Beranda blog Halaman 81

Desa Mayangan Jadi Pilot Project Penanaman Mangrove untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Penulis
Redaksi
-
Desa Mayangan Jadi Pilot Project Penanaman Mangrove untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Foto: peraknew.com

Subang – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, bersama Asisten Daerah (Asda) 2 Pemda Subang, H. Hidayat, S.Ag., M.Si., menghadiri aksi penanaman pohon mangrove dan kayu-kayuan di Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Tanam Pelihara Pohon (GTPP) dan upaya mitigasi perubahan iklim. Acara berlangsung pada Jumat, 14 Maret 2025, dengan dukungan dari berbagai pihak.

Turut hadir Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Administrator KPH Purwakarta, serta perwakilan BPBD, FKPDAS, dan Tagana Kabupaten Subang. Beberapa kepala desa dari Kecamatan Legonkulon, jajaran kepolisian dan TNI, serta berbagai organisasi lingkungan dan komunitas masyarakat juga ikut serta dalam aksi ini.

Camat Legonkulon, Rd Dinar Wardinal, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi bencana banjir yang kerap melanda daerah tersebut. Ia menyampaikan bahwa dua fokus utama dalam kegiatan ini adalah penanaman 24.000 batang mangrove di Desa Mayangan serta pengelolaan sampah di sepanjang Sungai Cigadung.

Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Lasmawati, menjelaskan bahwa proyek ini mencakup lahan seluas 30 hektare dengan sistem empang parit. Selain berdampak ekologis, program ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar agar terus menjaga kelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan memberikan hasil nyata.

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menyampaikan rencana untuk menjadikan Desa Mayangan sebagai proyek percontohan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu inisiatif yang dipertimbangkan adalah membangun rumah panggung guna mengurangi dampak banjir. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah menciptakan perubahan jangka panjang, termasuk mengurangi banjir rob dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Lebih lanjut, Bupati Subang mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan serta mengembangkan potensi wisata desa. Dengan adanya hutan mangrove yang semakin luas, diharapkan Mayangan dapat menjadi destinasi ekowisata yang menarik. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, karena kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Sebagai penutup, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui perwakilannya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, memberikan penghargaan atas gerakan tanam dan pelihara pohon kepada Kepala Desa Mayangan. Secara simbolis, bibit mangrove dan kayu akasia mangium diserahkan kepada tujuh kepala desa oleh Bupati Subang, diikuti dengan aksi penanaman pohon bersama.

Bazar TerdePAN Hadir di Subang, Eddy Soeparno: Ringankan Beban Masyarakat!

Penulis
Redaksi
-
Bazar TerdePAN Hadir di Subang, Eddy Soeparno: Ringankan Beban Masyarakat!
Foto: tintahijau.com

SUBANG – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, secara resmi membuka Bazar Tebus Murah dalam rangka Safari Ramadhan 1446 H/2025 di Kantor DPD PAN Kabupaten Subang, Minggu (16/3/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas PAN untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Menurut Eddy, Bazar Tebus Murah TerdePAN adalah inisiatif langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan. Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tak hanya di Subang, program sembako murah ini juga digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Sumatra, dan Kalimantan. Seluruh pengurus PAN, mulai dari tingkat DPR hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota, turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung hingga 27 Maret mendatang.

Dalam bazar ini, Eddy menyediakan 1.000 paket sembako berisi minyak goreng, beras, mi instan, dan biskuit. Paket tersebut seharga Rp35 ribu, tetapi masyarakat bisa menebusnya hanya dengan Rp10 ribu.

“Semoga program ini bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat,” ujar Eddy.

Ketua DPD PAN Kabupaten Subang sekaligus anggota DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menambahkan bahwa program ini telah menjadi tradisi PAN setiap bulan Ramadhan.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar PAN dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.

Dengan adanya Bazar Tebus Murah, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama bulan suci Ramadhan.

Safari Ramadan di Subang: Bupati Tekankan Pelayanan Publik dan Infrastruktur

Penulis
Redaksi
-
Safari Ramadan di Subang: Bupati Tekankan Pelayanan Publik dan Infrastruktur
Foto: www.rri.co.id

Subang – Safari Ramadan 1446 H/2025 M menjadi momentum penting bagi Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Didampingi Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi, ia menghadiri acara yang berlangsung di Alun-Alun Kecamatan Pagaden, Jumat (14/3/2025).

