KBRN, Subang : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Alternatif System (Alsyst) Nurul Mu’min mempertanyakan sumber anggaran Program Upland Manggis pada Dinas Pertanian Kabupaten Subang.

Ketua LSM Alsyst menyebutkan, anggaran program upland manggis sebesar Rp. 75 miliar itu, diduga kuat sarat penyalahgunaan.

“Kami hanya ingin tahu, anggaran yang cukup pantastis tersebut, diperuntukan untuk apa saja, dan pertanggungjawabannya seperti apa?,” ucap Nurul Mu’min kepada RRI di Subang, Kamis (3/3/2022).

Diketahui bersama kata Nurul Mu’min, kasus dugaan penyalahgunaan anggaran program upland manggis itu, sudah dilaporkan sejumlah LSM, termasuk Alsyst ke penyidik Kejaksaan Negeri Subang.

“Pada tanggal 20 Januari 2022 lalu, kami bersama dengan sejumlah LSM lainnya, menggelar aksi unjukrasa, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran program upland mqnggis, di Kantor Kejari Subang, dan tuntutan kami mendapat atensi dari Pak Kajari. Beliau berjanji waktu itu, akan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut,” imbuhnya.

Nurul Mu’min menuturkan, dari informasi yang dihimpun LSM Alsyst dilapangan, bahwa anggaran program upland tersebut, bersumber dari luar negeri, dan diketahui, jika anggaran tersebut masuk ke kementerian pertanian melalui Dirjen Keuangannya, yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Pucuk pimpinan kita, pak Bupati melakukan MOU antara Pemda Subang dengan Kementerian Pertanian,” imbuhnya.

Sesuai informasi kata Nurul, anggaran program upland tersebut merupakan anggaran multier, yang akan dijalankan sampai tahun 2024, dengan anggaran sebesar Rp. 75 miliar.

“Satu pertanyaan kami, terkesan dipaksakan karena kondisi kita sedang berada di kondisi Covid-19 yang notebene Pemda sedang fokus pada konteks penuntasan Covid-19. Ada korelasi atau tidaknya, barangkali ini yang kami tanyakan,” tegas Nurul Mu’min.

Padahal lanjut dia, banyak masyarakat yang merasa resah karena anggaran Pemda, yang seharusnya digunakan untuk menuntaskan pandemi Covid-19. Tetapi justru berkurang, karena harus menalangi anggaran program Upland Manggis sebesar Rp.75 miliar tersebut.

“Kita tahu di tahun 2021 pun sudah tergelontor sebesar Rp. 23 miliar, sehingga Dinas Pertanian harus lebih pro aktif dalam melaporkan progres program Upland ini,” pungkasnya.

KOTASUBANG.com, Subang – Minimalisir adanya penyebaran Covid 19, di Wilayah Hukum Polres Subang, Kapolres Subang bersama Jajaran Polres Subang, gelar vaksinasi di malam hari, tepat nya di Lingkungan Masjid Agung Subang, atau di Alun-alun Kabupaten Subang, Sabtu malam (26/2/2022).

Vaksinasi malam Minggu ini dengan target sasaran para kaum milenial yang berakhir pekan dengan mempergunakan kendaraan bermotor.

Kapolres Subang, AKBP. Sumarni, mengatakan bahwa, Vaksinasi malam minggu ini di tatgetkan kepada kaum milenial yang bermalam mingguan, dan sekaligus pengecekan apakan sudah vaksin atau pun belum.

“Kita gelar Vaksinasi ini sasaran di prioritaskan para pemuda atau kaum milenial, yang belum di vaksin, dan kita juga pengecekan kepada para kaum milenial apakah mereka sudah vaksin atau belum, dan ternyata masih banyak  kaum milenial yang belum di vaksin dosis satu,” ujar Kapolres Subang.

Selanjutnya, AKBP. Sumarni pun menambahkan bahwa kegiatan Vaksinasi ini cukup prepentif untuk menjaring anak- anak kaum milenial yang belum di vaksin.

“Mereka masih banyak yang belum vaksin, dan ternyata mereka takut di suntik atau pun banyak pula yang beralasan sakit atau pun yang lainnya,” ungkap AKBP. Sumarni.

Sementara dalam pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak atau kaum milenial ini pun, jajaran Polres Subang, mendapatkan sebanyak 200 dosis vaksin baik itu Dosis 1, 2 atau pun 3, namun mayoritas mereka kaum milenial belum vaksin sama sekali.

Salah satu Warga Masyarakat, Subang, Andi (19), dirinya beralasan KTP belum jadi di cetak, dan masih banyak lagi yang beralasan bahwa takut karena suntikan jarum dan lain sebagainya.

“Saya baru di vaksin, dan awal nya KTP saya memang belum di Cetak, akan tetapi saya juga memang takut di suntik Vaksin, dan ternyata setelah di vaksin tidak sakit juga ya,” ujar Andi.

Sementara, Sinta (30), Warga Subang, dirinya beralasan baru saja pulang dari luar negeri, dan dirinya mengaku bahwa dirinya memang berniat di vaksin, akan tetapi karena kesibukan pekerjaan, dirinya mengulur-ngulur waktu pula.

“Saya baru pulang dari luar negeri, dan saya juga berniat mau di vaksin, karena saya kesibukan kerja juga, dan sekarang Alhamdulillah saya sudah di vaksin bersama Kapolres Subang,” jelas Sinta.

