KBRN, Cirebon : Menyambut musim tanam Oktober-Maret (Okmar) 2021-2022, PT Pupuk Indonesia memastikan bahwa stok pupuk subsidi di Provinsi Jawa Barat sesuai alokasi. Hingga 6 Oktober 2021, jumlah stok pupuk subsidi yang berada di lini I dan lini III berjumlah 211,1 ribu ton. Jumlah ini 342 persen dari stok minimum ketentuan pemerintah. 

VP Sales Region 3A Pupuk Indonesia, Aviv Ahmad Fadhil, menyatakan bahwa jumlah stok pupuk subsidi Provinsi Jawa Barat di lini I dan lini III ini mencukupi untuk kebutuhan selama 6 minggu ke depan. 

“Rinciannya adalah, pupuk Urea 148.668 ton, NPK Phonska 31.076 ton, SP-36 12.866 ton, ZA 4.995 ton, dan Organik 13.516 ton,” ujar Aviv pada Sabtu (9/10/2021).

Sementara untuk realisasi penyaluran pupuk subsidi, Aviv mengatakan bahwa realisasinya mencapai 361 ribu ton hingga 4 Oktober 2021. Jumlah tersebut berasal dari pupuk Urea sebanyak 330.153 ton, NPK sebanyak 251.355 ton , SP-36 sebanyak 33.693 ton, ZA sebanyak 28.413 ton, dan Organik sebanyak 44.290 ton. 

Selain  itu, untuk mengakomodir petani yang tidak terdaftar dalam e-RDKK atau kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan alokasi pupuk bersubsidinya, Pupuk Indonesia juga menyediakan pupuk non subsidi di Jawa Barat sebanyak 7.809 ton, rinciannya Urea 3.463 ton, NPK 3.108 ton, SP-36 929 ton, ZA 275 ton, dan Organik 34 ton. 

Lebih lanjut Aviv menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi, syarat atau ketentuan sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar, menyusun dan input data ke Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dan untuk wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani. 

“Apabila belum memiliki Kartu Tani, petani masih dapat menebus pupuk subsidi secara manual, dengan bantuan petugas penyuluh lapangan atau PPL dari dinas pertanian setempat,” ujarnya. 

Sebagai produsen, lanjut Aviv, Pupuk Indonesia berkewajiban untuk menyalurkan pupuk subsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana pada tahun 2021 alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020 sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair. 

“Sedangkan untuk jumlah penyalurannya ke berbagai daerah, kami berpedoman pada Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten,” jelas Aviv. 

Sebagai bentuk optimalisasi distribusi, Pupuk Indonesia telah memanfaatkan Distribution Planning and Control System (DPCS). Teknologi informasi ini merupakan sistem terintegrasi yang didesain untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk subsidi secara optimal. 

Sistem DPCS Pupuk Indonesia tersebut didukung oleh jaringan distribusi yang luas. Diantaranya 4 unit pengantongan, 6 unit Distribution Center (DC), 203 kapal laut, 6.000 lebih truk, 600 gudang penyangga dan distributor dengan kapasitas 2,7 juta ton, serta memiliki jaringan 1.200 distributor dengan 29.000 lebih kios resmi. 

“Datanya realtime, jadi kami dapat memantau stok pupuk subsidi mulai dari lini produksi hingga kios-kios resmi,” tegas Aviv

KBRN, Cimahi : Setiap tahun BKIPM-Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Bulan Bakti yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat antara lain, peduli Sosial melalui pendistribusian ikan sehat bermutu, peduli lingkungan, peduli konservasi, peduli edukasi, peduli layanan publik dan lain-lain.

Sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan bulan mutu di 47 kantor perwakilan BKIPM seluruh Indonesia, dilakukan penilaian langsung oleh tim pusat melalui beberapa kriteria.

Lagi-lagi, tahun ini BKIPM Bandung memborong 3 penghargaan yaitu TOP 10 Pekan Pelayanan Publik BKIPM KKP, Peringkat I ,  Bulan Mutu Karantina 2021 dan Juara Umum Bulan Mutu Karantina 2021 dengan Trophy Bergilir.

Sejak 2017 BKIPM Bandung tidak pernah absen dari penghargaan yang disabetnya antara lain , tahun 2017  meraih Juara 1 Pekan Pelayanan Publik BKIPM KKP.2018 : Top 99 sinovik tingkat nasional danTop 10 Fav Exhibitor International Public Service Forum.2019 : Juara 1 Pekan Pelayanan Publik BKIPM KKP, dan Top 10 UPT Terbaik.2020 : Top 10 Pekan Pelayanan Publik BKIPM KKP dan Top 10 UPT Terbaik.p2021 : Top 10 Pekan Pelayanan Publik BKIPM KKP,  Peringkat I Bulan Mutu Karantina 2021 dan Juara Umum BMK 2021.

