KBRN, Subang: Ketua Apindo Kabupaten Subang Asep Rochman Dimyati geram, karena Bupati Subang Ruhimat mengeluarkan surat rekomendasi kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) 2022 sebanyak 5 persen, tanpa dasar dan alasan yang kuat. 

Artinya kata ARD sapaan akrab Asep Rochman Dimyati, surat rekomendasi bupati tersebut dinilai ada tindakan melanggar hukum. Terlebih surat rekomendasi itu, di rubah sebanyak 3 kali, dengan cara discan, dan tidak ada persetujuan Apindo dan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPKab).

“Apapun alasannya, tindakan bupati itu sudah melanggar hukum. Karena setiap rekomendasi itu harus berdasarkan hasil keputusan rapat DPKab. Sementara surat rekomendasi yang pertama  yang kami anggap sah karena mengacu kepada aturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai payung hukum, tentang kenaikan UMK 2022, yang isinya tidak ada kenaikan UMK 2022. Namun tiba-tiba ada desakan yang kuat dari kaum buruh, Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kedua, yang menyisipkan desakan buruh untuk kenaikan UMK 2022, sebesar 5 persen. Kemudian bupati kembali mengeluarkan rekomendasi dengan isi yang sama. Tetapi tidak isinya hanya dua poin, dengan menghikangkan poin desakan buruh tentang kenaikan UMK tersebut,” ungkap ARD kepada RRI di Subang, Jumat (26/11/2021).

ARD menegaskan, dari fakta yang ada itu, jelas ada tindakan melanggar hukum dari seorang bupati Ruhimat,  atas perbuatannya mengeluarkan 3 surat rekomendasi tentang kenaikan UMK 2022 tersebut. 

Maka dari itu ARD mengancam, akan mempidanakan bupati Subang, atas tindakan melawan hukum, ke pihak penegak hukum.

“Saya akan melaporkan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Bupati ke penegak hukum,” ujarnya.

Selain melaporkan tindakan melawan hukum yang dilakuakn seorang bupati atas surat rekomendasi kenaikan UMK 2022. Apindo juga lanjut ARD, akan mem-PTUN-Kan SK Gubernur Jawa Barat, tentang rekomendasi kenaikan UMK 2022, setelah disahkan Gubernur nanti.

“Selain melaporkan tindakan melawan hukum, Apindo juga, akan mem-PTUN-kan SK Gubernur, terkait surat rekomendasi bupati Subang, tentang kenaikan UMK 2022,” tandas Ketua Apindo.

KBRN, Cimahi : Pelaksana tugas (Plt)  Walikota Cimahi Ngatiyana akhirnya merekomendasikan besaran kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2022 sebesar 8,5 persen.

“Nilai rekomendasi diajukan ke Gubernur Jabar selaku pemegang kewenangan, penetapan UMK daerah se-Jawa Barat,” ujar Ngatiyana usai acara pembagian insentif guru ngaji, di Aula Kecamatan Cimahi UtaraJalan Jati Serut Kota Cimahi, Jumat (26/10/2021). 

Upah buruh  tahun 2021 di Kota Cimahi sebesar Rp 3.241.919. Jika dikalkulasikan dengan  kenaikan 8,5 persen mencapai Rp 275.563,115 sehingga nilai rekomendasi UMK 2022 menjadi Rp 3.517.492,955.

“Naiknya 8,5 persen atau  sekitar Rp 270 ribu-an dari UMK tahun lalu,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kota Cimahi menampung dua nilai yang akan direkomendasikan oleh Plt. Walikota Cimahi baik dari unsur pengusaha maupun unsur buruh.   

“Akhirnya diambil jalan tengah-tengah. Pertimbangannya, ya melihat kebutuhan hidup. Kita juga lihat perusahaan harus jalan, masyarakat juga terpenuhi ekonominya ditengah pandemi. Ya harus sama-sama,” jelasnya.

