Beranda blog Halaman 128

Bapak Kendaraan Listrik Dunia Siap Bawa 50 Investor Raksasa ke Subang

Penulis
Redaksi
-
Prof. Chen Qing Quan ke Subang
Foto: www.lampusatu.com

subang – Kabar menggembirakan datang untuk industri kendaraan listrik di Indonesia. Prof. Chen Qing Quan, sosok yang dijuluki “Bapak Kendaraan Listrik Dunia”, dipastikan akan berkunjung ke Subang, Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Mei 2025. Kepastian ini disampaikan Raja Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, melalui Girang Harta Galuh Pakuan sekaligus Penggagas LinkHub, Dewi Kandiati Paramesti Tine Yowargana.

Kedatangan Prof. Chen tidak sekadar kunjungan biasa. Ia akan memperkenalkan 50 pimpinan perusahaan raksasa kendaraan listrik dunia langsung kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Acara ini akan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama sejumlah awak media.

Tine Yowargana, yang akrab disapa Tingting, menjelaskan bahwa Prof. Chen melihat potensi besar Indonesia dalam industri kendaraan listrik global. Hal ini terutama didorong oleh kehadiran kawasan industri baru di Kabupaten Subang.

Menurut Tingting, keyakinan Prof. Chen semakin kuat setelah bertemu dengan Raja LAK Galuh Pakuan Evi Silviadi Sanggabuana di Tiongkok, pada pertengahan Maret 2025. Dalam pertemuan itu, Prof. Chen mengapresiasi keseriusan Indonesia mengembangkan industri kendaraan listrik.

Lebih lanjut, Tingting optimistis Subang dapat menjadi pusat produksi mobil listrik stir kanan terbesar di dunia. Ia menegaskan, dengan belajar dari pengalaman Tiongkok dan membangun pasar kendaraan listrik yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin di Asia bahkan dunia.


Bupati Subang Didesak Segera Perbaiki Jalan Rusak Menuju Kampus Politeknik

Penulis
Redaksi
-
Perbaikan jalan Cibogo Subang
Foto: www.inijabar.com

Subang – Kondisi jalan di Kecamatan Cibogo, Subang, yang menjadi akses utama menuju Kampus 2 Politeknik Negeri Subang, kian memprihatinkan. Kerusakan parah dan lubang-lubang besar membuat pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, harus ekstra hati-hati saat melintas, terutama saat hujan yang membuat jalanan licin.

Permintaan perbaikan jalan ini sebenarnya sudah diajukan sejak lama kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata, bahkan setelah terjadi pergantian kepala daerah.

Setiap hari, jalan rusak ini menjadi rute utama bagi mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Subang. Kerusakan yang cukup panjang ini tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memperlambat perjalanan mereka menuju kampus.

Nia, seorang mahasiswi Politeknik Negeri Subang, mengungkapkan keluhannya. Ia mengatakan, jarak tempuh terasa semakin jauh karena harus mengendarai motor dengan sangat pelan. Kondisi jalan yang licin dan penuh lubang membuat risiko kecelakaan meningkat.

“Sering telat kuliah gara-gara harus ekstra hati-hati. Jalannya rusak parah dan panjang,” ujar Nia, Sabtu (26/4/2025).

Nia berharap, Bupati Subang segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, perbaikan jalan ini menjadi tanggung jawab Pemkab Subang.

“Pak Bupati, mohon dibetulkan jalan ini,” pintanya penuh harap.


Danjen Kopassus: Ormas Premanis Harus Ditindak Demi Stabilitas Keamanan

Penulis
Redaksi
-
Danjen Kopassus tindak ormas premanisme
Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Subang – Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan pentingnya ketegasan terhadap oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan. Menurutnya, kelompok seperti ini harus ditindak tegas demi menjaga ketertiban.

Dalam keterangannya seusai membuka acara Hari Gembira bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4/2025), Mayjen TNI Djon menjelaskan bahwa ormas dan premanisme adalah dua hal berbeda yang tidak boleh disamakan. Namun, aktivitas ormas yang berbau premanisme tetap harus dilawan bersama.

“Ini tugas polisi, dan masyarakat juga harus terlibat aktif melawan karena itu jelas tidak baik,” ujar Mayjen Djon.

Ia menegaskan, tidak semua ormas berisi preman, begitu pula sebaliknya. Jika ormas berperan positif dan mendukung pemerintah, keberadaannya akan membawa manfaat. Tetapi bila kegiatan mereka mengarah ke tindakan premanisme, justru akan berdampak buruk bagi masyarakat luas.

