KBRN, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi kepada publik pada Jumat (14/10/2022). Hasil itu diperoleh setelah masa perbaikan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 selesai dilakukan.

“Nanti pada tanggal 14 Oktober 2022, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi. Kami akan mengumumkan kepada publik,” kata Anggota KPU, Idham Holik dalam keterangan tertulis, Jumat (30/9/2022). 

Ia memastikan dalam pengumuman hasil verifikasi administrasi, KPU akan mengeluarkan status kepada parpol. Status itu memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

Bagi 9 partai politik yang berada di parlemen saat ini dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi administrasi. Maka secara otomatis parpol tersebut sudah menjadi peserta Pemilu 2024. 

“Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PU/XVIII/20202. Selanjutnya bagi parpol non parlemen jika telah memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual,” jelasnya.

Idham menyampaikan, verifikasi faktual sendiri akan berlangsung pada 15 Oktober-4 November 2022. Sehingga selama 20 hari itu, KPU seluruh Indonesia akan melakukan pengecekan kembali. 

“Pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU RI. Ini melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia,” katanya.

KBRN, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperpanjang masa berlaku paspor menjadi 10 tahun dari semula lima tahun. Hal itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 18/2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Keterangan Laksana Paspor.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022,” seperti peraturan a quo yang ditandatangani Menkumham Yasonna H Laoly pada 19 September 2022 dikutip RRI.co.id, Jumat (30/9/2022).

Adapun paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI). Mereka telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara, masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak. Khususnya saat mereka telah dapat menentukan pilihan kewarganegaraannya.

“Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 2A ayat 4

Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi. Kemudian, mereka harus mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

Adapun syarat untuk mendapatkan paspor sebagai berikut:

a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;

b. Kartu keluarga;

c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan. Atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Sedangkan bagi anak berkewarganegaraan ganda harus melampirkan:

a. Kartu tanda penduduk elektronik ayah atau ibu WNI;

b. Kartu keluarga;

c. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;

d. Akta kelahiran;

e. Izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu orang asing;

f. Fotokopi paspor biasa ayah atau ibu;

g. Bukti Affidavit bagi yang telah memiliki paspor kebangsaan atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan

h. Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen perjalanan RI tersebut.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022,” sebagaimana tertuang dalam peraturan a quo yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sebanyak 200 dosis Vaksin Rabies gratis untuk hewan peliharaan disediakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam rangka World Rabies Day atau Hari Rabies Dunia. 

Tidak hanya menyediakan vaksin Rabies, kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis juga dilengkapi dengan pameran hewan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Adapun hewan yang ditampilkan dalam pameran tersebut yakni, Kucing, Kelinci, Kura-kura dengan berbagai jenis, Kadal dan juga Tokek berbagai jenis.

Kabid Keswan Disnakkan Ciamis, Asri Kurnia mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengkampanyekan perang terhadap Rabies agar hewan peliharaan terbebas dari penyakit Rabies.

“Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rabies. Kemudian sebagai bentuk dan upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk zero Rabies,” katanya, Jumat (30/9/2022).

Baca Juga: Disnakkan Ciamis Kembali Lakukan Vaksinasi PMK Tahap 2

Vaksin Menuju Zero Rabies di Ciamis

Sementara itu, Kepala Disnakkan Ciamis, Syarief Nurhidayat mengatakan, pada kegiatan kali ini, pihaknya sengaja mengundang siwa sekolah dasar (SD) di sekitar Kantor sebagai upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang Rabies dan cara memelihara hewan peliharaan dengan bijak.

Syarief melanjutkan, penyakit rabies sendiri merupakan penyakit zoonosis. Penyakit yang berdampak juga pada manusia, karena bisa menularkan dari hewan kepada manusia.

“Jadi selain kita mengundang masyarakat yang  mempunyai hewan peliharaan untuk suntik vaksin rabies. Kita juga undang anak-anak SD untuk diberikan edukasi tentang penyakit Rabies dan juga pemeliharaan hewan dengan bijak,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini untuk kasus di Kabupaten Ciamis masih zero rabies. Namun, karena Ciamis ini daerah perbatasan. Maka dari itu pihaknya menggelar kegiatan ini.

Hal tersebut untuk mencegah jangan sampai ada hewan-hewan yang dari luar Kabupaten Ciamis masuk ke Ciamis dengan keadaan sakit.

“Untuk sementara ini kita sediakan 200 dosis vaksin. Mudah-mudahan saja dengan adanya vaksin rabies ini bisa bermanfaat dan juga mencegah terjadinya rabies,” pungkasnya.

Sementara itu, selain hewan peliharaan Kucing yang melakukan suntik vaksin rabies itu juga ada Monyet dan juga komunitas anjing. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

KBRN, Jakarta: Orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi anak-anak menggunakan gadget, untuk mencegah mereka terpapar judi online. Penasihat Program Perlindungan Anak Save the Children Indonesia Yanti Kusumawardhani mengatakan itu, saat diwawancara Pro3 RRI, Jumat (30/9/2022). 

“Peran orang tua dalam pengasuhan anak sangat penting,” katanya. “Bangun komunikasi dengan anak jadi tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya memantau apa yang dilakukan dengan gadgetnya.”

Orang tua, katanya, harus membangun tembok pengamanan agar anak paham situs yang dikunjungi berbahaya bagi mereka. “Ketika anak menemukan situs yang dirasa aneh, tidak nyaman, dia bisa melaporkan kepada orang tuanya,” ujarnya. 

Pihak sekolah pun, ditekankannya, juga punya peran penting dalam mencegah anak bermain judi online. Misalkan dengan memperingatkan pedangang jajanan dan mainan di lingkungan sekolah untuk tidak menjual barang-barang berbahaya bagi anak. 

“Karena lumayan lama anak berada di sekolah,” ucapnya. “Sekolah harus melindungi, mensosialisasikan kepada vendor-vendor yang ada di sekolah misalnya memberikan pemahaman selain juga tentunya kepada anak.”

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan pendidikan literasi digital bagi orang tua, dan anak-anak tentang bahaya internet. “Literasi digital tentang pengetahuan kecakapan penggunaan dalam menggunakan gadget digital,” katanya.

Diharapkannya, setelah mendapatkan literasi digital, anak-anak langsung menutup situs judi online dan melaporkan kepada orang tuanya. “Orang tuanya juga perlu memahami sehingga bisa mendampingi anak-anak dan mengajarkan apa-apa yang boleh dilakukan dengan gadgetnya,” ujarnya. 

Save the Children, katanya, juga mendorong pelaku bisnis untuk mengedepankan prinsip-prinsip bisnis berbasis hak anak. “Praktiknya, pelaku bisnis memproduksi layanan dari praktik bisnis, marketingnya, distribusinya, itu harus mematuhi prinsip-prinsip berbasis hak anak,” ucapnya. 

Ia berbicara itu menanggapi kasus anak-anak SD di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten menjadi korban judi online. Berdasarkan pengusutan Polisi, anak terpapar judi online akibat penjualan mainan berisi barcode yang terhubung dengan situs judi online.

Polsek Pinang sudah meminta keterangan dari penjual mainan haram tersebut, Sobirin alias Birin. Kepada polisi, Sobirin mengaku menjual mainan itu selama satu minggu di beberapa SD. 

Alhasil, dagangannya laku oleh anak kelas 1 hingga kelas 3. Namun, Sobirin mengaku tidak tahu kartu yang dijualnya dapat digunakan untuk mengakses situs judi online.

Yang ia tahu hanyalah permainan kartu tersebut digemari anak-anak. Kartu itu dibelinya dari sebuah toko grosir mainan yang ada di Pasar Bengkok, dan Pasar Lembang.

KBRN, Jakarta: Penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak harus selalu diawasi. Hal itu agar mereka tidak terpapar pengaruh negatif, seperti judi online. 

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan hal tersebut. “Karena ada ruang terbuka bisa dimanfaatkan orang jahat, untuk menjadikan anak korban,” katanya kepada Pro3 RRI, Jumat (30/9/2022). 

Orang tua, menurutnya, harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anak dari paparan pengaruh negatif gadget, termasuk judi online. “Makanya, anak harus didampingi oleh orang tua dan diberikan pemahaman sejak dini,” ujarnya. 

Adapun benteng kedua, tambahnya, yakni lingkungan di sekitar anak. “Karena ada 4 persen, sampai 5 persen anak Indonesia tidak dengan orang tuanya,” ucapnya. 

Selain orang tua, dan lingkungan, ditekankannya, pemerintah pun punya kewajiban untuk melindungi anak dari dampak negatif gawai. “Saat ini sudah ada beberapa program kementerian lembaga untuk melakukan filter agar anak terlindungi,” katananak

Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga menaruh perhatian kepada anak yang sudah terpapar pengaruh negatif gawai. “Anak di posisi sebagai korban inilah yang menjadi konsen kami (Kemen PPPA) untuk memfasilitasi,” ujarnya. 

Nahar berbicara itu menanggapi kasus anak-anak SD di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten menjadi korban judi online. Berdasarkan pengusutan Polisi, anak terpapar judi online akibat penjualan mainan berisi barcode yang terhubung dengan situs judi online.

Polsek Pinang sudah meminta keterangan dari penjual mainan haram tersebut, Sobirin alias Birin. Kepada polisi, Sobirin mengaku menjual mainan itu selama satu minggu di beberapa SD. 

Alhasil, dagangannya laku oleh anak kelas 1 hingga kelas 3. Namun, Sobirin mengaku tidak tahu kartu yang dijualnya dapat digunakan untuk mengakses situs judi online.

Yang ia tahu hanyalah permainan kartu tersebut digemari anak-anak. Kartu itu dibelinya dari sebuah toko grosir mainan yang ada di Pasar Bengkok, dan Pasar Lembang.