Ngatiyana menyebutkan, besaran UMK di wilayah Bandung Raya tidak lagi seragam. Biasanya, besaran persentase UMK rata-rata bernilai sama.

“Bandung Raya beda-beda ya nilainya, ada yang 7 persen dan ada yang 10 persen. Kita serahkan rekomendasi ke Pemprov Jabar, untuk penetapan hal itu nanti tergantung Gubernur Jabar,” jelasnya.

Sementara itu, hari ini ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja dan serikat buruh Kota Cimahi melakukan aksi turun ke jalan.

Dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor, ratusan buruh itu menuju Gedung Sate di Jalan Diponegoro Bandung.

Buruh berharap Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil, berpihak kepada buruh dan pekerja dengan meningkatkan besaran UMK Kabupaten dan Kota di Jawa Barat termasuk Kota Cimahi 

KBRN,Bandung: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial sangat mengapresiasi para buruh dan pengusaha yang telah menyepakati besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2021.

Lewat musyawarah di Dewan Pengupahan, buruh dan pengusaha bersama Pemerintah Kota (Bandung) Bandung bisa memutuskan dengan musyawarah mufakat.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mengeluarkan surat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. 

Untuk Kota Bandung, UMK tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.742.276,48. Jumlah tersebut naik Rp118.498,48 dari UMK 2021 yang sebesar Rp3.623.778. 

Oded mengungkapkan, para buruh memang sangat berharap ada kenaikan UMK secara proporsional. Namun di sisi pengusaha, juga berharap kenaikannya tidak terlalu besar. Hingga akhirnya diputuskan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari buruh, pengusaha, dan Pemkot Bandung.

“Di Bandung semua diselesaikan musyawarah dan tidak pernah ada deadlock. Mang Oded hanya menandatangani saja. Namun dalam putusan tersebut disertakan beberapa aspirasi buruh,” ujar Oded kepada wartawan di balaikota Bandung, jumat(26/11/2021).

Oded mengungkapkan, jauh sebelum penetapan UMK 2022, ia telah beberapa kali bertemu dengan perwakilan para buruh. Dalam sejumlah kesempatan tersebut, para buruh sering menyampaikan aspirasinya.

“Buruh sering curhat ke Mang Oded. Ini sepertinya perlu dicontoh juga oleh buruh-buruh di daerah lain,” tandasnya.

KBRN, Bandung: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menilai, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh kareanya, Posyandu harus mendapat perhatian dari semua pihak. Termasuk terkait dengan penganggarannya.

“Mang Oded juga berharap posyandu menjadi ujung tombak juga dalam mencegah stunting. Itu harus menjadi perhatian bersama. Anggaran sudah dikasih, tinggal pelaksanaan di lapangan,” ujar Oded kepada wartawan di sela-sela menerima tim rechecking dari Posyandu Provinsi Jawa Barat,  di Pendopo Kota Bandung, jumat (26/11/2021). 

Terlebih Oded bersama Wakilnya, Yana Mulyana memiliki konsen untuk membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas.

“Makanya (visi) unggul disimpan di nomor satu, karena kami sangat konsen terhadap pembangunan SDM. Itu dibuktikan dalam anggaran paling terbesar di OPD-OPD yang berkaitan dengan SDM karena itu prioritas. Tapi tentu tidak mengurangi pembangunan infrastruktur karena untuk menjadi kota yang nyaman dihuni harus kita hadirkan dan didukung olehpembangunan-pembangunan,” katanya.

Perlu diketahui, Posyandu Fatmawati RW 04 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung akan mengikuti lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021.

Untuk itu, tim rechecking dari Posyandu Provinsi Jawa Barat akan menyambangi Kelurahan Pasteur untuk melakukan penilaian dan pengecekan. 

Oded berharap hadirnya tim rechecking mampu menghasilkan sesuatu yang positif dan bermanfaat demi kemaslahatan masyarakat Kota Bandung. Apalagi posyandu merupakan garda terdepan dalam membangun peradaban.

