Beranda blog Halaman 1730

PTM, SMKN 3 Kota Cimahi Masih Belum Punya Kepala Sekolah Definitif

174ed3f4dbd330e1042299fc7e32b555.jpg

KBRN, Bandung: Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Cimahi, Kota CImahi, namun demikian ada beberapa kendala yang terjadi sejak digulirkan kembali PTM tersebut.

Beberapa yang menjadi catatan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yakni SMKN 3 Cimahi belum mempunyai Kepala Sekolah definitif.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk persoalan Kepala Sekolah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, demi terciptanya sistem civitas sekolah yang lebih jelas dan akan mempengaruhi proses pendidikan di SMKN 3 Cimahi ini.

“Alhamdulillah Komisi V telah mengunjungi SMK Negeri 3 Kota Cimahi, kami memberikan catatan terkait kepsek definitif, kedepannya kami akan berkomunkasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini KCD Pendidikan bersama Dinas Pendidikan, untuk segera mencari jalan keluarnya terkait Kepala Sekolah di SMKN 3 Cimahi ini,” ucapnya di SMKN 3 Cimahi, Kota Cimahi, Kamis (7/10/2021).

Siti menyebut, area SMKN 3 Cimahi ini masih perlu perluasan mengingat lahan Sekolah Menengah Kejuruan harus sesuai standar yang berlaku, terlebih SMKN 3 Cimahi ini memliki kelompok bidang studi Perhotelan, Tata Boga , dan Tata Busana yang harus memiliki lahan yang memada.

Dirinya juga mengapresiasi Studi Tata Boga yang telah memiliki produksi berbagai macam makanan dan sudah ada proses penjualan dan berharap SMKN 3 Cimahi bisa menjadi Sekolah Badan Layanan Umum Daerah/BLUD Di Jawa Barat.

“Kami juga memberikan catatan lain terkait tempat KBM sudah penuh dan masih harus diperluas lagi sesuai standar Sekolah Menengah Kejuruan, selain itu kami mengapresiasi studi tata boga telah ber-produksi dan bisa dijual diluar dengan metode marketing yang kekinian, kita akan mendukung langkah SMK 3 yang sukses melaksanakan vaksinasi hingga dosis ke 2, kedepannya semoga PTM berjalan dengan baik, dan harapan dari Komisi V SMKN 3 Cimahi bisa segera menjadi SMK BLUD,” tutupnya.

Sosialisasi Kemitraan Antara UMKM dan Toko Modern di Cipageran

2cc7fff79d6a906802f9241b8ef0c192.jpg

KBRN, Cimahi :Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, menggelar Sosialisasi Kemitraan Antara UMKM dengan Toko Modern yang berlangsung di Aula Kelurahan Cipageran, Kamis (7/10/2021).

Hal itu dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di wilayah,  dalam memasarkan produknya di toko modern.  salah satunya untuk membangkitkan ekonomi para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 ini.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 pelaku UMKM di Kelurahan Cipageran. Tampil sebagai narasumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, dan pengelola salah satu minimarket.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagkoperin Kota Cimahi, Sri Wahyuni mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan di 15 kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Sementara ini baru 6 kelurahan yang sudah dilakukan Sosialisasi Kemitraan Antara UMKM dengan Toko Modern.

“Di Cimahi ada 15 kelurahan, sudah 6 kelurahan kami laksanakan (sosialisasi), selanjutnya mengikuti untuk kelurahan-kelurahan berikutnya sesuai jadwal. Kegiatan hari ini adalah tentang kemitraan antara toko modern dan UMKM, terkait memfasilitasi mereka untuk memasuki toko-toko modern tersebut. Jadi apa saja kira-kira yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke toko modern tersebut,” beber wanita yang akrab disapa Yuni ini.

Yuni mengakui, para pelaku UMKM di wilayahnya sangat antusias dalam memasarkan produknya di toko modern, walapun ada beberapa persyaratan yang harus mereka tempuh.

“Alhamdulillah mereka sangat antusias  walaupun ada tahapan-tahapan yang harus mereka siapkan untuk bisa masuk ke pasar modern. Namun mereka sangat berusaha, dan kita anjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentang kehigienisan makanan tersebut, apa saja yang barangkali makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia,” bebernya.