Mayjen Djon menilai premanisme lahir dari orang-orang yang tidak mau bekerja keras, tetapi menginginkan penghasilan besar. “Mereka memaksakan kepentingan kelompok atau pribadi dengan mengambil hak orang lain,” tegasnya.

Fenomena gangguan premanisme ini juga sempat mencuat dalam pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa proyek strategis tersebut terganggu oleh aksi premanisme dari kelompok ormas.

Informasi ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, isu premanisme menjadi salah satu topik yang dibahas.

Eddy menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi ormas yang berperilaku preman. Ia mengingatkan, keamanan adalah faktor mendasar yang sangat diperhitungkan oleh para investor sebelum menanamkan modal di Indonesia.

“Jangan sampai investor merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan saat masuk ke Indonesia,” ujar Eddy.

Izin Resmi Terungkap, Kandang Ayam Purnawirawan Jenderal di Subang Bukan Ilegal

Penulis
Redaksi
-
kandang ayam legal Subang
Foto: jabar.tribunnews.com

Subang – Kabar mengenai kekerasan terhadap wartawan di sebuah kandang ayam di Subang menyita perhatian publik. Namun di balik sorotan tersebut, muncul fakta baru yang cukup mengejutkan—kandang ayam milik Letjen Purnawirawan Mulyo Aji ternyata memiliki izin resmi sejak tahun 2022.

Kandang ayam petelur tersebut berlokasi di Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Usaha ini dikelola oleh CV Indah Mulyo Mandiri, sebuah badan usaha yang dibentuk langsung oleh Mulyo Aji.

Menurut kuasa hukumnya, Muhammad Waryana Suhendi, informasi yang menyebutkan kandang tersebut ilegal adalah tidak benar. Ia menyebutkan bahwa hoaks tersebut menyebar luas melalui media sosial dan media massa tanpa dasar yang jelas.

“Kandang ayam ini sudah memiliki izin operasional resmi sejak dua tahun lalu, dan kapasitasnya pun hanya 11.500 ekor, bukan 30 ribu seperti yang diberitakan,” ujarnya dalam rilis pers.

Kisruh bermula saat dua orang bernama Baim dan Hadi mendatangi kandang pada 8 April 2025. Saat itu, Mulyo Aji belum tiba di lokasi. Tanpa permisi, mereka langsung mendatangi dan mengintimidasi karyawan, menuduh kandang beroperasi tanpa izin.

Para pekerja yang mengetahui bahwa kandang memiliki izin sah, segera menghubungi pihak pengelola. Bahkan, Hadi sempat merekam aktivitas di dalam kandang, termasuk milik dua putri Mulyo Aji, tanpa izin.

Keesokan harinya, keduanya kembali datang dan bertemu langsung dengan Mulyo Aji. Namun, ketika diminta menunjukkan surat tugas atau asal instansi, mereka tidak memberikan jawaban jelas.

Mulyo Aji pun telah menjelaskan langsung bahwa izin lengkap dan sah. Ia juga menunjukkan papan nama CV yang terpasang di pinggir jalan sebagai bukti.

Sayangnya, Hadi tetap menunjukkan sikap arogan. Ia justru membahas insiden kekerasan yang terjadi di kandang ayam lain di Tanjungsiang, seolah ingin menakut-nakuti.

Situasi memanas ketika Mulyo Aji mempertanyakan sikap intimidatif mereka kepada karyawan. Namun, penjelasan yang diberikan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Akibatnya, emosi karyawan tak terbendung dan insiden pun terjadi.

Lima orang karyawan kini harus berurusan dengan kepolisian. Sementara itu, Mulyo Aji mengaku mengalami kerugian besar, baik secara materi maupun moral akibat kejadian tersebut.

Tak tinggal diam, Mulyo Aji melaporkan Hadi dan Baim ke Polres Subang atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, fitnah, serta pelanggaran hukum lainnya seperti masuk tanpa izin dan ancaman menutup kandang secara paksa.

Pembangunan Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Terkendala Calo Tanah, Bukan Premanisme

Penulis
Redaksi
-
pembangunan pabrik mobil listrik BYD Subang
Foto: m.antaranews.com

Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa polemik dalam pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal Tiongkok di Subang bukan disebabkan oleh premanisme, melainkan praktik percaloan tanah yang kian meresahkan.

Menurut Dedi, sejumlah pihak telah menguasai lahan dan menawarkan harga tanah yang sangat tinggi kepada investor. Bahkan, ada yang mematok harga hingga Rp20 juta per meter. Kondisi ini tentu menyulitkan proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk investasi besar seperti pabrik mobil listrik.

