KBRN, Manado: Seorang wanita warga Amurang berinisial AS (22) terpaksa diamankan oleh Tim Maleo Polda Sulut, Rabu (15/9/2021) di Ranotana Weru Kanaan Karombasan.

Perempuan ini diamankan petugas karena diduga telah melakukan penganiayaan yang terjadi di sebuah kos-kosan di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan VI Kecamatan Mapanget, Manado, Senin (6/9/2021) lalu.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan hal tersebut. 

“Saat ini perempuan berinisial AS sudah diamankan di Polsek Mapanget untuk dimintai keterangan terkait kasus penganiayaan,” ujarnya.

Bahkan kronologis singkat kejadian dan foto tersangka sempat dipublikasikan korban bernama Debora Liuw (24), di media sosial facebook miliknya.

Debora menjelaskan, saat itu ia didatangi tersangka bersama dengan 7 rekannya. Tiba di kos-kosan korban, tersangka langsung membuat keributan bahkan melepaskan pukulan ke korban. Rekan-rekan tersangka yang menyaksikan hal tersebut, hanya membiarkannya.

Beruntung ada keponakan lelaki ibu kost yang melerai aksi panganiayaan tersebut, sehingga keributan dapat disudahi. Korban yang sempat dirawat di RS Medical Center akibat luka yang dialaminya ini pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mapanget. 

KBRN, Tangerang: Eksepsi atau pembelaan yang dilayangkan kuasa hukum dua terdakwa dianggap melenceng dari materi atau subtansi hukum.

Hal itu terlontar dalam persidangan ketiga di Pengadilan Negeri Tangerang terkait dugaan kasus investasi bodong atau penipuan dan penggelapan jual beli kelapa sawit (CPO) di Kota Tangerang Selatan, Banten.

“Beberapa isi keberatan memang di luar eksepsi dari materi hukum. Jadi ga ada yang berkaitan,” ungkap Primayuda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan kepada rri.co.id, Rabu (15/9/2021).

Namun, sambung Primayuda, soal eksepsi yang masuk dalam subtansi seperti keberatan masuk ranah pidana dan mengangap perkara perdata langsung ditanggapi.

“Kami menanggapi eksepsi yang masuk subtansi saja. Terkait ranah perdata, kami langsund memohon agar Majelis Hakim tidak mengabulkan karena terlebih dahulu harus dihadirkan barang bukti dan saksi,” tuturnya.

Ditambahkan JPU lainnya, Gorut Perthika, tidak banyak yang ditanggapi JPU dari eksepsi kedua terdakwa karena, pembelaan mereka keluar dari konteks.

“Saya yakin apa yang didakwakan oleh JPU akan terbukti dan ini ranahnya bukan perdata akan tetapi kasus pidana,” tukasnya.

Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin Sucipto belum memanggapi apakah akan menolak atau menerima eksepsi dua terdakwa.

Dia mengatakan, persidangan akan dilanjutkan pada Senin 20 September 2021 mendatang dengan agenda putusan sela. “Kita lanjutkan pada Senin ya dengan agenda putusan sela,” ucap Sucipto sambil mengetuk palu.

Pantauan rri.co.id, persidangan yang digelar diruang satu dengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi/keberatan penasehat hukum terdakwa dihadri oleh terdakwa Gebriella MB secara tatap muka dan Enrico Donato Hutapea secara daring.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri Tangerang menggelar sidang perdana dugaan kasus investasi bodong atau penipuan dan penggelapan jual beli kelapa sawit (CPO) di Kota Tangerang Selatan, Banten.

Korbannya adalah seorang pensiunan geologis pada sebuah perusahaan perminyakan dengan total kerugian Rp1.9 miliar.

Walaupun persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sicipto digelar secara daring, namun dua terdakwa Enrico Donato Hutapea dan Gebriella MB turut hadir diruang satu Pengadilan Negeri Tangerang.

“Kami membacakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP terkait Penipuan dan Penggelapan. Ancaman hukumannya minimal satu tahun dan maksimal rmpat tahun,” ujarnya kepada rri.co.id, Rabu (1/9/2021).

KBRN, Yogyakarta: Dalam rangka menuju Rumah Tahanan yang Bersih Narkoba (Rutan Bersinar), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY menggagas apel siaga, Rabu (15/9/2021), yang dibarengi deklarasi Stop Narkoba Menuju Rutan Bersinar.

Pada kegiatan yang berlangsung di Rutan Kelas IIA Yogyakarta atau yang populer dengan sebutan Rutan Wirogunan, hadir Kepala BNNP DIY, Brigjen Polisi Andi Fairan, dan juga perwakilan Kanwil Kemenkumham DIY serta Kepala BNNK Kota Yogyakarta, dan beberapa jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta.

“Ini merupakan upaya atau sinergi bersama untuk mewujudkan rutan dan lapas Bersinar. Oleh karena itu, kami gencar menggandeng berbagai pihak untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” ujar Andi Fairan di Yogyakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Rabu (15/9/2021).

Mantan Dirresnarkoba Polda DIY itu mengakui, demi mewujudkan Rutan Bersinar sangat diperlukan sinergitas lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi.

Khususnya, terkait pembangunan sistem yang lebih terintegrasi, baik aspek preventif, represif dan kuratif.

“Pada tanggal 5 November 2020 lalu telah dilaksanakan benchmarking di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, yang merupakan kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dan BNN RI. Dan pada 26 Agustus 2021 telah dilaksanakan kegiatan penggeledahan kamar WBP dan tes urin bagi pegawai dan WBP di Rutan Kelas IIA Yogyakarta. Berdasar hal tersebut, BNNP DIY menetapkan Rutan Kelas IIA Yogyakarta sebagai salah satu pilot project untuk Rutan Bersinar,” tuturnya.

Menariknya, sebelum apel siaga dan deklarasi stop narkoba, tim gabungan BNNP DIY dan Polresta Yogyakarta melakukan razia penggeledahan kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Selain itu, digelar  tes urin oleh tim gabungan yang dilakukan secara acak kepada 18 WBP dan delapan petugas Rutan. 

Standar Tegas

Dari penuturan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu Suwardani, tes urin rutin dilakukan satu bulan sekali secara acak (sampling) kepada WBP dan petugas.  

Sementara itu, Budi Argap Situngkir, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, yang bertindak selaku Pembina Apel menyampaikan, mayoritas WBP di Rutan Kelas IIA Yogyakarta adalah kasus narkotika, oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan dan SOP yang tepat dalam bekerja.

“Saya berharap petugas rutan juga harus menerapkan deteksi dini narkoba, penggunaan handphone, dan ketertiban barang barang di dalam Rutan. Tidak ada toleransi dalam pelanggaran kepada petugas dan WBP untuk dilanjutkan proses hukum dan tidak ada remisi,” tuturnya.

Dalam rangkaian akhir kegiatan apel siaga dan deklarasi Rutan Bersinar, juga dilakukan penandatanganan komitmen berupa deklarasi oleh Kepala Rutan Kelas IIA Yogyakarta, Kepala BNNP DIY dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIY. (Miechell Octovy Koagouw)

KBRN, Kota Jantho: Arif Munawar (17), remaja dari Gampong Lam Asan Darusaalam Aceh Besar yang terseret arus di Pantai Penyu Gp Deyah Mamplam Leupung Aceh Besar akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Basarnas Banda Aceh Budiono membenarkan tentang penemuan jasad korban pada pencarian hari kedua yang dilkasanakan dengan membagi dua tim.

“Tim 1 melakukan pencarian ke arah barat laut dari LKP sejauh  +-1 Nm dan Tim 2 melakukan pencarian ke arah barat  dari LKP sejauh +-1 Nm,” jelasnya, Rabu (15/9/2021). 

Menurut Budiono, pada pukul 09.45 Wib, korban ditemukan 120 meter dari LKP dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh Tim SAR gabungan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Sebagaiman diberitakan sebelumnya, Arif Munawar, remaja dari Gampong Lam Asan Darusaalam Aceh Besar terseret arus di Pantai Penyu Gp Deyah Mamplam Leupung Aceh Besar pada Selasa (14/9/2021) sore.

Korban hilang saat sedang mandi-mandi bersama empat teman lainnya, namun teman-temannya berhasil menyelamatkan diri sedangkan korban hilang terseret arus laut setempat.

KBRN, Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi potensi bencana hidrometereologi seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

Hal ini menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi terjadinya cuaca ektrem di sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan ke depan.

“Pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah antisipasi bencana sedini mungkin untuk melindungi rakyat dari potensi bencana,” kata Puan, Rabu (15/9/2021).

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia yang berlaku sejak 14-20 September 2021. Hasil analisa BMKG menyebutkan, cuaca ekstrem terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin.

Fenomena-fenomena dinamika atmosfer tersebut mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas. 

Puan mengharapkan kesiapan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi potensi bencana dampak dari cuaca ekstrem akibat berbagai fenomena alam itu.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai langkah upaya penyelamatan rakyat dari potensi bencana,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.

Puan juga mengingatkan agar seluruh instansi/lembaga di daerah saling bersinergi dengan baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan masyarakat menunggu jika terjadi bencana,” tegas Puan.

“Segera bergerak secara terpadu untuk menyelamatkan rakyat. Serta berikan pertolongan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan mereka,” sambung mantan Menko PMK itu.

Menyusul peringatan cuaca ekstrem, BMKG juga menetapkan sejumlah wilayah berada pada status siaga banjir yang berlaku untuk tanggal 13-15 September 2021. Provinsi yang ditetapkan siaga banjir adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Puan pun meminta agar jajaran pemerintah di daerah-daerah yang berstatus siaga banjir itu untuk selalu standby. Koordinasi Forkopimda di setiap wilayah dinilai perlu dilakukan secara intens untuk memastikan kondisi rakyat.

“Siapkan infrastruktur fisik maupun SDM (sumber daya manusia) semaksimal mungkin. Optimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan manakala terjadi banjir. Jangan sampai ada kata kecolongan, anomali alam, dan sebagainya,” ungkap Puan.

Selain langkah jangka pendek, Cucu Proklamator Bung Karno itu meminta pemerintah untuk menyiapkan aspek jangka panjang. Dengan begitu, kata Puan, dampak bencana alam bisa diminimalisir.

“Bisa melalui bantuan teknologi dalam upaya mitigasi, perlu terus ditingkatkan sistem informasi deteksi dini perkiraan cuaca supaya lebih akurat, sehingga rakyat dapat mengantisipasinya,” jelasnya.

Puan juga menilai pentingnya Indonesia mengingatkan negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengatasi pemanasan global. Ini merupakan langkah jangka panjang untuk mengetasi cuaca ekstrem. 

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia akan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya ini tidak bisa sendiri, Indonesia perlu mendorong negara-negara lain meningkatkan komitmen pengurangan emisi seperti yang telah saya sampaikan juga di forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) beberapa waktu lalu,” papar Puan.

Tak hanya itu, Indonesia diminta untuk terus berkontribusi dalam upaya pencegahan bencana. Beberapa di antaranya, menurut Puan, adalah dengan menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan, mempercepat tranformasi energi terbarukan, hingga berkomitmen terhadap transportasi ramah lingkungan. 

“Kemudian ajak masyarakat untuk mengenali isu ini dan berkontribusi agar bisa mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutupnya.