Harapanrakyat.com,- Kebakaran hanguskan warung makan milik Jenal Arifin (65) warga Dusun Pamalayan, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Jum’at (30/12/2022) pukul 22.45 malam.

Jenal Arifin mengungkapkan, kejadian bermula ketika Ia sedang tertidur. Saat terdapat api Ia terbangun dan langsung berlari ke luar rumah.

Menurutnya, api tersebut berasal dari percikan arus listrik yang kemudian merambat ke dinding yang terbuat dari bilik.

Baca Juga : Jemaah Sholat Jumat Kaget, Rumah Warga Kota Banjar Kebakaran

Karena rumah semi permanen, api pun dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian rumah.

“Api juga semakin membesar karena ada dua 2 tabung gas di warung,” kata Jenal kepada HR Online di lokasi kejadian.

Untuk memadamkan api, Pemadam Kebakaran (Damkar) Ciamis menerjunkan dua unit mobil pemadam dan api pun dapat terkendali.

Namun, karena warung makan yang kebakaran berada tepat di samping jalan Nasional di wilayah Kecamatan Cijeungjing, Ciamis, proses pemadaman sempat menyebabkan kemacetan.

Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebab selain bangunan, barang beserta surat-surat berharga juga habis terbakar. (Fahmi/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Dinas Perhubungan Kota Banjar bakal tutup tiga ruas jalan utama di Kota Banjar saat malam tahun baru 31 Desember. 

Penutupan tiga titik ruas jalan tersebut untuk mengurangi kemacetan saat malam tahun baru.

Kadishub Kota Banjar Asep Sutarno melalui Kabid Lalu Lintas Wardoyo mengatakan, rencana penutupan tiga titik ruas jalan tersebut di antaranya jalan perintis kemerdekaan menuju simpang 4 jarum.

Baca juga: Jembatan Parungsari Diperbaiki, Dishub Kota Banjar Buka Tutup Lalin

Berikutnya arus lalu lintas jalan kawedanan menuju arah alun-alun dan arus lalu lintas dari arah jalan Hamara Efendi menuju simpang 4 Makin dengan penutupan di simpang 4 Makin.

“Rencananya tiga titik lokasi yang akan kita tutup. Nantinya, kami berlakukan satu jalur atau one way,” kata Wardoyo, Jumat (30/12/22).

Penutupan tiga titik ruas jalan tersebut, kata Wardoyo, bertujuan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas saat malam pergantian tahun baru di pusat keramaian dalam kota.

Adapun penutupan ruas jalan tersebut, kata Wardoyo, rencananya akan berlaku mulai sore hari pukul 18.00 WIB sampai dengan selesai.

Sementara itu, pihaknya pada hari Sabtu besok akan melakukan persiapan. Salah satunya memasang road barrier atau pemasangan pembatas jalan di tiga titik lokasi tersebut.

“Kami hanya melakukan pemasangan road barrier saja. Selebihnya untuk pelaksanaan pengamanan kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian,” katanya.

Terpisah, Sekda Kota Banjar Ade Setiana mengimbau masyarakat tidak mengadakan perayaan dengan berlebihan.

Apalagi, kata Ade, dengan menyalakan petasan. Ia mengharapkan agar masyarakat mengisi pergantian malam tahun baru dengan berdoa bersama keluarga. Selain itu, juga mengisi dengan berbagai kegiatan yang positif.

“Kami mengimbau saja malam pergantian tahun diisi dengan kegiatan positif. Berdoa bersama keluarga di rumah,” kata Ade. (Muhlisin/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Jembatan gantung penghubung antara Desa Campaka Kecamatan Cigugur dan Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jabar, selesai dibangun.

Jembatan ini sudah sejak lama didambakan oleh warga kedua desa tersebut, mengingat jembatan ini akses vital warga.

Kepala Desa Campaka, Wawan Herdiawan mengatakan, saat ini jembatan penghubung gantung penghubung Desa Campaka dan Sukamulya selesai dibangun.

Jembatan gantung itu diberi nama Jantung Carita (Jembatan Gantung Carita).

“Kami pemerintah Desa Campaka dan Desa Sukamulya sepakat untuk menamakan jembatan gantung ini Jantung Carita. Hal itu karena jembatan penghubung ini sudah sejak lama masyarakat dambakan dan kini cerita atau keinginan masyarakat sudah terkabulkan,” ujar Wawan, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: Jembatan Amblas di Langkaplancar Pangandaran Bahayakan Pengguna Jalan

Kata dia, jembatan ini terletak di Dusun Sindangsari, Desa Campaka, Kecamatan Cigugur.

