KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik (guru, dosen) dan tenaga kependidikan.  

Percepatan vaksinasi bagi tenaga pendidik ini dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM), khususnya di zona PPKM level 2 dan 3 seperti yang telah diperintahkan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Saat ini, berdasarkan data Pusdatin Kemenkes, per 13 September 2021, baru sebanyak 62 persen atau sebanyak 3,42 juta pendidik dan tenaga pendidik yang sudah menerima vaksinasi. Dari jumlah tersebut, 39 persen di antaranya sudah menerima 2 dosis vaksin.

Karena itu, Menko PMK memerintahkan Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenkes, Pemda Kabupaten/Kota, Propinsi dan dinas-dinas terkait di daerah untuk berkolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik. 

Menko PMK menargetkan pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik harus sudah selesai pada akhir September. Harapannya apabila tenaga pendidik di satuan pendidikan baik sekolah, madrasah dan pesantren sudah semuanya divaksin, maka pelaksanaan PTM wajib untuk dilakukan.

“Kalau sudah 100 persen tenaga pendidik tervaksin, maka wajib melaksanakan PTM. Tidak harus menunggu sampai 100 persen peserta didiknya divaksin. Saya rasa, kalau menunggu hingga semua tuntas, gak buka-buka itu sekolah, madrasah dan pesantren” ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan PTM, pada hari Rabu (15/9).

Menko PMK mengatakan, seiring dengan PTM yang akan dilakukan, nantinya pelaksanaan vaksinasi bagi peserta didik juga akan dikebut. Tentu saja disesuaikan dengan ketersediaan vaksin.

Dia berujar, jumlah peserta didik di Indonesia sudah pasri jauh lebih banyak dari pada jumlah tenaga pendidik. Sehingga, apabila vaksinasi untuk tenaga pendidik sudah selesai, maka pelaksanaan PTM akan lebih aman untuk dilakukan. 

“Setelah vaksinasi bagi tenaga pendidik selesai, maka siswa di atas 12 tahun hingga mahasiswa ini akan menjadi prioritas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menko PMK meminta seluruh satuan pendidikan untuk segera menyelesaikan pengisian check list kesiapan pelaksanaan PTM. Atas dasar tersebut, maka Satgas Covid Daerah segera melakukan asesmen kesiapan sekolah dan madrasah untuk menyelenggarakan PTM. Hal itu sebagaimana diatur dalam SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

“Asesmen kelayakan PTM harus selesai pada akhir September 2021 seiring dengan target kita selesai vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan pada akhir September 2021,” katanya.

Dalam rapat koordinasi itu hadir Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menag Yaquut Cholil Qoumas, Menhub Budi Karya Sumadi, perwakilan Kemendagri dan Polri.

Menko PMK juga meminta Kanwil Kemenag, Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan di daerah untuk menangani vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan baik di sekolah maupun madrasah. Lebih lanjut Menko meminta agar Menkes memastikan jatah vaksin yang diperuntukkan bagi PTK dapat tersalurkan sesuai target.

Selain itu, Menko PMK meminta Kemendagri agar pemerintah daerah memprioritaskan vaksinasi bagi tenaga pendidik. Koordinasi diperlukan agar jangan sampai vaksin yg seharusnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan justru bergeser sasarannya. Apalagi pendidikan merupakan urusan konkuren. Dia juga meminta pemerintah daerah membuat skema mitigasi resiko jika terjadi kluster di lingkungan sekolah setelah dimulainya pelaksanaan PTM. 

Dalam kesempatan tersebut, Menkes mengusulkan agar dibentuk tim kecil di Kemenko PMK, guna memastikan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Mengakhiri rapat, Menko PMK menyampaikan perlunya peninjauan kembali syarat mobilitas bagi anak dibawah 12 tahun mengingat belum dapat divaksin. Mendikburistek sangat mendukung pandangan Menko PMK, agar selaras dengan arahan Bapak Presiden pentingnya mensegerakan PTM dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap beberapa pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). OTT ini terjadi, Rabu (15/9/2021), sekitar pukul 08.00 WIB.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT yang berlangsung di Kalsel terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

“Malam tadi ada giat tangkap tangan di Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara),” kata Firlu Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Namun, Firli masih enggan membeberkan kronologi kasusnya. Dia juga enggan membeberkan barang bukti yang didapat dalam operasi senyap itu.

