KBRN, Jakarta: Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur pada Senin, 4 Oktober 2021, kemarin.

Lembaga Antirasuah mendalami Andi mengenai aliran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke wilayahnya.

“Tim penyidik mengonfirmasi dan mendalami lebih jauh mengenai proses dana hibah yang akan diterima pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dari BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekontruksi serta dana siap pakai,” kata Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Kasus ini bermula pada September 2021. Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah awalnya mengajukan dana hibah logistik dan peralatan ke BNPB Pusat di Jakarta. Dari permintaan itu Kolaka Timur mendapatkan dana hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar. Kolaka Timur juga mendapatkan hibah dana siap pakai senilai Rp12,1 miliar.

Setelah mendapatkan dana itu, Anzarullah meminta Andi untuk mengatur beberapa proyek pekerjaan fisik dikerjakan oleh perusahaannya. Dari kongkalikong itu, timbul kesepakatan jasa konsultasi proyek pembangunan dua jembatan di Kecamatan Ueesi, dan jasa konsultasi pembangunan seratus rumah di Kecamatan Uluiwoi dikerjakan oleh Anzarullah.

Andi hanya bisa manut dengan permintaan Anzarullah. Dari kesepakatan itu, Andi dijanjikan mendapatkan fee 30 persen dari jasa konsultasi proyek yang dikerjakan oleh orang perusahaan Anzarullah.

Andi kemudian memerintahkan jajarannya agar jasa konsultasi proyek yang diminta dimenangkan oleh Anzarullah. Dari kongkalikong itu, Andi diduga telah menerima uang Rp250 juta yang diberikan secara bertahap dari Anzarullah.

Atas ulahnya, Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Andi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KBRN, Jakarta : Kejaksaan Agung RI (Kejagung) menyerahkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina (persero) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, bahwa lembaga Antikorupsi menyambut baik pemberian kasus itu dari Korps Adhyaksa.

“KPK menyambut baik kebijakan Jaksa Agung RI bahwa perkara tersebut ditangani KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Firli mengatakan pihaknya akan segera mengirim orang ke Kejagung untuk menindaklanjuti pemberian kasus itu. Komunikasi pembahasan kasus akan dilakukan sesegera mungkin.

Lebih lanjut, Firli menyebut kasus dugaan korupsi itu bukan hal baru untuk KPK. Lembaga Antikorupsi sebelumnya sudah membidik kasus ini pada 2019.

“KPK sudah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di pengadaan LNG Pertamina,” ujar Firli.

Pengusutan kasus itu sempat kandas di KPK karena Kejagung juga mengusut dugaan yang sama. Lembaga Antirasuah akhirnya menyerahkan karena dua instansi tidak bisa mengusut kasus yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Maka KPK dan Kejaksaan  melakukan koordinasi terkait penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi,” jelas Firli.

KBRN Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkap peran pemilik PT Jhonlin Baratama, Samsudin Andi Arsyad (SAA) alias Haji Isam. Dia diduga memerintah langsung terkait pengondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Merespon hak tersebut, Lembaga Antirasuah mengatakan bakal mendalami fakta persidangan tersebut. Lembaga Antirasuah menegaskan, tidak segan mendakami Haji Isam jika terlibat dalam kasus ini.

“Fakta keterangan saksi dimaksud tentu akan didalami lebih lanjut pada pemeriksaan saksi-saksi pada beberapa sidang berikutnya,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (5/10/2021).

Ali juga menambahkan, akan mencoba mendalami dugaan keterlibatan Haji Isam dalam persidangan ke depannya. Peran Haji Isam juga akan didalami dengan memeriksa saksi dan barang bukti.

“Tim jaksa KPK akan buktikan seluruh uraian fakta-fakta perbuatan para terdakwa dengan mengkonfirmasi keterangan para saksi dan alat bukti yang telah KPK miliki,” kata Ali.

Sebelumnya, JPU KPK Takdir Suhan mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar, di persidangan. BAP menyebutkan pertemuan antara tim pemeriksa pajak dengan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.

“Saya tambahkan bahwa pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaan pengondisian nilai surat ketetapan pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama,” kata JPU KPK Takdir saat membacakan BAP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2021).

Menurut jaksa, nilai pajak PT Jhonlin Baratama dikondisikan sebesar Rp10 miliar. PT Jhonlin Baratama sejatinya memiliki nilai kurang pajak Rp63 miliar.  Haji Isam disebut berupaya mengondisikan nilai pajak itu.

KBRN, Jakarta : Sebanyak 57 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyambangi Mabes Polri pada Senin, 4 Oktober 2021, kemarin.

Pertemuan mereka membahas tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin menarik mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Mantan pegawai KPK Farid Andhika menyebut pertemuan itu baru sekadar kenalan. Menurut dia, belum ada pembahasan penempatan kerja jika tawaran itu diterima.

“Tidak ada yang spesifik, rasanya tidak perlu juga saya jelaskan isinya perkenalan, dan bercerita tentang tes wawasan kebangsaan (TWK),” kata Farid melalui keterangan tertulis, Selas (5/10/2021).

Farid mengatakan pihaknya meminta untuk bertemu lagi dengan Polri. Pertemuan pertama itu belum bisa menjelaskan dengan rinci tawaran Listyo.

“Pertemuan kemarin baru pertemuan awal sebagai tindak lanjut dari statement Pak Kapolri, dan belum ada pembahasan substantif,” kata Farid.

Farid juga menyebut pihaknya belum bisa mengiyakan tawaran Listyo. Saat ini, para mantan pegawai KPK itu belum bisa memberikan sikap.

Sebelumnya, Mabes Polri bertemu perwakilan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Pertemuan itu membicarakan rencana rekrutmen.

“Jadi tadi juga dari perwakilan dari teman-teman mantan KPK ada sembilan orang. Ada Mas Giri (Giri Suprapdiono) dan sebagainya di sana,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (4/10/2021).

Argo mengeklaim perwakilan mantan pegawai KPK itu mengapresiasi niat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) Polri. Argo mengatakan pihaknya juga mendengarkan aspirasi dan berdiskusi terkait perekrutan.

KBRN, Jayapura: Tim Bulutangkis Papua menelan kekalahan dalam pertandingan perdana melawan Jawa Barat (Jabar), di babak penyisihan beregu putera Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, yang berlangsung di GOR Waringin, Kota Jayapura, Selasa (5/10/2021). 

Dari lima partai yang dipertandingkan meliputi tiga nomor tunggal putera dan dua ganda putera, Jabar sukses mengungguli Papua dengan skor 5-0. 

Pelatih bulutangkis putera Jabar, Hari Hartono saat ditemui RRI mengatakan, para pemain Jabar di atas kertas memang lebih diunggulkan. Meski demikian, ia melihat semangat atlet Papua luar biasa dalam pertandingan itu. 

“Kalau dari segi permainan kami memang lebih menang di jam terbang sementara segi teknis kami juga unggul di pola permainan,” kata Hari.

Ia pun mengakui, adanya beberapa atlet bulutangkis Papua yang memiliki potensi cukup baik dan diharapkan kedepan lahir bibit muda yang lebih banyak untuk berlatih di Pelatnas. 

“Sekarang ini kan sudah ada dua atlet dari Papua yang bergabung di Pelatnas, semoga kedepan ada bibit muda Papua yang lain lagi,” ucapnya. 

Tim beregu putera Jabar  kini tinggal menambah 1 poin lagi untuk mengantongi tiket ke semifinal. Pada pertandingan berikutnya, Kamis (7/10/2021), Jabar akan menghadapi Kalimantan Timur. 

Sementara itu, Official bulutangkis Papua, Alberth Manuputty usai pertandingan mengaku, pihaknya memang tak menaruh target medali di nomor beregu putera. Namun, target medali ada di beregu puteri dan perorangan. 

“Target kami dua medali emas melalui pemain kami yakni kaka beradik Chico Wardoyo dan Ester Wardoyo, namun kedua pemain ini ditarik untuk mengikuti Piala Thomas dan Uber. Tapi kami tidak berkecil hati, kami siapkan pemain lain,” kata Alberth. 

Ia menyebut, optimis tim bulutangkis Papua bisa menggaet satu medali dari nomor beregu puteri dan satu medali di nomor perorangan. 

“Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Papua bagi tim bulutangkis Papua agae bisa mendapat hasil positif di PON XX Papua ini,” imbuhnya.