Subang – Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan pentingnya ketegasan terhadap oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan. Menurutnya, kelompok seperti ini harus ditindak tegas demi menjaga ketertiban.
Dalam keterangannya seusai membuka acara Hari Gembira bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4/2025), Mayjen TNI Djon menjelaskan bahwa ormas dan premanisme adalah dua hal berbeda yang tidak boleh disamakan. Namun, aktivitas ormas yang berbau premanisme tetap harus dilawan bersama.
“Ini tugas polisi, dan masyarakat juga harus terlibat aktif melawan karena itu jelas tidak baik,” ujar Mayjen Djon.
Ia menegaskan, tidak semua ormas berisi preman, begitu pula sebaliknya. Jika ormas berperan positif dan mendukung pemerintah, keberadaannya akan membawa manfaat. Tetapi bila kegiatan mereka mengarah ke tindakan premanisme, justru akan berdampak buruk bagi masyarakat luas.
Mayjen Djon menilai premanisme lahir dari orang-orang yang tidak mau bekerja keras, tetapi menginginkan penghasilan besar. “Mereka memaksakan kepentingan kelompok atau pribadi dengan mengambil hak orang lain,” tegasnya.
Fenomena gangguan premanisme ini juga sempat mencuat dalam pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa proyek strategis tersebut terganggu oleh aksi premanisme dari kelompok ormas.
Informasi ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, isu premanisme menjadi salah satu topik yang dibahas.
Eddy menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi ormas yang berperilaku preman. Ia mengingatkan, keamanan adalah faktor mendasar yang sangat diperhitungkan oleh para investor sebelum menanamkan modal di Indonesia.
“Jangan sampai investor merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan saat masuk ke Indonesia,” ujar Eddy.