“Ini bukan soal premanisme, tapi calo tanah. Mereka sudah terima DP dari pihak tertentu lalu menaikkan harga tanah,” ujar Dedi saat diwawancarai di Bandung, Kamis.

Dedi juga menepis kabar adanya gangguan dari kelompok preman atau ormas dalam proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa isu tersebut hanyalah cerita lama yang kini sudah tak lagi relevan.

“Kalau dicek sekarang, kondisinya sudah aman. Nggak ada lagi premanisme seperti dulu. Bahkan pedagang Aqua saja hampir tak terlihat,” ujarnya menambahkan.

Ia menilai yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan cepat dan tegas terhadap persoalan-persoalan di lapangan. Bila ada masalah, solusinya harus segera diambil agar tidak menghambat investasi strategis di Jawa Barat.

Progres pembangunan pabrik BYD sendiri berjalan cukup baik. Izin akses tol dari kementerian pun sudah dikeluarkan. Meski begitu, pembebasan tanah di beberapa titik masih menjadi tantangan.

“Sekarang tinggal BYD-nya lanjut, karena beberapa wilayah masih ada kendala pembebasan lahan,” ungkapnya.

Dedi berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat pemilik tanah agar proses ini bisa segera rampung. “Minggu depan saya akan fasilitasi pertemuan kedua belah pihak agar segera tuntas,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sempat meminta pemerintah bertindak tegas terhadap ormas yang disebut mengganggu pembangunan pabrik. Namun, klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat memperlihatkan bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah calo tanah, bukan premanisme.

Polisi Subang Bongkar Premanisme di Proyek Mobil Listrik Rp 11,7 Triliun

Penulis
Redaksi
-
Premanisme kawasan industri Subang
Foto: www.kompas.id

Subang – Dalam sebulan terakhir, Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, berhasil mengungkap aksi premanisme yang meresahkan di kawasan industri. Sebanyak sembilan pelaku ditangkap karena melakukan pungutan liar di sejumlah titik, termasuk proyek strategis pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD.

Kepala Seksi Humas Polres Subang, AKP Edi Juhaedi, menyebut para pelaku beroperasi di tiga lokasi berbeda dan tergabung dalam dua kelompok. Salah satunya aktif di sekitar proyek BYD, sementara yang lain menyasar PT Superior Porcelain Sukses (SPS).

Di lokasi proyek BYD, tiga pelaku memeras para sopir kendaraan material. Mereka memaksa sopir membayar uang parkir dan membeli air mineral dengan harga tak masuk akal, hingga Rp 25.000 per kendaraan.

Enam pelaku lainnya menjalankan modus serupa di area PT SPS. Mereka meminta bayaran Rp 30.000 untuk truk besar dan Rp 10.000 untuk kendaraan kecil. Dalihnya, untuk “bantuan keamanan”, lengkap dengan karcis pembayaran.

Menurut Edi, praktik ini telah berlangsung sejak 25 Desember 2024 hingga Maret 2025, dengan total kerugian materiil mencapai Rp 118 juta. Para pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yang mengancam hukuman penjara hingga sembilan tahun.

“Berkas perkara saat ini sudah masuk tahap satu. Proses hukum akan terus berlanjut hingga pengadilan memberikan putusan,” tegas Edi.

Polres Subang juga mengajak masyarakat dan pelaku industri untuk aktif melaporkan setiap bentuk premanisme. Polisi menjamin tindakan tegas tanpa pandang bulu.

Terkait proyek pabrik mobil listrik Vinfast asal Vietnam yang juga akan dibangun di Subang, Edi menyatakan belum ada laporan gangguan serupa. Meski begitu, informasi tersebut akan tetap didalami.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran, Acuviarta Kartubi, menyayangkan masih maraknya aksi premanisme di kawasan industri Jawa Barat. Menurutnya, satuan tugas yang dibentuk seharusnya sudah mampu mencegah praktik ini sejak dini.

“Kalau satgas belum bisa mendeteksi dari awal, saya khawatir mereka belum siap benar-benar memberantas premanisme,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme pada 27 Maret 2025. Satgas ini bertugas mengatasi intimidasi dan pemalakan di lingkungan industri.

Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa situasi di kawasan industri Subang sejauh ini aman dan kondusif. Ia menepis adanya aksi ormas yang mengganggu proyek pembangunan.

Menurut Dedi, hambatan utama proyek BYD justru terletak pada persoalan pembebasan lahan. Harga tanah yang diminta warga dinilai tidak masuk akal, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per meter persegi.

Pemerintah daerah saat ini tengah berupaya menengahi polemik tersebut agar pembangunan pabrik tidak terganggu lebih lanjut.

Subang Gelar Musrenbang Inklusif Perdana, Perempuan dan Anak Jadi Penentu Arah Pembangunan

Penulis
Redaksi
-
Musrenbang Inklusif Subang
Foto: www.rri.co.id

Subang – Pemerintah Kabupaten Subang menunjukkan langkah maju dalam pembangunan yang inklusif. Pada Kamis (24/4/2025), Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi atau akrab disapa Kang Akur, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang fokus pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini digelar di Aula Pemda Subang dan menjadi yang pertama kali melibatkan kelompok-kelompok rentan secara khusus. Musrenbang ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, bahwa Subang ngabret melibatkan perempuan dan anak,” ucap Kang Akur penuh semangat.

Dari data tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Subang tercatat sebanyak 1.663.156 jiwa. Di antaranya, 830.733 jiwa adalah perempuan, dan 478.749 jiwa merupakan anak-anak. Artinya, lebih dari setengah penduduk Subang berasal dari dua kelompok yang menjadi fokus utama Musrenbang kali ini.

Melalui forum ini, pemerintah ingin memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan benar-benar memperhatikan perspektif gender dan kebutuhan kelompok rentan.

“Kami ingin memastikan bahwa suara, aspirasi dari perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dapat diperhatikan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Kang Akur menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini membuka ruang agar hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas tidak hanya terdengar, tapi juga diakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan.

Ia menegaskan, perhatian terhadap kelompok ini bukanlah tambahan, melainkan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. “Karena melindungi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, merupakan salah satu dari program Subang Ngabret,” tegasnya.

Musrenbang ini pun menjadi ajang menguatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Subang yang lebih adil dan ramah bagi semua kalangan.

“Saya mengajak kepada seluruh stakeholder untuk menjadikan musrenbang ini sebagai momen penguatan komitmen kita bersama, dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih berpihak, adil, dan menyeluruh,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Subang, narasumber, jajaran BP4D Subang, Forum Genre Subang, Persatuan Tuna Netra Indonesia, Gerakan Tunarungu Indonesia Subang, serta tamu undangan lainnya.

DAHANA Sumbang Ratusan Buku untuk Perpusda Subang, Dorong Minat Baca Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Sumbangan buku DAHANA untuk Perpusda Subang

Subang – Dalam rangka memperingati Hari Buku se-Dunia, PT DAHANA menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan literasi masyarakat. Perusahaan bahan peledak asal Subang ini menyerahkan ratusan buku kepada Perpustakaan Daerah (Perpusda) Subang pada Rabu, 23 April 2025.

Penyerahan buku dilakukan langsung oleh Manager Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) DAHANA, Neni Sumarni. Ia diterima oleh Kepala Dinas Perpusda Subang, Yeni Nuraeni, di kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang.

Neni menyampaikan, sumbangan ini merupakan bagian dari kontribusi DAHANA dalam mendukung literasi di Subang. Ia berharap buku-buku tersebut tidak hanya menjadi koleksi semata, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Semoga bantuan ini dapat mendorong minat baca dan meningkatkan kualitas literasi masyarakat Subang. Kami percaya, kemajuan daerah bisa dimulai dari hal sederhana seperti membaca,” ungkap Neni.

Ratusan buku yang disumbangkan mencakup berbagai kategori. Mulai dari sastra, bahasa, pengetahuan umum, sejarah, kebudayaan, hingga buku bertema pendidikan dan antikorupsi. Keragaman ini diharapkan mampu menarik minat berbagai kalangan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, minat baca di Indonesia masih tergolong rendah. Akses terhadap buku berkualitas dan terjangkau masih menjadi tantangan utama, termasuk di Kabupaten Subang.

Menanggapi sumbangan tersebut, Yeni Nuraeni menyampaikan apresiasinya kepada DAHANA. Ia menilai, kerja sama dengan pihak swasta sangat penting untuk memperkaya koleksi buku dan mendekatkan literasi ke masyarakat luas.

“Dengan bertambahnya buku dari DAHANA, kami berharap perpustakaan menjadi tempat yang tidak hanya dikunjungi mahasiswa untuk penelitian, tetapi juga menjadi tempat rekreasi edukatif keluarga,” ujar Yeni.

