harapanrakyat.com – Tren investasi yang terus meningkat saat ini, masyarakat jangan tergiur iming-iming keuntungan besar.

Terlebih dengan pandemi kemarin, banyak masyarakat menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk emas, saham atau perdagangan berjangka demi memperoleh keuntungan.

Kendati demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian. Baik karena kurangnya pemahaman maupun minimnya pengetahuan tentang investasi tersebut.

Baca Juga : Ratusan Korban Investasi Bodong Madu Klanceng di Tasikmalaya Akan Demo ke DPR

Dirut International Business Futures (IBF), Ernawan mengatakan, masyarakat yang ingin terjun ke dunia perdagangan berjangka komoditi untuk tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan investasi yang besar.

Menurutnya, perdagangan berjangka komoditi selain menawarkan keuntungan yang besar, tapi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Hal itu jika melakukan transaksi tanpa pembekalan ilmu pengetahuan berinvestasi.

“Karena sekarang, banyak orang tergiur dengan return tinggi dan keuntungan investasi yang tinggi pula. Akan tetapi tidak memperoleh penjelasan mengenai risikonya yang juga tidak kalah tinggi,” ungkapnya kepada wartawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023).

Jangan Sekedar Cari Keuntungan, Pelajari Dulu Risiko Berinvestasi

Ia mengatakan, masyarakat harus mempersiapkan banyak hal sebelum masuk dalam dunia perdagangan berjangka komoditi. Salah satunya adalah membekali diri dengan ilmu dan menentukan pialang yang terdaftar.

“Kita cek dulu apakah brokernya terdaftar di Bappebti dan Aspebtindo atau tidak. Jika tahap ini dilewati, khawatirnya bukan untung, malah jadi buntung,” katanya.

Ernawan menerangkan, risiko yang kerap menjebak masyarakat adalah ilegal trading.

Banyak investor yang terjebak pada pialang berjangka tak berizin dan tergiur dengan iming-iming tingkat keuntungan yang besar. Padahal, modal untuk berinvestasi pun tidak sedikit.

Baca Juga : Investasi Sarang Lebah, Warga Garut Klaim Ditipu Perusahaan Miliaran Rupiah

Untuk itu, Ia menuturkan pentingnya edukasi tentang perdagangan berjangka agar terhindar dari penipuan ataupun investasi bodong yang mengiming-imingi keuntungan investasi yang besar.

“Sebagian besar pengaduan tersebut lantaran adanya investasi ilegal seperti robot trading. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang tidak taat terhadap peraturan. Intinya, masyarakat jangan tergiur iming-iming keuntungan investasi besar padahal bodong,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Terkait keberadaan patung Firaun berukuran besar ada di Banjar Water Park (BWP) , mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat.

Rencananya, patung Firaun itu akan menjadi ikon Museum the Mumi, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan menganggap, bahwa adanya rencana pembangunan museum sebagai wisata edukasi merupakan hal yang bagus. Selain itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri.

“Kalau dari sisi ide adanya sesuatu yang menjadi daya tarik kota, tentu saja sangat bagus. Namun apakah penggunaan ikon patung Firaun di BWP itu sudah sesuai dengan kearifan lokal atau tidak,” kata Cecep, Kamis (16/3/2023).

Menurut Cecep, museum apa saja bisa dibuat di mana saja dengan tujuan untuk edukasi dan pengetahuan. Akan tetapi, harus ada pertimbangan lain, yang perlu diperhatikan.

“Tentu museum apa saja bisa dibuat mana yang paling memungkinkan ketika berbicara museum sejarah. Banyak sejarah lokal, nasional, dan dunia yang bisa ditampilkan sebagai ikon wisata kota,” ujarnya.

Baca Juga: Patung Firaun Berukuran Besar di Banjar Water Park Disoal

Menurutnya, sejarah lokal maupun nasional juga tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan sejarah Mesir kuno.

“Sejarah lokal dan nasional tidak kalah sensasionalnya dengan sejarah semacam Mesir kuno,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Cecep, di dalam ajaran agama Islam, patung juga menjadi sesuatu hal yang sensitif. “Karena banyak juga pendapat yang melarang,” paparnya.

Kemudian, Cecep berharap, pemerintah bisa meminta pendapat dari tokoh masyarakat dan agama mengenai patung Firaun di BWP tersebut.

“Saya kira hal ini perlu disampaikan kepada para tokoh masyarakat dan agama. Kemudian meminta pendapat mereka mengenai hal ini,” pungkasnya. (Sandi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Jalur lintas daerah Ciwidey-Rancabali-Ciadun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sepanjang 30 kilometer masuk dalam rencana pelebaran jalan. Program rencana pengerjaan itu dari Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat.