Sebelumnya, pelaksanaan vaksinasi ini pun, Kapolres Subang, AKBP. Sumarni bersama Jajaran Polres Subang, melaksanakan vaksinasi di beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Subang, hal tersebut tentunya untuk meminimalisir adanya penyebaran Covid 19, jenis Omicron di Kabupaten Subang.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Subang di Ruang Rapat DPRD Subang (2/3/2022).

Rapat paripurna DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang H. Narca Sukanda didampingi Wakil Ketua Lina Marliana.

Dalam bahasan pokok rapat paripurna yakni penetapan raperda induk pembangunan kepariwisataan Kab. Subang tahun 2022, dan disampaikan pula laporan pansus 1 tentang pengelolaan keuangan daerah dan penandatanganan berita acara tingkat pertama, serta laporan pansus 2 terkait retribusi perizinan tertentu. Diakhiri Penandatanganan berita acara tingkat pertama.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang menyampaikan raperda ini merupakan suatu produk yang menjadi harapan kedepan untuk dapat mengintegrasikan serta meningkatkan fokus pembangunan kepariwisataan di Kab. Subang.

Dia berharap dengan adanya raperda ini kab. Subang akan memiliki pedoman dalam pembangunan pariwisata yang holistik dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya.

“Raperda kepariwisataan ini merupakan kebijakan yang akan menjadi dasar dari kebijakan kepariwisataan lainnya yang berbentuk teknis pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan di Kab. Subang,” katanya.

Kang Akur juga menuturkan raperda kepariwisataan ini merupakan kebijakan yang akan menjadi dasar dari kebijakan kepariwisataan lainnya yang berbentuk teknis pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan di Subang.

“Semua ini tidak lain dan tidak bukan untuk kemajuan Subang, sehingga visi Kab. Subang dapat terwujud,” pungkasnya

Turut hadir pula pada agenda tersebut Para anggota DPRD Kab. Subang, Perwakilan Forkopimda dan perwakikan OPD Terkait

KBRN,Purwakarta: Satgas Pangan Polri diterjunkan ke sejumlah sentral produksi untuk memantau sejumlah harga bahan kebutuhan pokok. Hal ini guna mengantisipasi adanya lonjakan harga sembako menjelang bulan Ramadhan 2022.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Satgas Pangan sengaja diterjunkan  untuk meninjau langsung sentral produksi. Tujuannya untuk memastikan harga bahan pokok tidak melambung tinggi.

“Kita mengantisipasi setiap hari menjelang Ramadhan kemudian menjelang hari raya itu kan terjadi peningkatan-peningkatan,” katanya, Selasa (1/2/2022)

“Satgas Pangan terus akan bergerak mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng, harga kedelai dan kita melihat untuk kebutuhan masyarakat lain daging juga sudah mulai meningkat,” tambahnya.

Dedi menuturkan, antisipasi akan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lokasi sentral produksi. Dedi mengatakan, penegakkan hukum juga akan dilakukan.

“Itu terus dilakukan kegiatan operasi penegakan hukum termasuk langsung meninjau lokasi-lokasi yang menjadi sentral produksi,” ujarnya.

Dedi mengatakan, proses antisipasi dilakukan bersama stakeholder terkait. Pihaknya menjamin pendistribusian bahan pokok menjelang puasa berjalan lancar.

“Itu yang dilakukan Satgas Pangan terus bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya,” pungkasnya.

KBRN, Subang : Mulai 1 Maret 2022, tarif berobat di RSUD Ciereng Kabupaten Subang naik 600 persen, khusus untuk pasien umum.

Kenaikan tarif tersebut, menurut Direktur Utama RSUD Ciereng dr. Ahmad Nasuhi, sebagai upaya memperbaiki pelayanan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tarif pendaftaran berobat dari Rp.15 ribu menjadi Rp.90 ribu. Kenaikan tarif pendaftaran berobat, berlaku untuk pasien umum. Sementara untuk BPJS tidak berpengaruh, karena sudah dijamin BPJS, dan bagi pasien warga miskin, tidak dipungut biaya, cukup pakai SKM dari Dinsos,” ujar dr. Ahmad Nasuhi kepada RRI di Subang, Kamis (3/3/2022).

Ahmad menyebutkan, alasan kenaikan karena mahalnya alat kesehatan, dan demi meningkatkan pelayanan medis, yang lebih baik kepada masyarakat.

“Banyak alat kesehatan yang harus dibeli, dan biaya perawatan cukup mahal, selain itu pihak RSUD Ciereng ingin memberikan pelayanan yang jauh lebih baik, dan maksimal kepada pasien,” katanya.

Dengan adanya kenaikan tarif RSUD Subang diharapkan, masyarakat bisa beralih menjadi peserta BPJS, agar tidak terbebani biaya berobat di Rumah Sakit

“Warga Subang masih ada sekitar 250 ribu warga yang belum menjadi peserta BPJS, dan diharapkan bisa segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS, demi terjaminnya pelayanan kesehatan,” terang Ahmad.

Dia menegaskan, saat ini pasien berobat di RSUD Ciereng Subang, umumnya adalah peserta BPJS Kesehatan 

“Hampir 85 persen pasien yang berobat ke RSUD, adalah Pasien BPJS. 15 persen pasien umum,” jelasnya.

Ahmad memastikan, dengan naiknya tarif pendaftaran berobat, akan dibarengi dengan perbaikan pelayanan di RSUD Ciereng Subang.

“Kenaikan tarif ini, akan kita barengi perbaikan pelayanan yang lebih baik, kepada pasien yang berobat disini,” pungkasnya.