KBRN, Bandung: Rawan muncul dan hilangnya pasal-pasal krusial dalam pembahasan revisi Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS), KPID Jawa Barat bersama sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya.

“Kami tidak mau kecolongan, sehingga merugikan masyarakat Jawa Barat. Kami akan ikuti semua prosesnya, dan kawal sampai nanti disahkan. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet dalam FGD yang diselenggarakan di Ruang Oemi Abdurrachman, FIkom Unpad, Senin (13/9/2021).

Adiyana menambahkan, ada beberapa pasal krusial yang ia ingin terus kawal. Diantaranya pasal 50 dalam SPS yang mengatur tentang konten kebudayaan. KPID Jawa Barat ingin memastikan jika konten kebudayaan mendapatkan ruang yang terhormat di lembaga penyiaran, dan tidak dijadikan modus untuk melindungi konten-konten berisi kepentingan pribadi.

“Kami menolak jika siaran pernikahan selebritis berjam-jam di televisi itu dikategorikan sebagai konten kebudayaan. Kami melihat itu tetap konten privat yang tidak memiliki kepentingan bagi publik yang signifikan,” kata Adiyana.

Sementara Akademisi Penyiaran dari Unpad, Dian Wardiana Syuchro berpendapat jika P3SPS merupakan aturan main yang harus ditaati oleh lembaga penyiaran. Sehingga revisi dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan dinamika dan teknologi penyiaran.

“Revisi terakhir kan sudah 10 tahun yang lalu. Kondisi penyiaran sekarang banyak berubah. P3SPS itu adalah code of conduct dan code of ethics yang perlu terus diperbaharui, sehingga tetap relevan,” katanya.

Sementara Nusyawal, mantan komisioner KPID Jawa Barat yang juga aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menitipkan lebih dari seratus catatan revisi kepada KPID Jawa Barat. Hal tersebut menurutnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada KPID Jawa Barat.

“Ada banyak catatan yang saya titipkan. Trust adalah kunci bagi saya ketika menitipkan ini. Saya yakin KPID Jawa Barat akan memperjuangkan. Ingat bahwa konstituen KPID Jawa Barat adalah warga Jawa Barat,” kata Nusyawal.

Selanjutnya, hasil FGD yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Barat ini akan dibawa ke forum-forum KPI Pusat sebelum akhirnya diputuskan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI Se-Indonesia yang diagendakan pada bulan Oktober ini.

KBRN, Cimahi : Warga di 10 RW yang berada di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), meminta Pemda KBB membangun jembatan permanen yang bisa dilalui mobil di wilayahnya. 

Pasalnya akibat tidak ada jembatan di atas daerah aliran sungai (DAS) Saguling yang menghubungkan antara RW 08 Kampung Sekecengek dan RW 06, membuat warga harus memutar sepanjang 7 kilometer untuk bisa sampai ke kantor desa. 

“Di kami itu ada 10 RW mulai dari RW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 yang semi terisolasi. Mereka kalau mau ke kantor desa dengan mobil harus muter sejauh 7 km karena tidak ada jembatan yang melintas DAS Saguling,” ujar Kepala Desa Cangkorah, Asep Mulyana yang ditemui di kantor DPRD KBB, Senin (13/9/2021).

Asep menjelaskan, wilayah tersebut saat ini hanya terhubung oleh jembatan dari bambu yang dibuat pihak swasta pada tahun 2018 dan hanya bisa dilintasi jalan kaki atau sepeda motor. Setiap melintas warga yang bawa motor harus bayar Rp2.000 sekali jalan. 

Sementara untuk akses mobil harus menempuh jalan memutar melewati la desa. Yaitu Desa Pangauban, Galanggang, Batujajat Barat, Batujajar Timur, Giriasih, dan baru tiba di Desa Cangkorah. 

Atas dasar itu pemerintah desa meminta agar Pemda KBB segera membangun jembatan permanen yang bisa dilalui mobil.

“Sebenarnya sudah lama warga pengen dibangunkan jembatan, beberapa kali Pa Plt Bupati (Hengki Kurniawan) sudah survei datang ke lokasi. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan dibangun jembatan di sana,” kata Asep. 

Dia mengakui memang untuk membangun jembatan sepanjang sekitar 150-200 meter itu butuh biaya miliaran rupiah. Namun jika tidak ada jembatan, 6.000 warganya yang ada di 10 RW tersebut akan kesulitan mendapatkan akses program atapun kesehatan seperti warga di RW lainnya. 

Salah seorang petugas Desa Siaga Cangkorah, Rahmat mengakui, seringkali kasihan ke warga yang harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan pelayanan mobil ambulans dari kantor desa. Sebab dirinya harus mengambil rute jalan memutar untuk sampai di rumah warga yang terhalang genangan Saguling tersebut. 

“Ya kasihannya ke warga kalau butuh mobil ambulans, saya berangkat dari kantor desa harus muter, bisa sejam lebih sampai ke sana, padahal urusannya sama nyawa seseorang. Tapi kalau ada jembatan yang bisa dilewati mobil, bisa lebih cepat,” ujarnya. 

KBRN, Subang: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang H. Rachmat Faturochman mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan Mal Pelayana Publik (MPP) di eks Pasar Inpres Subang, dimulai pada 29 September 2021 mendatang.

Peletakan batu pertama pembangunan MPP tersebut kata Rachamat, ditandai dengan pemagaran sekeliling area lahan eks pasar Inpres, yang akan digunakan untuk gesung MPP tersebut.

“In Syaa Alloh pembangunan gedung MPP tersebut, akan kita mulai pada 29 September 2021 mendatang. Mohon do’a dan dukungannya saja dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Subang, agar pembangunannya berjakan lancar,” ujar H. Rachmat kepada RRI di Subang, Senin (13/9/2021).

Dengan peletakan batu pertama nanti, ditegaskan dia, Subang akan memiliki gedung MPP yang representatif, diatas lahan seluas 1 hektar lebih, dengan luas bangunan lebih kurang 7 ribu meter persegi, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum lainnya.

“Di gedung MPP itu, nantinya pelayanan apapun, akan terintegrasi, semakin mudah dan cepat, serta gratis, kecuali pelayana perizinan IMB yang berbayar. Serta dilengkapi berbagai fasilitas, yang memanjakan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu gedung MPP tersebut diungkapkan Rachmat, dibiaya dari dana CSR salah satu perusahan terkemuka di tanah air, yaitu Trans Studio. Meski pihak investor tersebut, belum melakukan pembangunan apapun di Subang, tetapi sudah berani memberikan CSR nya untuk pembangunan gedung MPP tersebut.

“Ya kalau pemerintah daerah di tengah covid-19 ini, punya uang dari mana Anggaran saja ke Refocussing, untuknya ada investpr yang berbaik hati yang mau mengeluarkan CSR nya untuk membangun MPP itu,” tandas Racmat.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS Perubahan tahun 2021 di Gedung DPRD Subang, Senin (13/9/2021).

Dalam Sambutannya Ketua DPRD Subang H. Narca Sukanda S.Sos, M.Si mengatakan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 34 orang sehingga Sidang telah memenuhi kuorum.

Dirinya menyampaikan bahwa sesuai dengan surat Bupati Subang Nomor: KU.03/2142/BKAD tanggal 31 Agustus 2021 perihal permohonan Pembahasan Perubahan KUA PPAS tahun 2021 dalam Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

Pertama Rapat Paripurna I Senin 13 September 2021 pkl.13.00 WIB dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS Perubahan tahun 2021.

Kedua Rapat Paripurna II Selasa, 13 September 2021 Pkl. 13.00 WIB dengan Agenda: Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar KUA PPAS Perubahan tahun 2021.

Ketiga Rapat Paripurna III Rabu, 15 September 2021 Pkl. 13.00 WIB dengan agenda: Penyampaian Jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap KUA PPAS Perubahan tahun 2021.

Keempat tanggal 16 – 22 September 2021 dengan agenda: Kegiatan Rapat-rapat Badan Anggaran dengan Dinas Terkait

Kelima, hari Kamis, 23 September 2021 dengan agenda: Kegiatan Finishing Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD) pembahasan KUA PPAS Perubahan tahun 2021

Keenam, hari Jumat, 24 Desember 2021 Rapat Badan Musyawarah dengan agenda: Laporan Badan Anggaran yang membahas KUA PPAS Perubahan tahun 2021.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jimat sapaan akrab Bupati Subang menyampaikan berbagai apresiasinya kepada para ASN dan Masyarakat yang telah mentaati protokol kesehatan, apresiasi kepada tenaga kesehatan dan Satgas Covid 19 dalam penanggulangan covid 19 serta jajaran Forkopimda yang telah bersinergi sehingga saat ini subang telah memasuki kewaspadaan covid 19 di level 2.

“Alhamdulillah Subang saat ini sudah berada di level 2,” ujar kang Jimat yang juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas dukungan dan kiprahnya dalam pembangunan di Kabupaten Subang.

Menurut kang Jimat dalam perjalanan pembangunan Daerah Kabupaten Subang tahun 2021 terdapat berbagai perubahan kebijakan, baik pada sektor pendapatan seperti pendapatan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Asumsi APBN maupun beberapa program yang digulirkan terhadap APBD Kabupaten Subang yamg membawa konsekuensi adanya beberapa kali perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021.

Ia menyatakan bahwa mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi berbagai hal diantaranya:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), hal ini terjadi disebabkan oleh adanya Asumsi yang berubah diantaranya Asumsi Pendapatan, Asumsi Belanja Daerah dan Asumsi Pembiayaan.

selanjutnya menurut Kang Jimat yang membacakan nota rancangan KUA PPAS Perubahan tahun 2021 secara bergantian dengan Kang Akur menyampaikan berbagai Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang untuk memudahkan penyebutannya maka digunakanlah istilah Perubahan Parsial yang diantaranya yaitu:

Perubahan Parsial I

Perubahan Parsial I dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid 19 dan dampaknya yang mengharuskan seluruh Pemerintah Daerah melakukan Penyesuaian Anggaran (Refocusing) sebesar 8 % untuk kegiatan vaksinasi. selain itu pada parsial I mengakomodir Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar 240 miliar serta adanya Refocusing dan Realokasi Dana Insentif Daerah sebesar 30 % untuk bidang kesehatan dan penggunaan SILPA DAK untuk pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan sebesar 11,30 miliar

Perubahan Parsial II

Perubahan Parsial II dilakukan untuk mengakomodir Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat sebesar 4,77 miliar yang sekaligus mewadahi belanja – belanja yang diregulasikan dari DBHCHT tersebut pada beberapa kegiatan di beberapa Perangkat Daerah. Selain itu pada perubahan parsial II mengakomodir juga Penyesuaian Dana Alokasi Umum dari angka sebesar 1,22 triliun menjadi 1,18 triliun.

– Perubahan Parsial III

Perubahan Parsial III dilakukan untuk mengakomodir beberapa pergeseran anggaran yang diantaranya : Penyesuaian Pemetaan Program/kegiatan/sub kegiatan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK fisik maupun non fisik, Pergeseran Anggaran sebesar 2,86 miliar dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Perbaikan kerusakan Pemancar Radio Benpas pada Diskominfo sebesar 78,85 juta dan Pergeseran Anggaran sebesar 2,5 miliar dari belanja Tidak Terduga untuk tim URC dalam penanganan pemulasaraan dan penguburan jenazah pasien covid 19.

Perubahan parsial IV

Perubahan Parsial IV dilakukan untuk pergeseran dari belanja tidak terduga, baik dalam keadaan darurat ataupun keadaan mendesak untuk mengakomodir beberapa kegiatan yang diantaranya : Untuk pemenuhan kebutuhan darurat penanganan covid 19 di RSUD sebesar 2,16 miliar, untuk pemenuhan kebutuhan darurat penanganan covid 19 di seluruh Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar 2,81 miliar, untuk Biaya Operasional dan pengamanan PPKM Darurat sebesar 1,67 miliar, untuk penanganan Banjir Pantura sebesar 225 Juta serta penggantian biaya pengobatan korban kecelakaan ke Rumah Sakit Umum Sumedang sebesar 77,1 juta

Perubahan Parsial V

perubahan Parsial V dilakukan dalam rangka pergeseran belanja dari belanja tidak terduga untuk membayar kekurangan pembiayaan bagi tim URC dalam penanganan pemulasaraan dan penguburan Jenazah Pasien Covid 19 sebesar Rp. 7,5 miliar dan rehabilitasi Jembatan Jatireja Kecamatan Compreng serta Jembatan Desa Cinta Mekar.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si, Kapolres Subang AKBP Sumarni beserta jajaran perwakilan pejabat Forkopimda Subang, Para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat Daerah Kabupaten Subang, Anggota DPRD, perwakilan LSM, insan Pers beserta undangan lainnya.