Beranda blog Halaman 1751

Pemerintah Daerah dan DPR Wajib Kawal Otsus

ffc78135085fdfc50e3886a81145648e.jpg

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun merespon positif kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang aktif memberikan masukan kepada DPR terkait dengan proses tindak lanjut UU Otsus Papua. 

Niat baik dan antusias yang dilakukan pemerintah daerah itu dinilainya sebagai upaya untuk mengawal perjalanan UU Otsus Papua kedepan agar lebih baik dari 20 tahun sebelumnya. 

“Mereka sangat serius mengawal UU Otsus ini. Mereka tidak ingin pengalaman 20 tahun lalu terjadi lagi karena ada masalah yang tejadi pada Otsus Papua,” ujarnya kepada RRI.co.id, Jumat (17/9/2021). 

Dikatakannya meskipun telah ada perubahan pada UU Otsus, namun jika tidak dijabarkan dengan baik oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah dengan benar maka akan mengulang lagi kesalahan yang sama seperti 20 tahu lalu UU Otsus berlangsung. 

UU Otsus telah direvisi dengan baik sehingga perlu implementasi dalam Peraturan Pemeritah harus benar-benar mencerminkan keinginan rakyat Papua dalam semangat UU Otsus. 

“Mereka meminta kepada DPR khususnya Komisi II untuk mengawal peraturan pemerintah,” katanya. 

Seperti dicontohkannya pihaknya telah mengusulkan pembentukan Badan khusus Percepatan Pembangunan Papua yang independen dalam rangka menyukseskan pelaksanaan UU Otsus Papua ke depan. Harapan masyarakat Papua dan Papua barat Badan yang dibentuk dapat menyelesaikan  masalah Papua dan Papua Barat bukan saja soal Otsus namun Pembangunan disana keseluruhan bisa terkonsolidasi dengan baik. 

“Ide dasar dari pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dibuat agar tokoh-tokoh intelektual di Papua dan Papua Barat yang memiliki kapasitas direkrut untuk berpatisipasi dalam menentukan perjalanan UU Otsus kedepan,” tambahnya.  

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani meminta Komisi II DPR untuk mengawal proses penyusunan RPP Otsus Papua. Lakotani juga menyebut pihaknya telah menyampaikan masukan untuk diakomodir dalam RPP tersebut. Misalnya terkait alokasi dana pendidikan harus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat Papua Barat. Dia berharap adanya Otsus ini dapat meningkatkan kesejahteraan Papua. 

“Tetapi juga memberikan keleluasaan bagi daerah, kepada pemerintah provinsi supaya merancang proses pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, Kemudian juga dana tambahan infrastruktur tidak hanya dipakai untuk membangun jalan, jembatan dan bandar udara, tetapi juga sarana prasarana pendukung untuk optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya. 

Harapan sama disampaikan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesra Muhammad Mussad. Mussad berharap RPP bisa benar-benar menerjemahkan tujuan dari adanya UU Otsus Papua. 

Secara khusus, Mussad meminta bahwa kewenangan kewenangan sektoral untuk diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua. Tujuannya selain meningkatkan fiskal bagi daerah juga untuk menambah anggaran pendapatan daerah.  

“Makanya kami juga berharap ada kewenangan-kewenangan yang bisa diserahkan kepada pemerintah provinsi supaya ada manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, mislanya sumber daya laut,” ujarnya. 

Sekedar informasi Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021) lalu melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua, DPR Papua Barat, Tim Pemprov Papua dan Papua Barat, Pimpinan DPR Papua, Rektor Universitas Cenderawasih, Rektor Universitas Papua, Rektor Universitas Musamwa (Merauke) dan  Asosiasi Kepala Daerah Papua dan Papua Barat, terkait memberikan masukan terkait tindak lanjut UU Otsus. 

Usulan 11 Calon Hakim Agung dari KY

f3324eabc6b2f799502e96a757a1be31.jpg

KBRN Jakarta: Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 11 nama calon hakim agung (CHA) 2021 ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.

“CHA yang diusulkanKamar Pidana 1. Aviantara (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA)2. Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan MA)3. Jupriyadi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA)4. Prim Haryadi (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA)5. Subiharta (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)6. Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus pada MA)7. Suradi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA)8. Yohanes Priyana (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang),” ungkap Mukti di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Itu, kata dia, meliputi:

Kamar Perdata:1. Ennid Hasanuddin (Hakim Pengadilan Tinggi Banten)2. Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus MA)

Kamar Militer:1. Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama).

MA, lanjut dia, membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.

Namun, dalam seleksi kali ini KY hanya mengirimkan 11 nama dari 13 kebutuhan MA. Mukti menuturkan, 2 orang CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak terpenuhi.

“Kebutuhan 2 CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak dapat dipenuhi karena tidak ada calon yang lulus seleksi hingga tahap akhir,” ungkap Mukti.

Para CHA telah menjalani rangkaian seleksi di KY, yaitu dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, serta wawancara. 

“Setelah dilaksanakan seleksi administrasi pada 27 Maret – 4 April 2021, KY menyatakan 116 orang lulus. Selanjutnya para CHA mengikuti seleksi kualitas secara daring, ada 45 CHA yang ditanyakan lulus. Pada seleksi kesehatan dan kepribadian, KY menyatakan ada 24 orang CHA yang lulus. Terakhir, para CHA mengikuti wawancara pada 3-7 Agustus 2021 lalu,” tutur Mukti.

Setelah proses wawancara, lanjut Ketua KY, KY kemudian menetapkan sebanyak 11 orang CHA  dinyatakan lulus yang selanjutya diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

“KY menjamin bahwa CHA yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas,” tambah Mukti.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, proses seleksi calon hakim agung di DPR akan dilakukan secara transparan kepada publik. Puan juga mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan ke DPR telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya. Hal ini, menurutnya, guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, namun calon Hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen,” tegas Puan.

Hari ini, Jumat (17/09), Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin s.d Selasa, 20 s.d 21 September 2021 di Gedung DPR RI.

Sanksi Tilang Ganjil Genap di Tempat Wisata

989db4cfffd08fcf7e87ed5483eea092.jpg

KBRN, Jakarta: Polda Metro Jaya Telah menerapkan sistem ganjil genap di masa PPKM level 3 dan 2 di kawasan dua tempat wisata yang ada di Jakarta.

Di tiga hari akhir pekan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah menerapkan ganjil genap guna mencegah kerumunan di tempat wisata. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan dalam penerapan Ganjil Genap di tempat wisata ini pihaknya tidak memberikan sanksi pada pengguna jalan. Bila plat nomor tidak sesuai pengunjung yang hendak masuk hanya di suruh putar balik. 

“Untuk sanksi tidak ada. Jadi kami berjaga di mulut kawasan, dibantu juga Polri, Dishub, Satpol PP, kemudian dari pamdal Ancol kita berjaga di mulut-mulut pintu masuk sehingga sanksi hanyalah dilarang masuk atau diputar balik,” ujar Sambodo kepada wartawan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (17/9/2021). 

Menurut Sambodo, Kebijakan Ganjil Genap ini dibarengi juga dengan kebijakan penerapan prokes di dalam kawasan wisata. Dengan dilengkapi aplikasi pedulilundungi kemudian pendaftaran melalui online sehingga dibatasi hanya 25 persen. 

“Kemudian juga ada petugas yang berpatroli baik Polsek, Pamdal yang berpatroli supaya ngga terjadi kerumunan. Nah pembatasan mobilitas ganjil genap di tempat wisata adalah melengkapi sistem daripada penegakan prokes di tempat wisata,” jelas Sambodo. 

Sambodo menyebut Penerapan Gage di tempat  wisata ini hanya diterapkan pada tanggal 17-19 September 2021. Karena lanjut Sambodo, hal tersebut mengikuti kebijakan PPKM level 2 dan 1. 

“Sementara ini kita laksanakan 17-19 sept. Nanti ketika ppkm level 3 masih berjalan kalau nanti level 2 level 1 nanti kita liat aturan yang mengacu pada aturan ppkm level 2 dan level 1. 

“Aturan-aturan pembatasan mobilitas yang kita buat baik di gage tempat wisata maupun gage di kawasan Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said itu akan mengacu menyesuaikan dengan aturan terbaru yang keluar dari aturan ppkm yang mebgatur tentang ppkm level tersebut,” jelas Sambodo.

Penerapan Ganjil Genap Kendaraan Tempat Wisata DKI

7d407088318992c68773dcb8dfe6f17d.jpg

KBRN, Jakarta: Polda Metro Jaya memberlakukan sistem ganjil genap (gage) di sepanjang jalan dua tempat wisata DKI Jakarta, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Taman Impian Jaya Ancol saat akhir pekan.

Pemberlakuan sistem ganjil genap itu mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1096 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta. 

Khusus di kawasan Gerbang Barat Ancol dan sampai Gerbang Timur Ancol ini memang baru di berlakukan Ganjil genap berlaku selama akhir pekan yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 12.00 sampai 18.00 WIB.

Di kawasan Ancol sendiri dua pos pengendalian mobilitas Ganjil genap sudah di siapkan yaitu tepat di Pintu Gerbang Barat dan juga pintu gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo melakukan peninjauan di kawasan Gerbang Barat Dan Gerbang Timur Taman Impian Jaya Ancol. 

“Untuk di ancol ini karena hari pertama tentu sifatnya masih trial and error. Jadi kita akan liat bagaimana sistem terbaik untuk pelaksanaan gage di tempat wisata yang pada intinya adalah untuk mengurangi terjadinya kepadatan atau kerumunan di lokasi wisata,” kata Sambodo kepada wartawan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (17/9/2021). 

Sambodo menegaskan pelaksanaan ganjil genap di tempat wisata ini berlaku untuk kendaraan roda empat. 

“Dan kami sampaikan bahwa pelaksanaan ganjil genap ini berlaku untuk kendaraan roda empat ke atas. Jadi untuk sepeda motor itu masih boleh melintas,” ungkap Sambodo. 

Pihak kepolisian menyebut untuk di tempat wisata hanya berlangsung selama tiga hari. Selain itu, ganjil genap di tempat lain tetap berlangsung setiap hari Senin-Minggu.

Polda Metro Jaya sendiri, pihaknya akan mengerahkan 120 personel Dirlantas untuk mengawasi penerapan aturan tersebut.

Performa Mantap, Takraw Jabar Incar Dua Emas di Papua

5fc66fa4eddf30b4b15fd9dbfcbd32f7.jpg

KBRN, Bandung: Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Jawa Barat DR. Sucipto menyatakan, jelang perhelatan PON XX Papua, Sepak Takraw Jabar sudah siap baik fisik maupun mental. Delapan atlet yang terdiri empat atlet putra dan empat atlet putri, siap mengejar target 2 medali emas.

“Insya Alloh dua medali emas. Untuk yang kita katakan optimis itu di nomor regu dan double event putri,”jelas dia kepada RRI Kamis (16/9/2021).

Ia juga menambahkan, pihaknya kini terus mengawasi fisik maupun mental para atlet sepak takraw Jabar yang akan bertanding. Tim psikolog KONI Jabar pun secara rutin memantau perkembangan mental para atletnya.

“Rutin, takraw mendapat kunjungan (psikolog) secara rutin. Untuk kesehatan, kita pengurus secara rutin pantau terus, swab rutin. Jadi terkontrol,”ujar dia.

Hasil uji tanding dengan tim Jatim maupun tryout ke Sumatera, menurut Sucipto cukup memuaskan. Tim dapat memperbaiki beberapa kekurangan, untuk menyempurnakan performa.

Sementara  mengenai kebutuhan para atlet, Sucipto mengatakan semua sudah terpenuhi. 

“Semua sudah terpenuhi. Keluhan atlet juga tidak aneh-aneh, paling minta jalan-jalan supaya tidak jenuh, makan ikan bakar atau pijit,”ujar dia.

Disinggung kedatangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengecek langsung kesiapan tim sepak takraw Jabar di PON Papua, dikatakan Sucipto, ada tiga pesan yang disampaikan Emil sapaan Ridwan Kamil kepada tim sepak takraw Jabar. Pesan itu yakni menjaga kekompakan dan menjaga nama baik masyarakat Jabar. Kemudian berjuang dengan keras hingga tuntas serta ikhlas menerima hasil perjuangan.

“Beliau juga sempat bermain, lawan Lena, Leni,”tutup Sucipto.

Nyaris Lumpuh, Tenun Sutra Cipondok, Tasikmalaya Bangkit ditengah Pandemi Covid-19

5f42fac8867fb6d0c5f434298614dd2d.jpg

KBRN, Tasikmalaya : Budidaya ulat sutra dan pembuatan kain tenun di Karanganyar 2, Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, pernah merajai pasar tenun dari Tasikmalaya. Bahkan dalam satu minggu penghasilan industri kreatif ini, bisa mencapai Rp. 15 Juta per minggu.

Namun, kejayaan tersebut nyaris punah akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Pelaku usaha kreatif yang tergabung dalam Kelompok Tani Mardian Putra ini, bahkan harus kehilangan pasar.

Tidak seperti sebelumnya dalam dua minggu bisa mengumpulkan belasan juta rupiah, saat ini untuk mengumpulkan Rp. 5 juta saja sangat sulit.

Pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi, Pandemi seolah menjadi pemantik semangat para petani dan perajin kain sutra ini. Beragam upaya dilakukan, termasuk melakukan inovasi.

Daun murbei yang semula menjadi pakan ulat sutra, saat ini dikembangkan menjadi teh murbei. Tidak hanya daun, batang murbei yang memiliki nilai ekonomis menjadi produk baru yang dipasarkan.

Ketua Kelompok Tani Mardian Putra Kholib menjelaskan, tanaman murbei bukan sesuatu yang baru. Tanaman ini sudah ditanam sebelumnya oleh orang tua.

Melihat banyaknya pakan ulat sutra ini, warga akhirnya mencoba menggeluti usaha kerajinan benang sutra.

“Tahun 2006 mulai ada tenun. Kami juga dibantu PT PGE (Pertamina Geothermal Energy) Area Karaha,” kata Kholib kepada RRI, Kamis (15/9/2021).

Usaha tenun yang digeluti warga bermula saat beberapa orang saja yang memiliki alat tenun.

“Sekarang ada 11 perajin, semula hanya tiga,” katanya.

Kain tenun produksi kelompok ini banyak diminati, khususnya pemesan dari Jakarta. Motif dan kualitas yang baik menjadi daya tarik kain sutra ini banyak diminati. Bahkan perancang busana sekelas Itang Yunaz dan Harry Ibrahim pun memesan kain sutra dari kelompok ini.

“Pesanan kain sutra banyak, bahkan tidak bisa kami penuhi semuanya, meskipun disini ada 11 perajin dengan 40 alat tenun dengan rata- rata tiap alat mampu menghasilkan dua potong kain sutra. Per minggu 80 potong kain,” ucapnya.

Namun kondisi itu berubah saat Pandemi Covid-19 mulai terjadi. Pesanan yang semula tak terbendung, mulai terdampak. Pesanan yang mayoritas datang dari jakarta mulai berkurang.

“Baru awal Agustus ada pesanan lagi. Sebelumnya Juni- Juli tidak ada pesanan, Nol,” kata Kholib.

Beruntung lanjut Kholib, di tahun 2020 dan awal 2021, pihaknya mendapat bantuan dari PGE Karaha, berupa modal kerja, bahan baku benang, penanaman murbei, hingga perbaikan kandang ulat sutera.

Meski pesanan menurun, Kholid mengatakan, perajin tetap memproduksi kain sutra, meskipun produksinya tidak maksimal.

“Pasar ada, tapi sangat terbatas. Jadi sekarang kami hanya bertahan,” ucap Kholib.

Kain sutra produksi Mardian Putra terdiri dari berbagai jenis, mulai sulam, bulu, organdi dan bulu batang.

:Satu stel harganya Rp. 1,6 juta. Yang beli rata- rata jenis bulu. Harganya tidak terlalu mahal, kisaran Rp. 600 ribu hingga Rp. 700 ribu per potong,” jelas Kholib.

Sementara itu Govenment & Public Relations PGE Area Karaha Asmaul Husna menuturkan, pembudidaya ulat sutera di kampung tersebut awalnya terkena krisis moneter tahun 1997. Akibatnya warga memilih bekerja diluar kota.