Sementara itu, salah seorang warga  Mahmud mengaku bersyukur, jembatan yang diinginkan masyarakat sejak lama sudah selesai dibangun.

“Meski hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua, namun jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas,” katanya.

Sebelum ada jembatan penghubung Desa Campaka dan Sukamulya, masyarakat dari kedua desa tersebut harus menyebrangi sungai.

Bahkan, ketika air sungai deras, warga tidak bisa menyebrangi sungai. “Tapi sekarang alhamdulillah, meski hujan warga tetap bisa menyebrang melalui jembatan gantung ini,” pungkas Mahmud. (Enceng/R8/HR Online/Editor Jujang)

Ferdy Sambo mencabut kembali gugatan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri soal pemecatan terhadapnya dari Kadiv Propam Polri pada Jum’at (30/12/2022).

Pencabutan gugatan yang Ia ajukan pada Kamis (29/12/2022) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta itu berdasarkan beberapa pertimbangan.

Mengutip berbagai sumber, selaku kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis menyampaikan, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, kliennya memutuskan mencabut kembali gugatan tersebut.

“Secara resmi, hari ini, klien kami mencabut gugatan terhadap Keputusan Presiden RI dengan Nomor: 71/POLRI/Tahun2022 di PTUN,” katanya.

Baca Juga : Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri, Minta Haknya Kembali

Arman melanjutkan, kecintaan terhadap institusi Polri menjadi salah satu alasan Ferdy Sambo batal menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri.

“Kecintaannya terhadap institusi Polri sangat mempengaruhi, dan klien kami telah membuktikan melalui rekam jejaknya selama 28 tahun di Kepolisian,” ungkapnya.

Menurut Arman, kliennya beserta pihak keluarga menerima dan memahami reaksi publik terhadap upaya hukum yang sebelumnya mereka upayakan.

“Bapak Ferdy Sambo sangat menyesali perbuatan yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yang tengah berjalan saat ini dan klien kami memprioritaskan penyelesaiannya segera,” lanjut Arman.

Reaksi Terhadap Gugatan Ferdy Sambo yang Akhirnya Dicabut

Sebelumnya, gugatan terhadap Keputusan Presiden RI soal pemecatan Ferdy Sambo menuai reaksi berbagai pihak.

Salah-satunya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang mengatakan, upaya hukum ke PTUN tersebut merupakan usaha mengaburkan perkara.

Selain itu, Mahfud menyebut, upaya yang pihak penggugat anggap sebagai hak konstitusional tersebut hanyalah sebuah gimmick.

“Pemecatan itu merupakan hukum administrasi dan bukan hukum pidana, sudah selesai. Gimmick saja menurut saya gugatan itu,” kata Mahfud, Jum’at (30/12/2022) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga : Sambo Tak Terima Dipecat, Mahfud MD Heran: Dulu Kok Terima?

Bahkan, Ia merasa heran dengan adanya upaya hukum ke PTUN tersebut. Sebab, dulu Ferdy Sambo menyatakan, akan menerima semua hasil putusan saat melakukan banding soal pemecatannya.

“Kok sekarang menggugat?, dulu menyatakan akan menerima semua hasil putusan saat dia banding,” ungkapnya.

Selain reaksi itu, Gugatan Ferdy Sambo yang akhirnya Ia cabut kembali sempat menjadi trending topik di twitter dan menjadi bahan perbincangan netizen. (R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Terkait maraknya korban investasi bodong di Tasikmalaya, Jawa Barat, pengamat ekonomi DR Edy Suroso menyarankan agar pemerintah segera melangkah mengedukasi masyarakat.

Karena menurut pengamat ekonomi asal Tasikmalaya itu, selain mengedukasi masyarakat, pemerintah juga harus membuat mitigasi untuk mengupdate. Atau membuat sinyal-sinyal dimana investasi yang dicurigai harus dirilis.

“Jadi, investasi yang sudah jelas terbukti bodong itu harus dirilis, disosialisasikan secara rutin. Karena kemarin juga ada mahasiswa yang sampai terjaring. Pada intinya pihak Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu harus sering-sering merilis investasi bodong yang ada,” kata Edy Suroso yang juga sebagai dosen pasca sarjana Unsil Tasikmalaya, kepada harapanrakyat.com, Jumat (30/12/2022).

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat bisa mengetahuinya. Namun, rilis daftar investasi bodong dari lembaga pemerintah masih kurang.

Banyak sekali yang menjadi korbannya orang-orang berpendidikan tinggi. Edy menjelaskan, dari hasil riset, investasi bodong ini sebetulnya ada yang namanya irasional.

“Sebetulnya mereka melek terhadap investasi. Satu sisi mereka juga punya pendapatan. Tetapi mereka tidak puas kalau hanya dari tabungan, deposito atau dari depiden saham. Mereka ingin cepat-cepat kaya. Ini karateristik masyarakat 300 dolar karena ingin cepat kaya,” ujarnya.

Baca Juga: Ada Lagi, Korban Arisan dan Investasi Bodong Lapor Polisi di Tasikmalaya

Marak Korban Investasi Bodong di Tasikmalaya Akibat Telat Melapor

Selain itu, lanjut Edy, tanggapan dari aparat penegak hukum (APH) juga lambat. Mereka terkadang melaporkannya pun lambat. Karena biasanya para korban berusaha sendiri dulu untuk mencari dan mengejar.

Sebab, mereka merasa malu sudah tertipu. Kalau dari awal ketika ada sinyal bahwa ini adalah investasi bodong. Kemudian mereka segera melapor ke APH, pasti si pelaku investasi bodong itu tidak bisa lari atau kabur.

“Pelaku rata-rata sudah kabur, karena masyarakat yang ikut investasi bodong ada rasa malu. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari atau mengejarnya secara diam-diam,” terangnya.

Edy juga mengatakan bahwa saat ini kes piscking. Uang kas menjadi raja sehingga ketika berinvestasi harus betul-betul berhati-hati. Terlebih kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Maka yang paling aman untuk saat ini uang lebih baik ditabung saja. Kalaupun untuk investasi, minimalnya bisa berkonsultasi dengan konsultan investasi jika investasinya itu besar.

“Lebih baik menggunakan jasa konusultan investasi. Sekali lagi, kondisi ekonomi yang saat ini Kes Pisking, jadi harus sangat berhati-hati dalam invesatasi. Kita harus sadar, tidak semua orang ingin cepat kaya. Rasionalitas harus tetap digunakan,” pungkas Edy Suroso. (Apip/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Tarif parkir berlangganan di Ciamis, Jawa Barat akan mulai berlaku pada tahun 2023 mendatang. Pemkab Ciamis pun melakukan sosialisasi petunjuk dan pelaksanaan parkir berlangganan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Setda Ciamis, Jumat (30/12/2022).

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Ciamis, Achmad Yani menjelaskan, parkir berlangganan merupakan program kerja Pemerintah Daerah Ciamis untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir.

Menurutnya, melalui parkir berlangganan ini, Pemkab Ciamis bermaksud memberikan pelayanan lebih murah dan lebih baik lagi kepada masyarakat.

“Retribusi parkir yang dipungut selama satu tahun atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor,” terangnya.

Achmad Yani juga menjelaskan, dasar hukum parkir berlangganan yakni Perda No. 7 Tahun 2020, atas perubahan kedua Perda Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.

Adapun alur pendaftaran parkir berlangganan tersebut yakni, wajib retribusi, wajib membawa persyaratan seperti fotocopi KTP dan STNK. Kemudian, mendatangi Kantor Bapenda atau Samsat.

Baca Juga: Program Parkir Berlangganan Tepi Jalan, Dishub Ciamis Siapkan 140 Juru Parkir

Setelah itu, menuju loket petugas dan wajib retribusi menerima bukti pembayaran. Selanjutnya, stiker dan kartu parkir berlangganan.

“Titik parkir berlangganan itu di seluruh tepi jalan umum wilayah Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan. Parkir berlangganan tidak berlaku di lokasi tempat parkir khusus. Seperti tempat wisata, gedung pertemuan, sarana olahraga, toko modern dan rumah sakit,” terang Achmad Yani.

Gali Potensi Retribusi Melalui Parkir Berlangganan di Ciamis

Sementara itu, Sekda Ciamis Tatang mengatakan, parkir berlangganan ini merupakan upaya pemerintah dalam menggali potensi yang ada pada retribusi parkir.

“Sesuai persetujuan bersama dari DPRD Ciamis pada tanggal 29 Desember 2020 lalu, dan Bupati Ciamis juga telah melakukan tanda tangani Perda tersebut,” katanya.

Baca Juga: Dishub Ciamis Tegaskan ATCS Bukan Alat Tilang Elektronik

Berdasarkan Perda tersebut, masyarakat nantinya hanya membayar satu kali. Karena pembayaran parkir berlangganan ini pada saat membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat atau Kantor Bapenda.

Untuk tarif parkir berlangganan di Ciamis, kendaraan roda dua (motor) Rp 20 ribu, roda empat (mobil), baik sedan maupun minibus Rp 40 ribu. Kemudian, kendaraan penumpang dan mobil barang Rp 60 ribu.

Menurut Tatang, meskipun secara nominal tarif tersebut relatif kecil. Namun, jika melihat potensi kendaraan secara signifikan kemungkinan besar akan menaikan PAD Kabupaten Ciamis.

“Maka dari itu, dengan adanya peraturan tersebut kami harap para pegawai ASN dan BUMN atau BUMD dan lainnya, dapat memahami peraturan parkir berlangganan ini. Juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” pungkas Tatang. (Feri/R3/HR-Online/Editor-Eva)

Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo tak terima dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia. Sambo pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta pada Kamis (29/12/22).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD heran dengan adanya gugatan tersebut.

Sebab, sebelumnya Ferdy Sambo menyatakan akan menerima semua putusan hasil banding terkait pemecatannya akibat terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Kok sekarang gugat?, dulu ketika dia banding pernyataannya ‘apapun putusan hasil banding, saya terima’,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jum’at (30/12/22).

Baca Juga : Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri, Minta Haknya Kembali

Selain itu, Mahfud mengatakan, gugatan Ferdy Sambo terhadap Presiden dan Kapolri merupakan usaha untuk mengaburkan perkaranya saat ini.

Bahkan, menurutnya gugatan tersebut sebatas gimmick. Oleh karena itu pihaknya menyarankan pemerintah untuk fokus pada persidangan yang sedang berjalan.

“Itu (pemecatan Sambo) hukum administrasi, bukan hukum pidana dan sudah selesai, menurut saya gugatan itu cuma gimmick saja,” ujarnya.

Gugatan Sambo Terhadap Presiden dan Kapolri Karena Tak Terima Dipecat

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ferdy Sambo melayangkan gugatan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam gugatan dengan nomor register 476/G/2022/PTUN.JKT itu, Ia mengajukan 3 poin permohonan.

Pertama, meminta Keputusan Presiden tentang pemecatan dengan tidak hormat terhadapnya batal dan tidak sah.

Kemudian, permohonan keduanya, meminta PTUN DKI Jakarta memerintahkan Kapolri sebagai tergugat II memulihkan kembali semua haknya sebagai anggota Polri.

Terakhir, meminta kedua tergugat mendapat hukuman tanggung renteng dan harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis membenarkan gugatan tersebut, menurutnya gugatan tersebut merupakan hal biasa dan menjadi hak konstitusi setiap warga negara.

Selain itu, pihaknya juga meminta negara untuk memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian yang telah kliennya lakukan selama menjadi anggota Polri.

“Selama menjadi anggota Polri, klien kami telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik,” katanya.

Saat ini, Ferdy Sambo yang menggugat Presiden dan Kapolri karena tak terima atas pemecatannya tengah menjadi sorotan berbagai pihak dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan. (R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com, – Perkembangan suhu politik elektoral diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2023. Wilayah Jawa Barat, menjadi wilayah strategis dalam pemenangan Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif IPRC, Firman Manan mengatakan, adanya peningkatan dinamika politik elektoral ini terutama menjelang pencalonan anggota DPR. Masa pencalonan anggota DPR ini dilaksanakan pada 24 April 2023 sampai 25 November 2023.

Selain itu, lanjut Firman, pada saat pencalonan presiden pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Serta pelaksanaan masa kampanye pada 28 November 2023.

Baca Juga : Jadi Masjid Termegah di Jabar, Kaca Patri Hiasi Masjid Raya Al Jabbar

Hal tersebut, berdasarkan hasil survei IPRC pada 23 November sampai 30 November 2022.

“Jawa Barat ini sebagai wilayah strategis dan barometer politik nasional. Tentu menjadi rebutan semua partai politik dan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/12/2022).

Menurutnya, berdasarkan tingkat popularitas capres/cawapres di Jabar, nama Prabowo Subianto menjadi yang paling tinggi. Kemudian Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Andhika Perkasa.

Sedangkan di level partai politik, lanjut Firman, Partai Gerindra berada di posisi teratas dengan elektabilitas 22,9 persen. Kemudian PDI-Perjuangan (16,2 persen), PKS (13,2 persen), Golkar (11,8 persen), dan Demokrat (6,1 persen).