Menurut Yuni, sudah banyak pelaku UMKM Kota Cimahi yang menjual produknya di pasar modern. “Misalnya di Buana ada 15 atau 20 UMKM yang sudah masuk, karena memang aturannya  toko modern harus menyediakan space 10 persen untuk UMKM, Toko modern juga siap menampung produk UMKM lokal, ” bebernya.

“Pada umumnya mereka bermitra dengan UMKM, dan mereka siap menerima asalkan itu tadi persyaratannya terpenuhi,” imbuhnya

Menurut Yuni, kendala yang dihadapi pelaku UMKM di diwilayahnya adalah dalam mengurus perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) 

“Sebetulnya PIRT itu tidak sulit, tapi barangkali kadang-kadang mereka itu belum mempersiapkan legalitas-legalitas yang dibutuhkan. Sehingga dengan acara ini diharapkan mereka tergugah kembali. Apalagi  setahun belakangan ini belum ada kegiatan sosialisasi karena pendemi Covid-19,” terangnya

Eri Dayusman dari Dinkes Kota Cimahi yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini mengatakan, terkait keamanan pangan itu, diantaranya perlu dipastikan bahwa keamanan pangannya telah memenuhi syarat.

“Syartanya itu, memenuhi mutu pangan itu tersendiri, dan dari segi higienitas, serta keamanan pangan tersebut. Selain itu perlu dipastikan juga kalau makanan yang mereka olah itu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah,” terangnya.

Disinggung soal kesadaran UMKM dalam keamanan pangan, Eri menjelaskan jika banyak yang sudah paham.

“Bagi yang belum, perlu kita tingkatkan lagi dengan bentuk sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan. Kebetulan di kami juga ada kegiatan penyuluhan pangan, yang tujuannya memang untuk pelaku usaha bagaimana untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga,” pungkasnya.

Wabup Subang Resmikan Lumbung Pangan Masyarakat

wabup-subang-LPM.jpg

KOTASUBANG.com, Subang – Wakil Bupati Subang Agus Masykur mendampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat Dr. Sarwo Edhy, SP., MM untuk meresmikan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di desa Lengkong Kecamatan Cipeundeuy Subang, Rabu (6/10/2021).

Kadis Ketahanan Pangan Dr. H. Hendrawan, S.P., MM dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan LPM dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian baru teralokasikan 2 lokasi dari 3 pengajuan bantuan pembangunan. Untuk tahun 2022, Subang akan mengajukan alokasi bantuan untuk 12 lokasi.

Peresmian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dibangun melalui DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian TA 2021 di Kabupaten Subang.

Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat K.H. Jafar Ismaik menyampaikan bahwa pandemi covid-19 mengajarkan kita harus memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Setiap negara memenuhi kebutuhan sendiri karena tidak bisa import.

Ia pun menekankan pentingnya cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi ini. Dengan Subang yang mampu menjadi penopang lumbung pangan nasional sangat membantu kebutuhan pangan di masa pandemi saat ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat Dr. Sarwo Edhy, SP., MM Keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sangat penting dalam memenuhi penyediaan pangan dan memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli).

Khusus di Kabupaten Subang, hingga tahun 2020 telah dibangun LPM sebanyak 142 unit, dengan rincian 8 LPM dibangun melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dan 134 LPM merupakan replikasi oleh APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi fisik lumbung tersebut diketahui bahwa sebanyak 52 LPM (37%) dalam kondisi baik, 88 LPM (62%) kondisi sedang (fisik lumbung ada yang rusak ringan) dan 2 LPM (2%) rusak. Dari keaktifan kelompok, 51 LPM (36%) berjalan aktif dan 91 lumbung (64%) tidak aktif. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk terus memberdayakan potensi yang ada ini agar berjalan optimal.