“mereka sebenarnya desa yang tersentra untuk sutra. Namun kena krisis moneter, down sama sekali,” kata Asmaul Husna.

Pihaknya kemudian memberikan bantuan kepada warga kampung ini, agar usaha yang sudah ada bisa dihidupkan kembali. Bantuan yang diberikan saat itu, berupa ulat sutera, hingga peremajaan alat tenun.

“Alhamdulillah usahanya kembali berjalan,” ucapnya.

Ditengah Pandemi Covid-19, perajin tenun itu terkendala bahan baku. Maka dari itu, PGE Karaha Bodas memberi bantuan berupa bibit, pupuk untuk murbei, hingga perbaikan rumah ulat sutera.

“Saat ini sudah mandiri, mulai bahan baku, miliki lahan murbei, termasuk pengadaan benang sutera,” pungkasnya.

Vaksinasi di Subang Capai 27,42 Persen Hingga Pertengahan September

e9301e59892c4593e764c2b2724d84ba.jpg

KBRN, Subang: Dari target kurang lebih 1,3 juta orang Subang yang wajib di vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat hingga Kamis (16/9/2021) ini, baru 340 ribu orang, atau sekitar 27,42 persen.

“Sampai hari ini, kita sudah memvaksin sekitar 340 ribu orang, atau 27,42 persen pemduduk Subang, dari berbagai cakupan kelompok wajib vaksinasi,” ujar dr. Maxi kepada RRI di Subang, Kamis (16/9/2021).

Sementara stok vaksin sendiri Maxi, kemarin Subang mendapatkan pasokan 13.100 dosis vaksin, dan hari Kamis ini juga mendapatkan kiriman sebanyak 14 ribu dosis, sehingga total stok vaksin di Subang saat ini diangka 27 ribu dosis lebih.

“Mudah-mudahan saja pasikan vaksin kita ini, semakin hari semakin bertambah, sehingga masyarakat tidak lagi khawatir akan kekurangan vaksin vaksin,” tegasnya.

Kadinkes berharap, ketika stok vaksin stabil, kondisi vaksinator juga stabil, sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. 

“Harapannya sih mempersembahkan vaksi ini, setiap hari lah bisa terlayani dengan baik, In Syaa Alloh, target kita bisa cepat tercapai,” tandas Maxi.

Sempat Buron 12 Tahun, Terdakwa TF Akhirnya Dieksekusi Kejari Garut

e23e7e5a865f54274658b670c57d62f4.jpg

KBRN,Garut : Berawal dari sang terdakwa menggugat cerai istrinya, justru berbuah titik terang bagi tim Kejaksaan Negeri Garut untuk mengeksekusi Touhidi Fahrurozi (54) yang masuk dalam Daftar Pecarian Orang (DPO) selama 12 tahun.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Reva Sari Susanti mengungkapkan, Touhidi  sebagai terdakwa tindak pidana kasus korupsi pengadaan Pengembangan Proyek Pusat Pelelangan Ikan di Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Garut itu berhasil dieksekusi di Kabupaten Subang.

“Kami mendapatkan imformasi keberadaan terdakwa yang sempat buron selama 12 tahun itu dari identitas gugatan cerai dirinya terhadap istrinya, dengan bantuan dari Kejari Subang akhirnya Tauhidi bisa diamankan dan tim Kejaksaan Negeri Garut langsung melakukan penjemputan,” jelasnya di Kantor Kejari Garut, Kamis (16/9/2021).

Kajari menjelaskan, Terdakwa Tauhidi  sempat diputus bebas pada tahun 2007 atas kasus dugaan korupsi proyek pelelangan ikan sebesar 600 juta rupiah lebih, dari nilai total anggaran proyek sebesar Rp 1,1 miliar  lebih bersumber APBD Provinsi Jabar pada tahun 2005 silam.

“Terdakwa Tauhidi sebagai Direktur PT Sakti sekaligus pemenang lelang Proyek Pelelangan ikan di Cikelet Garut tersebut, sempat diputus bebas pada tahun 2007, namun kami mengajukan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah agung yang akhirnya turun ingkrah pada tahun 2009 dengan putusan pidana 2 tahun penjara, denda 200 juta rupiah dan uang pengganti 449 juta rupiah, subsidir 1 tahun penjara,” paparnya.

