harapanrakyat.com,- Pemkab Pangandaran bangun Pos Terpadu untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke berbagai tempat wisata di Pangandaran. 

Dalam pos tersebut, para wisatawan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, pijat serta pengamanan selama libur akhir tahun ini. 

Kapolres Pangandaran AKBP Imara Utama mengatakan, Pos Terpadu Satlantas Polres Pangandaran ini merupakan bantuan dari Pemda melalui DISPUPRTRKP.

Sedangkan tujuannya, kata Imara, untuk persiapan Operasi Lilin Lodaya 2023. 

“Dengan adanya pos ini, kita bisa manfaatkan pos sebaik mungkin, baik sebagai pos pelayanan wisatawan maupun sebagai pos pengamanan arus lalu lintas,” imbuhnya. 

Sementara itu, dalam pos tersebut petugas yang berjaga merupakan gabungan dari PM, Polisi, Satpol PP, serta Dishub. 

Pihaknya pun berharap para wisatawan yang datang ke Pangandaran untuk mematuhi peraturan dalam berkendara. Hal itu agar selama perjalanan bisa selamat, aman dan nyaman. (Mad/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menyatakan mulai sekarang PPPK di Kabupaten Ciamis tidak setiap tahun harus tanda tangan perpanjangan untuk perjanjian kerja. 

Herdiat mengatakan, mulai sekarang para PPPK di Ciamis itu tidak setiap tahun ada evaluasi maupun tidak setiap tahun ada perpanjang kontrak. 

Namun, kata Herdiat, evaluasi dan perpanjang kontrak tersebut akan berlangsung 5 tahun sekali. 

“Tidak hanya kontrak 5 tahun sekali, yang lebih membanggakan lagi itu adalah PPPK juga mempunyai hak pensiun. Mudah-mudahan nanti tugas dan fungsinya bisa setara dengan ASN lainnya,” katanya, Rabu (20/12/23). 

Herdiat menjelaskan, sebelumnya Pemkab Ciamis telah meminta kepada Pemerintah Pusat supaya masa kerja para PPPK di Kabupaten Ciamis itu sampai dengan batas pensiun. Hal itu supaya tidak setiap tahun tanda tangan perjanjian kerja atau kontrak kerja.

“Namun Pemerintah Pusat mengabulkan masa perjanjian kerja atau kontrak kerja untuk PPPK itu sampai 5 tahun sekali, dan juga mendapatkan untuk hak pensiun,” jelasnya.

Herdiat menyebut pihaknya mengajukan kuota sebanyak 3.510 orang untuk berbagai SKPD, terutama untuk pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan. 

“Itu hampir lebih separuhnya untuk PPPK guru dan para medis,” ucapnya.

Herdiat menambahkan, yang mendapatkan perpanjangan kontrak PPPK itu ada sebanyak 1.932 orang.

“Mungkin nanti ada yang selesai di bulan April dan Juni 2024. Itu mungkin nanti akan ada perpanjangan kontrak oleh Bupati Ciamis berikutnya,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar, Jawa Barat, merasa kena prank dan kecewa karena bantuan CSR 2 unit mesin pompa untuk Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Bank BJB Cabang Banjar dibatalkan.

Padahal sebelumnya sudah dilakukan penyerahan secara simbolis pada momen peringatan 17 Agustus 2023 di Taman Kota.

Kepala BPBD Kota Banjar, Kusnadi, mengatakan, awalnya dari unit Damkar menerima pemberitahuan dari pihak Bank BJB bahwa bantuan CSR berupa 2 unit pompa pemadam kebakaran tidak jadi diberikan.

Alasan BJB membatalkan bantuan tersebut karena ada keterlambatan administrasi persyaratan yang diajukan oleh BPBD Kota Banjar.

Menurut Kusnadi, BPBD melalui Unit Damkar selama ini sudah semaksimal mungkin melengkapi admistrasi persyaratan sejak penyerahan simbolis bantuan tersebut.

“Tadi saya dapat laporan dari Unit Pemadam katanya bantuan dua unit pompa air informasinya batal karena keterlambatan persyaratan. Tentunya kami kecewa ya karena dari awal kami sudah melengkapi persyaratan yang diminta,” kata Kusnadi kepada wartawan, Rabu (20/12/2023).

