KBRN, Bandung: Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Hasbullah Rahmad menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) konsisten ingin mematahkan stigma politik transaksional dan identitas pada Pilpres 2024.

Menurut dia, PAN tidak ingin Pilpres 2024 terjebak dalam pembelahan sosial yang diakibatkan oleh kuatnya faktor figur ketimbang gagasan dalam menentukan Calon Presiden.

“Keberadaan KIB mematahkan momok politik yang selama ini berlangsung 5 tahun sekali. Pertama, kita masih terjebak figur. Prakteknya terjadi, transaksional. Nah sekarang KIB membalikan semua fakta itu dengan mengedepankan ide dan gagasan,” kata Hasbullah pada diskusi “Galang Aspirasi” GASPOL yang diselenggarakan PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Kapulaga Bistro, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022).

Politisi yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PAN di DPRD Jabar menjelaskan politik identitas yang terjadi sejak Pilpres 2014 ini diawali dengan muncul dua figur yang kuat dan membelah rakyat.

“KIB bersungguh-sungguh memberikan program dan gagasan tanpa terjebak pada perdebatan figur. Karena awalnya terjadi narasi identitas cebong kampret karena ada 2 figur yang kuat yang membuat faksi ke bawah, jadi kita tidak mau terjebak lagi. Mudah-mudahan keberadaan KIB menghilangkan politik identitas di Pemilu 2024. Itu satu langkah yang kita dorong,” kata politisi yang akrab dipanggil Bang Has ini.

Dikatakannya, narasi-narasi pembelahan itu harus digeser dengan konsep gagasan dan ide, bagaimana memperkuat ekonomi bangsa dengan mengedepankan produksi yang efektif.

Dalam pelaksanaan dan tindak lanjut koalisi di daerah, DPW PAN Jawa Barat, lanjut Bang Has, secara bersama-sama dengan mitra koalisinya, Golkar dan PPP telah aktif melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

“Di PAN sangat mendukung keberadaan KIB untuk turun di tingkat Kabupaten/Kota dan kami sudah lakukan konsolidasi pada level Kabupaten/Kota. Harapkan kami, keberadaan KIB memberikan sebuah nilai lebih dalam proses demokratisasi dalam rangka mencari calon-calon pemimpin nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan mengedepankan ide dan gagasan. Tidak lagi mengedepankan politik identitas yang membelah,”ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB. Ace Hasan Syadzilly yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara yang digelar PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate ini.

Dikatakan dia, KIB ingin mengedapankan kualitas sumber daya manusia.

“Caranya adalah, politik kita harus dihentikan dari politikj identitas. Politik kita harus berbasis kepada program berbasis kepada gagasan,”ucap dia.

Ace juga mengatakan tantangan serius yang bakal dihadapi sumber daya manusia, maka pada tahun 2025 sampai 2035 Indonesia harus didorong pertumbuhan ekonominya harus 7 persen.

“Itung-itungan di DPP waktu itu, sangat mungkin kalau kita mempunyai orang yang mempunyai kemampuan dan gagasan yang teknokratik. Yang tidak lagi bicara masalah pencitraan, bicara soal gaya-gayaan cukup bermain di mediasosial lalu dia dikatakan punya kompetensi,”ucap Ace.

Partai Golkar sendiri ungkap Ace, tidak akan berbicara masalah figur calon yang bakal dimajukan dalam perhelatan demokrasi nanti.

Sementara itu Pjs Ketua DPW PPP Jabar Pepep Syaiful Hidayat menegaskan, keberadaan PPP di KIB tidak hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen.

“Kami ingin PPP bukan hanya pelengkap di KIB, tetapi bisa berperan aktif bisa menjadi kontributor yang setara dengan PAN dan Partai Golkar. PPP punya tradisi untuk menjadi pemenang. PPP punya basis yang solid hari ini sehingga kita akan memanggil kader, simpatisan, dan pemilih yang pemilu kemarin berpaling,” kata Pepep.

Ia juga mengatakan, polemik di tubuh PPP tidak menjadi halangan untuk terus mendukung KIB.

“Itu tidak merubah tujuan besar yang telah disepakti antar ketua umum,”ucapnya.

KBRN, Subang: Melalui kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan, dan Pembangunan Desa tahun 2022. Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi mengajak kepada seluruh Kades untuk mengelola anggaran dengan baik. 

Kang Akur sapaan Agus Masykur menyambut baik, terlaksananya kegiatan workshop, demi progres pembangunan yang sedang terjadi, baik dari level Pemerintah daerah, hingga sampai pemerintah desa.

“Semoga dengan kegiatan workshop ini, akan menambah wawasan bagi para kepala desa, untuk mendukung kinerjanya semakin lebih baik kedepannya. Karena posisi Desa dalam program pembangunan nasional, baik secara fisik maupun non fisik, diposisikan pada garda terdepan,” ujar Kang Akur kepada wartawan di Subang, Jumat (30/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut Kang Akur juga memaparkan, bahwa pagu dana desa Kabupaten Subang, pada tahun 2022, yang pengalokasiannya pada awal tahun untuk BLT pasca pandemi covid-19, dan di akhir tahun ini dialokasikan sebagai BLT ketahanan pangan, dampak dari kenaikan BBM.