Pada kesempatan tersebut, Oded juga memberikan apresiasi atas pencapaian yang diraih oleh TP-PKK Kelurahan Pasteur yang berhasil lolos memasuki 6 besar lomba kesatuan gerak PKK Bangga Kencana tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021.

“Mang Oded sangat mengapresiasi, PKK sebagai garda terdepan dalam membentuk generasi bangsa karena PKK itu dengan gaji hanya 1juta tapi mereka sabar dan kerjanya luar biasa,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Rechecking Provinsi Jawa Barat, Julianto mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan oleh Oded terhadap Posyandu. 

Ia menilai di masa kepemimpinan Oded-Yana kini peran posyandu menjadi lebih beragam.

“Kita senang Kota Bandung memiliki konsen mengawal posyandu. Dulu hanya kegiatan kesehatan tapi sekarang sudah terintegrasi dan multifungsi. Apalagi kita sedang mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045. Kita punya peluang menuju ke arah sana.  Dan salah satunya menyiapkan mulai dari posyandu,” tambahnya.

Julianto menambahkan, Provinsi Jawa Barat mengadakan lomba Posyandu Award tahun 2021. Harapannya, bisa memberi motivasi sehingga posyandu di setiap kota bisa mengeluarkan potensinya yang maksimal.

“Mudah-mudahan Kota Bandung bisa masuk menjadi yang terbaik. Hari ini kita akan melakukan rechecking dan tidak akan melihat unsur kelemahan tapi kita akan memberikan feedback berupa pembinaan,” tandasnya.

KBRN, Bandung: Aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara, Grab, menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).

Kerja sama ini akan memberikan kemudahan manfaat dalam layanan perbankan, bagi mitra pengemudi dan karyawan yang tergabung dalam ekosistem Grab serta karyawan Bank BJB Syariah.

Penandatanganan dilakukan oleh Director Of  West Indonesia, Grab Indonesia, Richard Aditya, dan Direktur Utama Bank BJB Syariah, Indra Falatehan, pada hari Kamis kemarin, di Kantor Bank BJB Syariah jalan Braga No 135 Bandung.

“Kolaborasi bersama Bank BJB Syariah ini merupakan komitmen GrabForGood yang kami berikan untuk para mitra yang sudah bergabung di ekosistem Grab khususnya mitra pengemudi GrabBike dan GrabCar dalam melakukan transaksi keuangan seperti tabungan, giro, dan deposito,” ujar  Director of West Indonesia, Grab Indonesia, Richard Aditya, jumat(26/11/2021).

Bahkan melalui kerja sama ini, mereka akan mendapatkan kemudahan dalam mengajukan kredit kendaraan atau emas sebagai investasi jangka panjang. Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan para mitra melalui layanan perbankan,” lanjutnya.

Kerja sama ini juga memberikan kemudahan aktivitas operasional serta bisnis bagi para karyawan dan juga mitra pengemudi Grab, seperti pemanfaatan Automatic Teller Machine (ATM), Virtual account, Cash Management System dan Travel Management System.

Mitra pengemudi pun dapat memanfaatkan potongan harga dan promo khusus melalui layanan GrabBenefits yang diberikn oleh Bank BJB Syariah.

Sementara itu Direktur Utama Bank BJB Syariah, Indra Falatehan, pihaknya menyambut baik dengan adanya kerja sama ini.

“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Grab atas terciptanya sinergi ini. Kami berharap kedepannya dapat selalu memberikan kemudahan aspek finansial berdasarkan prinsip syariah yang dapat membantu keseharian para mitra Grab, nasabah, dan juga karyawan Bank BJB Syariah,” katanya.

Indra pun berharap melalui kemitraan kedepannya akan memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen, dan bisa kembali menggerakkan roda perekonomian lokal untuk bersama-sama melewati masa sulit dan membuat Indonesia lebih maju. 

“Melalui kemitraan kedepannya akan memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen dan bisa kembali menggerakkan roda perekonomian lokal,” tandasnya