KBRN, Jakarta : Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto menegaskan, sebanyak 600 personel gabungan telah disiapkan untuk berjaga di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/9/2021).

Menurutnya, penjagaan ini dilakukan karena akan ada demonstrasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia (SI).

“Ini ada kenaikan sedikit eskalasinya, agak menambah (personel) yang biasanya 500 sekarang 600 lah, seperti itu,” kata Wakapolres Jakarta Selatan, Senin (27/9/2021).

Agus mengatakan pihaknya juga meminta bantuan personel pemadam kebakaran untuk membantu penjagaan gedung KPK. Beberapa mobil pemadam kebakaran disiapkan untuk mengantisipasi massa melakukan aksi bakar-bakaran.

“Kita antisipasi ada kemungkinan kemungkinan lain, contoh ada Bakaran di sini, itu nanti terprovokasi itu. Cepat kita padamkan, mungkin nanti ada ranting atau apa (merembet) sampah yang terbakar itu yang kita amankan,” ujar Agus.

Agus juga mengatakan pihaknya akan mengutamakan sikap humanis selama demonstrasi berlangsung. Langkah itu diambil agar tidak terjadi gesekan antara polisi dengan pendemo.

“Kita benar-benar kedepankan tim nego yang di depan personel polwan, nanti terus terus dan seterusnya. Kita benar-benar mengurangi gesekan yang terjadi, antara kami dengan rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan,” jelas Agus.

Agus juga meminta pendemo untuk menepati janjinya membuat situasi aman. Agus tidak mau demo menjadi ricuh.

“Kita yakin dan percaya bahwa hari ini akan damai,” ucapnya.

Diketahui, BEM SI berdemo hari ini menuntut pemecatan pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Rencananya mereka akan melakukan orasi digedung KPK pada pukul 14.00 WIB. (imr)

KBRN, Palangka Raya: Warga jalan Riau Kompleks Puntun, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) dikejutkan dengan penemuan mayat.

Mayat tersebut diketahui adalah salah seorang warga berinisial SA (53) yang ditemukan tewas bersimbah darah.

Kapolsek Pahandut, AKP Erwin Haasian Situmorang, menjelaskan korban ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya tepat di seberang Pelabuhan Rambang oleh sang istri. Namun terdapat kejanggalan dengan kondisi jenazah korban, sehingga dievakuasi ke RSUD dr Doris Sylvanus untuk dilakukan visum.

Kata Kapolsek Pahandut, menurut hasil pemeriksaan dokter forensik, korban meninggal karena sakit yang dideritanya yakni pembekakan pencernaan. Lantaran pembuluh darahnya pecah, sehingga darah segar keluar mulai dari hidung, mulut hingga telinga.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan forensik dengan dokter di rumah sakit. Hasilnya kemungkinan ada pembengkakan di limpa. Sehingga dari komplikasi itu, pembuluh darahnya pecah. Keluar darahnya dari mulut, telinga, hidung dan lainnya. Tidak ada unsur tindak pidana karena memang sejak pagi korban ini selalu bersama dengan istri,” katanya, Senin (27/9/21).

Kapolsek Pahandut juga memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihaknya juga telah menerima hasil visum dari rumah sakit, sebagai bahan jika kasus tersebut tidak dilakukan penyidikan. (imr)

KBRN, Jakarta : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia (SI) berencana melakukan demo besar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 27 September 2021.

Pantauan RRI, polisi sudah melakukan apel penjagaan sejak pagi untuk melakukan pengamanan. Jalan Kuningan Persada ditutup dan tidak sembarang orang yang boleh melintas untuk sementara ini.

Beberapa mobil pengurai massa juga terlihat terparkir di depan gedung KPK. Terdapat, mobil water cannon juga dibawa oleh polisi untuk menjaga situasi sekitar. Terlihat beberapa Polisi Brimob dengan senjata laras panjang ikut mengamankan aksi demonstrasi KPK.

Mobil pemadam kebakaran juga terlihat ada di depan Kantor KPK. Terlihat, beberapa petugas polisi menggunakan alat perlindungan diri (APD) ikut apel pengamanan.

Sementara itu, BEM SI berdemo hari ini menuntut pemecatan pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Rencananya mereka akan berdemo pada pukul 14.00 WIB.

KBRN, Jakarta: Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Garda Demokrasi 98 menyebut bahwa sikap tersebut sebagai salah satu langkah atau bagian dari agenda reformasi.

“Saat ini Demokrasi berada dalam ancaman yang sangat serius dengan adanya praktek feodalisme ini,” kata juru bicara Gardem 98, Arief Mirdjaja, dalam keterangan, Minggu (26/9/2021).

Aktivis 98 itu mengatakan langkah Yusril,  merupakan terobosan hukum yang luar biasa, sebagai bagian dari upaya reformasi secara konstitusional. 

“Jelas ini adalah bagian dari agenda besar reformasi yang diperjuangkan oleh gerakan 98, untuk mengawal transisi demokrasi di Indonesia berjalan dengan benar,” ucapnya.

Menurutnya, partai politik adalah salah satu sine qua non dari demokrasi, yaitu pilar yang mutlak harus ada dalam demokrasi, oleh karenanya partai politik harus menjadi ranah publik bukan ranah private.

“Itu adalah bagian dari civil society sehingga tidak bisa diklaim secara pribadi atau dimiliki secara private, culture feodalistik dan patronisme tidak didapat diterima dalam demokrasi modern. Partai politik bukanlah entitas private corporate ataupun monarki badan, apalagi menyamakan diri seperti sunda empire,” ujar pria yang akrab disapa Gepeng ini. 

Terobosan hukum yang dilakukan dalam judicial review AD/ART dianggap sebuah legacy, dan yurisprudensi yang menjadi garda bagi demokrasi modern Indonesia. 

“Warisan yang kita berikan kepada generasi penerus bukanlah hak kepemilikan partai tapi grand design demokrasi modern yang memastikan hak hak sipil mendapatkan pengakuan yang sama dalam politik, bukan darah biru politik,” urainya.

Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelamatkan demokrasi, sebelum terlambat.

“Jika dibiarkan, maka demokrasi di Indonesia akan semakin tidak demokratis, jauh dari cita-cita reformasi,” kata Gepeng.

Dua elite PD pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, yakni Andi Arief dan Rachland Nashidik pun berkomentar.

Andi Arief menyoroti perubahan sikap dalam isu ini.

Dia menyebut perubahan sikap Yusril itu terjadi setelah pertemuan dengan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sebagai pihak yang pernah berupaya ‘mengkudeta’ kepemimpinan AHY di PD.

“Poin saya adalah, perubahan sikap menafsirkan ad/art Demokrat 2020. Pilkada 2020 anggap sah, tapi setelah bertemu KSP Moeldoko 2021 kenapa berubah malah menggugat,” cuit Andi Arief melalui akun Twitter-nya dilihat Minggu (26/9/2021).

Elite PD, Rachland Nashidik, mengkritik netralitas Yusril.

Yusril justru, kata dia, dinilai memihak dan mendapat keuntungan dari praktik politik Moeldoko.

Empat mantan kader PD yang mengajukan permohonan judicial review ke MA itu diidentifikasinya sebagai kubu Moeldoko. (DNS)

KBRN, Jakarta: Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memerintahkan aparat Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) di semua level pemerintahan.

Tujuannya adalah memastikan, dan menjamin keamanan para tokoh agama, dan rumah-rumah ibadah.

Perintah Mahfud tersebut, sebagai respons pemerintah atas maraknya kembali, insiden, serta peristiwa-peristiwa brutal, yang menyasar tokoh-tokoh dari kalangan agamawan, serta rumah ibadah dalam sepekan terakhir.

“Saya sudah memerintahkan kepada aparat, di pusat, dan di daerah, untuk meningkatkan pengawasan, meningatkan kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan, dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat,” kata Mahfud seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemenko Polhukam yang disiarkan via Youtube, Sabtu (25/9/2021). 

Mahfud mengatakan, pemerintah menyoroti serius tiga rentetan peristiwa keamanan yang menyasar tokoh-tokoh dari kalangan Islam, dan rumah ibadah masjid.

“Di mana berlangsung kekerasan dan tindakan brutal, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, seorang ustaz yang sedang memberi pengajian, berceramah di Batam, kemudian ditusuk, atau diserang oleh seorang yang tidak dikenal. Sebelum itu juga ada, seoarang tiba-tiba ditembak, di tengah jalan. Kemudian, yang terakhir baru-baru ini, ada kejadian di Makassar di mana seseorang membakar mimbar masjid raya di Makassar,” kata Mahfud.

KBRN, Kabupaten Tangerang: Kapolresta Tangerang Kabupaten Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengatakan, peredaran narkoba jenis ganja semakin marak di Kabupaten Tangerang, Banten. 

Sebab, kata dia, berbagai upaya barang haram itu disembunyikan oleh para pelakunya.

“Mulai dubukuskus kertas nasi dan disembunyikan di bawah tempat tidur, hingga sengaja digantungkan dalam tas di belakang rumah,” kata Wahyu di Tangerang, Banten, Minggu (26/9/2021).

Seperti, kata dia, saat meringkus pria berinisial MJ berusia 30 tahun di Kampung Daraham, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. 

“Tersangka MJ ditangkap karena penyalahgunaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Dari penangkapan itu, kami mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 14.13 gram,” kata dia.

Wahyu mengatakan, MJ menyembunyikan ganja dengan cara tersendiri.

“Narkotika jenis ganja itu dibungkus tersangka dengan kertas nasi warna cokelat. Kemudian narkotika jenis ganja itu disembunyikan tersangka di bawah kasur tempat tidurnya,” tutur Wahyu. 

Selain barang bukti narkotika jenis ganja, polisi juga mengamankan barang bukti lain, yakni satu unit telepon genggam milik tersangka. 

Di lokasi terpisah, lanjutnya, polisi juga meringkus seorang pria berinisial MS berusia 26 tahun. 

“Tersangka, warga Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ini ditangkap atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja seberat 18,12 gram,” terangnya. 

Penangkapan terhadap tersangka MS, kata Wahyu, berawal dari informasi masyarakat.

Setelah ditindaklanjuti, informasi itu mengarah pada dugaan adanya penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan petunjuk, polisi pun melakukan penangkapan. 

“Narkotika jenis ganja disimpan tersangka di dalam tas. Dan tas itu digantung di belakang rumah,” tutur Wahyu.

Para terduga pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka hasil penyelidikan, dan dijerat dengan pasal terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika.

“Akibat perbuatannya, tersangka MJ dan MS dijerat Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman empat sampai 12 tahun penjara,” kata Wahyu. (DNS)