Beranda blog Halaman 9

H. Adik Turun Blusukan, Serap Aspirasi Warga Pantura Subang

H. Adik DPRD Subang blusukan

Subang – Suasana akrab terasa saat Anggota DPRD Kabupaten Subang, H. Adik, turun langsung menyapa warga di daerah pemilihannya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Subang ini memilih jalur blusukan, berkeliling menemui konstituen di Dapil 4 yang mencakup Kecamatan Ciasem, Blanakan, hingga Pusakanagara.

Dalam kunjungannya, H. Adik tidak hanya hadir sebagai pejabat, tetapi juga sebagai pendengar. Ia berbincang santai sekaligus menyimak keluhan masyarakat. Warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan infrastruktur, ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah Pantura Subang.

“Sebagai pelayan rakyat, saya harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan setiap persoalan mereka. Semua aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pemerintah agar bisa segera direalisasikan,” ujar H. Adik.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, langkah ini adalah wujud tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan konstituen.

Kasus DBD di Subang Menurun, Kunci Utamanya Ada pada 3M Plus

Penurunan kasus DBD Subang 2025

Subang – Kabar baik datang dari Kabupaten Subang. Sejak Juli hingga Agustus 2025, angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terlihat menurun. Tren positif ini bukan kebetulan, melainkan buah kerja keras Dinas Kesehatan Subang bersama 30 puskesmas yang tak kenal lelah mengedukasi masyarakat soal pentingnya gerakan 3M Plus.

Kadinkes Subang, dr Maxi, menjelaskan bahwa upaya pengasapan atau fogging sebenarnya kurang efektif. “Kalau dengan fogging itu, gak begitu efektif, karena fogging itu, hanya membunuh nyamuk dewasa. Dalam jangka waktu 10 sampai dengan 14 hari itu, nyamuk lebih dari yang sebelumnya. Jika ingin bertahan lama yaitu dengan 3M Plus, dan itu yang diterapkan jajarannya kepada masyarakat,” ujarnya kepada RRI, Jumat (22/8/2025).

Tim kesehatan pun konsisten mengajak warga membersihkan lingkungan dari potensi sarang nyamuk. Mulai dari bak mandi, genangan air, hingga tempat-tempat tersembunyi yang jadi lokasi favorit nyamuk berkembang biak. “Selalu dengan 3M Plus, kita ajak masyarakat, untuk membasmi sarang-sarang nyamuk. Karena vektornya kan nyamuk, baik itu DBD maupun chikungunya,” tegas dr Maxi.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, harapan besar pun menggantung. Subang ditargetkan bisa terus menekan angka DBD agar tidak kembali melonjak seperti puncaknya di Mei–Juni lalu. “Semoga saja, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberantas sarang nyamuk aedes aegypti dengan 3M Plus, tentunya kasus DBD di Kabupaten Subang bisa kita tekan, dan terbukti ada penurunan kasus DBD sejak Juli kemarin,” pungkasnya.

Subang Dorong Perluasan Kepesertaan JKN-KIS, Target UHC Jadi Fokus

JKN-KIS Subang UHC 2025

Subang – Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, memimpin Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Subang. Forum ini membahas monitoring, evaluasi, serta kebijakan terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kabupaten Subang. Kegiatan digelar Kamis (21/8/2025) di Hotel Laska Subang, dihadiri jajaran Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan Cabang Sumedang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, melaporkan bahwa forum ini dilaksanakan minimal sekali setahun, sesuai SK Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan Nomor 59 Tahun 2025. “Forum ini menjadi wadah koordinasi, dan evaluasi bersama dalam rangka memperkuat strategi rekrutmen, perluasan cakupan, dan peningkatan keaktifan peserta JKN-KIS,” ungkapnya.

Saat ini, kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Subang telah mencapai 97,45 persen, dengan tingkat keaktifan 70,47 persen. Menurut Sekda, target Universal Health Coverage (UHC) Prioritas baru dapat dicapai apabila kepesertaan minimal berada di angka 98 persen dengan keaktifan peserta 80 persen.

Wakil Bupati Subang menegaskan bahwa kesehatan masih menjadi isu utama masyarakat, selain infrastruktur jalan. Ia menilai masih ada kendala terkait kepesertaan dan iuran yang sering dikeluhkan warga. “Kita masih harus berupaya keras memperluas kepesertaan, sekaligus meningkatkan keaktifan peserta. Forum ini adalah wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar target UHC di Subang dapat tercapai,” ujarnya.

Agus Masykur juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memahami filosofi gotong royong pada program JKN-KIS. Menurutnya, iuran bukan sekadar hitungan untung-rugi individu, tetapi bentuk solidaritas sosial untuk menjamin pelayanan kesehatan merata. “Iuran itu, jangan dilihat dari sisi dipakai atau tidak dipakai. Tetapi sebagai bentuk tolong-menolong, agar ketika ada yang sakit, mereka mendapat layanan yang layak,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong sektor swasta, BUMD, dan perusahaan di Subang untuk ikut memperluas cakupan kepesertaan. “Kita butuh sinergi semua pihak, dari pemerintah, BPJS, hingga dunia usaha, untuk memastikan masyarakat Subang tidak terbebani biaya kesehatan,” tegasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, Jayadi, menambahkan bahwa peningkatan mutu layanan dan pemerataan fasilitas kesehatan perlu terus diperkuat. Optimalisasi teknologi seperti antrean online juga menjadi solusi untuk mempermudah pelayanan peserta JKN-KIS. Ia menekankan bahwa capaian UHC di Subang masih membutuhkan penguatan, terutama dalam meningkatkan keaktifan peserta dan menekan tunggakan iuran.

“Berbagai inovasi telah dijalankan BPJS, mulai dari layanan BPJS Keliling, Kader JKN, program PESIAR, hingga telekolekting, sebagai upaya mendekatkan pelayanan, sekaligus menekan angka tunggakan,” jelas Jayadi.

Polres Subang Gelar Upacara Hari Juang Polri 2025 dengan Khidmat

Upacara Hari Juang Polri 2025 Polres Subang

Subang – Langit Subang pagi itu terasa teduh ketika Lapangan Apel Mako Polres Subang jadi saksi khidmatnya peringatan Hari Juang Polri Tahun 2025, Kamis (21/8/2025). Upacara berjalan lancar, aman, dan penuh makna.

Wakapolres Subang Kompol Endar Supriyatna didapuk sebagai Inspektur Upacara. Di barisan hadir para pejabat utama dan perwira Polres Subang, Kapolsek jajaran, hingga seluruh personel yang tegap berdiri dengan seragam kebanggaan.

Rangkaian upacara dimulai dari penyambutan Inspektur Upacara, penghormatan pasukan, hingga lantunan Mars Polri yang membakar semangat. Setelah itu, hadirin diajak mengheningkan cipta, mendengarkan sejarah singkat Hari Juang Polri, pembacaan Proklamasi Polisi, lalu bersama-sama menyanyikan lagu Andika Bhayangkari dan Himne Polri. Sebagai penutup, doa dilantunkan khusyuk sebelum Komandan Upacara memberikan laporan akhir.

Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono menegaskan bahwa momen ini bukan sekadar upacara seremonial. “Peringatan ini, sebagai momentum dalam memperkuat semangat juang dan dedikasi seluruh jajaran Polres Subang, dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat,” ujarnya singkat namun tegas.

Kadinkes Subang Bawa Kabar Hangat, Jenguk Dua Warga Sakit di Sagalaherang

Kadinkes Subang jenguk warga sakit Sagalaherang

Subang – Ada yang adem sekaligus hangat di Sagalaherang, Subang, Kamis (21/8/2025). Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Subang, dr Maxi, S.H., M.H.Kes, turun langsung menyapa warganya yang sedang sakit. Bukan sekadar jenguk, tapi juga bawa bingkisan bantuan penuh makna.

Dua warga yang beruntung disambangi adalah Eka Nurlestari (35) yang berjuang melawan autoimun, serta Agus (70) yang sudah lama bergelut dengan maag akibat gangguan cemas. Satu tinggal di Kampung Mande, satunya lagi di Kampung Saluyu—dua titik berbeda, tapi nasib sama: butuh perhatian.

“Yang satu sakit autoimun dan satunya sakit maag yang sudah lama karena gangguan cemas. Untuk Pak Agus, BPJS Kesehatan aktif, tapi Ibu Eka tidak aktif BPJS Kesehatannya,” jelas dr Maxi, yang juga Ketua IDI Cabang Subang.

Tapi tenang dulu, cerita ini tidak berhenti di situ. Kadinkes bersama Puskesmas Sagalaherang langsung gerak cepat. Eka bakal diajukan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Artinya, iuran bulanannya bakal ditanggung Pemda Subang. Jadi, sakitnya Eka tidak bertambah pusing oleh urusan biaya.

“Kami berharap dua warga tersebut selalu semangat agar sembuh. Semoga bantuan yang kami berikan bisa sedikit meringankan beban warga yang sakit berikut keluarganya,” pungkas dr Maxi dengan nada penuh harapan.

Sementara itu, Eka dan Agus sama-sama tersenyum meski sakit masih melekat. Ucapan syukur tak terucap singkat, “Terima kasih banyak Pak Dokter atas bantuannya,” kata Eka tulus. Sebuah ucapan sederhana, tapi terasa seperti doa panjang.


Isu Lahan Pabrik BYD dan VinFast di Subang, Begini Penjelasannya

Lahan Pabrik BYD VinFast Subang

Subang – Sebagian lahan pabrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat, disebut-sebut berdiri di atas lahan pertanian. Pemerintah menegaskan bahwa lahan yang dialihkan harus diganti minimal tiga kali lipat untuk menjamin keberlangsungan lahan pertanian.

Isu tumpang tindih lahan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pekan lalu. Dalam pertemuan itu, salah satu agenda pembahasan adalah investasi dua pabrikan otomotif asal Tiongkok dan Vietnam tersebut di Subang.

“Bapak Gubernur menyampaikan bahwa di Subang akan dibangun pabrik mobil, dengan nilai investasi Rp 33 triliun. Kebetulan, sebagian lahan yang direncanakan merupakan lahan persawahan. Kami akan menyelesaikan kendala ini bersama supaya investasi tetap berjalan dan lapangan kerja terbuka.

“Namun, jika terjadi alih fungsi lahan pertanian, kami menegaskan bahwa lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan agar petani tetap memiliki lahan pengganti yang layak,” ujar Amran dilansir dari Antara.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menegaskan bahwa pabrik BYD dan VinFast tidak bermasalah karena sudah berdiri di kawasan industri. “Kalau mereka sudah memiliki status kawasan industri, artinya mereka sudah tidak punya masalah lagi,” terang Agus.

Dengan penjelasan ini, pemerintah memastikan investasi besar tersebut tetap berjalan, sembari memastikan regulasi terkait lahan pertanian tetap diperhatikan.


Subang Raih Public Service Award di Bandung Marketing Week 2025

Subang Public Service Award 2025

Subang – Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih penghargaan kategori Public Service Award pada ajang Bandung Marketing Week 2025. Acara tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Kamis (21/08/2025), dan dibuka langsung oleh Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP.

Penghargaan ini diberikan atas dua inovasi unggulan. Pertama, aplikasi SiPanda (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) yang dikembangkan Bapenda Subang. Aplikasi ini mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka melalui satu layanan terpadu berbasis digital. Kedua, inovasi Diskominfo Subang dengan SiMali (Sistem Informasi Manajemen Aplikasi) yang berfungsi menata dan mengintegrasikan seluruh aplikasi di Kabupaten Subang.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Subang, dr. Dwinan Marchiawati, MARS, dan Plt. Kepala Bapenda Subang, H. Dadang Darmawan. Keduanya menyebut capaian ini sebagai bukti komitmen Subang dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.

Kedua aplikasi tersebut sebelumnya juga menorehkan prestasi dengan masuk dalam Top 25 Krenovasi Jawa Barat (KIJB) 2023, pencapaian pertama kalinya Kabupaten Subang masuk jajaran 25 besar inovasi terbaik tingkat provinsi.

Kepala Biro Perekonomian DPMPTSP Jawa Barat, Budi Kurnia, S.Ag., M.M., menyampaikan bahwa Jawa Barat terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor industri. Ia menekankan pentingnya inovasi untuk menghadapi tantangan pembangunan. “Pemprov berkomitmen akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghadirkan karya inovasi yang berdampak nyata untuk masyarakat Jawa Barat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subang menegaskan bahwa daerahnya kini fokus menata arah industrialisasi. Namun, ia tetap berkomitmen mempertahankan areal pertanian sebagai penopang peran Subang sebagai lumbung padi nasional.

Bupati juga menyoroti potensi besar pariwisata Subang yang mencakup laut, dataran, hingga pegunungan. Hadirnya destinasi unggulan seperti Lembur Pakuan disebut sebagai modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Ini menjadi pondasi yang besar bagi masyarakat agar kedepannya semuanya bisa jauh lebih baik,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Bupati Subang berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Saya berharap pelayanannya bisa lebih maksimal lagi, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melangkah ke depan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Rakor Keormasan Subang Dorong Peran Ormas dalam Pembangunan Ekonomi

Rakor Keormasan Subang 2025

Subang – Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Keormasan di Aula Pemda Subang, Rabu (20/08/2025). Kegiatan ini digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Subang dengan tema “Peningkatan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional”.

Sebanyak 20 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Subang hadir dalam rakor tersebut. PJ Tim Kerja Pemberdayaan dan Kemitraan Ormas Ditjen Ormas, Abdul Ghofur, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadi dasar hukum bagi pembentukan dan aktivitas ormas di Indonesia. Menurutnya, aturan itu menjamin kebebasan berserikat sekaligus mendorong kontribusi ormas terhadap pembangunan bangsa.

Abdul Ghofur menambahkan, salah satu poin Asta Cita Presiden adalah memperkuat pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. “Diperlukan partisipasi seluruh stakeholder untuk menjaga iklim ekonomi yang kondusif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peran ormas penting untuk mendukung pelaku usaha dan menciptakan iklim investasi yang sehat, terutama karena Subang kini menjadi pintu masuk global investasi Indonesia.

Wabup Subang dalam arahannya mengungkapkan bahwa sejak 2016 hingga April 2025 tercatat 416 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Subang. Angka ini menunjukkan besarnya potensi ormas dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan dalam menciptakan iklim yang damai dan produktif.

“Oleh karena itu perlu ada pembinaan, pengawasan, serta penguatan peran ormas agar benar-benar menjadi mitra pemerintah dan masyarakat,” tegas Kang Akur, sapaan akrab Wabup.

Ia berharap rakor melahirkan strategi nyata untuk memperkuat kontribusi ormas dalam pembangunan, khususnya menciptakan iklim investasi yang sehat di Subang. “Kami mendorong bagaimana investasi itu mudah dan ramah. Siapapun yang ingin berinvestasi di Subang tidak boleh ada hambatan,” tambahnya.

Keynote speech disampaikan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Budi Arwan, S.STP., M.Si. Ia menekankan bahwa rakor menjadi ajang penyamaan pemahaman, sinkronisasi program, serta perencanaan langkah bersama dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan ormas.

“Dalam konteks ini, ormas adalah bagian dari civil society dengan tiga pilar yang telah ditentukan,” jelasnya. Ia menutup dengan penegasan bahwa peran ormas tidak dapat dipisahkan dari pembangunan bangsa. “Peran swasta itu besar mendorong pembangunan di Indonesia,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya Dr. Winardi, M.Si. (Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin), Hirzi S. Kom., M.TI. (BKPM), AKP Tedi Triyono, S.Pd. (Kasat Intelkam Polres Subang), dan Ani Caharani, ST., MT. (Kabag Administrasi Pembangunan Setda Subang).

Turut hadir pula pejabat BKPM, Analis Kebijakan Media Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri, Asda I Setda Subang, Kepala Bakesbangpol, Kasat Intel Polres Subang, serta tamu undangan lainnya.

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Warga Jabar Nilai Lapangan Kerja Jadi Masalah Paling Mendesak

Survei Litbang Kompas warga Jabar lapangan kerja

Suarasubang – Hasil survei Litbang Kompas mengungkap persoalan yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Sebanyak 44,8 persen responden menilai lapangan pekerjaan sebagai masalah paling krusial di Jabar.

Masalah berikutnya yang disoroti masyarakat adalah perbaikan jalan (30,8 persen), kondisi ekonomi dan harga bahan pokok (27,9 persen), serta pemerataan dan bantuan pendidikan, termasuk zonasi sekolah (21,2 persen). Sementara itu, 18,2 persen responden menyoroti persoalan sampah dan pengelolaannya.

Persoalan lain yang dinilai mendesak meliputi keamanan dan kriminalitas, termasuk geng motor (12,1 persen), pelayanan dan fasilitas kesehatan (13 persen), penanggulangan bencana banjir (4,9 persen), pelayanan masyarakat (4,6 persen), pengentasan kemiskinan dan transportasi (masing-masing 3,8 persen), serta pemberantasan korupsi dan ketersediaan air bersih (masing-masing 3,1 persen).

Ketidakpuasan pada Penanganan Lapangan Kerja

Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, menyebut masyarakat belum puas terhadap kinerja Pemprov Jabar dalam menangani persoalan lapangan kerja.

“Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah,” ujarnya saat diwawancarai via Zoom, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan survei, 67,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Dedi-Erwan dalam mengatasi masalah pengangguran. Hanya 31,4 persen yang merasa puas. Selain itu, 60,4 persen responden juga tidak puas dengan penanganan persoalan kemiskinan.

Kepuasan pada Layanan Publik dan Pariwisata

Di sisi lain, kepuasan publik terbilang tinggi pada beberapa aspek. Sebanyak 66,1 persen responden puas dengan ketersediaan pelayanan publik, 65,7 persen puas dengan kecepatan pelayanan publik, serta 66 persen merasa puas dengan pengembangan pariwisata dan infrastruktur penunjangnya.

Metode Penelitian

Survei dilakukan Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka pada 1–5 Juli 2025. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jawa Barat. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini memiliki margin of error +/- 4,9 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Subang Percepat Infrastruktur dan Luncurkan Program Sosial Hingga Digital

Subang percepatan infrastruktur dan program sosial

Subang – Pemerintah Kabupaten Subang menunjukkan komitmennya dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan Subang ‘Leucir’ atau mulus. Di awal kepemimpinan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita dan Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi, program unggulan Subang Ngawangun Bareng Rakyat (Ngabret) mengalokasikan anggaran Rp250 miliar. Dana ini digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 80 kilometer.

Tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp350 miliar dengan target 90 persen jalan kabupaten dalam kondisi mantap leucir.

“Tahun ini, kita berhasil merelokasi Rp143 miliar dari pagu perangkat daerah untuk percepatan perbaikan jalan kabupaten. Sehingga pada tahun 2025 anggaran perbaikan jalan meningkat menjadi Rp250 miliar,” ungkap Kang Rey, sapaan akrab Bupati Subang, pada peringatan HUT ke-80 RI, Minggu kemarin.

Selain infrastruktur, Pemkab Subang juga menyoroti keberhasilan program sosial, salah satunya Nyaah Ka Indung. Program ini memberi dampak positif bagi ribuan lansia di Subang.

“Selama empat bulan pelaksanaannya, program Nyaah Ka Indung telah memberikan manfaat bagi 1.032 orang lansia yang tersebar di 245 desa dan 8 kelurahan di 30 kecamatan, dengan total bantuan senilai Rp825.600.000,” jelasnya.

Tak berhenti di situ, Pemkab Subang juga meresmikan Subang Smart Digital. Langkah ini menjadi terobosan menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang lebih cepat, transparan, dan melayani.

“Semua capaian ini tentu belum sempurna, masih banyak PR yang menanti. Perjalanan membangun daerah ibarat menapaki sebuah jalan panjang yang tak selalu lurus dan mulus, tetapi penuh tantangan, tanjakan, dan tikungan yang harus kita lalui bersama,” tandasnya.

Recent Posts