Jalur tersebut merupakan penghubung daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Wilan Oktavian mengatakan, pelebaran jalan itu masuk dalam tahapan program yang harus terlaksana sampai 2024 mendatang. Pihaknya pun telah melaporkan tahapan program tersebut.

Baca Juga : Pengelolaan TPPAS Lulut Nambo Bogor Dikerjasamakan Pemprov Jabar

Namun, kata Wilan, ada sedikit permasalahan untuk pelebaran jalan di sepanjang jalur 30 kilometer itu. Permasalahan itu yakni sebagian besar lahan pelebaran jalan merupakan milik pemerintah. Seperti lahan milik Perum Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Ada program sampai tahun 2024, pelebaran kurang lebih 30 kilometer, tapi memang lahannya banyak yang milik Perhutani, BKSDA, PTPN, ada juga punya warga,” tutur Wilan dalam pendampingan kunjungan kerja Komisi V DPR RI, di Pasirjambu Kabupaten Bandung, Kamis (16/3/2023).

Kunjungan kerja tersebut, membahas soal sarana dan prasarana preservasi ruas Jalan Soreang-Rancabali- Cidaun yang bersumber dari APBN tahun 2022-2023.

Lanjut Wilan, lahan milik pemerintah akan menjadi prioritas untuk pelebaran jalan tersebut. Ia mengaku lega karena sudah ada dukungan dari level pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Pihaknya pun menyatakan siap untuk mempercepat program itu.

“Alhamdulillah, tadi sudah ada dukungan dari Pak Bupati Bandung, kita akan coba percepat,” ucapnya.

Dukungan Program Pelebaran Jalan Sudah Ada, Legalitas Belum

Wilan menuturkan, meski saat ini pihak Perhutani, BKSDA, dan PTPN sudah menyatakan dukungan pelebaran jalan, namun persoalan legalitas belum ia pegang.

“Tapi legalitasnya yang belum kita dapat, supaya bisa bekerja. Nah, untuk mendapatkan legalitasnya, kita minta bantuan Pak Bupati Bandung,” ujar Wilan.

Baca Juga : Pemkab Bandung Barat Cabut Status KLB Keracunan Massal

Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI, Anang Susanto menekankan, sarana dan prasarana ruas jalan merupakan persoalan yang harus diupayakan sebelum lebaran mendatang.

Meski secara hitungan matematis sulit untuk terealisasi, tetapi setidaknya pemerintah bisa mengurangi dampak kemacetan lalu lintas.

“Memang secara logika tidak mungkin dan bukan sulap kalau harus clear semuanya. Paling tidak, sudah berubah kalau sudah ada program pelebaran jalan. Yang semula macet jadi agak macet. Enggak apa-apa. Nantinya ada rekayasa jalan,” ujar Anang. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Seorang petani di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan meninggal di sawah. Warga menemukan korban di area persawahan di Bojonghegar, Kecamatan Kawalu, Kamis (16/3/2023). 

Petani yang meninggal tersebut bernama Ajid Jamaika (50). Ia merupakan warga Kampung Ampel, Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya.

Ade Kurnia, Ketua RT setempat mengatakan, yang meninggal tersebut merupakan warga pendatang dan baru mengontrak serta bertani di kampungnya.

“Ngontrak di sini kalau tidak salah sudah ada dua bulanan,” katanya kepada harapanrakyat.com, Kamis (16/3/2023).

Ade mengaku baru mengetahui kalau korban meninggal, setelah dapat laporan dari yang punya kontrakan korban.

“Kalau kerja di sawahnya itu sudah satu bulan. Sawahnya mah milik orang lain,” imbuhnya.

Baca Juga: Lagi Cari Ikan, Warga Tasikmalaya Malah Temukan Mayat Mengambang di Sungai

Lanjutnya menambahkan, menurutnya penuturan warga, petani yang meninggal di sawah yang ada di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya itu, selalu membawa pupuk kandang.

Ia membawa pupuk ke area persawahan, untuk memupuk tanamannya dari siang hingga malam. Warga melihat korban di sawah sampai tengah malam, karena mendengar suara traktor di malam hari.

“Suara mesin traktor masih nyala, yang setiap harinya korban gunakan untuk bekerja di area persawahan tersebut. Jadi kemungkinan almarhum meninggal karena kelelahan,” ujarnya.

Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Kawalu dan Tim Inafis Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, langsung mendatangi lokasi.

Dari pantauan HR Online, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta meminta keterangan kepada sejumlah saksi-saksi.

Saat ini jenazah seorang petani yang meninggal di sawah itu, langsung petugas bawa ke kamar jenazah RSUD dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Pemkab Ciamis, Jabar, menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan itu dilaksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.  

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Asep Dedi Herdiana mengatakan, laporan keuangan LKPD ke BPK sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56.

Adapun Pemkab Ciamis menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un-Audited Tahun 2022, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat di Aula Lantai IV BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung hari Rabu (8/3/2023) lalu.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Paula Henry Simatupang, S.E., M Si., Ak., CA., CFrA., CSFA., CPA (Aust)., ACPA.

Pada kesempatan tersebut, Wabup didampingi oleh Kepala BPKD, Inspektur Ciamis Drs. Ika Darmaiswara.

Di hari yang sama selain Kabupaten Ciamis, ada kepala daerah lainnya dari Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar yang menyerahkan LKPD.

“Kegiatan itu dilanjutkan dengan sambutan diwakili oleh Plt Kota Tasikmalaya dan dilanjutkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa barat, lalu dilanjutkan dengan foto bersama dan ditutup dengan ramah-tamah,” ungkap Asep Dedi, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Tahun 2024, Pemkab Ciamis Fokus Tuntaskan Target Pembangunan

Kaban BPKD Ciamis Sebut, Laporan LKPD ke BPK RI Kewajiban Sesuai Peraturan Menteri

Lanjut Asep Dedi, LKPD juga merupakan kewajiban Pemerintah daerah salah satunya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Bab VII Point B ayat 1 bahwa penyerahan LKPD tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Alhamdulillah, Pemkab Ciamis dapat menyampaikan LKPD tersebut tepat waktu. Hal ini tentunya hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dengan seluruh OPD yang berada di seluruh Kabupaten Ciamis,” katanya.

LKPD tandas Asep Dedi, merupakan hasil konsolidasi laporan dari seluruh OPD dan unsur lainnya.

“Selanjutnya hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Ciamis dari mulai penyusunan, penyerahan sampai pemeriksaan BPK RI, harapannya dapat mendapatkan Kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10,” pungkasnya. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Pengelolaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo, di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya dikerjasamakan.

Hal itu menyusul adanya penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Pemprov Jabar bersama pihak PT Bahana TCW Investment Management.

Kerja sama ini terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Jawa Barat.

Baca Juga : Longsor di Kota Bogor, 2 Orang Meninggal Tertimbun

Sebagai informasi, TPPAS Regional Lulut Nambo yang berdiri di atas lahan 55 hektare. TPPAS ini memiliki kapasitas 2300 ton sampah per hari. Nantinya, TPPAS Lulut Nambo ini untuk menampung sampah dari wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan.

Pengelolaan TPPAS Regional Lulut Nambo ini melalui pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan masa pengelolaan selama 15 tahun.  

Pembangunan TPPAS ini akan menjadi salah satu infrastruktur yang mengedepankan pengembangan dan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Direktur Bahana TCW Doni Firdaus mengungkapkan alasan keterlibatan pihaknya dalam skema pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di Jawa Barat. Hal itu lantaran merupakan salah satu bukti komitmen perusahaan.

“Hal itu untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Doni di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/3/2023).

Baca Juga : Kapan TPPAS Legok Nangka Bandung Beroperasi?

Sebagai salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia, Bahana TCW telah menjadi pelopor dengan meluncurkan produk investasi hijau (green fund) melalui produk Bahana Kehati Lestari.

“Kami optimistis dengan penawaran konsepnya. TPPAS Lulut Nambo dapat menarik investasi dan pembiayaan bagi investor. Sesuai dengan komitmen Bahana TCW dalam mendukung investasi berbasis green economy dan keberlanjutan,” ujar Doni. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menyebut, Desa-desa di Jabar masih belum maksimal dalam melakukan proses pembangunan.

Hal itu lantaran anggaran yang masuk ke Desa masih minim, termasuk bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya.

Maka dari itu, pihaknya akan mendorong agar alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ke Desa di Jabar bisa lebih maksimal. Saat ini, Bankeu Pemprov Jabar ke Desa setiap tahunnya hanya Rp 130 juta.

Ono menyatakan, pihaknya memiliki program Jabar Bangkit 2024. Ia pun sepakat dengan para Kepala Desa, untuk mengalokasikan bankeu Rp 500 juta setiap tahun ke Desa yang ada di Jabar.

“Sangat tepat, apabila bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jabar ditambah menjadi Rp 500 juta. Agar desa bisa membangun lebih banyak lagi, kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” ungkap Ono Surono, saat melakukan diskusi dengan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Minggu (26/2/2023) lalu.

Baca juga: Ono Surono Dorong Akses Lintas Pantai dari Pangandaran ke Cimerak Terselesaikan

Lanjutnya, program Jabar Bangkit merupakan program PDI Perjuangan, sekaligus program dirinya sebagai calon Gubernur Jawa Barat tahun 2024.

Menurut Ono, jumlah desa di Jabar sebanyak 5.957. Untuk memberikan alokasi Rp 500 juta per Desa, Pemprov hanya perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun.

