KBRN, Subang: Bupati Subang Ruhimat resmi mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran (SE), terkait diwajibkan seluruh ASN untuk membeli beras kepada BUMD PT. Subang Sejahtera. 

“SE tersebut di tujukan kepada seluruh dinas/instansi/OPD di lingkup Pemkab Subang, yang bertanggal Agustus 2021 tentang Kebutuhan Beras ASN di Lingkungan Pemkab Subang yang ditujukan kepada Para Kepala OPD / Dinas se – Kabupaten Subang,” ujar Bupati Subang Ruhimat kepada RRI di Subang, Senin (13/9/2021).

Ruhimat menyampaikan, sehubungan dengan perubahan program, dan beroperasinya kembali BUMD PT Subang Sejahtera, yang bergerak di bidang perdagangan (kebutuhan beras di lingkup Pemkab Subang), maka seluruh OPD dalam memenuhi kebutuhan beras di lingkup dinas, badan, kantor dan bagian, agar dapat bekerja sama dengan BUMD PT Subang Sejahtera.

“Semua itu kan demi kepentingan bersama, sekaligus bisa menjadi PAD tambahan ke kas daerah dari provit BUMD PT SS itu,” jelasnya.

Sementara itu, Komisaris BUMD PT Subang Sejahtera, Maman Suparman, mengonfirmasi kebenaran surat edaran bupati terkait pengadaan beras OPD / Dinas oleh PT Subang Sejahtera tersebut.Saat ini, ungkap dia, rencana tersebut sedang disosialisasikan kepada dinas / instansi.

“Masih tahap sosialisasi dengan OPD,” singkat Maman.

KOTASUBANG.com, Subang – Belum disepakati dengan pasti apa sebenarnya nama kesenian ini, sebagian menyebutnya “mamanukan”, karena pada awal kemunculannya sekira tahun 2000-an, kesenian ini berupa usungan berbentuk burung. Kemudian bentuknya kian berkembang menjadi rupa-rupa bentuk. Sebagian ada pula yang menyebutnya Singa Dangdut dan berbagai sebutan lainnya.

Kesenian ini kini semakin menjamur dan banyak digemari ditengah kesenian lain yang lebih awal ada yaitu Sisingaan yang sudah tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda nasional asal Kabupaten Subang.

Keberadaan mamanukan sering kali dicibir oleh sebagian orang, karena dianggap menggeser eksistensi kesenian Sisingaan. Namun kenyataannya, kesenian mamanukan banyak digemari. Pasar memilih mamanukan dengan beragam alasan. Lebih disukai anak-anak dan murah adalah diantara alasannya.

Pekan lalu (7/9/2021), beberapa seniman mamanukan mengunjungi Gedung Pusat Kebudayaan Subang. Kunjungan ini membuka diskusi bagaimana nasib mamanukan ke depan.

Pengelola gedung Pusat Kebudayaan Ayi G. Sasmita mengungkapkan, perlu adanya pertemuan dengan berbagai pihak terkait.

“Nanti kita undang berbagai pihak terkait untuk mendiskusikan terkait hal ini. Akan kita undang dinas terkait, para seniman, pemerhati budaya hingga sejarawan,” katanya.

Selanjutnya kata Ayi, perlu diadakan sarasehan yang melibatkan lebih banyak pihak terkait.

KBRN, Cimahi: Sebanyak 36 kenderaan umum dan angkutan barang terjaring oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, saat kegiatan Penegakan Hukum (Gakum) gabungan di Jalan Gedong Opat Kota Cimahi, Senin (13/9/2021).

Penertiban itu  dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengguna jalan agar tertib administrasi dan tertib lalu lintas, guna   menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam Gakum tersebut, Dinas Perhubungan menggandeng Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi dan TNI. 

“Ada 36 angkutan yang kita jaring. Pelanggarannya didominasi terkait dengan  habisnya masa izin trayek dan juga kartu pengawas,” ujar Kepala (Dishub) Kota Cimahi Hendra Gunawan didampingi Kepala Seksi Angkutan (Dishub) Kota Cimahi Ranto Sitanggang.

Dari puluhan kendaraan yang kedapatan melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan itu, ada satu unit Angkutan Umum (Angkot) yang terpaksa dikandangkan. Sebab, pengemudinya tak bisa menunjukkan kelengkapan surat-suratnya.

“Kita periksa dia tidak membawa sama sekali surat-surat, SIM hilang. Untuk membuktikannya,  harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian,” katanya. 

Hendra melanjutkan kegiatan penindakan hukum tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional yang akan jatuh pada 17 September 2021 mendatang. 

“Jadi kita lebih intens melakukan penegakan hukum di bidang angkutan, baik angkutan umum atau pendaraan pribadi,” katanya.

Menurut Hendra, operasi gabungan penegakan hukum ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan tertib administrasi. 

“Ini salah satu edukasi kami pada masyarakat agar mempersiapkan segala sesuatu saat berkendara, baik dari teknis, dokumen kelengkapan yang wajib dibawa, ataupun kelayakan kendaraan yang dipakai,” tandasnya.

KOTASUBANG.com, Subang – Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi meresmikan Pagon Sport Park di Desa Pagon Kecamatan Purwadadi didampingi oleh anggota DPRD Julian Robert dan Kades Pagon Kecamatan Purwadadi Asep Iwan Kurniawan, Sabtu (11/9/21).

Kades Pagon Asep Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa pembangunan Pagon Sport Park Desa Pagon Kecamatan Purwadadi adalah salah satu tempat sarana olah raga yang terbangun atas aspirasi dari pemuda dan masyarakat Desa Pagon melalui anggota dewan yang dibangun berkat bantuan dari Pemerintah Daerah. Dirinya berharap, hadirnya Pagon Sport Park mampu menjadi sarana olahraga masyarakat, sehingga melahirkan atlet unggul. Selain itu sarana olahraga tersebut juga otomatis akan membuka peluang usaha warga sekitar sehingga dampak perekonomian akan meningkat karena Pagon Sport Park tersebut juga menjadi salah satu taman bermain dan wisata olahraga yang akan banyak orang menggunakan fasilitas tersebut.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada pemerintah desa Pagon dan masyarakat desa Pagon yang telah membangun Pagon Sport Park yang mampu memberikan manfaat banyak untuk masyarakat.

Dirinya berharap semoga sarana olah raga yang telah dibangun, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama dalam hal perwatannya karena sarana ini akan menjadi aset Desa Pagon dan masyarakatnya kedepannya. Dengan fasilitas yang ada seperti lapang futsal, lapang volley, arena skateboard, taman bermain dan kios-kios pedagang, diharapkan memberikan semangat baru untuk masyarakat dalam berolahraga sekaligus bermain di Pagon Sport Park sehingga mampu meningkatkan imunitas untuk kesehatan di tengah pandemic covid-19 saat ini.

Kang Akur pada kesempatan tersebut juga mengajak kepada masyarakat untuk terus menerapkan protocol kesehatan yang ketat walaupun Subang saat ini PPKM memasuki level 2 atau zona kuning. Masyarakat jangan euphoria merasa sudah bebas dari covid-19 karena covid-19 masih belum tahu kapan berakhir. Kang Akur mengajak bagi masyarakat yang belum di vaksin untuk segera mendaftar untuk di vaksin ke puskesmas terdekat untuk meningkatkan herd imunity.

Peresmian Pagon Sport Park ditandai dengan potong pita oleh Kang Akur didampingi oleh para tamu undangan. Dilanjutkan dengan bermain futsal bersama antara tim Kang Akur melawan tim pegawai Desa Pagon.

Turut hadir pula pada kegiatan tersebut Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten Subang Ega Agustine Rosyadi, tokoh masyarakat  Bambang Herdadi, Kasipem Kecamatan Purwadadi, Ketua LPM berserta jajaran, Ketua BPD beserta jajaran.

KBRN, Cimahi : Organda Kabupaten Bandung Barat meminta Pemda KBB segera mengeluarkan izin sejumlah trayek yang sudah lama diusulkan.

Permintaan itu disampaikan pengurus Organda KBB,  saat melakukan audiensi di Komisi III DPRD KBB yang juga dihadiri oleh Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Senin (13/9/2021).

