harapanrakyat.com,- Maraknya tindak kriminal pembegalan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak semua stakeholder meningkatkan koordinasi keamanan.

Selain itu, Ridwan Kamil juga mengimbau agar warga menghidupkan kembali ronda malam dan menggencarkan siskamling. Harapannya hal itu mampu menekan tindak kriminal.

Ridwan Kamil mengatakan, ketertiban dan keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan tugas bersama masyarakat.

Baca Juga : Sempat Buron, Polisi Berhasil Ciduk Pelaku Penganiayaan di Rancasari Kota Bandung

“Rajin melaporkan, mengamati gerak-gerik mencurigakan dan lain sebagainya. Jadi siskamling (sistem keamanan lingkungan), mudah-mudahan menjadi satu solusi dalam hal preventif,” ungkap Ridwan Kamil di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/1/2023).

Sementara itu di Kota Bandung, Pemkot Bandung bersama Forkopimda Kota Bandung menyatakan kesiapannya menggelar patrol gabungan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Bandung, Bambang Sukardi menuturkan, patrol gabungan tersebut untuk memastikan keamanan dan ketertiban Kota Bandung kondusif.

“Patroli gabungan akan melibatkan Forkopimda, Satpol PP dan kewilayahan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Kita segera membuat jadwalnya agar berjalan efektif,” katanya.

Upaya Preventif Tindak Kriminal

Dalam kesempatan itu pula, Bambang mengatakan, tidak hanya di tingkat kota, patroli juga akan gencar hingga di tingkat kewilayahan melalui Siskamling.

Baca Juga : Ciduk Pengedar, Polres Garut Amankan Psikotropika Senilai Rp 800 Juta

“Untuk pihak kewilayahan, giatkan lagi Siskamling dengan melibatkan Forkopimcam dan Linmas serta masyarakat untuk menekan tindak kriminal,” ujarnya.

Mengantisipasi remaja sekolah bergabung ke dalam kelompok motor atau kelompok kenakalan anak, Bambang juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Nantinya, lanjut Bambang, Disdik Kota Bandung memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para kepala sekolah.

“Disdik Kota Bandung sudah siap untuk membuat surat edaran. Salah-satunya untuk antisipasi siswa masuk ke dalam kelompok kenakalan anak,” ujarnya.

Berdasarkan informasi, hingga saat ini Satpol PP melakukan pengawasan kewilayahan selama 24 jam. Ada dua pembagian waktu patroli yang dimulai pukul 21.00 WIB.

Selain meningkatkan koordinasi menekan tindak kriminal di Kota Bandung, Pemkot Bandung juga menyiapkan layanan kegawatdaruratan yakni Bandung Siaga 112. Layanan ini mempermudah masyarakat untuk mengingat nomor gawat darurat. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Palang Merah Indonesia (PMI) Ciamis, Jawa Barat, menggelar acara pelantikan anggota muda Korps Sukarela (KSR) PMI, di lokasi Agrowisata Cibungureun, Desa Handapherang, Jumat (13/1/2023).

Sebanyak 23 orang anggota muda PMI Ciamis, dilantik menjadi KSR. Mereka sebelumnya mengikuti Diklatsar KSR, sejak Selasa (10/1/2023) sampai Jumat (13/1/2023).

Ketua PMI Ciamis, H Iing Syam Arifin mengatakan, Diklatsar KSR ini merupakan kegiatan wajib bagi anggota PMI, khususnya yang usia remaja.

Diklatsar ini kata Iing, merupakan pelatihan dasar untuk mendidik calon anggota baru KSR PMI Ciamis, agar mampu bergerak cepat, memiliki sikap tanggap terhadap bencana ataupun permasalahan kemanusiaan lainnya.

“Lewat Diklatsar KSR ke 3 ini, kita harap akan mampu melahirkan relawan-relawan PMI baru yang memiliki karakter dan mental yang kuat khususnya dalam kepalangmerahan,” katanya.

Baca juga: Dinkes Ciamis Pantau dan Cek Makanan, Termasuk Jajanan Chiki Ngebul

Lanjutnya, pelantikan anggota muda KSR PMI ini, tentu menambah kekuatan jumlah relawan di PMI Ciamis.

“Bertambahnya jumlah relawan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan PMI kepada masyarakat,” ungkap mantan Bupati Ciamis periode 2014-2019 ini.

H Iing menyebut, pihaknya sengaja melaksanakan Diklatsar KSR PMI di Agrowisata Cibungureun, karena berdekatan dengan proyek bendungan Leuwi Keris.

“Peserta diberikan berbagai ujian dan materi berkaitan dengan kepalangmerahan. Lokasi Agrowisata Cibungureun ini cocok untuk melatih mereka (peserta), agar tangguh dan siap menjadi relawan,” pungkasnya.  (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Majelis hakim PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terpaksa menunda sidang lanjutan yang menyeret mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara dan istrinya Endang Kusumawaty.

Rencananya, pada Jumat (13/1/2023) ini, majelis hakim mengagendakan sidang lanjutan dengan agenda sidang pemeriksaan terhadap para terdakwa.

Penundaan itu lantaran jaksa penuntut umum (JPU), bersikeras ingin menghadirkan terdakwa secara tatap muka (offline). Jaksa berpendapat, saat ini pemerintah sudah mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain itu, pertimbangan jaksa ingin menghadirkan terdakwa secara langsung berkaitan dengan pembuktian materi dakwaan.

Baca Juga : Sidang Mantan Ketua DPRD Jabar, Saksi Ahli: Jaksa Wajib Buktikan Pidana Asal

JPU pun meminta majelis menunda jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini jika terdakwa tidak hadir di persidangan secara tatap muka.

Menanggapi hal itu, majelis hakim itu mengabulkan permohonan JPU menunda persidangan. Namun, majelis hakim terpaksa belum bisa mengabulkan keinginan jaksa untuk menghadirkan terdakwa secara langsung.

Alasannya, majelis hakim menjelaskan, saat ini belum ada keputusan tertulis mengenai pencabutan perjanjian bersama tiga lembaga negara mengenai teknis pelaksanaan sidang secara online.

Dengan demikian, kata hakim ketua, pihaknya tetap berpedoman pada surat keputusan bersama (SKB) mengenai teknis pelaksanaan persidangan secara online.

Sebagai informasi, majelis hakim kembali menggelar persidangan pada Jumat (13/1/2023) ini mengagendakan pemeriksaan terhadap terdakwa.

“Kami memohon majelis menggelar persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa ini secara tatap muka. Pemerintah saat ini sudah mencabut peraturan PPKM. Ada beberapa hal juga yang harus kami tunjukkan kepada para terdakwa,” ungkap JPU atas nama Pujo dalam persidangan.

Selain itu, Pujo juga menerangkan, persidangan secara tatap muka ini untuk kepentingan JPU demi pembuktian materi dakwaan.

“Banyak yang harus kita kasih lihat dan konfirmasikan sama dia (para terdakwa). Itu hanya untuk memenuhi dakwaan kita. Ada catatan-catatan dalam dakwaan harus kita perlihatkan sama dia,” tutur Pujo seusai persidangan.

Tidak Persoalkan Kehendak Jaksa, Majelis Hakim Ingatkan Soal SKB

Menanggapi hal tersebut, majelis hakim berpendapat pada prinsip pihaknya tidak mempermasalahkan kehendak JPU. Akan tetapi majelis berpendapat, saat ini belum ada keputusan mengenai pencabutan SKB yang mengatur teknis pelaksanaan sidang secara online.

“Secara prinsip, kami tidak jadi masalah mau sidang secara offline maupun online. Namun, kami tidak mau melanggar SKB mengenai pelaksanaan sidang secara online,” ungkap majelis di persidangan.

Baca Juga : Penasihat Hukum Terdakwa Irfan Hadirkan Saksi Fakta

“Kami tetap menghormati perjanjian SKB antara Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, serta Kementerian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconference,” tutur pimpinan persidangan.

Selain itu, majelis juga berpendapat jika terdakwa dihadirkan secara tatap muka maka terdakwa harus menjalani tes PCR Covid-19 dan juga menjalani isolasi selama 14 hari jika keluar rumah tahanan.

Khawatirnya, lanjut majelis hakim, jika terdakwa harus menjalani isolasi, dapat mengganggu jalannya agenda persidangan selanjutnya.

“Jika saudara jaksa tetap ingin menghadirkan terdakwa secara langsung di persidangan, silahkan kami memberi kesempatan jaksa menempuh prosedur sidang offline, termasuk jaminan keselamatan terdakwa,” ungkap majelis hakim.

Majelis hakim menekankan, persidangan akan digelar kembali pada Senin (16/1/2023) dengan agenda pemeriksaan kepada terdakwa.

“Jika jaksa tidak bisa membuktikan secara hitam di atas putih prosedur persidangan offline, maka sidang akan digelar secara online kembali,” tutur hakim sebelum menutup persidangan.

Sebagai informasi, Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis SPBU.

Berdasarkan dakwaan, transaksi kerja sama bisnis antara terdakwa Irfan dan korban yaitu Stelly Gandawidjaja, berlangsung sejak 2013 hingga 2019 yang merugikan korban sebesar Rp 58 miliar. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Jajaran Polres Pangandaran gelar operasi meningkatkan disiplin penggunaan helm keselamatan. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Lalu lintas pasal 291 tentang pengendara roda 2 wajib menggunakan helm. 