Alasan Bantuan CSR Mesin Pompa untuk Damkar Kota Banjar Dibatalkan

Kusnadi mengaku kecewa atas pembatalan bantuan CSR berupa dua mesin pompa pemadam kebakaran dari Bank BJB Cabang Banjar tersebut. 

Terlebih, bantuan CSR dua unit mesin pompa pemadam tersebut informasinya akan diberikan kepada kabupaten/kota yang lain.

Kekecewaan itu juga karena sebelumnya sudah dilakukan penyerahan secara simbolis oleh pihak Bank BJB Cabang Banjar saat peringatan 17 Agustus 2023 di Taman Kota Banjar.

Pada saat itu penyerahan simbolis bantuan diberikan langsung kepada mantan Wali Kota Banjar Ade Sukaesih dan mantan Wakil Walikota Banjar Nana Suryana disaksikan oleh pejabat dan masyarakat yang hadir.

“Tentunya kami menyayangkan ya karena ini kan ini sudah diserahkan simbolis pada tanggal 17 Agustus sama Walikota disaksikan oleh masyarakat,” katanya.

“Kami juga selalu memenuhi persyaratan yang diminta oleh Bank BJB tapi ini malah informasinya akan diberikan ke kabupaten/kota yang lain,” katanya menambahkan.

Baca Juga: Jika Bendungan Leuwikeris Jebol, Ini yang akan Dilakukan BPBD Kota Banjar

Mesin Pompa Damkar Kota Banjar Sudah Tidak Layak Pakai

Saat ini Unit Damkar Kota Banjar hanya memiliki tiga unit pompa yang biasa digunakan untuk melakukan pemadaman api ketika terjadi musibah kebakaran.

Tiga unit pompa pemadam kebakaran tersebut kondisinya tidak layak pakai dan sudah aus. Bahkan terdapat satu pompa yang bukan peruntukannya, tetapi dipaksakan untuk dipakai.

Sehingga harus diganti menggunakan mesin pompa yang baru agar pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa maksimal.

“Kondisi yang sekarang bisa dikatakan sudah tidak layak pakai malah yang satu ini bukan mesin pompa air, tapi mesin Diesel. Tapi kita gunakan yang bukan peruntukkan untuk membantu pelayanan,” katanya.

Tangani 58 Kejadian

Sementara itu, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kota Banjar, Aam Amijaya, mengatakan, berdasarkan data dari awal Januari sampai 20 Desember 2023 pihaknya telah menangani 58 kejadian kebakaran.

Dari data tersebut jumlah kejadian penanganan kebakaran yang paling banyak yaitu kejadian kebakaran lahan. Tercatat kejadian kebakaran ada 26 kejadian selebihnya kebakaran rumah dan kejadian kebakaran lainnya.

“Sampai bulan Desember ini ada 58 penangan kebakaran yang kami tangani. Tadi juga kami penanganan kebakaran lahan di wilayah Pagak, Desa Binangun,” katanya.

BPBD Kota Banjar Kecewa Bantuan CSR Mesin Pompa Damkar Dibatalkan, Ini Tanggapan BJB

Terpisah, Perwakilan Bagian Umum Bank BJB Cabang Banjar, Andika, mengatakan, tidak ada pembatalan dalam pemberian bantuan CSR berupa dua unit pompa pemadam kebakaran untuk BPBD Kota Banjar.

Menurutnya apa yang disampaikan oleh BPBD Kota Banjar hanya miskomunikasi karena tidak ada pembatalan. Tetapi penangguhan pemberian bantuan dan nanti akan dilanjutkan pada tahun 2024.

“Tidak ada pembatalan, ini akan dilanjutkan nanti di tahun 2024. Mungkin miskomunikasi atau salah menginformasikan dari pihak BPBD. Karena saya juga menyampaikan tidak ada pembatalan,” kata Andika.

Lanjutnya menjelaskan ihwal penangguhan bantuan CSR berupa dua unit pompa pemadam kebakaran tersebut. Menurutnya dulu pada tanggal 17 Agustus 2023 memang sudah pernah dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis.