Baca Juga: OTT di Kalimantan Selatan, Begini Penjelasan KPK

Saat ini semua pihak yang ditangkap sedang diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK. Masyarakat diminta bersabar.

“Nanti diberitahukan ke publik,” ujar Firli.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Tim OTT saat ini sedang sibuk menggali keterlibatan para pihak.

Pantauan RRI di KPK, terdapat 7 orang yang digelandang KPK tiba di KPK pukul 11.20 WIB.

KBRN, Banda Aceh: Warga Kecamatan Meuraxa digegerkan penemuan sesosok mayat pria yang mengapung di kawasan dermaga boat Cot Desa Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Kamis (16/9/2021), sekitar pukul 07.00 WIB.

Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memacing di sekitar dermaga. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengapung dan menyangkut di boat nelayan yang bersandar di dermaga.

Warga yang melihat peristiwa ini langsung menghubungi aparat kepolisian setempat. Korban kemudian dievakuasi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Ulee Lhue yang dibantu tim Inafis Polresta Banda Aceh, Babinsa Koramil 15 Meuraxa dan petugas BPBA serta masyarakat setempat.

Penemuan mayat pria ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP Ryan Citra Yudha saat dikonfirmasi rri.co.id. Kata Ryan, pihaknya telah mengidentifikasi korban.

“Betul, saya tadi dapat info ini dari Polsek,” kata Ryan.

Dia menyebutkan, korban diketahui bernama Zoni Jamil (41). Korban diketahui warga Glumpang Tiga, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh.

Untuk sementara motif dan penyebab kejadian kasus tersebut masih didalami oleh Polsek Ulhe lheue dengan tim Inafis dari Polresta Banda Aceh.

“Barang-barang yang ditemukan pada korban dan sekitar korban itu ada KTP, uang kurang lebih Rp 200 ribu, kemudian ada juga umpan yang biasa digunakan untuk mancing dari moncong ikan merlin,” ungkap Ryan.

Lebih lanjut, kata Ryan, tim identifikasi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban.

“Tim identifikasi sudah ke sana juga untuk proses identifikasi dan korban sudah dievakuasi menuju RSU untuk dilakukan visum. Kasus ini sementara masih dalam proses penyelidikan,” pungkas Ryan.

KBRN, Aceh Besar: Presiden Joko Widodo (Jokowi), melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Aceh dengan melakukan peninjauan vaksinasi di Pondok Pesantren/Dayah Istiqamatuddin Darul Mu’Arrif, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (16/09/21).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pondok pesantren yang telah mendukung para santri untuk mendapatkan suntikan vaksin sehingga dapat terlindungi dari Covid-19

“Kita ingin melindungi mereka semuanya, memproteksi mereka semuanya agar tidak terkena Covid yaitu dengan vaksinasi,” ujar Presiden. 

Selain Kabupaten Aceh Besar, enam pondok pesantren di kabupaten/kota di Indonesia juga secara bersamaan melakukan kegiatan vaksinasi.

Baca Juga: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Baca Juga: 30.000 Masyarakat Aceh Disuntik Vaksin Dihadapan Jokowi

Enam pondok pesantren tersebut antara lain Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar, Kota Pekanbaru, Pondok Pesantren Al-Fathamiyah, Kabupaten Karawang, Pondok Pesantren Darussalam, Kabupaten Banyumas, Pondok Modern Al-Rifa’ie 2, Kabupaten Malang, Pondok Pesantren Asy-Syuhada Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan Pondok Pesantren DDI Mattoanging, Kabupaten Bantaeng. 

Dalam dialog bersama para santri melalui konferensi video, Presiden mengaku senang atas semangat para santri untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Kepala Negara berharap, dengan adanya vaksinasi para santri lebih terlindungi dan secepatnya dapat bertemu dengan para guru dan teman untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Pak Kiai saya senang sekali alhamdulillah ini para santri kelihatan sekali bersemangat dan sangat sehat-sehat semuanya, sehingga kita harapkan dengan proses vaksinasi ini para santri menjadi lebih sehat lagi dan terproteksi dari Covid-19,” tambah Jokowi. 

Salah satu perwakilan santri dari Pondok Pesantren Al Rifa’ie 2, Mustika dari Ambon, Maluku mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden karena dengan adanya vaksinasi ia dapat berkumpul dengan teman-temannya. Selain itu, Mustika juga mengungkapkan kerinduannya untuk pulang ke tanah Ambon. 

“Insya Allah kalau ada liburan nanti, beta pengen pulang ke Ambon. Beta su kangen baku dapa Mama, Bapa dan ba saudara semua yang ada disana. Satu kata untuk Bapak Jokowi, tabea Bapak,” ujar Mustika. 

“Kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas terlaksananya vaksinasi massal untuk santri demi menggapai Indonesia sehat, Indonesia hebat. Di pondok pesantren ini Bapak Presiden, kami senantiasa mendoakan bapak agar supaya diberikan anugerah oleh Allah Swt. kesehatan, kekuatan untuk memimpin bangsa ini terutama dalam menghadapi Covid-19,” ucap pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoanging, Kabupaten Bantaeng, H. Abdul Haris Nurdin.

Sebelum mengakhiri kegiatan di Ponpes, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk mendengarkan pembacaan puisi yang dipersembahkan oleh santriwati yang bernama Ulfa Ilma yang berjudul “38 detik puisi untuk Presiden”. Presiden Jokowi pun mengapresiasi santriwati tersebut dengan memberikan hadiah berupa sepeda.

“Terima kasih tadi atas puisinya dan untuk itu nanti saya kirimi sepeda,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi bagi santri yaitu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

KBRN, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan kegiatan penangkapan ikan, termasuk penggunaan alat tangkap. 

“Ini salah satu kunci, aparat harus memiliki kemampuan mendeteksi, mana alat tangkap yang dilarang, mana yang dimodifikasi agar terlihat legal. Ini penting sekali dalam rangka mencegah praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Kamis (16/9/2021). 

Adin juga menyampaikan, kemampuan analisis terkait alat tangkap ini sangat penting dalam mencegah terjadinya praktik penangkapan yang merusak. Pengawas Perikanan diharapkan mampu mendeteksi terjadinya pelanggaran pada saat pemeriksaan keberangkatan kapal. 

“Kuncinya pemeriksaan pada saat kapal di Pelabuhan, ketika akan berangkat ke laut,” terang Adin 

Lebih lanjut Adin juga menyampaikan, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas  serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yang diantaranya mengatur tentang jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha.

Oleh sebab itu, pihaknya akan memperkuat pelaksanaan pengawasannya di lapangan. 

“Sudah ada aturan mainnya, alat tangkap ini boleh dimana saja, di jalur berapa, ukuran selektivitasnya bagaimana, itu yang akan menjadi pedoman kami untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan,” ujar Adin. 

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Drama Panca Putra menyampaikan, pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan akan dilakukan baik pada saat keberangkatan (before fishing), pada saat di laut (while fishing), pada saat pendaratan (during landing) dan setelah ikan didaratkan (post landing).

Melalui strategi tersebut, Drama berharap agar pengawasan penangkapan ikan dapat berjalan efektif dan efisien, termasuk ketika kebijakan penangkapan terukur sudah diterapkan. 

“Ini salah satu pendekatan dalam penerapan pengawasan penangkapan terukur, saat sudah diterapkan,” ujar Drama. 

Drama juga menyampaikan, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih mendorong penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perikanan, maka Pengawas Perikanan dituntut untuk mampu memahami aspek-aspek teknis pengawasan, termasuk kaitannya dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. 

“Ada aspek-aspek teknis dalam pengenaan sanksi yang itu terkait langsung dengan pelanggaran alat penangkapan ikan,” terang Drama 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pentingnya penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Trenggono juga menginstruksikan aparat Ditjen PSDKP untuk bertindak tegas apabila menemukan pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.