KBRN, Mandalika: Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menertibkan 21 pesawat nirawak atau drone liar selama berlangsungnya tes resmi pramusim MotoGP 2022 di langit Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 11-13 Februari 2022.

Rinciannya, sebanyak 5 drone berhasil dilumpuhkan pada Kamis (10/2/2022), lalu 7 unit sehari setelahnya dan terakhir pada Sabtu (12/2/2022) berhasil diturunkan secara paksa sebanyak 9 drone. Tindakan ini untuk memberikan rasa aman bagi para pebalap dan penyelenggara MotoGP Mandalika.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Artanto dalam konferensi pers di Media Center Indonesia (MCI) MotoGP Mandalika 2022, Minggu (13/2/2022). 

BACA JUGA: Drone Liar di MotoGP Mandalika Diturunkan Paksa

Seluruh drone ini diturunkan paksa dengan alat pengacak sinyal khusus drone (anti-drone jammers) dengan kemampuan deteksi hingga 2 kilometer milik Korps Brimob Polri yang diperbantukan ke Polda NTB. Tim khusus ini ditempatkan di beberapa bukit di sekitar Sirkuit Mandalika.

Keberadaan drone ini menurut Artanto akan mengganggu helikopter yang akan terbang. Kebijakan ini tak lepas dari kesepakatan antara Polda NTB dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan pihak terkait lainnya. 

“Drone liar yang terbang tanpa izin dari penyelenggara MotoGP tidak diperbolehkan untuk terbang karena akan mengganggu jalannya kegiatan di atas lintasan. Kami sudah mengimbau warga untuk tidak menerbangkan drone tanpa izin,” kata Artanto. 

BACA JUGA: Kepolisian Kendalikan Arus Kendaraan Sekitar Sirkuit Mandalika

Polda NTB, katanya, telah mengimbau dan membina pihak-pihak yang sempat melakukan tindakan berbahaya tersebut. Saat ini bentuknya baru berupa teguran. Ketika digelarnya Pertamina Grand Prix of Indonesia, 18-20 Maret 2022 nanti, apabila mengulangi lagi, maka akan ditindak tegas.

Kehadiran drone ketika seri kedua MotoGp digelar di Sirkuit Mandalika tentu akan membahayakan helikopter yang terbang untuk memantau jalannya perlombaan. Polda NTB akan melakukan patroli drone pada race day tersebut. Apabila ditemukan drone liar dan mendekati sirkuit, benda tersebut akan segera dilumpuhkan.

Alat khusus yang dimiliki Korps Brimob Polri bekerja dengan teknologi gelombang high gain directional antenna. Alat ini cukup diarahkan ke sasaran yang dituju dengan maksud melumpuhkan fungsi penerimaan gelombang radio pada sebuah drone sasaran.

Secara hukum terdapat regulasi yang telah mengatur mekanisme mengenai drone terbang di wilayah terlarang, kawasan terbatas, kawasan bandar udara. 

hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018. Ancaman hukumannya maksimal Rp5 miliar dan kurungan 5 tahun penjara. 

KBRN, Jakarta: Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) Bambang Soesatyo menegaskan, sebagaimana disampaikan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang berada dalam naungan KADIN Indonesia, kasus Binomo yang dipromosikan Indra Kenz bukanlah bagian dari software robot trading. Juga bukan bagian dari perdagangan kripto. 

Indra Kenz bukan bagian dari anggota APLI maupun AP2LI. Masyarakat dan pemangku kepentingan jangan salah paham, karena antara Binomo dengan software robot trading dan perdagangan kripto merupakan hal yang berbeda. AP2LI dan APLI tegas menilai bahwa Binomo  merupakan aplikasi judi yang berkedok investasi binary option.

“Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan di berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa aplikasi Binomo diklasifikasikan sebagai judi online. Karenanya terkait kasus Indra Kenz yang mempromosikan Binomo dengan keuntungan mencapai 85 persen, Dirtipideksus Bareskrim Polri mengenakan dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hingga kemarin, sudah ada 8 korban yang melaporkan kasus tersebut dengan kerugian total mencapai Rp 3,8 miliar,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (13/2/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain judi online, kasus Binomo juga masuk dalam skema ponzi. Yakni modus investasi palsu yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal jika dicermati, keuntungan yang didapatkan investor bukan dari profit bisnis yang ditawarkan, melainkan dari setoran investor berikutnya. 

Sebagaimana juga diungkapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, keuntungan pada skema ponzi hanya dirasakan pada peserta yang ikut di awal dan di tengah saja.  Peserta baru yang mendaftar ketika jumlah anggota sudah jenuh yang akan menanggung kerugian terbesar.

Sehingga, apabila semua peserta sudah mencapai level tertinggi dan tidak ada lagi anggota baru yang dapat direkrut, maka dengan sendirinya bisnis ini akan runtuh, sebagaimana terjadi pada Binomo. Hal ini sangat berbeda dengan bisnis penjualan langsung (multi level marketing/MLM) maupun perdagangan kripto. 