Pantauan harapanrakyat.com, masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm keselamatan. Pemotor pun banyak yang nyelonong tidak menghiraukan adanya petugas di Bundaran Marlin.

Kabag Ops Polres Pangandaran Kompol Dodi Arahmansyah mengatakan operasi disiplin ini sesuai perintah atasan. Tujuannya agar para pemotor untuk selalu menggunakan helm saat berkendara.

“Kegiatan operasi ini fokus pada teguran terhadap yang tidak menggunakan helm keselamatan. Kita tidak ada penilangan,” kata Dodi Arahmansyah, Kamis (12/1/2023)

Dodi menjelaskan pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak pakai helm mendapat teguran. Petugas pun memberikan lembar kuning kepada pelanggar lalu lintas. Selanjutnya pengendara wajib membawa helm supaya bisa mengambil kembali sepeda motornya.

“Operasi disiplin ini amat dari Pak Kapolres. Tujuannya mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban memakai helm,” kata Dodi.

Baca Juga: Bahayakan Pengendara, Polres Pangandaran Tambal Jalan Berlubang

Dodi menegaskan operasi ini akan pihaknya lakukan seminggu tiga kali secara masif. Dalam operasi disiplin ini, Polres Pangandaran kerja sama dengan Satpol PP, Dishub, Polisi Militer dan Jaga Lembur.

“Yang sudah kita berhentikan karena melanggar ada sekitar 50 lebih. Pelanggar tersebut mengambil helm ke rumahnya, maka kendaraan kita kembalikan. Terlebih dulu kita berikan edukasi,” jelas Kompol Dodi Arahmansyah.

Terkait dengan pemberlakukan tilang elektronik atau ETLE, Dodi mengatakan Polres Pangandaran saat ini masih dalam tahap pengajuan ke Mabes Polri.

“Mudah-mudahan ke depan Polres Pangandaran memiliki fasilitas ETLE karena belum ada. kita mengedepankan teguran dan edukasi bahwa helm keselamatan sangat penting dan wajib bagi pengendara roda 2,” pungkasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

Berita Tasikmalaya, (Harapanrakyat.com),- Heboh beredar kabar Ketua Partai Nasdem Kota Tasikmalaya Azies Rosmaya Mahfud dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPD oleh DPW Nasdem Jabar. Azies pun menepis isu tersebut.

“Kalau ini tidak menjelaskan ini saya khawatir terutama buat jajaran DPD dan Bacaleg itu ada miskomunikasi. Nasdem dan Azies itu lambang satu, mereka percaya terhadap Azies dan Nasdem itu tidak akan terpisahkan,” Kata Azies Rismaya Mahfud di Kantor DPD Nasdem Kota Tasikmalaya, Kamis (12/1/2023).

Azies menegaskan kabar pencopotan tersebut tidak benar dan hanya miskomunikasi.

“Untuk menentramkan dan menenangkan. Berita yang sudah tersebar kalau saya dicopot oleh DPW Nasdem Jawa Barat itu tidak benar hanya ada mis komunikasi,” ungkapnya.

Agar tidak ada kabar serupa, Azies pun akan membetulkan struktur organisasi Partai Nasdem, mendahulukan Silaturahmi dan konsolidasi internal.

Baca Juga: AHY Tepis Isu Koalisi Bersama PKS dan Nasdem Jalan di Tempat

“Jangan sombong dan takabur. Dahulukan akhlak itu yang utama dan pertama. Kita sapa warga, memberikan tutur bahasa yang mudah sehingga masyarakat dapat memahami,” jelasnya.

Ketua Partai Nasdem Kota Tasikmalaya ini menargetkan raih 10 kursi DPRD pada Pemilu mendatang. Untuk meraihnya, Nasdem ke depan harus silaturahmi, berbuat baik dan biarkan dalam hati dekat dengan warga yang tulus dan ikhlas. Jangan membodohi warga namun mengajarkan pemahaman sesuai amanat UUD 45.

“Kita optimis. Nasdem harus terorganisir dengan baik. Itu salah satu kekuatan dengan niat yang baik, tidak boleh ada yang bengkok. Salam Restorasi, perubahan ker arah yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Taufik Sakit, Ketua Bapilu Nasdem Kota Tasikmalaya menjelaskan, terkait kabar pencopotan Ketua Nasdem Tasikmalaya hanya miskomunikasi. Ada hal teknis yang harusnya melaporkan ke DPW tapi tidak mengirimkan laporan.

“Ketika tidak ada pergerakan seperti ini akan di nol kan dan seandainya terjadi akan ada Plt. Tapi tidak terjadi dan itu hanya miskomunikasi,” tegasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)