Camat Pagaden, Drs. Muhamad Rudi, dalam laporannya menekankan pentingnya sinergi dalam pembangunan agar pemerataan dapat tercapai. “Kami siap mendukung program Ngabret (Ngawangun Bareng Rakyat), karena ini yang dibutuhkan masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Subang,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, berbagai bantuan disalurkan. Sebanyak 150 eksemplar Al-Qur’an diberikan untuk 10 desa, alat kebersihan diserahkan kepada Kepala Desa Neglasari, serta santunan bagi 50 anak yatim dari Pemda Subang dan Baznas. Selain itu, Masjid Al-Mujtahidin Pagaden menerima speaker dan karpet dari Bank BJB Subang.

Komitmen Pelayanan Publik Tanpa Pungli

Dalam kesempatan ini, Bupati Subang menegaskan komitmennya terhadap peningkatan pelayanan publik. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat jika selama ini terdapat kekurangan dalam pemerintahan. “Saya titip pesan kepada para camat dan kepala desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Khusus untuk administrasi kependudukan, ia menegaskan tidak boleh ada pungutan liar. “Saya tidak ingin mendengar ada warga yang harus membayar Rp100-200 ribu hanya untuk membuat KTP. Jika ada yang meminta pungutan, laporkan kepada saya, dan akan saya tindak tegas,” tegasnya.

Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Kesehatan

Selain pelayanan publik, Kang Rey juga menargetkan perbaikan infrastruktur dalam dua tahun kepemimpinannya. “In Syaa Allah, jalan Pagaden–Pamanukan akan mendapat Bantuan Provinsi (Banprov) dari Pemerintah Jawa Barat tahun ini,” ungkapnya.

Sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas. Ia berjanji akan membangun rumah sakit baru agar pelayanan kesehatan lebih optimal. “Mudah-mudahan dalam dua tahun ini infrastruktur selesai, lalu tahun ketiga kita fokus membangun rumah sakit,” tambahnya.

Safari Ramadan ini ditutup dengan tausiyah dari Ustadz Ridwan Farid serta iftar jama’i bersama masyarakat. Turut hadir Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Subang, Ketua DPRD Subang beserta istri, Dandim 0605/Subang, perwakilan Forkopimda, serta berbagai tokoh masyarakat dan tamu undangan.

Frasa kunci utama: , pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, administrasi kependudukan, Bupati Subang

Polisi Perketat Pengawasan, Premanisme di Subang Tak Diberi Ruang!

Penulis
Redaksi
-

Subang – Kepolisian bergerak cepat menindak aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang mengancam proyek investasi di Subang. Sebagai salah satu wilayah industri strategis di Jawa Barat, Subang menjadi pusat perhatian dalam upaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

Fenomena premanisme dan pungli telah lama menjadi momok bagi dunia usaha. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk melindungi investasi dari gangguan tersebut. Upaya ini pun mendapat dukungan penuh dari jajaran Polres Subang yang kini semakin memperketat pengamanan di berbagai proyek strategis nasional.

Kapolres Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu, menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi aksi premanisme, terutama yang berujung pada pungli.

“Untuk premanisme, apalagi jika mengarah ke pungli, kami akan tindak tegas,” ujar Ariek kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Sebagai bentuk keseriusan, polisi telah melakukan pengecekan langsung ke beberapa proyek strategis, salah satunya pembangunan pabrik mobil listrik di Kecamatan Cipendeuy, Subang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan premanisme yang dapat menghambat proses pembangunan.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Kapolres memastikan situasi tetap aman dan tidak ditemukan indikasi premanisme maupun pungli dalam proyek tersebut.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi aksi premanisme ataupun pungli,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban adalah prioritas utama. Pihak kepolisian akan terus mengawal agar setiap proyek industri di Subang berjalan lancar tanpa gangguan.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan industri di Subang tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Polres dan Disperindag Subang Pastikan Minyakita Sesuai Standar

Penulis
Redaksi
-

Subang – Polres Subang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Subang melakukan inspeksi mendadak terhadap peredaran minyak goreng bersubsidi Minyakita pada Jumat, 14 Maret 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan volume minyak dalam kemasan sesuai standar dan melindungi hak konsumen.

