Dream Cafe and Resto Cisinga Tasikmalaya adalah tempat nongkrong yang unik karena berada di rooftop pusat perbelanjaan. Meski tempatnya menyatu dengan bangunan mall, pengunjung masih bisa menyantap kuliner Tasikmalaya dengan pemandangan sawah yang asri.

Lokasi berada di Mandiri Jaya (MJ) Plaza, Jalan Cisinga, Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Kawasan ini biasanya dilalui oleh orang yang berkendara keluar-masuk kota Tasikmalaya, sehingga banyak pengunjung cafe dari berbagai daerah. Karena cafe ada di mall, maka area parkir pun sangat luas.

Apabila ingin berkunjung ke Dream Cafe and Resto Cisinga, sebaiknya siapkan budget agak besar karena harga lebih mahal dari standar kota. Berikut ulasan singkat mengenai suasana tempat dan rekomendasi menu terlaris.

Ulasan Dream Cafe and Resto Cisinga Tasikmalaya

Cafe dengan rooftop merupakan salah satu daya tarik bagi generasi millenial dan Gen Z yang hobi nongkrong.

Baca Juga: Cafe dengan Teh Premium di Tasikmalaya, Tongkrongan Sultan

Selain menikmati minuman dan makanan, pengunjung bisa sekalian menikmati pemandangan yang indah. Apalagi daerah Cisinga terbilang sejuk karena terletak di dataran tinggi.

Nongkrong di Atas Mall

Dream Cafe and Resto Cisinga memiliki area indoor dan outdoor. Untuk area indoor, desain interior dan furnitur menggunakan konsep minimalis dengan dinding transparan seperti rumah kaca. Sedangkan area outdoor menyediakan tempat duduk dengan kursi maupun lesehan.

Jika beruntung, pengunjung bisa minum kopi saat matahari terbenam atau sunset. Pemandangan ini akan nampak cantik apabila kita melihatnya secara langsung. Selain itu, dekorasi lampu-lampu di area outdoor membuat pemandangan semakin cantik dan romantis.

Sajian Menu Berkuah

Mengingat kawasan ini cukup dingin, banyak pengunjung memesan menu hidangan berkuah di Dream Cafe and Resto Cisinga Tasikmalaya.

Salah satunya adalah sop iga, mulai dari Rp 55 ribu. Pesanan disajikan dengan hot pot bowl, sehingga kuahnya tetap hangat dan mengeluarkan asap yang wangi.

Baca Juga: Cafe dengan Rooftop di Tasikmalaya, Bisa Lihat Bintang Malam

Selain itu, ada juga masakan Western seperti steak, pasta, dan pizza. Khusus untuk steak, pelanggan bisa request tingkat kematangan sesuai selera. Namun untuk pizza jangan berharap tinggi, karena dari tampilan tidak seindah pizza di restoran atap merah.

Untuk sekedar nongkrong, pengunjung biasanya memesan dessert dan mocktail. Cara penyajian keduanya memang terbilang kreatif sehingga lumayan instagramable.

Meski Dream Cafe and Resto Cisinga Tasikmalaya juga menyediakan minuman kopi, namun entah kenapa tidak banyak pengunjung yang memesan kopinya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Parkir liar di Kota Bandung, Jawa Barat, kian marak. Selain kerap mengganggu lalu lintas, keberadaan parkir liar di sembarang tempat pun menimbulkan kemacetan.

Mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung akan melakukan penertiban parkir liar di sejumlah lokasi.

Kabid Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dishub Kota Bandung, Asep Koswara mengatakan, penertiban parkir liar ini perlu yang dilakukan karena banyaknya pelanggaran.

“Jadi besok kita akan melakukan sosialisasi dan arahan kepada PNS, PPNS, Kejari dalam hal penertiban parkir liar di Kota Bandung,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga : Kota Bandung Terapkan Aturan Tata Ruang Baru

Menurutnya dalam menertibkan parkir liar, pihaknya akan menurunkan 20 hingga 25 personel ke lapangan.

Lebih jauh, bagi kendaraan yang melanggar, pihaknya akan mengangkut dan menderek kendaraannya. Pihaknya pun akan memberikan sanksi berupa pembayaran retribusi kepada pelanggar.