Untuk perencanaan tahun 2022, Kabupaten Subang dialokasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan alokasi sebesar Rp 7 Milyar yang diproses melalui DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk pembangunan 7 unit LPM dan sarana pendukungnya, yaitu berupa lantai jemur, RMU (kapasitas >0.5 ton per jam), Bed Dryer (kapasitas minimun 3.5 ton per proses) disertai pembangunan rumah RMU dan rumah Bed Dryer dengan nilai per lumbung sebesar Rp1 Milyar.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur menyampaikan bahwa Kabupaten Subang sebagai lumbung padi nasional yang mampu memproduksi pertanian yang mana yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Subang sebesar 174.652.500 kg sehingga Kabupaten Subang memiliki surplus beras sebesar 868.332 ton per tahun. Maka daripada itu Subang dijadikan salah satu lumbung pangan nasional dan lumbung pangan Jawa Barat.

Kang Akur menyampaikan Kabupaten Subang pada tahun 2021 mendapat bantuan program DAK fisik lumbung pangan masyarakat sebanyak 3 paket yang terdiri dari 1 paket mesin RMU, bangunan lumbung, bangunan rumah RMU dan lantai jemur.

Kang Akur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui badan ketahanan pangan yang telah memberikan program DAK fisik lumbung pangan masyarakat, yang sangat bermanfaat untuk Kabupaten Subang karena keberadaan lumbung pangan masyarakat ini akan bisa mendekatkan akses pangan masyarakat sebagai cadangan pangan dan sebagai sumber ekonomi baru di tingkat pedesaan.

Kang Akur berharap program ini berlanjut terus untuk kesinambungan dan kemandirian ketahanan pangan kedepannya khususnya di kabupaten Subang.

Pada kegiatan tersebut diserahkan kunci Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diserahkan secara simbolis kepada Gapoktan Tani Cukup Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara.

Pengguntingan pita LPM oleh Plt. Kepala BKP Pusat didampingi Wakil Bupati Subang, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat dan Kadis Ketahanan Pangan Subang dilanjutkan peninjauan gudang LPM Dak RMU serta demo penggunaan mesim RMU oleh Gapoktan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kapus Ketersediaan dan Ketahanan Pangan BKP, Camat Cipeundeuy, Kapolsek, Danramil, Kades Lengkong, dan perwakilan TP. PKK.

Festival Kopi Subang, Semangat Kopi Subang Mendunia

ngopi-bareng-bupati-subang.jpg

KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang H.Ruhimat hadir sekaligus membuka Acara Amazing Festival Coffe Subang Jawara 2021 dalam rangka gelar produk unggulan hasil perkebunan Kabupaten Subang (Jawarakan Kopi Subang) di Alun-alun Bukanagara Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak, Rabu (6/10/2021)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka partisipasi Kabupaten Subang menyambut Hari Kopi Sedunia tanggal 4 Oktober serta meningkatkan pengembangan pelaku usaha pertanian sebagai binaan dari Dinas Pertanian sesuai dengan visi misi dinas pertanian yang terangkum dalam program Jawara Pakaya. Selain Kopi dalam acara tersebut disajikan pula gelar produk tembakau dan produk gula aren.

Dalam laporannya kepala Dinas Pertanian Subang Dra. Nenden Setiawati M.Si menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas berbagai perkembangan jenis produk, sistem pemasaran, teknologi, harga dari produk yang dipasarkan. Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan gelar produk ekspor dinas pertanian salah satunya adalah kopi, dimana kopi Subang telah menjadi komoditas ekspor ke Arab Saudi, Australia dan Korea Selatan. Selain kopi produk tembakau merupakan salah satu komoditas potensial yang sedang dikembangkan di Kabupaten Subang.

“Saat ini di Cupunagara sedang dikembangkan garapan tembakau di lahan 5-10 hektar” ujarnya Nenden

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Ir. Hendy Jatinika, M.M mengatakan bahwa potensi alam di Kabupaten Subang luar biasa mencakup dataran pantai pegunungan hutan dan perkebunan. Ia berujar bahwa Produk Subang di sektor pertanian menjadi salah satu andalan Jawa Barat.