Dua lokasi strategis menjadi sasaran pengecekan, yakni PT. Gurihcloud Sukses Perkasa di Kecamatan Binong dan PT. Sinarmas di Jalan Raya Ottista, Subang. Dalam pemeriksaan, petugas menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume minyak dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Hasilnya menunjukkan bahwa volume yang tercantum di kemasan sesuai dengan isinya.

Kasat Reskrim Polres Subang, AKP Bagus Panuntun, S.H., menegaskan bahwa pengawasan ini akan terus dilakukan secara berkala. Pengecekan bertujuan mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi serta memastikan minyak tetap tersedia dengan harga yang stabil.

“Kami akan terus mengawasi peredaran Minyakita untuk mencegah kecurangan dan memastikan hak konsumen terlindungi,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus terkait pengawasan harga serta distribusi minyak goreng bersubsidi. Polres Subang juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi atau penjualan Minyakita, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Dengan kerja sama semua pihak, distribusi minyak goreng bersubsidi dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

XL Axiata Perkuat Inklusi Digital Berbasis Gender di Forum PBB

Penulis
Redaksi
-
XL Axiata Perkuat Inklusi Digital Berbasis Gender di Forum PBB

Suarasubang.com – XL Axiata kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam transformasi digital dengan menghadiri Commission on the Status of Women ke-69 (CSW69) di Markas Besar PBB, New York.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, tampil sebagai pembicara utama dalam diskusi panel yang mengangkat tema Shaping an Inclusive Digital Economy: Indonesia & India’s Leadership and ASEAN’s Collaborative Vision.

XL Axiata, bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menegaskan komitmennya dalam mempercepat inklusi digital berbasis gender melalui program unggulannya, Sisternet. Partisipasi dalam forum global ini menjadi langkah strategis untuk menyoroti peran Indonesia dalam mendorong kesetaraan akses teknologi bagi perempuan dan kelompok rentan.

Mendorong Kesetaraan Gender dalam Ekonomi Digital

CSW69 yang diadakan setiap tahun oleh United Nations Women dan Economic and Social Council (ECOSOC) menjadi wadah diskusi isu strategis tentang pemberdayaan perempuan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG), khususnya SDG 5 mengenai kesetaraan gender. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menekankan bahwa Indonesia terus berupaya mengatasi kesenjangan gender di sektor ekonomi digital melalui inisiatif seperti Ruang Bersama Indonesia.

Menurut Arifah, perempuan menghadapi tantangan dalam mengakses keterampilan digital dan rentan terhadap ancaman cyber harassment. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif.

XL Axiata: Komitmen Nyata untuk Inklusi Digital

Dian Siswarini mengungkapkan bahwa XL Axiata berkomitmen penuh dalam mendukung Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan program berbasis solusi nyata. “Kami percaya bahwa inklusi digital bukan hanya slogan, tetapi fondasi utama dalam membangun ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan setara,” tegasnya.

Melalui Sisternet, XL Axiata telah memberikan pelatihan literasi digital, kewirausahaan perempuan, dan edukasi keamanan siber kepada lebih dari satu juta perempuan di Indonesia. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa meskipun literasi digital perempuan meningkat dari 96,8% pada 2022 menjadi 97,5% pada 2024, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan internet, di mana 78,19% laki-laki mengakses internet dibandingkan dengan 74,36% perempuan.

Selain faktor akses, norma sosial dan budaya yang masih membatasi perempuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi tantangan tersendiri. Hanya 34% perempuan pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform digital untuk bisnisnya, dibandingkan dengan 54% laki-laki. Tingginya angka kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk lebih aktif dalam ekosistem digital.

Strategi XL Axiata dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Inklusif

Menanggapi tantangan ini, XL Axiata terus memperluas jangkauan program Sisternet dengan beberapa strategi utama:

  • Menjadikan Sisternet sebagai layanan nilai tambah bagi pelanggan XL Axiata.
  • Meningkatkan kolaborasi dengan komunitas lokal dan global untuk menjangkau perempuan di daerah terpencil.
  • Mengembangkan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti kewirausahaan digital, keamanan siber, fintech, dan e-commerce.

Dari sisi internal, XL Axiata juga mengimplementasikan kebijakan Diversity & Inclusion, dengan 33% posisi manajerial saat ini ditempati oleh perempuan. Berbagai program pelatihan kepemimpinan juga telah dijalankan untuk mendukung pengembangan karier perempuan di sektor teknologi.