“Kami meyampaikan aspirasi ke Pemda KBB melalui Komisi III DPRD agar, sektor transportasi di KBB dibenahi. Mulai dari perizinan trayek, perpanjangan kendaraan, terminal, dan SK trayek baru,” ujar  Ketua Organda KBB Asep Dedi Setiawan kepada wartawan. 

Dedi menjelaskan, sebelumnya ada Peraturan Bupati bahwa kendaraan unum yang bisa diperpanjang adalah dari tahun 2007 dan 2010 ke atas. Tapi fakta di lapangan kendaraan tahun 2002 juga masih banyak yang beroperasi, sehingga diusulkan agar mereka juga bisa melakukan perpanjangan. 

“Sebab kaitannya dengan aspek keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna transportasi umum di jalan. Sehingga ketika mereka tidak diperbolehkan melakukan perpanjangan, menjadi risakan karena tidak terkontrol dan dijamin Jasa Raharja. Termasuk PAD dari sektor pajaknya juga jadi tidak ketarik,” terangnya. 

Hal lain yang disorotinya adalah terkait SK trayek baru yang diusulkan oleh Organda sejak lama namun belum juga turun. Yakni untuk trayek Cimareme-Ngamprah (melewati kantor pemda), dan trayek Gunungbentang-Saguling-Cipongkor. Trayek tersebut diusulkan ke Pemda KBB karena banyak aspirasi masyarakat yang meminta agar di kedua rute itu ada akses bagi kendaraan umum. 

“Masyarakat ingin cepat agar di dua trayek itu beroperasi kendaraan umum. Warga yang mau ke Pemda KBB jadi mudah, kemudian warga selatan juga bisa lebih murah jika ke pemda ada angkutan umum. Kalau sekarang warga selatan yang gak punya kendaraan kalau ke pemda sedikitnya butuh ongkos Rp200 ribu lebih, kasian mereka,” tuturnya. 

Sekretaris Komisi III DPRD KBB, Phiter Tjuandys, mendesak Pemda KBB melalui bagian perizinan agar tidak terlalu lama dalam pengurusan izin trayek. Sebab trayek yang diusulkan Organda sudah diajukan dari periode Bupati KBB pertama Abubakar.

“Kami mendukung aspirasi Organda, mengingat masyarakat harus terlayani sarana transportasi publik dan sesuai aturan pemerintah wajib menjamin itu,” katanya.

Kabid Angkutan Dishub KBB, Eman Sulaeman mengatakan, daya dukung transportasi publik dari mulai infrastruktur jalan, rambu-rambu, PJU, terminal, adalah hal yang harus terintegrasi. Saat ini dari total 165 desa di KBB yang sudah terlayani angkutan umum baru sekitar 72 desa dengan 15 trayek aktif dari total 31 trayek lokal dan AKDP.

“Bicara transportasi tidak bisa sendiri, harus terintegrasi, aman, dan nyaman. Sehingga nantinya bisa muncul potensi-potensi baru yang bisa jadi penyumbang bagi PAD,” pungkasnya.

KBRN, Cianjur : ES Kepala Desa Gudang Kecamatan Cikalongkulon, kini harus berurusan dengan hukum pasalnya telah menyelewengkan Dana Desa (DD) dari Th 2018 – Th 2020.

Kini oknum Kepala Desa Gudang, Kecamatan Cikalongkulon, berinisial ES akhirnya harus menjalani tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur.

Menurut Kasipidsus Kejaksaan Negeri Cianjur, Brian pada hari Jumat Tgl. 10 September 2021  telah dilakukan penangkapan.

“Dan yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan sebagi tersangka dalam perkara dugaan penyelewengan APBdes Th 2018 s/d Th 2020, “ungkap Brian,” Senin (13/9/21).

Ia menambahkan, bahwa yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Disinggung kerugian negara, kata Brian lagi dilakukan penghitungan oleh inspektorat Cianjur.

“Masih menunggu hasil hitung dari Inspektorat,” kata Brian.

Selain itu lebih jauhnya Brian mengungkapkan, bahwa yang tersandung kasus DD di Cianjur. Baru kali ini di Desa Gudang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

“ES ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung dilakukan penahanan pada hari, Jumat (10/9/21),” pungkasnya. 

KBRN, Cimahi : Petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran  Kota Cimahi menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sejumlah titik Kota Cimahi,  Senin (13/9/2021).

Mereka terpaksa ditertibkan berjumlah 11 pedagang,  karena berjualan diatas trotoar, yang harusnya diperuntukan bagi pejalan kaki.

Dari pantauan RRI, petugas Satpol PP melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Amir Mahmud hingga perbatasan Kota Bandung, lalu menuju Jalan Mahar Martanegara, Jalan Baros, dan Jalan Sudirman. 

Meskipun sudah ada tanda larangan berjualan di sepanjang jalan tersebut, namun PKL yang sebagian besar menggunakan gerobak dan mobil bak terbuka itu tetap nekad berjualan.

Mereka selanjutnya didata, dan langsung dibawa petugas Satpol PP untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pendopo DPRD Kota Cimahi Jalan Djulaeha Karmita. Semua PKL mengikuti perintah tersebut tanpa perlawanan, dan meninggalkan dagangannya yang dititipkan ke warga sekitar. 

Penertiban ini dilakukan karena mereka sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2010 tentang K3 (Ketertiban, kebersihan, dan keamanan). 

Selain PKL, petugas Satpol PP juga menertibkan seorang pengamen yang melanggar ketertiban umum. Sama seperti PKL, pengamen tersebut juga dibawa untuk menjalani sidamg Tipiring. Sidang Tipiring tidak hanya diikuti para PKL, ada pula pemilik gudang yang tidak memiliki perizinan kegiatan usaha dan kegiatan bangunan.

“Hari ini kita menggelar Sidang Tipiring dari sejumlah pelanggar Perda dan Perwal. Yang kita bawa ada 2 pelanggar gudang, 10 pelanggar PKL, dan 1 pengamen,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP dan  Damkar Kota Cimahi, Muhammad Faisal ditemui, usai Sidang Tipiring.

Menurutnya, untuk yang gudang, saat ini  pihaknya melakukan klarifikasi, mereka tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan.

“Tapi pas kita hadirkan diperidangan, yang bersangkutan bisa menunjukkan perijinan. Sementara yang 1 lagi tidak datang ke persidangan. Kita akan monitor terus, dan akan kita buat surat panggilan kembali untuk hadir di sidang berikutnya. Yang Pengamen agak terkendala saat proses pembayaran di ekseskusi jaksa,” jelasnya.

Faisal menyebutkan, saat menggelar operasi pengecekan perizinan kegiatan usaha dan kegiatan bangunan beberapa waktu lalu, pihaknya mendatangi 8 titik lokasi. Namun setelah di klarifikasi,  banyak diantaranya yang sudah lengkap izinnya.

“Kalau yang ada ijin, selesai. Kalau ngga ada, nanti kita buat undangan klarifikasi. Belum ranahnya buat sidang. Undangan klarifikasi, kan kadang-kadang dokumennya ngga disimpan di toko, nyimpennya di rumah. Nanti di panggil tanggal berapa, lalu dia bawa dulu dari rumah  perijinannya. Kemarin ada sekitar 8 tempat yang kita datangi, mayoritas lengkap, 2 yang tidak dapat menunjukkan ijin,  yang 1 dihadapan sidang bisa memperlihatkan, 1 lagi tidak datang ke persidangan,” paparnya.

Satpol PP akan terus melakukan kegiatan operasi pengecekan perizinan kegiatan usaha dan kegiatan bangunan,  yang disinyalir masih ada yang belum memilikinya.

“Kita akan terus lanjutkan kegiatan ini untuk menyisir gudang-gudang ataupun kegiatan usaha lain, selain gudang yang tidak memiliki ijin. Sesuai dengan Perda 5 tahun 2017 tetang ketertiban umum, bangunan harus memiliki izin,” ucapnya. 

Sanksi yang diterapkan kepada pelanggar pada sidang Tipiring kali ini, kata Faisal,m berdasarkan putusan hakim berupa denda berkisar antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.