Asep memaparkan, retribusi bagi kendaraan roda 2 yakni Rp 245.000, kemudian roda 4 sebesar Rp 550.000, dan roda 6 sebesar Rp 1.050.000.

“Kalau pemilik kendaraan ada, maka kita edukasi dan berikan stiker. Tapi jika tidak ada, maka akan kita angkut,” ucapnya.

Lokasi Sasaran Penertiban Parkir Liar

Mengenai lokasi sasaran penertiban parkir, kata Asep, pihaknya sudah menentukan hal itu. Namun, Asep enggan merinci lebih detail mengenai target lokasi penertiban tersebut.

“Untuk titik sasaran penertiban parkir, sudah kita tentukan di lapangan supaya tidak terjadi kebocoran,” ujarnya.

Asep juga mengimbau masyarakat untuk tidak memarkir kendaraannya di trotoar atau sembarangan.

Baca Juga : LGBTQI Mulai Meresahkan, DPRD Kota Bandung Siapkan Raperda

“Karena trotoar bukan untuk parkir tapi untuk pejalan kaki. Maka, kita akan tinggikan trotoar supaya tidak bisa parkir sembarangan di trotoar,” ucapnya.

Ia menerangkan bahwa sejak 2017 lalu, Pemkot Bandung telah berupaya menertibkan parkir liar dengan berbagai upaya. Upaya itu mulai dari penggembokan, penempelan stiker, pencabutan pentil hingga penderekan sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 terkait retribusi.

“Tahun 2021 ada Bandrek atau Bandung mobile Derek . Kendaraan yang melanggar kami derek. Di situ ada retribusinya kami membuat Simdek (sistem informasi derek) supaya tidak terjadi suap, karena menggunakan aplikasi,” tutur Asep. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar dianggap mampu menambah kekuatan suara partai.

Ketua DPD Golkar Kota Bandung, Edwin Senjaya mengaku optimistis dapat mencapai target kursi DPRD Kota Bandung.

Menurutnya dengan bergabungnya Ridwan Kamil tersebut ke Partai Golkar, dapat menambah kekuatan suara partai pada tahun politik 2024, termasuk di Kota Bandung.

“Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) adalah sosok yang populer di Indonesia. Tentu keberadaan beliau, berpengaruh pada suara Partai Golkar di Jawa Barat dan Kota Bandung,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga : Nasdem Jawa Barat Tidak Kehilangan Ditinggal Ridwan Kamil

Menurutnya pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 mendatang, Partai Golkar Kota Bandung menargetkan 10 kursi untuk DPRD Kota Bandung. Target tersebut, lanjut Edwin, sangat logis dengan kondisi saat ini.

“Ketika saya posting (mengunggah) dengan pak Ridwan Kamil, responnya cukup luar biasa. Tentu pengaruhnya cukup signifikan,” ujarnya.

Lebih jauh, Edwin menerangkan, sempat bertemu dan berbincang dengan Ridwan Kamil. Perbincangan itu dalam hal sinergitas membangun Jawa Barat bersama Partai Golkar untuk kepentingan masyarakat, termasuk Kota Bandung.

“Sosok Kang Emil luar biasa dampaknya. Maka Insya Allah target 10 kursi kami di Pemilu 2024 untuk Kota Bandung bisa tercapai,” ucapnya.

Mengenai rekomendasi pencalonan Wali Kota Bandung kepada dirinya, Edwin memaparkan, hal tersebut sudah ada dari DPD Golkar Kota Bandung. Sehingga selanjutnya, kata Edwin, menunggu rekomendasi dari DPP Golkar. 

Baca Juga : Arah Politik Ridwan Kamil Harus Jelas dan Terarah

“Tapi pilkada, berdasarkan bagaimana kursi di DPRD Kota Bandung. Jadi kita fokus lebih dulu ke Pemilihan Legislatif 2024,” ungkap Edwin. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Polisi menemukan kebun ganja di kawasan Cagar Wisata Situ Cangkuang Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Selasa (31/1/2023). Sebanyak 167 pohon haram itu berhasil ditemukan petugas Kepolisian.

Kebun ganja ditemukan Polisi di Kampung Susukan Raden, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. 