Dengan demikian, lanjut Firman, capres/cawapres ini juga turut memengaruhi kecenderungan kenaikan atau penurunan elektabilitas partai.

“Gerindra dan PDIP saat ini cenderung mengalami kenaikan. Itu karena diasosiasikan dekat dengan capres yang memiliki elektabilitas relatif signifikan di Jabar (Prabowo dan Ganjar). Kemudian elektabilitas capres non partai (Anies dan Ridwan Kamil), belum memberikan efek signifikan bagi partai politik,” tuturnya.

Suhu Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar

Selain persoalan politik nasional, Firman juga membahas terkait politik di Jabar. Yakni, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di 2024.

Berdasarkan hasil survei, kata Firman, Ridwan Kamil masih tetap paling tinggi untuk calon Gubernur Jabar dengan 49,4 persen. Kemudian Dedi Mulyadi (22,2 persen), Deddy Mizwar (7,7 persen), dan Dede Yusuf (6,9 persen).

“Jika Ridwan Kamil tidak lagi mencalonkan diri pada Pilkada Jabar, maka nama Dedi Mulyadi menjadi yang tertinggi dengan 34,6 persen. Kemudian Deddy Mizwar 14,5 persen, Dede Yusuf 14,2 persen, dan Atalia 5,9 persen,” ungkapnya.

Baca Juga : BNNP Jabar Ungkap 51 Kasus Tindak Pidana Narkotika Selama 2022

Ada pula perubahan signifikan, yakni munculnya Atalia karena terasosiasikan dekat dengan Ridwan Kamil.

Ia juga menjelaskan, di luar hasil Pileg 2024, langkah politik Ridwan Kamil juga akan menjadi variabel determinan dalam Pilgub Jabar 2024.

“Jika Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jabar, maka peluang untuk menang terbuka lebar, sepanjang mampu mempertahankan elektabilitasnya,” ucapnya.

Akan tetapi, jika Ridwan Kamil tidak maju pada Pilgub Jabar, kata Firman, bisa jadi pula ketidakhadiran Ridwan Kamil ini bisa menguntungkan calon lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Board of Advisor IPRC, Muradi memprediksi calon presiden pada 2024 mendatang yakni dua pasangan.

Sejauh ini, kata Muradi, baru dua kemungkinan yakni Anies Baswedan dan pasangannya, kemudian Prabawo Subianto dan Ganjar Pranowo.

“Tinggal menunggu PDI-Perjuangan mendeklarasikan calonnya, baru ada calon-calon alternatif. Sejauh kini baru ada dua kutub, yaitu Anies plus X, kemudian Prabowo dan Ganjar. Anies dengan siapa ini yang perlu didiskusikan lebih jauh,” ucapnya.  (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Jalur Limbangan dan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjelang pergantian tahun terpantau lancar pada Jumat (30/12/2022). Arus lalu lintas kendaraan dari arah Bandung tujuan ke Tasikmalaya maupun Garut kota masih wajar.

Kedua jalur utama di Kabupaten Garut, yakni jalur nasional Limbangan dan jalur provinsi Kadungora jelang pergantina tahun baru masih normal. Biasanya sebelum pandemi Covid – 19, menjelang malam tahun baru seperti saat ini sudah padat.

Namun hingga hari ini, pengendara tujuan jalur wisata di Garut seperti Cipanas, maupun arah Ciamis dan Pangandaran masih lancar.

“Masih hijau, lancar normal seperti biasanya,” kata Kasat Lantas Polres Garut, AKP Undang Hidayat, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Mobil Minibus Ludes Terbakar di Jalan Malangbong Garut

Ia juga menjelaskan, selain jalur nasional Limbangan, jalur provinsi dari arah Nagreg juga relatif masih normal.

“Jalur Limbangan dan Kadungora normal, tidak ada spot kepadatan. Jalur ini kan hanya perlintasan menuju Tasikmalaya maupun arah ke Pangandaran, tapi masih normal,” imbuh Undang.

Ia menyebutkan, normalnya arus lalu lintas ini diprediksi akibat kekhawatiran masyarakat kota yang berniat liburan ke tempat wisata.

Kekhawatiran itu dipicu imbauan BMKG bahwa akan ada cuaca buruk melanda saat malam pergantian tahun. Masyarakat lebih memilih tak berpergian jauh karena khawatir cuaca buruk. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)