Rekomendasi CSW69: Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Forum CSW69 menghasilkan sejumlah rekomendasi utama dalam mempercepat inklusi digital berbasis gender, di antaranya:

  1. Pemerataan akses digital bagi perempuan dan anak perempuan.
  2. Peningkatan pendidikan digital yang responsif terhadap gender.
  3. Penguatan keamanan digital untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender online.

Dengan berpartisipasi dalam CSW69, XL Axiata memperkuat komitmennya sebagai pelopor transformasi digital inklusif dan berkelanjutan di Indonesia serta kawasan ASEAN. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, XL Axiata optimis dapat memperluas dampak positif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan merata bagi semua.

Sekolah Rakyat di Jawa Barat: Langkah Nyata untuk Pendidikan Inklusif

Penulis
Redaksi
-
Sekolah Rakyat di Jawa Barat: Langkah Nyata untuk Pendidikan Inklusif

Subang – Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Subang, Ega Agustine Rosyadi, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat yang berlangsung di Sekretariat Daerah Pemkab Bogor pada Kamis (13/3/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan target pendirian Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera, dengan rencana pembangunan 30 sekolah secara bertahap.

“Satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga pra-sejahtera mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya,” ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep asrama dan memberikan fasilitas lengkap secara gratis, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan harian. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan data penerima yang diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya pendidikan berbasis karakter serta bela negara. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan faktor kultural yang perlu diatasi melalui pendidikan yang tepat.

“Jika tidak ada intervensi, anak-anak dari keluarga pengemis bisa saja mengikuti jejak orang tuanya. Sekolah ini harus hadir sebagai solusi,” ujar Kang Dedi.

Sebagai bagian dari TP PKK yang aktif dalam pemberdayaan keluarga, Ega Agustine Rosyadi menyampaikan apresiasinya terhadap program Sekolah Rakyat. Ia berharap sekolah ini dapat segera terealisasi di Kabupaten Subang, sehingga anak-anak kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih cerah.

DAHANA Tebar Kebaikan: Santuni Anak Yatim dan Wakaf Alat Sholat di Jakarta

Penulis
Redaksi
-
DAHANA Santuni Anak Yatim dan Sebarkan Wakaf Alat Sholat di Jakarta

Subang – Bulan suci Ramadhan menjadi momen istimewa bagi PT DAHANA untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Melalui program DAHSYAT (DAHANA Sayang Anak Yatim), perusahaan ini menyalurkan santunan dan wakaf alat sholat kepada tiga panti asuhan di Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Direktur Operasi DAHANA, Abdul Haris Atbaro, menyampaikan bahwa Ramadhan adalah waktu terbaik untuk menebar keberkahan, khususnya bagi anak-anak yatim. Ia berharap bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan serta semangat dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini.

“Tentu saja, di bulan yang penuh rahmat ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Semoga adik-adik semakin bersemangat menjalankan ibadah. Kami juga memohon doa agar DAHANA terus diberikan kelancaran dan keberkahan,” ujar Abdul Haris.

Dalam program ini, DAHANA memberikan bantuan berupa uang tunai, makanan, takjil, serta 80 paket wakaf alat sholat. Bantuan tersebut disalurkan ke tiga panti asuhan, yakni Panti Asuhan Tebet, Yayasan Panti Asuhan Mizan, dan Yayasan Panti Indonesia.

Putri, salah satu anak asuh dari Panti Asuhan Tebet yang dipimpin Maryamah, mengungkapkan rasa syukur atas kepedulian DAHANA. Menurutnya, bantuan ini sangat berarti bagi dirinya dan teman-temannya.

“Saya mewakili 42 teman di Panti Asuhan Tebet mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT DAHANA. Semoga DAHANA semakin maju dan sukses,” ungkapnya penuh haru.

Apresiasi juga datang dari Toha, Ketua Yayasan Panti Asuhan Mizan. Ia menyampaikan bahwa anak-anak asuhnya yang berjumlah 15 orang sangat senang menerima bantuan ini. Ia turut mendoakan agar DAHANA semakin berkembang dan terus menebar manfaat.

Sementara itu, Zaki, anak asuh dari Yayasan Panti Indonesia, juga merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap anak-anak yatim seperti dirinya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada PT DAHANA. Semoga semakin maju dan semakin banyak orang yang peduli terhadap kami,” ujar Zaki penuh harapan.