Kepala BKIPM Bandung Dedi Arief Haryanto ketika dikonfirmasi RRI mengatakan,  keberhasilan  yang diraih itu merupakan sebuah legacy yang ditorehkan oleh BKIPM Bandung.

“Ini  diharapkan mampu memberikan dampak positif baik secara mikro maupun makro, karena menurut berbagai sumber terutama pelaku usaha perikanan mikro, BKIPM Bandung sangat sinergis dengan pihak lain dalam mendukung kelancaran usahanya,” ujar Dedy Arief, Sabtu (9/10/2021).

Bahkan menurut Dedy, dalam perijinanpun tidak tanggung tanggung diberikan asistensi sampai tuntas.

“Yang terpenting adalah integritas yang tinggi serta ketulusan untuk totalitas jarang ditemukan di instansi pemerintah, sehingga sangat tepat kalau BKIPM Bandung mendapatkan apresiasi tertinggi itu,” pungkasnya.

KBRN, Cimahi : Kodim 0609 Cimahi menyalurkan bantuan modal bagi pedagang kaki lima (PKL)  dan Warung yang ada di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, di Markas Kodim Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi, Sabtu (9/10/2021).

Penyaluran bantuan modal usaha, dalam program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warungan ( BTPKLW) tersebut, di launching oleh Plt Walikota Cimahi Ngatiyana, disaksikan oleh Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

“Alhamdulillah pemerintah pusat sudah menyalurkan dana bantuan melalui TNI,  dalam hal ini Kodam III/ Siliwangi dan kepada sejumlah Kodim yang ada di Jawa Barat,” ujar Ngatiyana.

Menurut Ngatiyana, bantuan modal usaha tersebut diberikan kepala PKL dan warung yang ada di wilayah teritorial Kodim 0609 Cimahi yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

“Bantuan TNI kepada masyarakat saat ini, masing-masing menerima  Rp. 1.200.000,-Mudah-mudahan ini bisa memulihkan ekonomi masyarakat khususnya PKL dan Warung untuk menambah modal usaha dalam melaksanakan  kegiatannya,” ungkapnya. 

Atas nama pemerintah kota Cimahi dan pribadi, Ngatiyana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kodim 0609 Cimahi yang telah  menyalurkan bantuan pemerintah pusat itu kepada warganya.

” Mudah-mudahan kolaborasi kerjasama antara pemerintah dengan TNI tetap solid sehingga bisa membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19,’ ucapnya.

Ngatiyana juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyalurkan dana bantuan modal, semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara Komandan Kodim 0609 Cimahi Letkol Kav Toddy Wahyudi menjelaskan, batuan modal tersebut diberikan kepada para pedagang kaki lima dan Warungan yang terdampak Covid-19.

Menurutnya, PKL dan Warung yang mendapat bantuan sebanyak  7.500 , dengan rincian Kota Cimahi sebanyak  2.500 unit, dan Kabupaten Bandung Barat  5.000 unit.

KBRN, Subang : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dr. Maxi mengunjungi Dina Marlina (39) warga Kampung Palasari RT013/ 004, Desa Tanjungwangi Cijambe, Sabtu (9/10/2021). Dina menderita tumor tulang di paha kiri, dan harus diamputasi.

Dina sudah 2 tahun terbaring di tempat tidur, karena paha kirinya membengkak, akibat tumor yang dideritanya, hingga badannya mengecil. 

“Hari ini saya berkunjung ke rumahnya Bu Dina di Palasari Tanjungwangi, didampingi Kepala Desa Tanjungwangi Pak Budi Santoso, Kepala Puskesmas Tanjung Wangi Pak H. Dadang dan dokter Puskesmas Tanjungwangi dr. Indri. Bu Dina ini sudah dua tahun menderita penyakit tumor di paha sebelah kiri, hingga membengkak dan harus diamputasi,” ujar dr. Maxi kepada RRI di Subang.

Memurut Kadinkes, Dina sudah pernah di rujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, karena alternatifnya harus diamputasi, namun Dina dan keluarganya belum siap. 

“Tetapi kami bersama Pak Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan dokter Puskesmas Tanjungwangi, memberikan motivasi agar Bu Dina dan keluarganya menerima, dan mau di operasi. Karena dengan operasi itulah salah satu solusi untuk menantap masa depan Bu Dina untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa, dan bisa sukses, meski dengan kaki kiri yang diamputasi itukan lebih baik. Dibandingkan harus seperti ini terus, semakin hari kondisi Bu Dina akan semakin memburuk,” imbuhnya.

Maxi berharap, Senin awal pekan depan, Dina sudah bisa di rujuk ke RSHS Bandung untuk di amputasi. Terkait pembiayaan, Dina memiliki kartu BPJS. 

Sementara tugas Puskesmas dan Desa lanjut dia, tinggal memfasilitasi surat rujukan, supaya Dina bisa segera kembali ke RSHS Bandung lagi untuk diamputasi.

“Kita sih menunggu keputusan pihak keluarga, tetapi mudah-mudahan saja Senin atau Selasa pekan depan sudah bisa dibawa ke RSHS Bandung untuk secepatnya mendapatkan tindakan operasi,” pungkas Kadinkes.

Sebelum meninggalkan rumah Dina penderita tumor tulang, dr. Maxi menyerahkan bantuan berupa uang dan sembako, yang merupakan titipan dari Bupati dan Wakil Bupati Subang.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Sebagai wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat dan untuk mempercepat Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Covid-19, Kodim 0605/Subang melaksanakan Launching penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) untuk wilayah Kabupaten Subang, di Aula Makodim 0605/Subang Jln. Mayjen Sutoyo No. 27 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang, Sabtu (9/10/2021).

Kodim 0605 Subang, dipercaya menyalurkan Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) kepada 5.000 pedagang di seluruh wilayah Kabupaten Subang.

Komandan Kodim 0605 Subang, Letkol Czi Irsad Wilyarto, S.IP., pada kesempatan itu mengatakan, bahwa bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat ini untuk para pedagang kaki lima dan warung di wilayah Kabupaten Subang, akan disalurkan kepada para pedagang senilai Rp1,2 juta, dengan harapan bisa memberikan daya dongkrak ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi bagi warga yang terdempak covid-19 tersebut.

“Semoga program bantuan ini dapat membangkitkan perekonomian warga masyarakat, juga untuk meringankan beban di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada warganya yang terdampak Covid-19,” Pungkas Letkol Czi Irsad.

Sebagai informasi, dalam agenda penyaluran bantuan itu juga, para penerima bantuan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19.

MEDIAJABAR.COM, TASIKMALAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebut bahwa peran media sangatlah penting bagi pemerintah.

Dia menyebut bahwa media memiliki peran untuk mengedukasi dan menyosialisasikan program-program pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Akurasi data dan indenpendensi diperlukan agar masyarakat tercerahkan dengan informasi yang benar. Hal itu dikatakan Wagub saat peluncuran tribunnewsdepok.com yang diikutinya secara virtual dari Rumah Singgah Wakil Gubernur, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (8/10/2021).

Menurut Wagub, di era digital keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap diukur dari di media sosial. Padahal opini yang muncul di media sosial belum tentu menggambarkan realitas sebenarnya.

Maka dari itu kehadiran media arus utama yang setia pada akurasi, indenpendensi, dan etika pers saat ini sangat dibutuhkan pemerintah sebagai penyimbang informasi yang beredar di media sosial yang relatif sulit dijadikan referensi valid.

“Kami yakin Tribun adalah media luar biasa, kokoh, tangguh dan sudah menasional sehingga independensinya dipercayai oleh masyarakat,” ujar Uu Ruzhanul.

Kepercayaan publik, kata Pak Uu, dibentuk dari performa media dalam membeberkan fakta kepada masyarakat secara akurat, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Media diharapkan menjadi pemersatu dan bukan pemecah bangsa.

Harus diakui penetrasi media saat ini semakin kuat di masyarakat seiring pertumbuhan media digital. Semua lapisan masyarakat kini semakin terliterasi dengan berbagai informasi.

“Kalau dulu orang butuh media hanya kalangan-kalangan tertentu yaitu pengusaha atau para pejabat. Hari ini media dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk milenial,” sebutnya.

Maka dari itu kemitraan antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan media adalah sebuah keniscayaan. Hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan diharapkan senantiasa dapat berjalan baik dengan dinamikanya sendiri.

“Kami butuh media karena sekali pun kami mempunyai kewenangan sebagai pemerintah tetap kami memiliki keterbatasan pandangan, penglihatan,” ungkapnya.

Pada tahap ini, kata Pak Uu, media berperan menyebarluaskan informasi dan sosialisai program Pemda Provinsi Jawa Barat ke masyarakat.

“Itulah fungsinya media. Sehingga program-program kami bisa sampai pada masyarakat lewat media. Keinginan harapan masyarakat pun bisa sampai pada kami selaku pemerintah dengan media,” imbuhnya.

Terakhir, Pak Uu berharap media proporsional menyampaikan informasi baik yang sifatnya positif maupun negatif kepada masyarakat sesuai etika jurnalistik.

“Sehingga masyarakat tetap aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.