Pelaku inisial C menanam pohon ganja dengan ukuran 1 meter hingga 2 meter di antara pembatas Cagar Wisata Cangkuang dengan kolam miliknya.

“Sebanyak 167 pohon ganja, termasuk bibit, berada di wilayah Leles Garut,” kata Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (31/1/2023) di lokasi penemuan.

Baca Juga: Candi Cangkuang Garut, Wisata Alam Peninggalan Sejarah

Kapolres merinci dari 167 pohon ganja terdiri dari 132 batang benih hasil semaian. Lalu 35 pohon ganja berumur enam hingga dua tahun dengan tinggi 1 meter sampai 2 meter.

“Jadi 132 pohon benih, 35 pohon ganja berumur dua tahun. Untuk tingginya satu sampai dua meter, sudah ada yang dipanen juga,” tambahnya.

Polisi berhasil meringkus pemilik sekaligus penanam pohon ganja, ia dikenakan pasal berlapis terkait Undang-Undang Narkotika.

“Pelaku sudah diamankan berinisial C, saat ini sedang dilakukan pendalaman,” tukas Kapolres. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota Bandung mulai sosialisasikan aturan tata ruang baru. Gedung dan bangunan di Kota Bandung, kedepannya harus memiliki surat layak fungsi (SLF). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 129/2022.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, saat ini Pemkot Bandung mulai mensosialisasikan Perwal 129/2022 tersebut. Tujuan penerapan perwal ini, kata Yana, agar tata kota lebih rapi.

“Peraturan ini tidak sekadar untuk melakukan penindakan sanksi, melainkan hanya ingin menata Kota Bandung menjadi lebih baik,” ungkap Yana di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (31/1/2023).

Yana menegaskan, mengenai syarat SLF untuk gedung dan rumah eksisting saat ini, tentunya hal itu bukan perkara mudah. Sebab, banyak bangunan yang saat ini berdiri, masih berpayung pada regulasi sebelumnya.

Baca Juga : 4 Daerah Terpadat di Jawa Barat Menurut BPS, Mana Saja?

“Regulasi sekarang ada yang berbeda dengan regulasi sebelumnya, seperti luas lahan tertentu yang sebelumnya boleh 3 lantai, tapi pada peraturan baru hanya 2 lantai,” ujar Yana.

Yana menambahkan, pihaknya mengharapkan adanya regulasi ini mampu mengatasi berbagai permasalahan tata ruang di Kota Bandung. Permasalahan tata ruang itu di antaranya banjir dan macet.

“Konon dulu Kota Bandung hanya bisa menampung untuk 800 ribu orang. Namun sekarang faktanya penduduk Kota Bandung 2,5 juta kalau malam hari, sedangkan siang hari 3,7 juta,” ungkap Yana.

Penambahan jumlah penduduk ini, kata Yana, karena aglomerasi Bandung raya yang melakukan aktivitas di Kota Bandung. Akhirnya, lanjut Yana, kemacetan dan daya dukung eksistingnya itu tidak bisa mendukung lagi.

“Makanya kita bikin rekayasa flyover, termasuk kita upayakan transportasi publik,” ucapnya.

Perwal Tata Ruang Akomodir Muatan Lokal

Sementara itu, Kepala Dinas Ciptabintar Kota Bandung, Bambang Suhari menjelaskan, historis peraturan wali kota ini lahir sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang.

“Perwal ini mengakomodir muatan lokal, sehingga mekanisme keberatan banding dan lain sebagainya, akan mengacu pada mekanisme peraturan perundang-undangan. Perwal ini sudah menjadi hukum positif yang harus kita tegakkan bersama,” kata Bambang.

Baca Juga : Kiriman Sampah Bandung Raya Capai 2 Ribu Ton

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Eko Damayanto menuturkan, sanksi administratif terdiri dari beragam jenis. Mulai dari teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga pembongkaran dan pengalihan fungsi.

“Untuk melakukan tahapan tersebut bisa secara bertahap, langsung, atau bisa jadi kolektif sanksi,” tutur Eko.

Ia menjelaskan, jika pihak tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka akan terjadi pembongkaran atau penerapan denda. Terlebih jika sudah membahayakan dan mengganggu ketertiban umum.

