KOTASUBANG.com, Subang – Sebanyak 26 Anggota Reskrim Unit Tipidter, Unit Pidanan Umum (PIDUM), dan juga Masyarakat dari Media, dapatkan penghargaan pengungkapan kasus Tindak Pidana penyalahgunaan bahan bakar gas atau liquified petroleum gas bersubsidi Pemerintah, dengan TKP di Dusun Ciawitali Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Subang.

Sementara pengharaan tersebut di berikan kepada anggota yang berprestasi dalam pengungkapan kasus tersebut, yang berikan langsung Kapolres Subang, AKBP Sumarni saat pelaksanaan apel Pagi di Mapolres Subang, Selasa, (20/9/2022).

Kapolres Subang, AKBP Sumarni, mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran yang terlibat dalam pngungkapan kasus tersebut tentunya ini kerja yang bagus, sehingga tindak kejahatan seperti pengoplosan gas Subsidi tersebut dapat secepatnya di ungkap.

“Terimaksih untuk semua anggota jajaran Sat Reskrim yang telah mengungkap kasus ini, tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar AKBP Sumarni.

Selanjutnya Kapolres juga menambahkan bahwa, dalam pengungkapan kasus tersebut, tak hanya dari jajaran kepolisian saja, namun ada pula dari masyarakat yang membantu pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, salah satu nya dari Media.

“Saya ucapkan untuk rekan media yang telah membantu pengungkapan kasus tersebut, mari kita bersama-sama menjaga sinergitas antara media dan polri, dan salah satunya berkoordinasi dengan baik,” jelas Kapolres Subang, AKBP Sumarni.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Pengurus Kwarcab Pramuka Subang melakukan hiring dengan Komisi IV DPRD Subang di Ruang Bamus, Selasa (20/9/2022).

Hiring bersama wakil rakyat tersebut membahas terkait adanya biaya yang dikeluarkan oleh anggota Pramuka tingkat SD dan SMP untuk pembuatan KTA.

Ketua Kwarcab Pramuka Subang yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang, H. Tatang Komara mengatakan, bahwa kegiatan hari ini bersama DPRD berjalan lancar.

“Alhamdulillah, tadi kita sudah lakukan rapat kerja dan dengar pendapat. Semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan, terutama yang menyangkut landasan, dasar hukum dalam melalukan pendataan dan pembuatan KTA,” katanya.

Tatang menegaskan, bahwa ada landasan dan dasar hukum yang jelas untuk melakukan pembuatan KTA bagi anggota Pramuka.

“Dasar hukumnya jelas. Pembuatan KTA Saya tegaskan akan dilanjut, bahkan nanti akan direkomendasikan oleh pimpinan, bahwa pembuatan KTA wajib, jadi nantinya SD dan SMP anggota Pramuka wajib ber-KTA,” katanya.

Untuk data anggota Pramuka dari tingkat SD hingga SMP sampai saat ini pihak Kwarcab belum bisa memastikan jumlahnya. “Belum, masih kita data,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna mengatakan, setelah mendengar penjelasan dari pihak Kwarcab Subang terkait pengadaan KTA. Pihaknya sangat mendukung.

“Dasar hukum sudah jelas, kita mendukung semua anggota Pramuka untuk memiliki KTA,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, pengurus Kwarcab Pramuka Subang memaparkan soal pengadaan KTA bagi anggota Pramuka dihadapkan Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna dan anggota komisi, Hendra Purnawan, serta Dang Agung.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi melaksanakan Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) di Aula Sawala Salapan, Fave Hotel pada Senin (17/9/2022).

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Rahmat Effendi menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait sasaran bantuan sosial yang kurang tepat.

“Sehingga diharapkan nantinya penerima bansos tepat sasaran melalui DTKS yang berkualitas,” katanya.

Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi berharap dengan diadakannya rakor tersebut, mampu menuntaskan berbagai permasalahan mengenai data.

Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) tersebut serta meminta penjelasan dari pihak pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

“Saya berikan waktu seminggu untuk tuntaskan permasalahan data dan ini harus dimonitoring progres tiap harinya, sampai mana dan untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran,” lanjutnya.

Sebagai penutup, ia berharap semua pihak bersinergi dan bergotong royong dalam mensukseskan program tersebut.

Kepala Dinas Sosial H. Deden Hendriana menyampaikan mengenai penetapan DTKS di Kabupaten Subang hingga saat ini pada bulan Juli tercatat 1.206.176 jiwa dan Agustus 1.205.880 jiwa.

“Saat ini sedang kami lakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa dengan Disdukcapil,” katanya.

Ia juga menyampaikan terkait tujuh isu strategis yang berkembang saat ini mulai dari kepala keluarga yang masuk DTKS belum semuanya menerima bansos, kompetensi operator tentang update DTKS belum maksimal dan dukungan terkait verivali DTKS belum memadai hingga masyarakat prasejahtera masih belum memiliki adminduk.

Adapun kegiatan yang dilakukan pihak Dinsos Kabupaten Subang dengan pihak terkait kedepannya, seperti pelatihan dan edukasi tentang kompetensi kinerja bagi seluruh operator SIKS-NG, pendampingan kegiatan update DTKS dan penerima bantuan, penyisiran pemenuhan adminduk tidak valid dan yang belum memiliki serta koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan antara stakeholder dari tingkat RT hingga Kemensos RI.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Pusdatim Kemensos RI Rahmat Setiawan mengenai DTKS diantaranya regulasi pendataan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, tahapan perbaikan integritas, strategi perbaikan integritas dan kualitas data hingga alur penerima bansos serta kondisi bansos di Kabupaten Subang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang H. Sumarna menyampaikan berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya bersama Dinsos mengenai DTKS Kabupaten Subang salah satunya koordinasi dengan operator desa, penyandingan hingga konsolidasi data.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Subang akan melaksanakan rencana aksi pencocokan dan penelitian bagi adminduk non aktif bersama pelayanan jemput bola pembuatan adminduk (KTP/KK) bagi warga yang tidak memiliki adminduk.

Selanjutnya yaitu sesi diskusi antara peserta dengan narasumber yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Perekonomian Setda Subang, para Camat se-Kabupaten Subang, para kepala desa dan para Operator SIKS-NG desa se-Kabupaten Subang serta tamu undangan lainnya secara virtual

KBRN, Bandung: Dishub Jabar bersama dengan Dishub Kabupaten/Kota se-Jabar melaksanakan beberapa rangkai kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Momentum untuk menunjukan peran penting perhubungan dan konektivitas sebagai urat nadi perekonomian, momentum sosialisasi layanan transportasi, sosialisasi keselamatan angkutan dan keselamatan lalu lintas. Selain itu juga momen untuk menyamakan presepsi dalam meningkatkan pelayanan, serta momen untuk mempererat tali persaudaraan antar insan perhubungan.

Rangkaian kegiatan peringatan Harhubnas sudah dilakukan sejak  awal bulan September 2022, dimulai dari kampanye layanan transportasi dengan  kendaraan bermotor pribadi, perlombaan Seni dan Olahraga serta kegiatan yang bersifat formal yaitu Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2022, Tingkat Provinsi Jawa Barat, Seminar Nasional, Talkshow, Workshop/Lokakarya serta Pameran Transportasi.

Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini digelar di Lapangan Merdeka Kota Sukabumi pada Senin (19/9/2922), dimana pada upacara ini  sebagai Inspektur Upacara  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. Hendro Sugiatno, yang diikuti 27 kabupaten/kota se-Jabar, Forkopimda Provinsi Jabar, Forkopimda Kota Sukabumi serta stakeholder lainnya.

Dirjen Hubdat Irjen Pol. Hendro Sugiatno berharap, peringatan Harhubnas menjadi momentum untuk bangkit dan meningkatkan pelayanan transportasi.

“Semoga momen ini bisa menjadi momen untuk bangkit bersama  meningkatkan sektor transportasi,”harap Dirjen Hubdat saat memberikan sambutannya pada upacara peringatan Harhubnas, Senin, (19/09/2022).

Pada kesempatan itu juga, dilakukan MoU kesepakatan bersama 27 Dishub kabupaten/kota se-Jabar, sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi bangkit maju bersama menuju transportasi juara sesuai dengan tema Harhubnas.

“Semoga Harhubnas tahun ini banyak manfaat khususnya pada sektor transportasi,”ucap Kadishub Jabar A. Koswara.

Dalam kesempatan itu juga, dilakukan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba yang di gelar Dishub Jabar yaitu untuk lomba yel-yel juara pertama Kota Bekasi, juara kedua Kabupaten Bekasi, juara ketiga Kota Bogor dan juara keempat Kabupaten Ciamis.  Lomba paduan suara juara pertama Kabupaten Bandung Barat, juara dua Kabupaten Ciamis, juara tiga Kota Bekasi dan juara ke empat Kota Bandung. Pertandingan voli putra juara pertama Kota Sukabumi, juara dua Kota Bandung, juara ke tiga Kabupaten Garut dan keempat Kabupaten Cirebon. Voli putri juara pertama Kabupaten Majalengka, juara dua Kota Bandung, juara tiga Kabupaten Bekasi. Selain itu juga  diberikan apresiasi untuk para insan Perhubungan yang sudah berdedikasi tinggi

KBRN, Bandung:Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600 ribu, bagi nelayan yang terdampak kenaikan BBM.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, BLT tersebut disalurkan secara bertahap selama 4 bulan.

“BLTnya sudah diputuskan. Kemarin pak Gubernur angkanya Rp.500 ribu, tapi sudah naik Rp.600 ribu. Jadi satu bulan dikasih Rp.150 ribu, untuk 4 bulan jadi sekitar Rp.600 ribu. Kemudian juga awalnya akan dibelikan untuk itu dan ini, tapi supaya ga ribet akan dikasihkan Rp.150 ribu per bulan, perorang untuk nelayan,”ucap Wagub Uu usai Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan BBM Bagi Nelayan, di Gedung Sate Bandung, Selasa, (20/9/2022).

Wagub Jabar menambahkan, penyaluran BLT tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kepada nelayan yang terdampak kenaikan BBM.

Uu juga menyesalkan masih terjadinya BLT yang tidak tepat sasaran. Untuk itu pihaknya meminta validasi data agar penyaluran BLT kenaikan BBM dapat tepat sasaran.

“Ada unsur keadilan. Sehingga jangan yang kaya dapat, yang harusnya dapat karena tidak terdata tidak dapat. Ada evaluasi kembali di daerah,”ucap Wagub.

Selain akan menyalurkan BLT kenaikan BBM kepada nelayan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ungkap Wagub Uu, meminta pihak terkait untuk membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), di wilayah dermaga terdekat dengan nelayan. Hal itu dilakukan, agar nelayan pada saat membeli BBM tidak mengeluarkan ongkos, karena jauhnya SPBU dari dermaga.

“Disaat nelayan butuh solar tidak ngantri ke luar. Sekalipun diperbolehkan dengan kartu mereka membeli solar bersubsidi, tetapi meraka ngantri dan jauh dari dermaga, sehingga dibutuhkan lagi transport. Sudah dapat uangnya pinjam, kemudian juga tambah transport, tambah sulit,”jelas Uu.

“Saya minta kepada pihak Migas atau Pertamina untuk membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di wilayah-wilayah, sekitar 70 lebih untuk dibangun. Kita tidak minta dibangun semua, hanya minta yang dianggap layak untuk mengeluarkan subsidi atau mengeluarkan solar sesuai literannya jangan sampai dia (nelayan) merugi,”jelas Uu.

Wagub Jabar berharap, para pengusaha BBM mau membangun SPBN di wilayah dermaga.

“Sedikit memaksa untuk membangun SPBN,”pungkas Uu.