“Untuk itu, dengan adanya workshop ini diharapkan, akan terwujud konsep kebijakan pengelolaan sumber daya keuangan, yang baik, transparan dan berkelanjutan, yang terangkum dalam manajemen keuangan desa yang efektif,” tegasnya.

Kang Akur juga menambahkan, beberapa tahun ini, pemerintah daerah begitu sulit mengelola keuangan, dampak covid-19. 

“Oleh karena itu, kita harus mengelola keuangan kita, sehingga tepat sasaran penggunaannya, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” terang Kang Akur.

Kang Akur menekankan, pemerintah desa mampu mengimplementasikan konsep yang telah diberikan, pada momentum workshop.

“Seluruh Pemerintah desa di Kabupaten Subang, harus bisa mengambil manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan, pelaksanaan pembangunan di desa dapat berjalan lancar, sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Kang Akur juga memotivasi kepada peserta workshop, untuk terus mengupgrade pemahaman dari ahli, yang juga memberikan kontribusi demi pengelolaan anggaran tepat guna.

“Dengan workshop ini, para camat dan kades se-Kabupaten Subang, mendapatkan pengetahuan dan pencerahan, dalam penggunaan anggaran desa. Karena workshop ini, menghadirkan narasumber yang mumpuni,” tutur Kang Akur.

Workshop tersebut, dihadiri narasumber Anggota komite IV DPR RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, juga hadir narasumber Ir. Mustikorini Indrijatingrum selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Komenko PMK, Mulyana, AK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Turut hadir pula Kepala Kantor pelayanan pembendaharaan negara Purwakarta, Asda 1, inspektur-inspektorat daerah Kabupaten Subang, kepala Dispemdes, kepala BKAD, kepala BP4D, para Camat dan para kepala desa se Kabupaten Subang.

KBRN, Tasikmalaya : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, meminta warga mewaspadai dampak curah hujan tinggi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan informasi BMKG, curah hujan tinggi akan terjadi hingga awal tahun mendatang.

“Puncaknya di akhir tahun. Jadi sebaiknya berhati- hati,” kata Kabid Kedarurtan dan Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya Kurnia Tisna Somantri kepada RRI, Jumat (30/9/2022).

Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya saat curah hujan tinggi adalah, Banjir, Longsor,  dan pergerakan tanah.

Kurnia menjelaskan potensi bencana tersebut rawan terjadi di sejumlah wilayah, terutama wilayah selatan Tasikmalaya, seperti Cibalong, Karangnunggal, Cikalong, Cipatujah, Salopa dan Batarkalong.

“Bagi warga di daerah rawan, jika terjadi curah hujan tinggi sebaiknya waspada. Jika hujan berlangsung lama lebih dari 8 jam, sebaiknya mengungsi ke tempat aman,” pungkas Kurnia.

KBRN, Bandung: Sosialisasi Tim Bidding untuk penjaringan tuan rumah Porprov XV/2026, KONI Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KONI Jawa Barat dengan KONI kota/kabupaten se-Jabar yang dilaksanakan pada Kamis (29/09/2022) di Gedung KONI Jabar.

Setidaknya ada 7 kota /kabupaten yang mencalonkan diri menjadi kandidat tuan rumah Porprov XV/2026. Yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kota Bekasi.

Ketua Tim Bidding calon tuan rumah Porprov 2026, Gunaryo mengatakan, kota/kabupaten antusias menjadi tuan rumah karena Porprov ini bagian dari pembinaan olahraga di daerah. Porprov sendiri akan memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi ataupun penyebaran fasilitas olahraga yang berstandar selain menjadi central cabang olahraga tertentu.

“Kebijakan kemarin yang menjadi tuan rumah itu tidak satu kota/kabuapten. Karena kalau dari 27 kota/kabupaten ini satu per satu yang menjadi tuan rumah akan lama sekali kota/kabupaten yang lain untuk menjadi penyelenggara,” kata Gunaryo.

Gunaryo mengaku jika timnya sudah membuat rancangan kriteria penilaian yang harus dipenuhi calon tuan rumah jika ingin menjadi penyelenggara. Dan tuan rumah Porprov XV/2026 ini harus sudah ditentukan sebelum Porprov XIV/2022 ditutup. Karena pada saat penutupan Porprov XIV nanti di Kabupaten Ciamis, ada serah terima sevara simbolis kepada tuan rumah Porprov selanjutnya. 

