KBRN, Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam transisi menuju aktivitas normal usai pandemi Covid-19. Meski begitu, Puan mengingatkan agar penerapan kebijakan dilakukan dengan cermat.

Salah satu kebijakan yang kini diterapkan adalah penghapusan tes Antigen/PCR sebagai syarat perjalanan domestik atau dalam negeri. Kebijakan tersebut berlaku termasuk untuk moda transportasi darat, udara, laut, dan kereta api.

“Penghapusan tes Covid-19, baik Antigen maupun PCR, meringankan masyarakat, tapi kita semua tentu berharap jangan sampai hal-hal yang meringankan di awal ini justru memberatkan masyarakat di akhir,” katanya, Rabu (9/3/2022).

Ia mengingatkan pengalaman selama pandemi ini. Sebab, kata Puan, lonjakan kasus kerap terjadi mana kala pelonggaran-pelonggaran dilakukan.

“Maka dalam menuju transisi kehidupan normal, disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan. Ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, jangan sampai akibat pelonggaran-pelonggaran tanpa pengawasan yang baik, nantinya akan terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19.

Dirinya menyebut, lonjakan kasus perlu selalu diantipasi agar tidak berdampak panjang.

“Setiap kebijakan pelonggaran yang diambil harus benar-benar cermat dan mengutamakan faktor-faktor kesehatan transisi menuju endemi Covid-19,” tegasnya.

Tak hanya itu, peran serta dari penyedia jasa transportasi juga dinilai harus menjadi perhatian. Puan mengatakan pihak manajemen moda transportasi harus meningkatkan pelayanan, khususnya yang berkenaan dengan penanganan Covid-19.

“Termasuk menyiapkan sarana pendukung apabila ada penumpang yang terindikasi terinfeksi Covid-19. Dan pastikan semua yang memasuki angkutan transportasi umum harus berstatus ‘Hijau’ di aplikasi PeduliLindungi,” sebut mantan Menko PMK ini.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya percepatan vaksinasi Covid-19, baik yang primer maupun booster. Sebab pelonggaran kebijakan dinilai tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan cakupan vaksinasi yang optimal di seluruh wilayah di Indonesia.

“Bagi masyarakat yang sulit mendatangi fasilitas kesehatan, Pemerintah harus menggencarkan lagi layanan door to door, terutama untuk lansia yang cakupan vaksinasinya masih rendah,” pungkasnya. 

KBRN, Jakarta: Bupati Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, Afrizal Sintong dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau, pada Rabu, 2 Maret 2022 lalu. Orang nomor satu di ‘Negeri Seribu Kubah’ itu diduga menggunakan surat palsu atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik saat pendaftaran sebagai calon legislatif (Caleg) Kabupaten Rohil pada 2013. Politikus Partai Golkar itu dilaporkan ke Korps Bhayangkara Riau berdasarkan Laporan Polisi No. STPL/B/115/III/2022/SPKT/Polda Riau tertanggal 2 Maret 2022. Laporan itu disampaikan oleh Kordinator Umum Aliansi Mahasiswa Hukum Riau, M Risal Ali. 

Melalui Kuasa Hukumnya Syahidila Yuri, SH, MH, Kordinator Umum Aliansi Mahasiswa Hukum Riau, M Risal Ali meminta Perlindungan kepada LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

“Hari ini kami mendatangi LPSK, sebelumnya kami sudah membuat laporan di Polda Riau pada 2 Maret. Klien kami adalah mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum, dan melaporkan Afrizal atas dugaan membuat keterangan palsu saat pencalegan Pemilu 2014 sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Rokan Hilir,” ujar Syahidila kepada wartawan di Gedung LPSK Jakarta, Rabu (9/3/2022). 

Dijelaskannya, M Risal Ali mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK karena saksi pelapor khawatir akan mendapat intimidasi atau hal-hal lain yang membahayakan dirinya. 

Sebab yang dilaporkan adalah seorang pejabat daerah yang saat ini menjabat Bupati Rokan Hilir. 

“Hasil dari pertemuan dan konsultasi dengan LPSK, Alhamdulillah LPSK merespon dengan baik. Selanjutnya mereka akan mempelajari permohonan kita, dan akan intens menghubungi kita terhadap klien kami di Pekanbaru,” jelasnya. 

Syahidila juga neminta perhatian Kapolri untuk menindaklanjuti laporan klien mereka di Polda Riau. 

“Kami juga telah menyurati Mabes Polri yakni Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mrmberikan perhatian terhadap permintaan laporan kami ke Polda Riau tanggal 2 Maret kemarin,” ujarnya. 

Lebih lanjut ia menuturkan, pelaporan yang dilakukan Kordinator Umum Aliansi Mahasiswa Hukum Riau, M Risal Ali terhadap Anggota DPRD Rokan Hilir, yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir, yakni atas dugaan memalsukan surat untuk persyaratan pencalegan.

“Dalam STPL itu, Afrizal Sintong diduga telah melakukan tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu atau memalsukan surat, atau memalsukan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Hal ini, dimaksud dalam Pasal 263 jo Pasal 266 KUHP jo Pasal 69 ayat 1 UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” jelasnya. 

Penasihat hukum M Risal Ali, Syahidila Yuri, SH, MH menyampaikan, kliennya mengetahui Bupati Rohil menggunakan ijazah palsu, kemudian kliennya menyurati Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Primatrain selaku pihak yang mengeluarkan ijazah Paket C milik Afrizal Sintong. 

“Surat klien kami dibalas PBKM. Mereka memberikan sejumlah bukti terkait, mulai dari kopian ijazah, kartu ujian, denah lokasi ujian, dan SK tim pengawas ujian,” ujar Syahidila. 

Dari bukti-bukti tersebut, dijelaskan pria yang akrab disapa Idil ini, diketahui Afrizal Sintong mengikuti Ujian Nasional (UN) Pendidikan Kesetaraan Paket C pada 2014 silam, di mana Bupati Rohil dinyatakan lulus di tahun yang sama pada bulan September.

“Terlapor (Afrizal Sintong, Red) ujian tanggal 19-22 Agustus 2014. Ijazah kelulusan diterbitkan 20 September 2014,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi perihal tersebut, Bupati Rohil Afrizal Sinton dengan tegas membantahnya. Dikatakan, dirinya tidak pernah memalsukan ijazah sebagaimana yang disangkakan kepadanya.

“Saya tidak pernah memalsukan ijazah,” tegas Afrizal.

Saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD, Bupati Rohil menjelaskan bahwa dirinya menggunakan surat keterangan dari PKBM Primatrain. Surat itu, sebutnya, diterbitkan pada Juli 2013 lalu. 

“Saya menggunakan surat keterangan belajar dari Primatrain. Kalau saya memalsukan ijazah, ijazah mana yang saya pasukan?” tanya Afrizal. 

“Kalau saya lolos dalam persyaratan pencalonan anggota DPRD, itu bukan salah saya. Tapi kesalahan KPU saat memverifikasi data saya,” tambah Bupati Rohil. 

KBRN, Jakarta: Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palembang dalam naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yoyok Fibrianto mengatakan, penyelundupan sebanyak 130.300 ekor benih bening lobster (BBL) berhasil digagalkan. 

Yoyok mengungkapkan, BBL sebanyak itu ditaksir senilai Rp13.19 miliar.

“Kami berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 130.300 BBL melalui kerja sama yang baik dengan sejumlah pihak,” kata Yoyok melalui siaran pers tertulis, Rabu (9/3/2022).

Ia lantas memaparkan kronologi pengungkapan kasus, bermula dari patroli petugas gabungan pada Minggu, 6 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di perairan Upang Sungai Musi Palembang.

Kala itu, tim melihat dua speedboat lidah 40 PK yang mencurigakan. 

“Langsung kita lakukan pengejaran dan setelah tertangkap kita geledah,” terangnya.

Hasilnya, petugas menemukan 130.300 BBL, terdiri dari 3.300 ekor jenis mutiara dan 127.000 ekor jenis pasir.

BBL tersebut dikemas dalam 657 kantong, dimasukkan 22 box styrofoam. 

Adapun, Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat menjadi dasar untuk menjerat pelaku dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.5 miliar. 

Kemudian, UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp3 miliar.

“Dari kasus ini kita menahan dua orang tersangka, dan kembali kami ingatkan bahwa KKP akan selalu menindak tegas aksi penyelundupan,” tegasnya.

Sebagai informasi, setelah dilakukan pencacahan, rencananya BBL tersebut akan dilepasliarkan ke Pantai Hurun Provinsi Lampung.

Pemilihan lokasi tersebut sesuai dengan petunjuk hasil koordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.

KBRN, Jakarta: Puluhan orang terduga pengguna, pengedar, serta bandar narkotika ditangkap polisi bersama ratusan gram barang bukti, saat operasi penggerebekan di kawasan yang diduga kuat sebagai sarang narkotika di wilayah Jakarta Utara.

Sebanyak 28 orang diamankan dari Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan digelandang ke kantor polisi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan menyebutkan, penggerebekan berlangsung sejak dini hari tadi dengan melibatkan 700 personel gabungan TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat.

“Dari 28 orang, 16 di antaranya laki-laki, dan sisanya 12 orang adalah perempuan. Untuk barang bukti narkotika yang diamankan ada 350 gram sabu, 1.500 ekstasi dan juga jenis narkotika lainnya,” sambungnya.

Petugas juga menemukan berbagai jenis senjata tajam mulai dari pedang sampai dengan celurit yang diduga menjadi senjata orang-orang tersebut untuk melindungi diri dari sergapan petugas.

Kepolisian memastikan bakal terus memburu pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Kegiatan ini wujud nyata komitmen tegas Polda Metro Jaya dan jajaran dalam memberantas tindak pidana narkotika,” tandasnya.