PHRI Subang Resmi Dilantik, Targetkan Kenaikan PAD dan Sekretariat Baru

Penulis
Redaksi
-
Pelantikan PHRI Subang 2025
Foto: www.kotasubang.com

Subang – Pelantikan Ketua dan Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Subang periode 2025–2030 resmi digelar Rabu (23/04/2025) di Aula Pemda Kabupaten Subang. Acara berlangsung khidmat dengan diawali pembacaan Surat Keputusan oleh Iwan Ridwan, disusul pengambilan sumpah oleh Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi A. Sofiandi, dan diakhiri dengan penyerahan bendera pataka kepada Ketua terpilih, Hj. Ratna Setiawan.

Dalam sambutannya, Hj. Ratna menyampaikan tekad PHRI Subang untuk lebih aktif mendorong sektor pariwisata lokal. Ia menekankan peran strategis organisasi dalam mempromosikan potensi daerah dan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2024, PAD dari sektor restoran menembus Rp26 miliar, sedangkan dari hotel mencapai Rp10 miliar—melampaui target hingga 119,12%.

Namun, ia juga mengungkapkan kendala yang dihadapi organisasi, yakni belum adanya sekretariat tetap. Saat ini, pertemuan rutin masih berpindah-pindah tempat dari satu hotel ke hotel lainnya. Hal ini dinilai menghambat konsolidasi dan efektivitas kerja organisasi.

Pelantikan tersebut turut disemarakkan dengan pemberian penghargaan kepada tokoh perempuan inspiratif Subang. Beberapa di antaranya adalah Ketua dan Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP, Ketua IKIAD, Ketua GOW, serta Kadisparpora, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di masyarakat.

Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi A. Sofiandi, mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyediakan sekretariat tetap bagi PHRI Subang. Ia meyakini, dengan dukungan fasilitas tersebut, PHRI bisa lebih optimal dalam mendukung peningkatan PAD dan sektor pariwisata daerah.

Bupati Subang, Kang Rey, merespons positif aspirasi tersebut. Ia mengakui potensi besar wisata Subang dan menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan infrastruktur penunjang. Ia bahkan menjanjikan pembangunan sekretariat baru untuk PHRI jika target pajak tahun depan bisa tembus hingga 200 persen.

“Kalau target itu tercapai, kami akan bangun sekretariat untuk PHRI,” ujarnya tegas.

Kang Rey juga menegaskan pentingnya menjaga iklim usaha yang sehat dan bebas pungutan liar. Ia tidak ingin ada investor yang hengkang karena ulah oknum yang merugikan dunia usaha di Subang.

Acara pelantikan juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati H. Agus Masykur, Ketua DPRD, Sekda Subang, pimpinan Forkopimda, Ketua PHRI Jabar, pimpinan BUMN/BUMD, Ketua Kadin, serta para tamu undangan lainnya.

Sebelum pelantikan, masyarakat Subang menikmati kemeriahan Gebyar Senam dan Bazar UMKM yang digelar sebagai rangkaian pembuka acara. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga dan penggemar senam yang memadati lokasi.

Waspada! Remaja Subang Terlibat Tawuran, Orang Tua Diminta Lebih Aktif Mengawasi

Penulis
Redaksi
-
remaja tawuran Subang
Foto: lampuhijau.co.id

Subang – Polres Subang kembali menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Imbauan ini disampaikan menyusul keterlibatan sejumlah remaja dalam aksi tawuran yang melukai pihak lain.

AKP Bagus Panuntun, Kepala Satreskrim Polres Subang, menyampaikan bahwa meski telah berulang kali diingatkan, masih saja ada remaja yang terseret dalam tindak kriminal. Wilayah hukum Polres Subang belum sepenuhnya aman dari aksi kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana.

Kasus terbaru terjadi di wilayah hukum Polsek Compreng. Lima remaja diamankan karena terlibat dalam tawuran yang menyebabkan korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis. AKP Bagus memastikan bahwa para pelaku kini tengah menjalani proses hukum.

“Kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang,” tegasnya saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Subang.

Untuk itu, pihak kepolisian meminta kerja sama aktif dari para orang tua. Mereka diminta untuk tidak hanya memantau pergaulan anak, tetapi juga mengarahkan mereka pada kegiatan yang lebih positif dan membangun.

“Anak-anak perlu dibimbing agar menjauh dari jalanan, aksi tawuran, dan segala bentuk tindakan kriminal lainnya,” ujarnya.

Dengan pengawasan dan pendampingan yang tepat dari keluarga, diharapkan angka keterlibatan remaja dalam kriminalitas bisa ditekan, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Subang.

1...127128129...1,817Halaman 128 dari 1,817

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM