhy, SP., MM Keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sangat penting dalam memenuhi penyediaan pangan dan memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli).

Khusus di Kabupaten Subang, hingga tahun 2020 telah dibangun LPM sebanyak 142 unit, dengan rincian 8 LPM dibangun melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dan 134 LPM merupakan replikasi oleh APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi fisik lumbung tersebut diketahui bahwa sebanyak 52 LPM (37%) dalam kondisi baik, 88 LPM (62%) kondisi sedang (fisik lumbung ada yang rusak ringan) dan 2 LPM (2%) rusak. Dari keaktifan kelompok, 51 LPM (36%) berjalan aktif dan 91 lumbung (64%) tidak aktif. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk terus memberdayakan potensi yang ada ini agar berjalan optimal.

Untuk perencanaan tahun 2022, Kabupaten Subang dialokasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan alokasi sebesar Rp 7 Milyar yang diproses melalui DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk pembangunan 7 unit LPM dan sarana pendukungnya, yaitu berupa lantai jemur, RMU (kapasitas >0.5 ton per jam), Bed Dryer (kapasitas minimun 3.5 ton per proses) disertai pembangunan rumah RMU dan rumah Bed Dryer dengan nilai per lumbung sebesar Rp1 Milyar.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur menyampaikan bahwa Kabupaten Subang sebagai lumbung padi nasional yang mampu memproduksi pertanian yang mana yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Subang sebesar 174.652.500 kg sehingga Kabupaten Subang memiliki surplus beras sebesar 868.332 ton per tahun. Maka daripada itu Subang dijadikan salah satu lumbung pangan nasional dan lumbung pangan Jawa Barat.

Kang Akur menyampaikan Kabupaten Subang pada tahun 2021 mendapat bantuan program DAK fisik lumbung pangan masyarakat sebanyak 3 paket yang terdiri dari 1 paket mesin RMU, bangunan lumbung, bangunan rumah RMU dan lantai jemur.

Kang Akur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui badan ketahanan pangan yang telah memberikan program DAK fisik lumbung pangan masyarakat, yang sangat bermanfaat untuk Kabupaten Subang karena keberadaan lumbung pangan masyarakat ini akan bisa mendekatkan akses pangan masyarakat sebagai cadangan pangan dan sebagai sumber ekonomi baru di tingkat pedesaan.

Kang Akur berharap program ini berlanjut terus untuk kesinambungan dan kemandirian ketahanan pangan kedepannya khususnya di kabupaten Subang.

Pada kegiatan tersebut diserahkan kunci Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diserahkan secara simbolis kepada Gapoktan Tani Cukup Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara.

Pengguntingan pita LPM oleh Plt. Kepala BKP Pusat didampingi Wakil Bupati Subang, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat dan Kadis Ketahanan Pangan Subang dilanjutkan peninjauan gudang LPM Dak RMU serta demo penggunaan mesim RMU oleh Gapoktan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kapus Ketersediaan dan Ketahanan Pangan BKP, Camat Cipeundeuy, Kapolsek, Danramil, Kades Lengkong, dan perwakilan TP. PKK.