Namun, pada saat itu bantuan tersebut sebetulnya belum diberikan, persyaratannya juga belum masuk. Tetapi sebagai bentuk komitmen dari Bank BJB kemudian diproses pengajuan administrasinya.

Berkas Persyaratan Kurang

Dalam proses pengajuan persyaratan tersebut sampai saat ini ada beberapa dokumen yang kurang. Persyaratan masih harus dilengkapi, sementara waktu kuota bantuan pada tahun ini sudah habis.

“Dalam prosesnya sampai saat ini ada beberapa dokumen yang kurang dan masih harus dilengkapi. Nah, ketika pemenuhan dokumen tersebut posisinya CSR ini sudah habis,” terang Andika.

“CSR ini kan ada jatahnya, ada nominalnya, ada pagunya dan itu proses pengadaannya cukup lama membutuhkan waktu untuk penunjukan yang dapat bantuan tapi ternyata keburu habis untuk sesi CSR seri B ini,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia membenarkan bantuan CSR tersebut dialokasikan untuk daerah lain. Hal itu karena untuk pengajuan bantuan CSR sifatnya berlaku di seluruh Indonesia. Bantuan itu akan diberikan kepada pihak yang paling awal melengkapi berkas persyaratan.

Menurutnya, untuk kelangkaan berkas persyaratan dari BPBD Kota Banjar sebetulnya sudah terpenuhi. Namun BPBD Kota Banjar terlambat memberikan berkas persyaratan, sementara kuota bantuan untuk tahun ini sudah habis. 

“Kalau persyaratan sudah, sudah dipenuhi cuma kemarin terlambat, telat waktu sekitar satu mingguan. Jadi ini ditangguhkan akan ditindaklanjuti nanti tahun 2024 karena untuk anggaran tahun ini sudah habis,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Maraknya alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di kaca belakang angkutan kota (angkot), menjadi perhatian serius Bawaslu dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Jawa Barat.

Bahkan, Bawaslu dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengancam bakal mencopot APK yang terpampang di kaca belakang angkutan umumtersebut. Pasalnya, pemasangan APK tersebut dianggap mengganggu penglihatan sopir dan juga konsentrasi pengguna jalan lainnya.

Umumnya, APK tersebut berupa stiker yang memenuhi kaca belakang angkutan umum bergambar para peserta Pemilu dari mulai calon legislatif hingga calon presiden.

Baca Juga : Angkot di Bandung Jadi Sarana APK, Bawaslu tak Bisa Bertindak

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Cimahi, Zaenal Ginan menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk menindak pemasangan APK tersebut.

“Kami akan bekerja bersama Dishub dan instansi lainnya untuk menindak pemasangan APK di angkot itu. Nanti kita akan kaji regulasinya terlebih dahulu. Apa ada retribusi yang masuk atau tidak,” ucap Zaenal, Rabu (20/12/2023).

Jika memungkinkan, menurut Zaenal, pihaknya akan mencabut dan membersihkan APK yang menempel pada kaca belakang angkutan umum tersebut. Namun ini hanya dapat dilakukan jika ada kontrak hukumnya. Ini berarti pada tahap pertama pihaknya akan berusaha terlebih dulu menyelesaikan kontrak hukumnya.

“Jika memungkinkan untuk pencabutan (APK di angkot), ya kita cabut. Atau jika ada kontrak atau mekanisme hukumnya, kita akan upayakan untuk pembersihan terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan mengusahakan tindakan pencabutan, karena pemasangan stiker APK di kaca belakang angkot bisa menghambat jarak pandang sopir. Selain itu, karena visibilitas menjadi terbatas, ia mengkhawatirkan dapat meningkatkan potensi kejahatan di angkutan umum.

“Lalu pencabutan stiker kita bisa lakukan karena pemasangan stiker di angkot dapat mengganggu jarak pandang dan menambah rawan tindak kejahatan,” kata Zaenal.

Marak Pemasangan APK di Angkot

Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Chaeruddin Djoeharie menegaskan, pemasangan APK di kaca belakang angkot saat ini sangat marak. Terlebih saat ini memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

“Nyaris semua angkot ada stiker APK pada kaca belakang kendaraannya. Bentuknya itu semacam kaca film,” kata Chaeruddin.