“Misal pemerintah mengijinkan membangun 4 lantai, namun yang terjadi bangunnya 5 lantai. Berarti lantai kelimanya itu harus dibongkar atau denda. Pembongkaran tergantung kondisi yang ada, Jika mengganggu ketertiban umum, membahayakan harus dibongkar,” ungkapnya. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Sejumlah pembudidaya ikan sistem bioflok dari kelompok ketahanan perikanan pesantren se-Priangan Timur dilatih membuat pakan ikan buatan (pelet) menggunakan bahan lokal di Kelompok Perikanan Mina Tirtasari, Dusun Citangkolo, Desa Kujangsari, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (31/1/2023).

Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan wilayah Banjar, Agus Sugiono, mengatakan,  pembuatan pakan ikan pelet menggunakan bahan lokal untuk mengurangi biaya operasional dan perawatan karena harga pakan pelet setiap bulan naik.

Harga pelet sampai Rp 14 ribu per kilogram, sementara harga jual ikan masih standar. Karena itu, kelompok pembudidaya perikanan terutama pemula perlu diberikan pelatihan dengan membuat pakan ikan alternatif berbahan lokal. 

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pakan ikan lokal tersebut, di antaranya tepung ikan, dedak halus, minyak ikan, vitamin dan tepung tapioka.

“Pakan ikan buatan ini solusi untuk menekan biaya produksi. Saya kalkulasi untuk pelet buatan ini selisihnya cukup banyak dengan harga pakan pabrik,” kata Agus kepada harapanrakyat.com saat pelatihan.

Upaya Kelompok Perikanan di Kota Banjar Tekan Biaya Produksi

Lanjutnya menjelaskan, pembuatan pelet tersebut bertujuan mengurangi biaya produksi. Menurutnya, perbandingan antara pakan buatan dan pakan pabrikan selisihnya cukup besar bisa mencapai Rp 6000 per kilogram.

Baca Juga: Harga Beras di Kota Banjar Melebihi HET, DKUKMP Ungkap Penyebabnya

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong kelompok perikanan untuk memanfaatkan pakan lokal buatan. Hal ini sebagai solusi menekan biaya pakan dan meningkatkan hasil produksi perikanan.

“Lumayan, selisihnya Rp 6000 per kilogram dari harga pabrik dan itu cukup membantu. Makanya, kami membuat solusi melakukan praktik tersebut untuk meningkatkan hasil produksi perikanan,” ujarnya.

“Kebetulan untuk forum ketahanan pangan yang ada di sini, di Banjar juga sudah membuat produksi pakan ikan sendiri,” katanya menambahkan.

Agus menambahkan, selain membuat pakan ikan lokal, kelompok pembudidaya ikan juga berlatih mengaplikasikan media sistem bioflok seperti mengatur kadar air dan pengisian ikan sistem bioflok.

“Jadi, ada 3 jenis pelatihan, pertama mempraktikkan penggunaan media bioflok. Lalu pemberian pakan dan penghitungan ikan sesuai dengan ukuran dan kapasitas media bioflok,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Fenomena Lesbian, Gay Bisexual, Transgender, Questioning, and Intersex (LGBTQI), saat ini mulai meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pencegahan maraknya LGBTQI di Kota Bandung.

“Sikap saya secara pribadi maupun Fraksi Golkar, mendukung penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) pencegahan dan penanggulangan LGBTQI di Kota Bandung,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (31/1/2023).

Menurut Edwin, masih ada yang berlindung pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam membenarkan hal tersebut. Namun, HAM bagi setiap orang ada batasannya, yakni norma dan nilai agama serta pertimbangan moral.

Baca Juga : Makin Marak di Garut, DPRD Sepakat Usulkan Raperda Anti LGBT

Ia menegaskan, LGBTQI melanggar dan bertentangan dengan agama manapun dan tantangan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar perda pencegahan dan penanggulangan LGBTQI segera terwujud.

“Jadi intinya, secara pribadi maupun fraksi mendukung adanya perda pencegahan dan penanggulangan ini untuk menciptakan Bandung bermartabat dan agamis,” ungkapnya.

Aspirasi Wujudkan Perda Pencegahan LGBTQI

Lebih jauh, dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya mendapat banyak aspirasi yang masuk ke DPRD Kota Bandung dari sebagian warga, yang mengusulkan agar Kota Bandung menetapkan dan mewujudkan perda pencegahan penanggulangan LGBTQI.

“Beberapa waktu lalu ada audiensi ke DPRD Kota Bandung, dan kebetulan saya yang menerimanya karena pimpinan dewan lainnya sedang di luar daerah,” ungkap Edwin.

Sebagian warga yang menamakan Aliansi Manusia Peduli Sehat (Ampuhis), kata Edwin, menyampaikan data tentang kecenderungan bahwa perilaku LGBTQI merebak di masyarakat.

Baca Juga : KPA Sebut 1004 Warga Garut Positif HIV, Salah Satunya karena LGBT

“Perlu ada payung hukum supaya hal yang meresahkan ini dapat diantisipasi di Kota Bandung,” ujarnya.

Edwin menjelaskan ada beberapa daerah yang sudah melakukan rancangan perda terkait LGBTQI, misalnya Garut, Makassar, dan Bogor. Selaku pimpinan DPRD Kota Bandung, Edwin menegaskan, pihaknya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menampung aspirasi.

Sebagai informasi, Pemkot Bandung pun telah menyatakan dukungan dibentuknya peraturan daerah LGBTQI dan bersiap berkontribusi untuk menyusun naskah akademik bersama. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jawa Barat mengaku tidak merasa kehilangan pasca bergabungnya Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar.

“Kami menghormati pilihan politik Ridwan Kamil (bergabung ke Partai Golkar). Namun, secara elektoral maupun peta dinamika politik di Jawa Barat, hal itu tidak ada pengaruh apapun bagi Nasdem,” ungkap Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa, beberapa waktu lalu di Kota Bandung, Jawa Barat.

Menjelang Pemilu 2024, Nasdem mengaku terus melakukan konsolidasi internal, sekaligus pemetaan politik.

Saan mengklaim, hasil survei NasDem terkait pengusungan Anies Baswedan untuk pemilihan Presiden pada Pemilu 2024, memiliki tren peningkatan. Seperti di akhir 2021 dan di sepanjang 2022, kenaikannya sangat signifikan.

Baca Juga : Arah Politik Ridwan Kamil Harus Jelas dan Terarah

“Termasuk lembaga survei internal, mas Anies di Jawa Barat berada pada posisi pertama. Memang harus terus kami tingkatkan lagi agar selisihnya menjadi mutlak,” katanya.

Sebagai informasi, Ridwan Kamil pernah diusung Nasdem pada saat pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 lalu. Dengan beberapa partai koalisi, akhirnya pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pun berhasil terpilih menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Punya Pengalaman Usung Ridwan Kamil

Sementara itu, menurut pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menuturkan, Partai Nasdem memiliki pengalaman saat mengusung Ridwan Kamil pada Pilgub Jawa Barat 2018.

Dengan demikian, lanjut Ujang, tentunya sangat memahami kelebihan dan kekurangan Ridwan Kamil.

“Karena memang Nasdem paham dan mengetahui. Yang pertama kali mengusung Ridwan Kamil saat Pilgub Jawa Barat 2018 lalu kan Nasdem. Bercermin dari itu, tentu Nasdem sangat mengetahui apa kelemahan dan kelebihannya,” ucapnya.

Baca Juga : Ini 3 Alasan Ridwan Kamil Masuk Golkar

Meski demikian, bagi Ujang, itu adalah hakikat politik yang selalu ada perubahan dan dinamika. Maka, lanjut Ujang, ketika sikap Nasdem menyatakan tidak terpengaruh dengan bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar, tentunya hal itu menjadi sikap dan hal yang bagus.

“Tanpa Ridwan Kamil pun (Nasdem) bisa jalan. Saan Mustopa jalan aja untuk menjadi calon gubernur (Jawa Barat). Kalau bisa mendukung kadernya sendiri, Ketua DPW-nya yang didorong jadi calon gubernur,” tutur Ujang. (Ecep/R13/HR-Online)