“Untuk sektor perkebunan Subang ingin Jawarakan Kopinya, tahun lalu ekspor ke jepang dan beberapa waktu lalu berhasil ekspor ke Arab Saudi” tandasnya

Ia mengatakan sebagai bentuk dukungan, pihaknya telah memberikan bantuan dari benih hingga alat pengolahan untuk para petani Subang. Khusus Desa Cupunagara bantuan provinsi berupa kopi organik dari benih hingga bantuan domba serta bantuan pembangunan rumah pengolahan dan pengemasan kopi. Selain itu Desa Cupunagara telah dicanangkan sebagai desa wisata dan agrowisata.

“Akan dibuatkan joging track dan jalan di areal wisata perkebunan Kopi” ujar Hendy.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jimat sapaan akrab Bupati Subang mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh panitia dan peserta festival kopi dan tembakau dalam upayanya menjadikan kopi Subang khususnya kopi Cupunagara agar bisa mendunia. Dirinya memberikan motivasi kepada para petani kopi agar lebih bersemangat mengingat kini kopi subang telah menjadi komoditas ekspor.

Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat atas berbagai bantuan yang diberikan kepada para petani Subang. Dirinya berharap agar Kadisbun Provinsi tidak bosan mendukung dan memberi bantuan kepada para petani Subang khususnya petani Kopi.

“Saya siap all out mendukung terkait kesejahteraan petani, kuncinya kerja keras dan kreativitas untuk membawa keberhasilan bagi masyarakat Subang” ujar Kang Jimat.

Ucapan apresiasi pula diberikan kepada Kadis pertanian Subang yang belum 48 jam dilantik menjadi Kadis pertanian definitif namun telah mampu menyelenggarakan festival tersebut yang menjadi ajang menduniakan kopi Cupunagara.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Ir. Hendy Jatinika, M.M, ketua TP. PKK Kabupaten Subang sekaligus Istri Bupati Hj. Yoyoh Sopiah Ruhimat, Sekda Subang H. Asep Nuroni beserta istri, Asda I H. Rahmat Effendi, Asd II dr. Nunung Syuhaeri, kepala Bapenda Subang H. Ahmad Sobari, kepala DLH Subang Rona Mairansyah, Kasatpoldam Dikdik Solihin, Camat Cisalak beserta unsur muspika, para tokoh masyarakat kecamatan Cisalak dan kepala beserta perangkat desa Cupunagara.

Jelang Hari Jadi, DAHANA Gelar Media Gathering

dahana.jpg

KOTASUBANG.com, Subang – PT DAHANA (Persero) menggelar Media Gathering bersama awak media yang berada di Kabupaten Subang. Acara ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan kerjasama dengan awak media di Subang, sekaligus update informasi kinerja perusahaan terkini. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT DAHANA (Persero) Ahyanizzaman hadir dalam acara yang diselenggarakan pada 6 Oktober 2021 di Saung Empang Subang.

Dalam sambutannya, Ahyanizzaman menyampaikan, tentang tujuan dari terselenggaranya kegiatan Media Gathering sebagai upaya peningkatan komunikasi yang baik antara perusahaannya dengan media di Subang.

“Kami berharap, dapat terjalin komunikasi yang lebih baik lagi untuk kemajuan bersama,” ungkap Ahyanizzaman.

Selain itu, Ahyanizzaman juga menjelaskan rangkatan kegiatan HUT ke-55 DAHANA di antaranya, Pekan CSR DAHANA 2021 yang akan dimulai pada 7 Oktober 2021 dengan perlombaan Pildacil, Puisi, dan menulis yang berkolaborasi dengan Himpaudi Kecamatan Cibogo, Kelompok Kerja Guru (KKG) CIbogo dan Forum Masyarakat Literasi (Formasi) Subang. Selain itu, terdapat bantuan sembako dan stunting yang akan diserahkan oleh Bupati Subang pada saat kunjungan kerjanya ke Kecamatan Cibogo.

Sebagai bentuk dukungan bagi komunitas sekitar, perusahaan plat merah yang bergerak di industri bahan peledak itu juga turut menyelenggarakan Webinar untuk UMKM pada 12 Oktober 2021 yang mengangkat tema “Handling Business di Era Covid-19”, dilanjutkan dengan pengobatan gratis, donor darah, penyuluhan covid, dan penyuluhan gizi balita dihari berikutnya. Acara puncak HUT sendiri rencananya akan digelar secara sederhana oleh internal perusahaan pada 22 Oktober 2021.