Baca Juga : Bawaslu Kota Bandung: Penertiban APK di Pohon Kewenangan Satpol PP

Sebetulnya, kata ia, maksud pemasangan APK di kaca belakang angkot itu lantaran angkot memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Sehingga, para peserta Pemilu menganggap efektif untuk menjadikannya sebagai media kampanye Pileg dan juga Pilpres khususnya di Kota Cimahi.

“Para sopir angkot itu ketika saya tanyai itu mengaku mendapat kontrak untuk selama tiga bulan, dan tentunya ada imbalan. Mungkin imbalannya (pemasangan APK) secara langsung ke para pemilik angkot,” ungkapnya. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat masih aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Meski pada momen tersebut kerap terjadi lonjakan permintaan pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengakui saat ini lonjakan permintaan kebutuhan pokok masyarakat terus meningkat. Bahkan, ia memprediksi lonjakan permintaan kebutuhan bahan pokok akan meningkat signifikan mendekati libur akhir tahun.

“Untuk harga (kebutuhan pokok masyarakat) memang relatif bergejolak. Akan tetapi, untuk komoditas beras relatif stabil walaupun di angka tinggi. Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar) juga sekarang banyak ketersediaannya,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (20/12/2023).

Baca Juga : Amankan Nataru 2024, Pemkot Bandung Terjunkan 9 Ribu Petugas Linmas

Ia menuturkan, beras SPHP dari pemerintah cukup banyak. Lebih jauh, beras berjenis SPHP mampu untuk menjaga stabilisasi harga beras.

“Ketersediaan beras selalu cukup di Kota Bandung, bahkan neracanya selalu surplus. Hanya saja ada perubahan harga ketika menjelang Nataru (natal dan tahun baru). Seperti bawang dan cabai ada penurunan harga, walau harga tetap tinggi. Jadi yang jelas permintaannya bertambah,” katanya.

Gin Gin menjelaskan, temuan terkait harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut ia peroleh ketika melakukan monitoring harga pangan di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung. Pihaknya juga mendampingi Satuan Tugas (Satgas) Pangan Jawa Barat.

“Seperti minyak goreng yang ketersediaannya berkurang, termasuk yang bersubsidi Rp 14 ribu. Selain itu, stok gula putih juga berkurang,” ujarnya.

Baca Juga : Tahun Depan, Pemprov Jawa Barat Pastikan Groundbreaking TPPAS Legok Nangka

Terkait komoditas lainnya, lanjut Gin Gin, angka permintaan untuk telur dan daging ayam mengalami lonjakan. Selain itu, kebutuhan tepung terigu juga meningkat menjelang perayaan Nataru.

“Stok beras untuk tiga bulan setelah nataru cukup, sampai Maret 2024 dari Bulog. Maka kami berharap sampai menjelang Nataru persediaannya (kebutuhan pokok masyarakat) cukup,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada akan Covid-19. Pasalnya, di beberapa daerah di Indonesia, kasus Covid-19 kembali naik. 

Hal tersebut Herdiat sampaikan, setelah membuka kegiatan Kejurkab Atletik Pelajar, di Stadion Atletik Prabu Linggabuana, Ciamis, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023). 

“Intinya selalu waspada. Karena beberapa daerah di kota-kota besar sudah ada kenaikan Covid-19,” ujarnya.

Menurut Herdiat, di Kabupaten Ciamis juga ada beberapa orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jadi Bupati Ciamis mengimbau kepada masyarakat, agar jangan sampai lengah dan tetap waspada akan Covid-19.

“Kepada masyarakat kami imbau agar selalu berhati-hati,” tuturnya.

Herdiat menambahkan, masyarakat Ciamis juga agar kembali menerapkan protokol kesehatan. “Terutama penggunaan masker,” pungkasnya. (Feri/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Dua belas calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, telah lolos tahap seleksi administrasi.