“3 triliun itu tidak lebih dari 10 persen APBD Jawa Barat,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

PDIP Jabar Jadikan Desa Kuat

Ono menambahkan, berdasarkan pidato Ketua Umum PDIP Hj Megawati, bahwa Desa adalah ujung tombak pemerintahan, menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.

Desa merupakan taman sari kearifan lokal di nusantara. Itu merupakan sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa.

“PDI Perjuangan telah menjadikan desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat. Jadi semua kader PDIP yang duduk di legislatif dan eksekutif dituntut untuk fokus membantu dan membangun desa,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali menyebut, saat ini Kepala Desa menjadi sasaran utama berbagai permasalahan rakyat. Mulai dari infrastruktur hingga masalah bantuan sosial.

“Sementara saat ini, APBDes masih dominan digunakan untuk masalah terkait penanganan dampak Covid-19. Sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terhambat,” ucapnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Jasad pria tanpa identitas ditemukan tersangkut di aliran Kalimalang, Jalan Kyai Haji Noer Alie, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023).

Penemuan jasad korban tersebut sontak menghebohkan sejumlah warga dan pengendara yang melintas.

Korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan pusat perbelanjaan yang melihat korban tersangkut di tiang Jembatan Kalimalang.

Baca Juga : Terekam CCTV, Dua Pelaku Begal di Bekasi Diringkus Polisi

“Berawal dari informasi yang kami terima, kami langsung menuju lokasi kejadian. Kami juga berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya,” kata Karsono Koordinator Satuan Tugas Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bekasi, di lokasi kejadian.

Ciri-ciri korban, kata Karsono, berjenis kelamin laki-laki, berambut pirang, memakai kalung, dan terdapat sejumlah tato di tubuhnya.

“Singlet hitam, celana oranye. Ciri-ciri khusus pada jasad pria tanpa identitas ini di antaranya memiliki rambut pirang, memakai kalung rantai, kemudian ada tatonya,” tuturnya.

Saat saksi menemukan jasad pria tanpa identitas ini, kondisi korban sudah membengkak. Karsono memperkirakan, korban telah meninggal sekitar lima hari lalu.

Untuk memastikannya penyebab kematian korban, pihaknya bersama dengan kepolisian langsung membawa jasad pria tanpa identitas tersebut ke RSUD Kota Bekasi untuk autopsi.

“Belum kita lihat (lukanya). Makanya setelah ini kami bawa ke RSUD bersama tim Pokdar,” ucapnya.

Baca Juga : Berkontribusi dalam Program E-TLE, Ridwan Kamil Terima Penghargaan Polri

Karsono mengaku sempat kesulitan saat mengevakuasi jasad korban. Derasnya arus Sungai Kalimalang, menjadi kendala tersendiri. Pihaknya pun harus menerjunkan satu perahu rafting untuk mengevakuasi jasad korban.

“Kami tarik jasad pria tanpa identitas ini menggunakan tali ke tubuhnya agar tidak lepas kebawa arus,” tuturnya. (Setiawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Dua pelaku begal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tidak bisa berkutik saat Reskrim Polres Metro Bekasi berhasil meringkusnya. Dua pelaku begal itu berinisial M dan K.

Berbekal rekaman CCTV (closed circuit television, CCTV), dua pelaku begal di Kabupaten Bekasi ini sempat viral di media sosial.

Rekaman CCTV itu saat para pelaku begal ini melakukan aksinya di Kampung Pompa, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 27 Desember 2022.

Baca Juga : Nekat Aniaya Anggota TNI, Pria di Garut Diringkus Polisi

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, polisi berhasil membekuk dua pelaku yang sempat viral di media sosial.

“Para pelaku begal ini beberapa kali melakukan aksinya di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi,” ungkap Twedi kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

Kedua pelaku begal ini, lanjut kapolres, dalam melakukan aksi kriminalnya mengancam korban dengan senjata tajam saat menyantap makanan di sebuah warung nasi.

Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku merampas kunci motor yang ada di atas meja kemudian membawa kabur motor korban.

“Pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor korban yang berada di atas meja. Lalu mengambil sepeda motor milik korban dengan kunci kontak,” ucap Twedi.

Baca Juga : Longsor di Kota Bogor, 2 Orang Meninggal Tertimbun

Kepada polisi, lanjut Twedi, pelaku begal ini nekat melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan ekonomi.

“Berdasarkan pengakuan pelaku, motifnya adalah kebutuhan ekonomi,” ungkapnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat pelaku begal yang kerap beraksi di Kabupaten Bekasi ini dengan pasal 368 KUHPidana dengan ancaman kurungan penjara maksimal sembilan tahun penjara. (Setiawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)