“Menjadi tuan rumah tidak hanya berani menyatakan keinginan untuk menjadi penyelenggara multievent ini. Tapi nanti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon tuan rumah. Tim bidding sudah membuat format penilaian. Kami juga akan melakukan visitasi ke darah yang mengajukan, ada kriteria dan persyaratan yang ditentukan.Setidaknya terdapat enam poin penilaian yang sudah ditentukan oleh Tim Bidding. Yaitu penilaian kemampuan dan potensi dari calon tuan rumah, keterangan sarana dan prasarana, keabsahan atlet, dukungan masyarakat setempat, pembinaan dan pengembangan prestasi penyelenggara, ada usulan dari KONI Provinsi dan yang paling penting adalah adanya komitmen penuh dari kepala daerah dengan diterbitkannya Perbup atau Perwalkot.”Pungkasnya.

KBRN, Bandung: PDI Perjuangan Jawa Barat akan menggelar Gebyar dan Lomba Inovasi Menu Berbasis Pangan Lokal tingkat Provinsi di Kiara Artha Park Jalan Banten Kota Bandung, Minggu (2/10/2022).

Lomba Masak berbahan pangan Non Beras (sumber karbohidrat dan protein/lauk pauk) dan Makanan untuk Bayi di bawah Dua tahun (Baduta) untuk Generasi Emas Indonesia ini juga bakal menghadirkan 6 ribu porsi makanan tradisional khas Jawa Barat dan dapat dinikmati warga secara gratis.

“Lomba Inovasi Menu Berbasis Pangan Lokal tingkat Provinsi ini merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan serupa yang digelar di tingkat kota/kabupaten. Kami berharap kreasi kuliner dari hasil lomba ini dapat dimanfaatkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi dan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono kepada awak media, Jumat (30/9/2022).

Ono mengatakan sebelumnya PDI Perjuangan melaksanakan kegiatan Ekpedisi Trisakti yang bertujuan untuk menemukan dan mengenali potensi sumber daya alam di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat dalam rangka pelestarian dan pengembangan sumber penghidupan manusia secara berkelanjutan.

“Lomba ini merupakan langkah konkrit hasil eksplorasi tanaman pangan lokal Jawa Barat yang akan memperkaya khasanah kuliner berbasis kearifan lokal. Terlebih PDI Perjuangan juga memiliki kebijakan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, guna mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum melalui gerakan budi daya sagu, jagung, pisang,sorghum, porang, talas,sukun, ketela, ubi jalar dan berbagai ragam pangan yang ada di wilayah Jawa Barat,” bebernya. 

Ono menambahkan kegiatan ini adalah instruksi dari Ibu Ketu Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri 

Selain itu, imbuh dia, lomba ini juga merupakan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan pengarahan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M. Prananda Prabowo, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur H Nababan.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Ketut Sustiawan berharap agar para peserta mampu memanfaatkan berbagai tanaman lokal Jawa Barat untuk diolah menjadi makanan alternatif pengganti beras.

Selain itu, ia berharap dari lomba ini juga tercipta menu-menu masakan yang mudah didapat dan bergizi tinggi serta memiliki nilai ekonomi sehingga berdampak pada kedaulatan.

“Misalnya daun kelor yang belum lumrah dikonsumsi masyarakat Jabar. Padahal daun kelor memiliki banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita,” ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia Lomba Inovasi Menu Berbasis Pangan Lokal, Hj Ijah Hartini menyebut sebanyak 81 peserta dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat akan berkompetisi dalam kegiatan tersebut. 

“Para peserta ini merupakan 3 terbaik dari masing-masing kota kabupaten di Jawa Barat. Hasil resep-resep pada lomba ini akan dituangkan ke dalam kumpulan resep masakan asli daerah Jawa Barat, dengan modifikasi serta kreasi baru, mampu memiliki nilai cita rasa, estetika, dan kandungan gizi yang tinggi,” tuturnya.

Ijah mengatakan, pihaknya juga menggandeng UMKM untuk mengisi 23 stan kuliner yang menyiapkan berbagai jajanan khas Jawa Barat seperti Soto Bogor, Soto Bandung, Empal Gentong, Sate Maranggi, Karedok, Tutut, Rujak Coel, Rujak Beubeuk, Batagor dan kolak campur.

Selain stan kuliner, terdapat juga stan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung yang bakal membagikan bibit tanaman gratis dan menampilkan urban farming juga produk-produk dari kelompok Buruan Sae yang ada di Kota Bandung serta stan BKKBN yang mengampanyekan ketahanan keluarga serta pencegahan stunting.

Yang menarik terdapat juga foodtruck yang menyajikan aneka olahan ubi ungu dan foodtruck khusus minuman kopi, ribuan air mineral Ron 88 dan dimeriahkan aneka hiburan serta bertabur ratusan hadiah doorprice.

Tak lupa, ada satu stan khusus yang wajib dikunjungi warga Bandung yang ingin terjun ke dunia politik melalui program KTAnisasi PDI Perjuangan.

“Kami siapkan 6 ribu porsi dan seluruh masyarakat dapat menikmati seluruh pilihan sajian tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Masyarakat umum juga kita undang untuk makan bersama makanan hasil olahan lomba. Dan bagi yang ingin terjun ke dunia politik wajib kunjungi stan khusus PDI Perjuangan,” tandasnya.