KBRN, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menyatakan bahwa hoaks dan disinformasi masih menjadi salah satu kendala utama pengendalian pandemi COVID-19.
Penemuan variant of concern baru Omicron, menuntut seluruh elemen masyarakat untuk semakin waspada dan berhati-hati termasuk menyikapi hoaks dan disinformasi tentang varian tersebut yang mungkin timbul.
“Informasi tentang varian baru COVID-19 masih terus dipelajari. Pemerintah secara berkala akan memutakhirkan langkah antisipasi dan sosialisasinya. Kami berharap masyarakat waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin serta berhati-hati terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi tentang varian ini. Masyarakat kami minta untuk selalu mengakses informasi atau data dari sumber terpercaya,” papar Dedy, Jumat (3/12/2021)
Pemerintah telah melakukan tindakan cepat guna mengantisipasi varian virus baru COVID-19 yakni Omicron agar tidak masuk ke Indonesia. Sejalan dengan langkah tersebut, ujar Dedy, pemerintah meminta untuk tetap mengoptimalkan perlindungan kesehatan dengan disiplin protokol kesehatan, segera melakukan vaksinasi, dan mencari informasi dari sumber yang kredibel.
Lebih lanjut Dedy memaparkan bahwa persebaran hoaks dengan beragam isu tentang COVID-19 masih ditemukan di media sosial. Kementerian Kominfo sejak Januari 2020 hingga 2 Desember 2021 telah mengidentifikasi berbagai hoaks dan disinformasi.
“Telah ditemukan sebanyak 2010 isu hoaks COVID-19 pada 5194 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4493 unggahan,” beber Dedy.
Ia menambahkan, pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5051 unggahan tersebut dan 143 unggahan lainnya sedang dalam proses tindak lanjut. Sementara, untuk hoaks tentang vaksinasi COVID-19, telah ditemukan sebanyak 401 isu hoaks pada 2476 unggahan media sosial. Seperti halnya hoaks COVID-19, isu hoaks terkait vaksinasi ini juga terbanyak didapatkan pada platform Facebook yakni sebanyak 2284 unggahan.
Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 2476 unggahan hoaks vaksinasi COVID-19 ini. Sedangkan untuk hoaks terkait PPKM, ditemukan sebanyak 49 isu pada 1223 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 1205 unggahan. Dedy menambahkan, pemutusan akses dilakukan terhadap 1064 unggahan dan 159 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.
“Jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya, pada minggu ini terdapat pertambahan baik di isu ataupun sebaran hoaks terkait COVID-19,” kata Dedy.
Lebih rinci Dedy menjelaskan, untuk isu hoaks COVID-19 minggu ini terdapat penambahan sejumlah 11 isu dan 32 unggahan hoaks. Tercatat pada minggu sebelumnya, pertambahan isu hoaks COVID-19 adalah sejumlah 8 isu dan 31 unggahan. Kemudian isu hoaks tentang vaksinasi COVID-19, terdapat penambahan sejumlah 6 isu dan 27 unggahan hoaks pada minggu ini.
Pada minggu sebelumnya, pertambahan isu hoaks vaksinasi COVID-19 adalah sebanyak 5 isu dan 24 unggahan hoaks. Sementara untuk isu hoaks PPKM di minggu ini, tercatat pertambahan 1 isu dan sebanyak 29 unggahan hoaks. Untuk minggu sebelumnya, tidak ada pertambahan isu hoaks PPKM namun terdapat sebaran sebanyak 27 unggahan hoaks.
“Secara keseluruhan, di minggu ini terdapat total 18 pertambahan isu di 88 unggahan hoaks COVID￾19, vaksinasi COVID-19, serta PPKM. Sedangkan di minggu yang lalu terdapat total 13 pertambahan isu di 82 unggahan hoaks,” jelas Dedy.
Dari 18 isu hoaks seputar COVID-19 yang beredar selama seminggu terakhir, Dedy menyebutkan beberapa contoh hoaks dan disinformasi yang perlu ditangkal bersama, di antaranya :• [Hoaks] Pemerintah terapkan PPKM Level 4 pada 24 Desember 2021 karena ada varian baru COVID-19 (28 November 2021)• [Disinformasi] 2.620 bayi meninggal akibat efek samping vaksin COVID-19 (29 November 2021)• [Hoaks] kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta meledak pada akhir November 2021 (30 November 2021)• [Misinformasi] varian Omicron sudah ada sejak Juli 2021 (30 November 2021)• [Hoaks] varian Omicron tidak terdeteksi Tes PCR (1 Desember 2021)• [Hoaks] FDA Amerika Serikat menolak Suntikan Booster Vaksinasi Pfizer karena berpotensi menyebabkan infeksi pada hati (1 Desember 2021)
Dedy menegaskan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerintah dalam merespon dan menindaklanjuti hoaks yang ada. Ia mencontohkan, informasi yang menyesatkan tentang vaksinasi, dapat menghambat upaya vaksinator melakukan vaksinasi di berbagai daerah. Yakni ketika masyarakat menolak divaksin karena terlanjur mempercayai hoaks.
“Kami imbau peran aktif setiap individu untuk membantu penanganan pandemi ini dengan tidak membuat dan tidak menyebarkan informasi yang keliru. Mari kita pertahankan situasi yang terkendali ini dengan cara tetap disiplin prokes, vaksinasi, bersama-sama menangkal hoaks dan disinformasi,” tutup Dedy.