“Pada bisnis MLM, misalnya, mereka memiliki produk yang jelas untuk dijual, bonus bagi anggota diperoleh dari penjualan produk yang telah mencapai target tertentu, maupun bonus lainnya yang juga diperoleh dari penjualan/pembelian produk yang berasal dari jaringan MLM tersebut. Dasar hukum MLM sangat jelas, antara lain Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang; Peraturan Menteri Perdagangan No.13/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung; serta Peraturan Menteri Perdagangan No.32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, sementara pada perdagangan aset kripto, keuntungan diperoleh antara lain melalui transaksi jual beli, kenaikan nilai hasil investasi berkat menyimpan selama periode tertentu, serta dari bunga tahunan yang didapat dari hasil menyimpan aset (staking). Menariknya, tidak seperti deposito, bunga staking dapat diambil secara harian atau mingguan, di beberapa tempat bahkan tanpa potongan.

“Jenis-jenis aset Kripto antara lain terdiri dari Utility Token seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin; Asset-Backed Token seperti Tether, USDC, Digix; Security Token seperti Polymath, ThoreCoin, LCX; De-Fi Token seperti Uniswap, Chainlink, Compound; serta Non-Fungible Token (NFT) seperti THETA, Tezos, dan Chilis. Jual beli berbagai aset kripto tersebut bisa dilakukan di berbagai platform digital seperti Indodax, Tokocrypto, Binance, Rekeningku, Luno, Triv, dan lain sebagainya,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, dasar hukum perdagangan kripto di bursa berjangka juga sangat jelas. Antara lain terdiri dari UU No.10/2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset); Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019; serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, Nomor 9 Tahun 2019, dan Nomor 2 Tahun 2020, yang seluruhnya mengatur tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

“Tujuan pengaturan perdagangan Aset Kripto tersebut tidak lain untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha sekaligus pelanggan (konsumen) dalam ekosistem perdagangan aset kripto. Walaupun sudah banyak aturan yang dibuat, tidak menutup kemungkinan masih ada saja pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan menyalahgunakan berbagai ketentuan peraturan tersebut. Karenanya edukasi dan literasi masyarakat terkait investasi dan trading perlu semakin ditingkatkan, baik oleh BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan,” pungkas Bamsoet. 

KBRN, Jakarta: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang, Kalimantan Barat, Saragih mengungkapkan, dua kecamatan di wilayah kabupaten tersebut dilanda banjir dan masyarakat diminta selalu waspada mengantisipasi bencana.

“Banjir ini seperti banjir bandang yang airnya cepat datang dan cepat surut, meskipun beberapa rumah warga sempat berkedalaman satu meter, tetapi saat ini sudah banyak yang surut,” kata Saragih dikutip Antara, Minggu (12/2/2022).

Menurut Saragih, banjir terjadi di sejumlah desa di dua kecamatan di wilayah Sintang, yaitu di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunang. Di Sepauk banjir terjadi sejak 4 Februari, sedangkan di daerah Tempunang banjir terjadi sejak tiga hari yang lalu.

“Tim gabungan telah langsung turun ke lokasi banjir untuk identifikasi kondisi setempat dan juga membawa logistik bagi masyarakat terdampak banjir,” kata Saragih.

Menurut Saragih, sesuai prakiraan cuaca dari BMKG, cuaca pada Februari ini cukup ekstrem. Curah hujan di atas normal perlu di waspadai, khususnya masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, daerah perbukitan menghindari tanah longsor dan juga angin puting beliung.

“Banjir memang berangsur surut, namun kami sudah menyampaikan ke semua camat agar semua warga untuk waspada dan siaga menghadapi potensi bencana,” kata Saragih.

KBRN, Jakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan kenaikan status Pintu Air Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi Siaga 2 dengan ketinggian muka air mencapai 212 sentimeter (cm) pada Ahad pukul 04.00 WIB.

BPBD DKI menginformasikan kondisi permukaan air berdasarkan sumber informasi dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta.

“Antisipasi wilayah yang kemungkinan akan terdampak: Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing dan Kalibaru,” tulis BPBD dalam akun resmi Twitter @BPBDJakarta di Jakarta.

Berdasarkan kronologi, tinggi muka air Pintu Air Pasar Ikan pada Ahad pukul 00.00 WIB masih berada pada ketinggian 185 cm atau berstatus Waspada/Siaga 3.

Lalu pukul 01.00 WIB, tinggi muka air meningkat menjadi 192 cm. Selang satu jam kemudian, ketinggian muka air sudah mencapai kembali naik menjadi 193 cm.

Pada pukul 03.00 WIB ketinggian muka air Pintu Air Pasar Ikan kembali naik menjadi 194 cm, hingga pada pukul 04.00 WIB ketinggian mencapai 212 cm sehingga statusnya dinaikkan menjadi Siaga/Siaga 2.

BPBD DKI juga menginformasikan bahwa kondisi cuaca di Pintu Air Pasar Ikan saat ini dalam kondisi terang.

Terkait kenaikan status Pintu Air Pasar Ikan, BPBD DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya, yakni penyebaran informasi melalui media sosial serta pemberitahuan peringatan kepada camat dan lurah.

BPBD DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan potensi hujan disertai petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada Ahad siang dan sore hari serta Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada Senin (14/3) dini hari.