Sebagai informasi, bahwa pada tahun 2023 ini ada tiga Perusahaan Umum Daerah di Ciamis yang mengalami kekosongan jabatan. Antara lain Perumda Air Minum Tirta Galuh, Perumda BPR Galuh Ciamis dan PT LKM Ciamis.

Sementara untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemkab Ciamis melaksanakan rekrutmen dan seleksi yang terbuka untuk masyarakat umum.

Pembukaan pendaftaran untuk Calon Direksi Perumda Ciamis tersebut awalnya dari 4-11 Desember 2023. Namun, pihak panitia seleksi (pansel) memperpanjang waktu pendaftaran sampai 16 Desember 2023.

Setelah tahapan pendaftaran, kemudian berlanjut ke tahap seleksi administrasi.

Daftar Nama Calon Direksi Perumda Ciamis Lolos Seleksi Administrasi

Ketua Pansel Dr Nurdiana Mulyatini mengatakan, ada 12 nama yang lolos tahap seleksi administrasi.

“Kita resmi mengumumkan calon anggota Direksi Perumda Ciamis pada Senin, 18 Desember 2023 kemarin,” katanya kepada harapanrakyat.com, Rabu (20/12/2023).

Berikut ini daftar peserta yang lolos seleksi administrasi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Galuh, Perumda BPR Galuh Ciamis dan PT LKM Ciamis:

Tahapan Selanjutnya

Setelah lolos seleksi administrasi, 12 nama Calon Direksi Perumda Ciamis tersebut kemudian akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Nurdiana menuturkan, bahwa pelaksanaan UKK akan berlangsung pada Kamis (21/12/2023) pukul 08.30.

“Tempatnya di Ruang Multimedia Fakultas Universitas Galuh, Ciamis,” tuturnya.

Sementara untuk formasi jabatan Direktur Utama dan Direktur Perumda PT LKM Ciamis, pihak pansel tidak melanjutkan ke tahap UKK.

Nurdiana menjelaskan alasannya, karena jumlah pelamar dalam formasi jabatan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Permendagri No 37/2028 Pasal 47 poin (1).

“Dalam aturan tersebut menerangkan, pelaksanaan seleksi administrasi serta Uji Kelayakan dan Kepatutan menghasilkan paling sedikit tiga, atau paling banyak lima calon anggota direksi,” jelasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Untuk amankan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polres Garut, Polda Jawa Barat, sudah mendirikan dua pos utama.

Dua pos pantau atau pos cek poin dengan skala besar tersebut, masing-masing di jalan nasional Limbangan yang merupakan pos terpadu. Dan juga di jalan provinsi Kadungora yang merupakan pos cek poin.

Alasan petugas lalu lintas Polres Garut konsen pada dua jalur tersebut, karena rawan macet, terlebih saat libur Nataru.

Selain itu, jalur wisata seperti di Tarogong, jalan Pameungpeuk hingga jalan Pasirwangi tujuan Darajat pun menjadi perhatian khusus dari Polres Garut. Pasalnya, jalur wisata tersebut akan padat saat mengisi liburan.

“Sudah kita persiapkan. Ada pos atau cek poin di Limbangan dan Kadungora, tinggal perbaikan untuk kesempurnaan saja. Tapi secara umum, kita sudah siap menyambut dan mengamankan operasi libur Nataru,” Kapolres Garut, AKBP Rohman Yonky Dilatha di cek poin Kadungora, Rabu (20/12/2023).

Selain dua pos utama di Limbangan dan Kadungora, untuk kelancaran masyarakat, pihaknya juga sudah mendirikan pos pengamanan lainnya.

“Di seluruh titik ada beberapa pos yang kita siapkan. Memang di Limbangan dan Kadungora yang memang terpusat. Tapi di perlintasan lain, kita persiapkan berikut dengan rest area,” jelasnya.

Untuk amankan libur Nataru, Polres Garut rencananya akan menerjunkan hampir 1.000 personel. Pengaman tersebut termasuk di gereja-gereja di Kota Garut dan juga objek wisata.

Sementara guna pengamanan di Kota Garut, pihak kepolisian akan mendapat bantuan dari TNI, BPBD, Satpol PP. Sedangkan di objek wisata laut, petugas dibantu Brimob, Pol Airud, dan Balawista. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)