Dengan semangat berbagi yang terus mengalir, DAHANA membuktikan bahwa perusahaan bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kebermanfaatan bagi masyarakat. Semoga langkah kebaikan ini terus berlanjut di masa yang akan datang.

Prabowo Umumkan Skema Baru! Tunjangan Guru Langsung Masuk Rekening Tanpa Perantara Pemda

Penulis
Redaksi
-
Prabowo Umumkan Skema Baru! Tunjangan Guru Langsung Masuk Rekening Tanpa Perantara Pemda
Foto: Tangkapan layar Kompas TV

suarasubang.com – Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kebijakan baru terkait penyaluran tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Kini, tunjangan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa melalui pemerintah daerah. Pengumuman ini dijadwalkan berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025) siang.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas di sektor pendidikan.

“Hari ini, Kamis, 13 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan skema baru dalam penyaluran tunjangan guru ASN daerah, yang langsung masuk ke rekening guru,” jelas Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, juga telah menyampaikan rencana perubahan mekanisme penyaluran tunjangan ini. Ia menegaskan bahwa skema baru ini akan menghapus peran pemerintah daerah dalam proses transfer tunjangan.

“Kami telah membahas mekanisme baru ini. Nantinya, tunjangan tidak lagi melalui rekening pemerintah daerah, melainkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening pribadi guru,” ungkap Abdul Mu’ti pada Senin (10/3/2025).

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa regulasi terkait kebijakan ini telah rampung. Saat ini, pemerintah sedang mengumpulkan data rekening guru sebelum kebijakan resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“InshaAllah, secara peraturan sudah selesai. Kini, kami hanya perlu memastikan data rekening guru lengkap. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan kebijakan ini secara resmi,” tutupnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat pencairan tunjangan bagi para guru di seluruh Indonesia.

Calon PPPK di Subang Gelar Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan di DPRD

Penulis
Redaksi
-
Calon PPPK di Subang Gelar Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan

Subang – Ribuan tenaga honorer yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Subang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD. Mereka menolak kebijakan penundaan pengangkatan dan mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) untuk mencabut Surat Edaran (SE) terkait penyesuaian pengangkatan CPNS/PPPK tahun anggaran 2024.

Sejak pukul 08.00 pagi, lebih dari 1.068 tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Garut (FPPPKG) berkumpul di lokasi aksi. Mereka menyampaikan orasi sebelum bergerak ke Gedung DPRD Subang. Di depan gedung, perwakilan peserta aksi kembali berorasi sebelum akhirnya diizinkan masuk untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Lima Poin Tuntutan Forum PPPK 2024

Ketua Forum PPPK 2024 Subang, Dhany Hamdani, menegaskan bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama. Pertama, menolak dengan tegas penundaan pengangkatan CPNS/PPPK tahun 2024 yang dianggap merugikan mereka yang telah lulus seleksi. Kedua, mendesak Men-PAN RB mencabut SE yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan merampas hak calon ASN.

Tuntutan ketiga, mendesak DPRD Komisi I untuk memastikan penerbitan SK CPNS/PPPK di setiap daerah sesuai dengan jadwal awal. Keempat, meminta kepastian hukum terkait status kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Terakhir, meminta komitmen dari Pemda Subang melalui Sekda agar pengangkatan dilakukan sebelum Lebaran, mengingat anggaran penggajian telah disiapkan.

DPRD Subang Berjanji Lakukan Pendekatan ke Pemerintah Pusat

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurahman, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang sebenarnya telah siap melaksanakan pengangkatan PPPK 2024. Namun, karena ada beberapa daerah yang belum siap secara anggaran, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan penundaan pengangkatan secara nasional.

“Kami sudah menyiapkan semuanya, termasuk anggaran gaji untuk PPPK yang baru. Namun, ada daerah lain yang belum siap, sehingga kebijakan pusat akhirnya berdampak ke Subang,” ujar Victor.

Sebagai bentuk dukungan kepada para PPPK, Sekda Subang Asep Nuroni bersama DPRD akan segera berangkat ke Jakarta untuk melakukan lobi ke Kemen-PAN RB dan Komisi II DPR RI. Mereka berharap agar kebijakan penundaan tidak berlaku bagi Subang, sehingga tenaga honorer yang telah lolos seleksi dapat segera mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.

1...808182...1,749Halaman 81 dari 1,749

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM