Beranda blog Halaman 35

Pengelolaan Sampah Berbasis Maggot, DLH Subang Apresiasi Para Kontributor

Subang – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah berperan aktif dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan sampah organik melalui metode biokonversi larva Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Kegiatan bimtek ini berlangsung selama dua hari, 12–13 Mei 2025, di bascame Universal Volunteer Indonesia (UVI), Desa Compreng, Kecamatan Compreng. Pesertanya berjumlah 30 orang dari berbagai elemen, seperti YLNI, UVI, KBS, SMKN 1 Compreng, dan SMAN 1 Pusakanagara.

Sebagai bentuk penghargaan, DLH Subang menyerahkan sertifikat kepada para peserta, narasumber, donatur, serta pihak penyelenggara. Penyerahan dilakukan dalam apel pagi di kantor DLH Subang pada Kamis, 22 Mei 2025.

Penerima penghargaan antara lain para narasumber, yaitu Cece Rahman, M. Deni Murdani, dan M. Rizky Fauzie Ramadan. Sementara itu, donatur yang turut berkontribusi berasal dari PT. Comarindo Pratama, PT. Pertamina EP, serta CV. Global Enviro.

Plt Kepala DLH Kabupaten Subang, H. Iwan Rudianto, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi soliditas tim DLH serta peran media online dalam menyebarluaskan informasi positif terkait pengelolaan sampah.

“Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam upaya pengelolaan sampah di Subang. Tim DLH dan rekan-rekan media juga luar biasa,” ujarnya.

Jembatan Baru dari Mahasiswa ITB Buka Akses Warga Subang yang Terisolasi

Jembatan Sungai Cikaruncang Subang
Foto: Pengguntingan Pita Peresmian oleh (dari kanan ke kiri) Patar Putra Natama Nainggolan (Ketua SIBADES), Jovan Novianto Sumanta (Ketua Umum BP HMS ITB 24/25); Dr. Eri Susanto, S.T., M.T. (Kepala Program Studi Teknik Sipil); Wahidin Hidayat (Kepala Desa Cupunagara). Sumber: itb.ac.id

Subang – Mahasiswa Teknik Sipil ITB kembali menorehkan karya nyata untuk masyarakat. Melalui program Sipil Bangun Desa (SIBADES), mereka sukses membangun Jembatan Lintas Sungai Cikaruncang di Dusun Bukanagara, Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Subang.

Jembatan ini diresmikan pada Minggu, 18 Mei 2025, dan menjadi solusi bagi warga yang selama ini terhalang sungai saat beraktivitas, terutama saat musim hujan.

Sebelum jembatan hadir, warga RT Bunikasih harus menyeberangi sungai berarus deras yang bisa mencapai ketinggian 1,2 meter. Tak jarang, anak-anak sekolah terpaksa absen karena banjir.

Kini, dengan jembatan sepanjang 8 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 1,8 meter dari dasar sungai, warga dapat melintas dengan aman dan nyaman. Konstruksinya dirancang kuat untuk menghadapi debit air maksimum 25 tahunan.

Peresmian jembatan turut dihadiri Kepala Desa Cupunagara, perwakilan PTPN 1 Regional 2 Kebun Ciater, serta jajaran dosen Teknik Sipil ITB seperti Dr. Eri Susanto dan tim.

Ketua SIBADES, Patar Putra Natama Nainggolan, menjelaskan bahwa proyek ini dirancang sejak September 2024 tanpa melibatkan kontraktor eksternal. Mereka membangun sendiri, didampingi dosen dan menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan.

“Medannya ekstrem. Lokasi di tepi jurang dan jalur logistik sulit dijangkau. Tapi kami belajar banyak—mulai dari desain, manajemen proyek, sampai memimpin di lapangan,” ungkap Patar.

Kehadiran jembatan langsung membawa perubahan. Akses antar kampung kini lebih aman, aktivitas ekonomi warga lancar, dan anak-anak sekolah tidak lagi terhambat saat hujan.

Menurut Patar, ini bukan sekadar proyek teknis, melainkan juga bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Antusiasme warga sejak awal menjadi penyemangat utama tim.

Kepala Prodi Teknik Sipil ITB, Dr. Eri Susanto, mengapresiasi mahasiswa yang berhasil menjalankan program pengabdian yang berdampak langsung. Ia menekankan pentingnya proyek seperti ini dalam membentuk kompetensi mahasiswa secara menyeluruh.

“Ini bagian dari kurikulum. Mahasiswa belajar teamwork, komunikasi, kepemimpinan, dan tentu saja kemampuan teknis merancang jembatan secara komprehensif,” jelasnya.

Program SIBADES diharapkan terus berkembang dengan proyek-proyek infrastruktur desa lainnya. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi laboratorium pembelajaran nyata bagi calon insinyur masa depan.

Dana Desa Rp176 Juta di Subang Raib Digondol Maling Usai Diambil dari Bank

Dana Desa Talagasari hilang
Foto: Kapolsek Jalancagak Kompol Dede Suherman saat memimpin Olah TKP di lokasi uang DD Desa Talagasari Kecamatan Serangpanjang yang dibobol Maling (Foto : RRI/Ruslan Effendi)

Subang – Dana Desa (DD) senilai Rp176 juta milik Desa Talagasari, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, hilang dicuri pada Rabu, 21 Mei 2025. Uang tersebut raib di depan sebuah toko mesin setelah diambil dari bank.

Kapolsek Jalancagak, Kompol Dede Suherman, menyampaikan bahwa pencurian terjadi di Kampung Ciseuti, RT 18 RW 03, Desa Jalancagak. Tepatnya, di depan toko Suria Diesel. “Kami langsung melakukan olah tempat kejadian perkara setelah menerima laporan,” jelasnya.

Kronologi kejadian berawal saat korban mengambil dana dari Bank BJB Jalancagak. Dalam perjalanan pulang ke Desa Talagasari, korban sempat berhenti untuk membeli perlengkapan mesin rumput. Saat kembali ke mobil, tas berisi uang telah lenyap.

Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami keterangan dari korban dan para saksi. “Penyelidikan dan pengembangan terus kami lakukan berdasarkan informasi yang ada,” ujar Kompol Dede.

Penghapusan Utang Petani dan Nelayan, Tegar Jasa: Ini Angin Segar bagi Desa

penghapusan utang petani dan nelayan
Foto: www.tintahijau.com

Subang – gWakil Ketua DPRD Subang, Tegar Jasa Priatna, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang petani dan nelayan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai angin segar bagi sektor pertanian dan perikanan.

Menurut Tegar, kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi. Lebih dari itu, ini adalah bukti keberpihakan negara kepada rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung bangsa.

“Ini bukan sekadar wacana ekonomi, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” ucapnya, Senin (6/5/2025).

Ia meyakini, penghapusan utang akan meringankan beban hidup petani dan nelayan. Selain itu, biaya produksi bisa ditekan, sehingga harga komoditas lebih stabil dan kompetitif.

Tegar juga menyoroti sisi sosial dari kebijakan ini. Banyak petani dan nelayan, katanya, terjebak dalam siklus utang dari musim ke musim, terutama kepada tengkulak.

“Bayangkan, ada petani yang setiap musim harus meminjam untuk beli bibit dan pupuk. Saat panen, hasilnya langsung habis untuk membayar utang. Ini siklus yang menyesakkan,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah turut aktif dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar program berjalan adil dan tepat sasaran.

Pendataan yang akurat disebutnya sebagai kunci utama. Tanpa data yang jelas, program ini rawan disalahgunakan dan bisa melenceng dari tujuan mulianya.

Jika terlaksana dengan baik, lanjut Tegar, kebijakan ini bisa menjadi langkah monumental dalam sejarah pembangunan pedesaan di Indonesia.

Ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, cita-cita Indonesia Maju akan dimulai dari desa, dari sawah, dari laut, dan dari para pekerja lapangan yang selama ini memberi makan bangsa tanpa pamrih.

Bupati Subang Dukung Transformasi Kesehatan di Muscab IBI ke-VII

Muscab IBI Subang 2025
Foto: www.jabarpress.com

Subang – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Subang, Ny. Ega Anjani Reynaldy, S.IP., menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VII Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Subang. Acara berlangsung di Grant House, Jalan Ade Irma Suryani, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Muscab ke-VII IBI Subang kali ini mengangkat tema besar: “Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti.” Tema ini mencerminkan komitmen besar dalam mendorong pelayanan kebidanan yang modern dan responsif.

Ketua pelaksana kegiatan, Hj. Siti Komala Nanengsih, SST., menjelaskan bahwa Muscab bertujuan untuk menyusun arah kebijakan organisasi dan memilih pengurus baru untuk periode mendatang. Ia menekankan pentingnya memperkuat jaringan dan menjaga orientasi organisasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Subang menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota IBI. Ia menyebut IBI sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak hingga ke pelosok desa.

“Transformasi kesehatan memerlukan kolaborasi dan keterlibatan aktif dari para tenaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Subang siap bersinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan,” ujar Kang Rey dengan penuh semangat.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Daerah terus mendukung penguatan layanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan religius.

“Mari kita jadikan Subang sebagai kabupaten yang ramah anak dan ibu hamil. Kunci suksesnya adalah kolaborasi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kang Rey mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit baru di wilayah Pantura. Baik rumah sakit negeri maupun swasta ditargetkan rampung pada tahun 2028.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan layanan di Puskesmas, termasuk penambahan kamar rawat inap yang memadai agar pelayanan menjadi lebih maksimal.

“Bapak dan Ibu bidan adalah garda terdepan pelayanan kesehatan. Layani masyarakat sebaik mungkin,” pesannya menyentuh hati.

Tak hanya itu, Kang Rey juga membuka ruang dialog dan partisipasi aktif dari para bidan dan masyarakat. Ia menyambut kritik, saran, maupun masukan yang membangun demi kemajuan layanan kesehatan di Subang.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua IBI Provinsi Jawa Barat, perwakilan Ketua DPRD Subang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DP2KBP3A, Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP Subang, Kepala BPJS Kesehatan, serta seluruh pengurus dan anggota IBI Cabang Subang.

Subang Semrawut, Warga Desak Penataan Ulang Pusat Kota

Penataan Kota Subang
Foto: www.mediajabar.com

Subang – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum ARUS Bawah Kabupaten Subang menggelar aksi damai pada Selasa (21/5/2025) pagi. Mereka berkumpul di halaman Kantor Bupati Subang untuk menyuarakan keresahan terhadap kondisi tata ruang kota yang dianggap tak kunjung tertata rapi.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap wajah Kota Subang yang dinilai semrawut. Penataan kawasan kota, terutama di jantung kota seperti Alun-Alun Subang, dianggap tidak menunjukkan perubahan signifikan selama ini.

Massa membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pembenahan. Mereka menyoroti pentingnya kawasan alun-alun sebagai ruang terbuka yang edukatif, nyaman, dan terstruktur sebagai pusat aktivitas publik.

Koordinator aksi, Andi Lukman Hakim, menekankan bahwa wajah kota mencerminkan peradaban daerah. Ia menilai Alun-Alun Subang memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. “Alun-alun itu jantung Kota Subang. Harusnya bisa jadi sarana edukasi dan tempat usaha yang tertata, bukan dibiarkan semrawut seperti sekarang,” ujar Andi.

Lebih lanjut, ia mendorong agar Pemkab Subang segera menyusun perencanaan tata kota secara menyeluruh. Ia juga mengusulkan pembentukan tim analisis tata kota yang melibatkan akademisi, ahli perencanaan, dan masyarakat.

“Kita butuh penataan yang terarah dan berkelanjutan. Libatkan masyarakat agar kota ini tidak kehilangan identitasnya,” tegasnya.

Forum ARUS Bawah berharap aksi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Penataan kota yang baik diyakini tidak hanya mempercantik wajah Subang, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat nilai sosial warga.

Subang Bergejolak: Dana BOS Disorot, Bupati Siap Mutasi hingga Proses Hukum

penyimpangan dana BOS Subang
Foto: tintahijau.com

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyoroti serius dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Dinas Pendidikan Subang.

Temuan ini kembali mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat pelanggaran terbesar dalam pengelolaan dana BOS berada di Dinas Pendidikan. Temuan tersebut berulang dua tahun berturut-turut, yakni pada 2023 dan 2024.

“Sudah dua tahun berturut-turut dana BOS menjadi masalah paling besar,” ujar Kang Rey — sapaan akrabnya — melalui akun Instagram resminya, @reynaldyputraofficial.

Ia mempertanyakan, apakah pelanggaran ini disebabkan ketidaktahuan kepala sekolah atau justru karena kesengajaan yang sudah menjadi pola.

“Ini yang sedang saya dalami. Apakah karena tidak tahu cara mengelola atau karena memang nakal?” ucapnya dengan nada serius.

Menjelang tahun ajaran baru, Kang Rey akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD dan SMP. Mereka diwajibkan menandatangani fakta integritas sebagai komitmen bersama.

Langkah ini ditempuh agar tidak ada lagi alasan di kemudian hari. Jika masih ditemukan penyimpangan, kepala sekolah akan langsung dimutasi ke tempat yang telah disiapkan.

“Saya sudah instruksikan Kadisdik. Kalau masih melanggar, dipindahkan saja,” tegasnya sambil menunjukkan hasil audit BPK.

Tak hanya itu, Kang Rey juga mengingatkan bahwa pada anggaran 2025, sanksi bisa lebih berat. Jika terbukti menyalahgunakan dana BOS, ia akan menyerahkan langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kalau masih berani bermain di 2025, saya pastikan akan diproses hukum,” tambahnya.

Sorotan terhadap dana BOS ini semakin tajam usai viralnya curhatan seorang guru SD di Kecamatan Ciasem. Melalui akun Instagram @broron, guru tersebut membongkar dugaan pungutan liar oleh oknum Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan.

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa setiap sekolah diminta menyetor Rp1,2 juta setelah pencairan dana BOS. Dana tersebut diduga dikumpulkan di Kantor PGRI Ciasem untuk menutupi temuan BPK di 15 sekolah.

Unggahan ini menuai keprihatinan publik, terutama para guru yang merasa tertekan tetapi memilih diam karena takut mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

Padahal, dana BOS adalah bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung operasional sekolah, bukan untuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan alat belajar, perawatan fasilitas, hingga pengembangan perpustakaan sekolah.

Kini, masyarakat menantikan langkah nyata dari Pemkab Subang dan Dinas Pendidikan untuk membersihkan praktik menyimpang yang mencederai dunia pendidikan.

Subang Smart Digital Diluncurkan, Buka Akses Mudah ke Layanan Publik

Subang Smart Digital
Foto: https://images.app.goo.gl/AMkxVEe1U864G7b19

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita meresmikan aplikasi Subang Smart Digital pada Selasa, 21 Mei 2025. Acara peluncuran berlangsung di Aula Pemda Subang dan dihadiri para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Subang Smart Digital merupakan portal terpadu berbasis Single Sign On (SSO) yang dirancang untuk menyederhanakan akses layanan publik. Aplikasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Subang, dr. Dwinan Marchiawati, MARS, menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi ini bertujuan mempercepat layanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

“Aplikasi ini diharapkan mempermudah autentikasi pengguna, mengintegrasikan layanan digital publik, dan mendukung digitalisasi di daerah,” ujarnya.

Simbolisasi peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Subang dengan menekan tombol login pada perangkat tablet. Dalam sambutannya, Kang Rey mengapresiasi kinerja cepat Diskominfo yang merampungkan pengembangan dalam waktu hanya tiga bulan.

“Alhamdulillah, ternyata dalam 3 bulan sudah selesai. Saya sangat mengapresiasi tim,” katanya.

Ia menegaskan bahwa platform ini bukan sekadar aplikasi, tetapi juga sebagai bentuk keterbukaan informasi. Akses yang cepat dan informasi yang real-time diharapkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya harap OPD lain ikut berpartisipasi aktif dan terus memperbarui informasi setiap hari. Ini menunjukkan bahwa Subang benar-benar terbuka,” tegasnya.

Aplikasi ini juga disebut mendukung semangat Subang Ngabret—slogan pembangunan yang mencerminkan percepatan dan efektivitas pelayanan publik di Subang.

“Subang Smart Digital ini akan menjadi bukti nyata bahwa semangat Ngabret bukan hanya slogan, tapi implementasi nyata,” lanjut Kang Rey.

Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan Command Center sebagai pusat kendali informasi dan pengaduan. Fasilitas ini nantinya diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Acara ditutup dengan penandatanganan nota komitmen penggunaan aplikasi oleh para kepala OPD. Kesepakatan ini menjadi langkah awal sinergi antarinstansi dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Subang.

Subang Gencarkan Layanan KB, Ratusan Warga Antusias Ikut Program MOW

Layanan KB Subang
Foto: www.jabarpress.com

Subang – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang terus aktif mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya program Keluarga Berencana (KB).

Langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan dan instansi yang memiliki banyak karyawan perempuan. Tujuannya, mempermudah akses pelayanan KB langsung di tempat kerja.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas, Romli, mewakili Kepala DP2KBP3A H Yayat Sudrajat, menyampaikan bahwa salah satu contoh keberhasilan strategi ini terlihat dari kegiatan di PT Taekwang Cibogo. Perusahaan garmen tersebut menjadi lokasi pelayanan KB yang diikuti oleh lebih dari 150 akseptor.

Tidak hanya perusahaan, DP2KBP3A Subang juga menggandeng institusi lainnya. Di antaranya adalah Kodim 0605 Subang dan Rumah Sakit (RS) Lanud Suryadarma Kalijati.

Khusus di RS Lanud Kalijati, dinas akan menggelar layanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) pada Kamis, 22 Mei 2025. Layanan ini merupakan salah satu upaya untuk menjangkau masyarakat yang memilih kontrasepsi jangka panjang.

Antusiasme masyarakat terhadap layanan MOW cukup tinggi. Data sementara menunjukkan bahwa jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 230 orang dari berbagai kecamatan di Subang.

Para peserta mendaftar melalui masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) P5A di tingkat kecamatan. Jumlah akseptor tersebar merata, mulai dari Kalijati dengan 26 peserta, Jalancagak 25 peserta, hingga Kasomalang dengan 16 peserta.

Partisipasi ini menjadi indikator bahwa program KB masih sangat relevan dan dibutuhkan. DP2KBP3A Subang berharap kolaborasi dengan berbagai pihak bisa terus diperluas demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Aspirasi PPDB di Blanakan: Harapan Baru untuk Pendidikan Dasar yang Merata

aspirasi PPDB Blanakan
Foto: www.tintahijau.com

Subang – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang menyerap langsung aspirasi masyarakat dan satuan pendidikan di Kecamatan Blanakan. Fokus utama pertemuan ini adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat sekolah dasar.

Warga Blanakan menyampaikan keresahan terkait kebijakan pembatasan jumlah siswa baru dari Kementerian Pendidikan. Aturan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tingginya antusiasme orang tua dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah favorit.

Imbas dari kebijakan itu, sejumlah sekolah dasar di wilayah tersebut kewalahan menampung calon siswa. Kuota yang terbatas menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan tempat di sekolah yang diinginkan.

Tak hanya soal kuota, masyarakat juga menekankan pentingnya pembangunan ruang kelas baru. Sekolah-sekolah yang mengalami lonjakan jumlah siswa setiap tahun, kini menghadapi tantangan keterbatasan ruang belajar yang semakin mendesak.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, anggota DPRD Subang dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke tingkat eksekutif daerah.

Ia menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat, tugas utamanya adalah mengawal suara masyarakat hingga terealisasi dalam kebijakan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Harapannya, permasalahan PPDB dan sarana pendidikan ini dapat segera ditindaklanjuti. Hal ini penting agar tidak mengganggu kualitas proses belajar-mengajar serta memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang adil dan layak.

Recent Posts