Pada kesempatan Media Gathering ini, Ahyanizzaman juga turut mengupdate kegiatan perusahaan di era pandemi serta rencana perusahaan ke depannya, dimana saat ini DAHANA masuk ke dalam rencana Holding BUMN klaster Industri Pertahanan bersama dengan Len Industri, PINDAD, PAL Indonesia, dan Dirgantara Indonesia. Holding Indhan ini ditargetkan akan rampung pada akhir 2021.

Sementara itu, Ketua Aliansi Wartawan Subang (AWAS) Warlan menyambut gembira acara media gathering ini. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin erat bisa terus ditingkatkan.

“Semoga Dahana dapat terus bersinergi membangun Subang melalui kerjasama dengan media,” harap Warlan.

Aliran Dana BNPB di Kasus Korupsi Koltim Diselidiki

60775b8d3e78b9ec7e3c1f92e99eb293.jpg

KBRN, Jakarta: Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur pada Senin, 4 Oktober 2021, kemarin.

Lembaga Antirasuah mendalami Andi mengenai aliran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke wilayahnya.

“Tim penyidik mengonfirmasi dan mendalami lebih jauh mengenai proses dana hibah yang akan diterima pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dari BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekontruksi serta dana siap pakai,” kata Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Kasus ini bermula pada September 2021. Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah awalnya mengajukan dana hibah logistik dan peralatan ke BNPB Pusat di Jakarta. Dari permintaan itu Kolaka Timur mendapatkan dana hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar. Kolaka Timur juga mendapatkan hibah dana siap pakai senilai Rp12,1 miliar.

Setelah mendapatkan dana itu, Anzarullah meminta Andi untuk mengatur beberapa proyek pekerjaan fisik dikerjakan oleh perusahaannya. Dari kongkalikong itu, timbul kesepakatan jasa konsultasi proyek pembangunan dua jembatan di Kecamatan Ueesi, dan jasa konsultasi pembangunan seratus rumah di Kecamatan Uluiwoi dikerjakan oleh Anzarullah.

Andi hanya bisa manut dengan permintaan Anzarullah. Dari kesepakatan itu, Andi dijanjikan mendapatkan fee 30 persen dari jasa konsultasi proyek yang dikerjakan oleh orang perusahaan Anzarullah.

Andi kemudian memerintahkan jajarannya agar jasa konsultasi proyek yang diminta dimenangkan oleh Anzarullah. Dari kongkalikong itu, Andi diduga telah menerima uang Rp250 juta yang diberikan secara bertahap dari Anzarullah.

Atas ulahnya, Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Andi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Firli Akui Terima Pengusutan Dugaan Korupsi LNG

46479b6401a89587a43ad4c02e87d263.jpg

KBRN, Jakarta : Kejaksaan Agung RI (Kejagung) menyerahkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina (persero) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, bahwa lembaga Antikorupsi menyambut baik pemberian kasus itu dari Korps Adhyaksa.

“KPK menyambut baik kebijakan Jaksa Agung RI bahwa perkara tersebut ditangani KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Firli mengatakan pihaknya akan segera mengirim orang ke Kejagung untuk menindaklanjuti pemberian kasus itu. Komunikasi pembahasan kasus akan dilakukan sesegera mungkin.

Lebih lanjut, Firli menyebut kasus dugaan korupsi itu bukan hal baru untuk KPK. Lembaga Antikorupsi sebelumnya sudah membidik kasus ini pada 2019.

“KPK sudah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di pengadaan LNG Pertamina,” ujar Firli.

Pengusutan kasus itu sempat kandas di KPK karena Kejagung juga mengusut dugaan yang sama. Lembaga Antirasuah akhirnya menyerahkan karena dua instansi tidak bisa mengusut kasus yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Maka KPK dan Kejaksaan  melakukan koordinasi terkait penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi,” jelas Firli.

KPK Dalami Perintah SAA Kondisikan Suap Pajak

26a61b37ef33098311c98a76c9bbd6a5.jpg

KBRN Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkap peran pemilik PT Jhonlin Baratama, Samsudin Andi Arsyad (SAA) alias Haji Isam. Dia diduga memerintah langsung terkait pengondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Merespon hak tersebut, Lembaga Antirasuah mengatakan bakal mendalami fakta persidangan tersebut. Lembaga Antirasuah menegaskan, tidak segan mendakami Haji Isam jika terlibat dalam kasus ini.

“Fakta keterangan saksi dimaksud tentu akan didalami lebih lanjut pada pemeriksaan saksi-saksi pada beberapa sidang berikutnya,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (5/10/2021).

Ali juga menambahkan, akan mencoba mendalami dugaan keterlibatan Haji Isam dalam persidangan ke depannya. Peran Haji Isam juga akan didalami dengan memeriksa saksi dan barang bukti.

“Tim jaksa KPK akan buktikan seluruh uraian fakta-fakta perbuatan para terdakwa dengan mengkonfirmasi keterangan para saksi dan alat bukti yang telah KPK miliki,” kata Ali.

Sebelumnya, JPU KPK Takdir Suhan mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar, di persidangan. BAP menyebutkan pertemuan antara tim pemeriksa pajak dengan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.

“Saya tambahkan bahwa pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaan pengondisian nilai surat ketetapan pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama,” kata JPU KPK Takdir saat membacakan BAP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2021).

Menurut jaksa, nilai pajak PT Jhonlin Baratama dikondisikan sebesar Rp10 miliar. PT Jhonlin Baratama sejatinya memiliki nilai kurang pajak Rp63 miliar.  Haji Isam disebut berupaya mengondisikan nilai pajak itu.

Bidik Jutaan Gamer, Ultra Voucher Gandeng Garena

gamer.jpg

suarasubang.com – PT Trimegah Karya Pratama Tbk (IDX: UVCR), perusahaan pelopor dan aggregator voucher diskon digital terbesar di Indonesia yang dikenal dengan platform Ultra Voucher, membidik jutaan downloader game melalui kerjasama dengan Garena Indonesia, game publisher yang merupakan bagian dari Sea Limited. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Direktur Utama Ultra Voucher Hady Kuswanto mengatakan, melalui kolaborasi dengan Garena yang dikenal sebagai penyedia platform berbagai game papan atas di Asia Tenggara ini, Ultra Voucher menargetkan penambahan downloader dan user active, terutama dari kalangan pecinta game di Tanah Air.

“Kami senang dapat menjalin kerjasama dengan Garena Indonesia, salah satu game publisher ternama di dunia. Kerjasama ini sejalan dengan visi Ultra Voucher yaitu menjadi platform reward dan everyday services terbesar di ASEAN,” kata Hady Kuswanto dalam keterangan tertulisnya.

Hady menjelaskan kerjasama dengan Garena ini meningkatkan jumlah merchant yang menjadi partner UVCR. Sampai akhir tahun 2021 partner UVCR ditargetkan mencapai lebih dari 400 merchant. Melalui peningkatan jumlah partner dan downloader aplikasi UVCR diharapkan dapat meningkatkan volume dan value transaksi sehingga semakin memperkuat fundamental bisnis perusahaan.

“Kerjasama dengan Garena menjadi momentum penting bagi Ultra Voucher. Para pengguna game-game Garena nantinya bisa mengakses aplikasi Ultra Voucher untuk mendapatkan berbagai voucher dari beragam kategori produk lainnya seperti F&B, retail, lifestyle, fashion, kecantikan, aksesoris, hotel & travel, voucher e-commerce dan voucher-voucher lainnya,” jelas Hady.

Target yang dibidik dengan kerjasama ini, lanjut Hady, adalah para gamer di Indonesia yang saat ini bertumbuh signifikan dan melibatkan nilai transaksi yang sangat besar. Menurut data Newzoo, pada tahun 2017 Indonesia memiliki gamer sebanyak 43,7 juta orang dan pada 2019 sudah mencapai 52 juta orang. Newzoo mencatat, penghasilan industri game di Indonesia pada 2019 mencapai USD 1,1 miliar dan menjadi pasar bisnis paling besar di Asia Tenggara. Para gamer ini bermain melalui digital games, PC, mobile devices, dan console.

Peningkatan jumlah gamer yang sangat pesat ini dipengaruhi oleh perubahan pandangan masyarakat terhadap industri dan budaya gaming yang didalamnya termasuk esports. Kondisi tersebut semakin menemukan momentum dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat, akses mudah terhadap internet, smartphone dan PC yang semakin terjangkau. Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 juga ikut meningkatkan aktivitas masyarakat untuk mencari wahana hiburan dari rumah, salah satunya melalui game.

Secara global, pada tahun 2020 industri game didominasi oleh pengguna game mobile (mobile gamers) yaitu mencapai 93% dari total gamer. Menurut data statista, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, mobile gamers telah mencapai lebih dari 50,8 juta pada tahun 2020 dan diperkirakan mencapai 127,7 juta users pada tahun 2025 sehingga rata-rata tingkat pertumbuhan secara compounded (CAGR) adalah sebesar 20,3% dari tahun 2020-2025.

Direktur Ultra Voucher Riky Boy H Permata menjelaskan, dengan terjalinnya kolaborasi dengan Garena dimana Ultra Voucher menjadi distributor resmi dalam memasarkan Garena Shell Voucher. Nantinya para gamer dapat melakukan pembelian voucher game terbitan Garena melalui Ultra Voucher. Selanjutnya Garena Voucher dapat di-redeem (ditukar) kode voucher-nya dan di-convert menjadi mata uang digital Garena (Shell) untuk membeli beragam item di beberapa game Garena di Indonesia.

“Dalam waktu dekat voucher Garena akan tersedia di seluruh saluran distribusi kami, yaitu aplikasi Ultra Voucher, e-commerce, reseller dan korporasi. Semoga gamer Garena bisa memanfaatkan berbagai benefit dari kerjasama ini,” jelas Riky.

Ultra Voucher memberikan penawaran menarik bagi pemain game terbitan Garena dengan cara memasukan kode referral tertentu saat melakukan isi ulang untuk mendapatkan tambahan saldo gratis di Ultra Voucher senilai tertentu untuk melakukan pembelian voucher Garena.

Pertemuan Pertama Polri dengan Eks Pegawai KPK

bec73a64c6f8314e18375a0efc298444.jpeg

KBRN, Jakarta : Sebanyak 57 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyambangi Mabes Polri pada Senin, 4 Oktober 2021, kemarin.

Pertemuan mereka membahas tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin menarik mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Mantan pegawai KPK Farid Andhika menyebut pertemuan itu baru sekadar kenalan. Menurut dia, belum ada pembahasan penempatan kerja jika tawaran itu diterima.

“Tidak ada yang spesifik, rasanya tidak perlu juga saya jelaskan isinya perkenalan, dan bercerita tentang tes wawasan kebangsaan (TWK),” kata Farid melalui keterangan tertulis, Selas (5/10/2021).

Farid mengatakan pihaknya meminta untuk bertemu lagi dengan Polri. Pertemuan pertama itu belum bisa menjelaskan dengan rinci tawaran Listyo.

“Pertemuan kemarin baru pertemuan awal sebagai tindak lanjut dari statement Pak Kapolri, dan belum ada pembahasan substantif,” kata Farid.

Farid juga menyebut pihaknya belum bisa mengiyakan tawaran Listyo. Saat ini, para mantan pegawai KPK itu belum bisa memberikan sikap.

Sebelumnya, Mabes Polri bertemu perwakilan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Pertemuan itu membicarakan rencana rekrutmen.

“Jadi tadi juga dari perwakilan dari teman-teman mantan KPK ada sembilan orang. Ada Mas Giri (Giri Suprapdiono) dan sebagainya di sana,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (4/10/2021).

Argo mengeklaim perwakilan mantan pegawai KPK itu mengapresiasi niat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) Polri. Argo mengatakan pihaknya juga mendengarkan aspirasi dan berdiskusi terkait perekrutan.

Recent Posts