Dengan menggunakan mobil tahanan, terdakwa Tauhidi dari kejaksaan negeri Garut langsung dibawa ke lapas kelas 2 B Banyuresmi Garut, untuk menjalani hukuman. 

Bappeda Cimahi Percepat Pembangunan Sanitasi Pemukiman

e302b1f2d58d8cc6c9efa37bc16d8c76.jpg

KBRN, Cimahi : Sanitasi merupakan salah satu  aspek penting dalam pencegahan berbagai penyakit, karenanya sanitasi menjadi hal yang urgent dan harus mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah. 

Dalam upaya untuk meningkatkan akses sanitasi kota, Pemerintah Kota Cimahi melalui Bidang Perencanaan Infraswil Bappeda Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), di Aula Gedung A Kantor Pemkot Cimahi, di Cibabat, Kamis (16/9/2021).

Acara yang dilaksanakan secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat dan  secara virtual itu,  dikuti oleh Perangkat Daerah kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan)  serta menghadirkan Narasumber Vivi Asmara dari Pokja PPKP Provinsi Jawa Barat.

‘Kegiatan Kick Off Meeting PPSP ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen kebijakan terkait implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program PPSP, peningkatan peran dan fungsi POKJA Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Cimahi, juga sebagai sarana komunikasi, sinkronisasi, koordinasi, advokasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan POKJA AMPL Kota Cimahi,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan ketika membuka kegiatan tersebut.

Menurutnya,  Pemkot Cimahi berkomitmen penuh terhadap peningkatan sanitasi kota, Karen sanitasi merupakan bagian dari pelayanan dasar dan menjadi prioritas pembangunan kota Cimahi.

“Upaya untuk menjaga dan meningkatkan sanitasi lingkungan di Kota Cimahi sudah diinisiasi sejak 2011 silam. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membentuk program nasional percepatan pembangunan sanitasi permukiman, membentuk POKJA AMPL dan mengeluarkan dokumen SSK,” ujarnya.

“Tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi memutakhirkan dokumen SSK Kota Cimahi yang implementatif menuju layanan sanitasi berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen bersama seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat dengan melakukan percepatan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang telah ditandatangani pada tahun 2020,” imbuhnya lagi.

Dikdik menjelaskan bahwa sektor utama layanan sanitasi di Kota Cimahi adalah sektor air limbah dan persampahan. Ia mengakui masih adanya kendala dalam pelaksanaannya.

“Masih tingginya angka BABS Kota Cimahi dan keterbatasan sarana prasarana dimana tidak adanya tempat pembuangan akhir untuk pengolahan sampah yang diakibatkan karena keterbatasan lahan di Kota Cimahi menjadi kendala sekaligus  tantangan untuk Pemerintah Kota Cimahi.” katanya.

Namun Sekda kota Cimahi itu merasa optimis Pemkot Cimahi melalui POKJA AMPL,  mampu mempercepat proses pembangunan sanitasi di Kota Cimahi menuju layanan sanitasi berkelanjutan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat kota Cimahi.

Cegah Banjir, Pemkab Subang Gelontorkan Rp. 3 Milyar untuk Normalisasi Sungai di Pantura

bupati-subang.jpeg

KOTASUBANG, Subang – Bupati Subang H. Ruhimat kembali menyerahkan secara simbolis benih ikan dan udang kepada lima Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Subang utara yang dilaksanakan di Kecamatan Legonkulon, Kamis (16/09/2021).

Penyerahan bantuan benih ikan dan udang tersebut dibeikan kepada 598 orang petambak yang berasal dari 5 KUD yang berasal dari Kecamatan Legonkulon, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pusakanagara. Bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, khususnya para penambak yang dijadikan stimulan pemberdayaan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid 19 di Kabupaten Subang.

Dalam laporannya Kepala Dinas Perikanan Rd. Maman Firmansyah, S.Sos, M.Si menyampaikan kegiatan penyerahan benih ikan tersebut dilaksanakan di dua titik lokasi yaitu Desa Tegalurung dan Desa Pangarengan Kecamatan Legonkukon

Adapun daftar lima KUD penerima benih ikan dan udang tersebut yaitu :
Penyerahan dilokasi pertama di Desa Tegalurung
– KUD Mina Karya Laksana Desa Tegalurung Kecamatan Legonkukon untuk komoditas udang Windu kepada 123 orang penerima dengan jumlah benih 1.230.000 benih (10.000 benih/orang)
– KUD Mina Jaya Desa Sukamaju Kecamatan Sukasari untuk komoditas bandeng 27 orang penerima dengan jumlah benih 70.200 ekor (2.600 ekor/orang), komoditas udang windu 30 orang penerima dengan jumlah benih 300.000 benih (10.000 benih/ekor).
– KUD Mina Laksana Desa Anggasari Kecamatan Sukasari untuk komoditas udang windu kepada 130 orang penerima dengan jumlah 130.000 benih (10.000 benih/orang).

Penyerahan dilokasi kedua di Desa Pangarengan
– KUD Mina Sinar Agung Desa Pangarengan kecamatan Legonkulon untuk komoditas Bandeng kepada 140 orang penerima dengan jumlah benih 364.000 ekor (2.600 ekor/orang), komoditas udang windu 22 orang penerima dengan jumlah benih 220.000 ekor (10.000 benih/orang), dan komoditas udang vaname 35 orang penerima dengan jumlah benih 368.040 ekor (10.515 benih/orang).
– KUD Mina Rukun Jaya Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara untuk komoditas bandeng kepada 34 orang penerima dengan jumlah benih 88.400 ekor (2.600 ekor/orang), komoditas udang windu 46 orang penerima dengan jumlah benih 460.000 ekor (10.000 benih/orang), dan komoditas udang vanname 11 orang penerima dengan jumlah benih 115.680 ekor (10.515 benih/orang)

Kepala Dinas Perikanan berharap bantuan komoditas tersebut bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya dan KUD, karena kegiatan ini merupakan salah satu kepedulian Bupati dalam rangka menyejahterakan pembudidaya dan KUD di Wilayah Kecamatan Legonkulon.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula kegiatan serap aspirasi warga bertajuk Obrolan Bersama Kang Jimat (OMAT) yang di moderatori oleh Asda I H. Rahmat Effendi S.Sos, M.Si.

Menurut Sekda Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si kegiatan ini secara tersirat mengandung berbagai pesan moral, kemanusiaan dan motivasi yang juga menjadi bagian evaluasi untuk melahirkan prioritas program yang dijalankan untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah.

Dalam diskusi serap aspirasi warga tersebut Kepala Desa Tegal Urung mengapresiasi upaya pemerintah daerah Subang atas Bantuan yang diberikan ke masyarakat Subang utara untuk penanggulangan bencana banjir sebesar 3 Milyar yang digunakan untuk normalisasi berbagai Saluran air yang akan dimulai dari daerah muara. Ia juga mengatakan bahwa dibutuhkan bantuan alat berat untuk menunjang percepatan pengerukan saluran air.

Menanggapi aspirasi warga Kang Jimat sapaan akrab Bupati Subang mengatakan bahwa alat berat untuk normalisasi sungai dalam 1 minggu akan tiba di kecamatan legonkulon dan terkait normalisasi sungai di daerah pantura, dirinya menegaskan akan dikerjakan tahun ini.

Terkait bantuan, Kang jimat berharap berbagai bantuan benih ikan dan udang yang kini diberikan merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendongkrak perekonomian warga serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para petambak di Kabupaten Subang.

Selain bantuan dibahas pula terkait Percepatan pencairan anggaran, target alat berat yang diterjunkan dalam 1 minggu, perhatian DKUPP kepada KUD akan dikoordinasikan serta usulan perubahan beberapa titik kawasan di kecamatan Legonkulon dari yang sebelumnya kawasan LP2B menjadi kawasan industri.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP. PKK Kabupaten Subang Hj. Yoyoh Sopiah Ruhimat, Sekda Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si, ASDA I H. Rahmat Effendi, Kadis Perikanan Rd. Maman Firmansyah, Camat Legonkulon Drs. Aet Rudiantana S.IP, M.Si, Kades Tegalurung, Kades Pangarengan, kades Sukamaju, Kades Anggasari, Kades Patimban serta muspika Kecamatan Legonkulon.

Recent Posts