MEDIAJABAR.COM, BANDUNG – Video yang memperlihatkan benda misterius diduga UFO di Bandung membuat heboh di media sosial.

Benda diduga UFO yang berjumlah banyak itu terlihat berterbangan di langit Bandung. Kemunculan benda itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Dalam video tersebut, terlihat serpihan benda asing melayang di tengah langit kota Bandung.

Awalnya warga mengira benda tersebut adalah drone yang diterbangkan, namun setelah diamati benda asing tersebut mengeluarkan cahaya serta berbentuk aneh.

Menurut warga sekitar, benda asing tersebut melewati langit Kota Bandung selama dua puluh menit. Benda asing itu juga mengarah dari arah timur ke barat dan langsung menghilang.

“Pertama yang lihat pegawai saya lalu ngasih tahu ke saya, ada yang aneh di atas bangunan. Kaya seperti apa ya? Kalau drone atau burung juga tidak seperti itu, bergerombol pas jauh warnanya putih tapi bentuknya bulat. Kalau pas di atas ini bentuk bendananya tidak beraturan, tapi kerlap-kerlip,” ujar saksi mata, Firman seperti dikutip dari Inewsjabar.id, Jumat (30/7/2021).

Menurutnya, benda aneh itu sempat berhenti dulu di atas bangunan. Sekali lagi dia meyakinkan bahwa benda itu bukanlah drone yang terbangnya seimbang. Benda itu lalu terbang ke arah barat dan naik ke atas dan akhirnya menghilang.

Sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak terkait yang menjelaskan atas fenomena tersebut.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Tim Pakar Satuan tugas penanganan covid-19 pusat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 secara Daring bersama Tim Pakar Satgas Covid-19 dengan melibatkan pimpinan kepala daerah serta unsur Forkopimda Jawa-Bali untuk menggali informasi dan menganalisa situasi dan implementasi program penanganan pandemic covid-19 di masing-masing daerah.

Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi didampingi Wakapolres Subang, Kalak BPDB Subang beserta jajaran dan perwakilan dari Dinas Kesehatan turut serta mengikuti kegiatan tersebut di aula Kantor BPBD Subang didampingi oleh unsur terkait dalam penanganan pandemic covid-19. Kamis (29/7/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut dibagi ke beberapa klaster yang mana Kabupaten Subang masuk pada klaster wilayah Jawa Barat 2 (C2) bersama Kabupaten Purwakarta, Majalengka, Bandung, Sumedang, Garut, Bandung Barat, Kota Bandung dan kota Cimahi.

Alphieza Syam Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (TP STPC-19) Nasional mengatakan dalam menangani pandemic covid-19 perlu adanya sinergitas antara pemerintah, Forkopimda dan masyarakat.
Dengan FGD Pendampingan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 diharapkan para pimpinan kepala daerah dan Forkopimda mempunyai peningkatan kapasitas dalam mengendalikan dan memimpin penanganan Covid-19 secara maksimal dan kolaboratif.

“Pemimpin harus bisa mengambil keputusan cepat dan handal dalam situasi kritis dengan mempertimbangkan secara menyeluruh dampak sistemik lintas sektoral,” ujar Alphieza.

Kegiatan kajian operasional membangun kepemimpinan kolaboratif dalam percepatan penanganan pandemic covid-19 yaitu dengan Pendampingan lapangan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas ke daruratan di suatu wilayah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama melakukan pendampingan daring. Pembekalan peningkatan kapabilitias kepemimpinan kolaboratif dalam percepatan penanganan pandemic bertujuan untuk membekali dan mendampingi para pemangku kebijakan penanganan pandemic daerah agar memiliki karakter tangkas dan kolaboratif dalam menjalankan pengelolaan krisis pandemic secara terpadu, multisektor serta berwawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Akur menyampaikan kondisi penanganan covid-19 di Kabupaten Subang kepada Ketua Satuan tugas Penanganan Covid-19 Pusat. Kanb Akur menyatakan bahwa Kabupaten Subang saat ini masuk di level 3 dan berharap turun ke level 2 bahkan level 1.

“Optimisme terus dibangun, bersinergi dengan forkopimda dan seluruh jajaran unsur lainnya dengan melakukan 3T (Testing, Tracing dan treatment) dan mensosialisakan kepada masyarakat mengenai kesadaran terkait protocol kesehatan,” ujar Kanb Akur.

Data terkini mengenai Covid19 Kabupaten Subang terkonfirmasi positif sebanyak 9.406 dengan angka kesembuhan 82,3% dengan total kematian 480 orang atau 5,1%.
Untuk BOR Subang mengalami penurunan luar biasa sejak dilakukan PPKM darurat sampai saat ini di 58,33%.

Untuk testing dan tracing  yang sudah dilakukan swab kepada masyarakat sekitar 28.108 orang dengan rata-rata 2.300/hari saat ini.

Vaksinasi di kabupaten Subang dari 1.285.199 sasaran baru menerima 201.360 dosis.
Dosis pertama yang sudah dilakuakn kurang lebih 108.430 dosis atau 13,99% dan dosis kedua 67.156 dosis kurang lebih 5,26%.

“Percepatan vaksinasi dosis pertama berkat bantuan dari kepolisan dan kodim 0605 Subang dengan melaksanakan vaksinasi masal dibeberapa tempat. Subang Alhamdulillah mendapatkan bantuan hibah alat tes pendeteksi covid-19 dari Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Jawa Barat yang akan sangat membantu kinerja pemerintah dan RSUD dalam menangani covid-19 di Kabupaten Subang terutama dalam hal hasil swab yang akan lebih cepat keluar hasilnya,” ujar Kang Akur.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni, S.Sos.,M.Si menggelar forum diskusi bersama para pengusaha Kabupaten Subang dalam rangka peningkatan sinergitas pemerintah daerah dengan para pengusaha dibidang konstruksi di ruang Rapat Bupati II, Kamis (29/7/2021).

Dalam kesempatan tersebut salah satu perwakilan dari pengusaha Dadang Supriadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sekda Subang yang telah meluangkan waktunya untuk mengadakan acara tersebut. Dadang menegaskan bahwa maksud dan tujuan para anggota Asosiasi Pengusaha Kabupaten Subang saat ini yaitu ingin adanya sebuah forum diskusi, sekaligus ajang silaturahmi dengan Pemerintah Daerah agar dapat saling memperhatikan dan menjadi media pembinaan untuk para kontraktor yg ada di Kabupaten Subang.

“Hal ini berkaitan tentang nasib para kontraktor yang selama 2 tahun kebelakang tidak terlibat dalam keberlangsungan maupun pengerjaan proyek dalam bidang infrastruktur di Kabupaten Subang,” katanya.

Dirinya berharap melalui forum diskusi ini bisa mengakomodir aspirasi serta pembinaan dari pemerintah kabupaten subang kepada para kontraktor ditengah ketidakpastian yang saat ini terjadi.

Sementara itu Kang Asep Nuroni dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini dibentuk sebagai wadah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi berdasarkan kepentingan bersama, karena pemerintah pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran serta unsur dari masyarakat, ASN, Pembayar pajak, juga termasuk para pengusaha yang hadir dalam kesempatan ini yang tergabung dalam jasa kontruksi dalam pembangunan infrastruktur di kabupaten subang.

Kang Asep Nuroni pun berharap dengan adanya forum ini dapat membangun Kabupaten Subang ke arah yg lebih baik, berkualitas dan merata untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Turut hadir mengikuti briefing di ruang rapat bupati II Asda 2, perwakilan dinas PUPR, perwakilan Disdikbud, Kabag UKPBJ, Perwakilan dari ADBANG, serta para asosiasi pengusaha Kabupaten Subang

MEDIAJABAR.COM, BANDUNG – Sisa-sisa ‘pertengkaran’ masyarakat pasca-Pilpres 2019 menjadi kegelisahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebab, ‘pertengkaran’ itu masih sering terlihat hingga kini di media sosial. Sampai-sampai pengguna media sosial Indonesia dinobatkan sebagai pengguna media sosial dengan kalimat-kalimat terkasar Se-ASEAN.

Dalam pertemuan dengan para pimpinan media yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta peran media untuk mendamaikan pertengkaran tersebut dengan cara membangun ruang dialog yang konstruktif.

“Di era informasi ini ada ketimpangan. Barangnya canggih (smartphone) tapi mentalnya belum siap. Kita bangsa paling julid Se-Asean. Kegelisahan saya setelah Pilpres, bangsa ini mudah bertengkar. AMSI bisa mereduksi dosis bertengkar dan memperbanyak diskusi,” ujar Ridwan Kamil dalam pertemuan virtual bersama para anggota AMSI Jabar, Kamis (29/7/2021).

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum AMSI Pusat Wenseslaus Manggut, Koordinator Wilayah (Korwil) Jabar-Banten AMSI Ronny Kusuma, Ketua AMSI Jabar Riana A. Wangsadiredja, Kepala Diskominfo Jawa Barat Setiaji, dan pengurus serta anggota AMSI Jabar.

Menurut Ridwan Kamil, saat ini setiap orang bisa memproduksi berita. Namun, berita-berita tersebut tentu berbeda dengan berita yang diproduksi oleh media arus utama.

Banyak masyarakat yang bingung membedakan berita yang benar dengan berita hoaks, karena ada begitu banyak informasi.

“Dulu mau nonton ada jadwalnya. Problem sekarang adalah memilah media karena semua orang bisa memproduksi berita,” ujarnya.

Dia menyarankan agar media-media online arus utama sekarang melengkapi media sosialnya dengan centrang biru. Sebab, cntrang bisa bisa menjadi standar media tersebut memproduksi berita-berita yang benar atau sehat.

Ketua Umum AMSI pusat Wenseslaus Manggut mengatakan, AMSI berdisi di antaranya untuk membangun medis online yang sehat, tidak hanya perusahaannya tetapi juga kontennya.

“Media online begitu banyak. AMSI berdiri agar perusahaan sehat kontennya juga sehat,” ujarnya.

Dia mengapresiasi pertemuan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan menyambut baik ajakan untuk membangun ruang dialog agar para pembaca mendapatkan perspektif yang utuh.

Dengan demikian, pertengkaran di masyarakat, termasuk di media sosial dapat direduksi.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni S.Sos. M.Si menghadiri rapat penetapan verifikasi dan validasi seleksi administrasi penerimaan CPNS Kabupaten Subang tahun 2021, bertempat di Ruang Rapat Bupati II, Kamis (29/7/2021).

Dalam sambutannya, Sekda Subang menyampaikan bahwa rapat awal ini diharapkan menjadi langkah yang baik untuk kedepannya dalam tahapan penerimaan CASN di Kabupaten Subang. semua pihak yang terlibat dalam panpel diharapkan berusaha sebaik mungkin untuk proses potensi-potensi CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan beberapa pekan mendatang. Dengan tetap berprinsip bahwa pelaksanaan seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, dan tidak dipungut biaya apapun.

Seperti yang diumumkan sebelumnya, bahwa BKPSDM Subang membuka 3.322 formasi untuk CASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang tahun 2021. Sosialisasi tersebut telah dilakukan melalui radio, baliho, media online website www.subang.go.id dan www.bkpsdm.subang.go.id dan media surat kabar.

Proses verifikasi berkas online dilakukan dari tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2021, tercatat jumlah seluruh pelamar yakni 7.045 dengan rincian CPNS 141 formasi dengan jumlah pelamar 2.288, PPPK Non-Guru 92 formasi dengan jumlah pelamar 622, dan PPPK Guru 3.089 formasi dengan jumlah pelamar 4.135.

Berdasarkan surat BKN nomor 6201/B-KS.04.01/SD/K/2021 terdapat penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi CASN 2021. Dimulai dengan Pengumuman Seleksi ASN 30 Juni-14 Juli 2021, kemudian Pendaftaran Seleksi ASN 30 Juni – 26 Juli 2021, Pengumuman hasil seleksi administrasi 2-3 Agustus 2021, masa sanggah 4-6 Agustus 2021, Jawab sanggah 4-13 Agustus 2021, pengumuman pasca sanggah 15 Agustus 2021, dan tahapan pelaksanaan seleksi ASN : SKD CPNS, Seleksi kompetensi PPPK non Guru, Seleksi kompetensi PPPK guru dan SKB CPNS yang jadwalnya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terikait dengan pandemi Covid-19.

Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Drs. H. Cecep Supriatin M.Si menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi CASN akan transparan dalam arti proses dilaksanakan secara terbuka karena langsung diatur dan dipantau oleh BKN, maka dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes yang sesuai keadaan yang sesungguhnya dan tidak memihak atau sama rata, serta pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi calon ASN sampai dengan pengangkatan menjadi ASN.

Sekda Subang mengharapkan banyaknya pelamar yang mendaftar pada formasi Guru dan formasi tenaga kesehatan, mengingat pentingnya dan dibutuhkannya tenaga pengajar dan tenaga medis dalam situasi saat ini yang masih menghadapi pandemi covid-19.

Turut hadir dalam rapat tersebut, kepala BKPSDM Kabupaten Subang bersama jajarannya, ASDA III, perwakilan Kejaksaan Negeri Subang, Perwakilan dari Dinas Kesehatan, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KOTASUBANG.com, Subang – PT DAHANA (Persero), BUMN yang bergerak di bidang bahan peledak pertahanan dan komersial akan mendirikan Pabrik Detonator Elektronik pertama di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT DAHANA (Persero) dengan mitranya dari Perancis Davey Bickford SAS di Kampus Dahana Subang pada Jumat, 30 Juli 2021.

Menurut Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono, kerjasama kedua belah pihak direncanakan dalam bentuk joint operation dengan kapasitas produksi awal sebanyak 150.000 pcs/shift/tahun.

“Pada tahap awal, hasil produksi Detonator Elektronik ini akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Namun dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan ekspor ke luar negeri,” ujar Budi Antono dalam sambutannya.

Selain nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama Budi Antono, dilakukan juga penandatanganan Non disclosure agreement (NDA) oleh Direktur Teknologi & Pengembangan Wildan Widarman dan Rental Agreement untuk peralatan digital blasting equipment oleh Direktur Operasi Bambang Agung. Sementara dari Davey Bickford SAS diwakili oleh Lieustanto Rasjid, perwakilan di Indonesia.

Dukungan untuk program ini datang dari pemerintah melalui Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Kementerian BUMN Liliek Mayasari. Liliek Mayasari mengungkapkan bahwa BUMN Industri Pertahanan memiliki keunggulan solusi berbasis dual use of tehcnology yaitu pertahanan dan non pertahanan.

“PT DAHANA merupakan salah satu BUMN yang tergabung dalam BUMN Industri Pertahanan. Semoga dengan pendirian Pabrik Detonator Listrik ini semakin memperkuat posisi DAHANA sebagai industri bahan peledak, baik skala nasional maupun internasional,” ungkap Liliek Mayasari pada saat memberikan sambutan secara virtual.

Detonator Elektronik merupakan salah satu asesoris bahan peledak yang biasa digunakan di sektor pertambangan. Detonator Elektronik berfungsi sebagai pemantik bahan peledak utama dengan keunggulan memiliki tingkat ketepatan yang tinggi di banding jenis detonator lainnya. Selain itu, Detonator Elektronik juga dapat meningkatkan hasil peledakan karena kemudahan mengatur waktu delay, mengurangi ground vibration dan airblast, keamanan yang lebih baik pada lingkungan berlistrik, serta lebih efisien dalam penggunaan jumlah detonator.

Pendirian fasilitas produksi di dalam negeri ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada Maret lalu. Kala itu, Presiden Joko Widodo kembali meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menggaungkan cinta produk Indonesia. Presiden juga meminta Kementerian Perdagangan harus punya kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional, misalnya dengan mendukung program bangga buatan Indonesia.

“Keberadaan pabrik-pabrik di dalam negeri pun secara otomatis akan meningkatkan TKDN yang sangat baik untuk iklim perekonomian dalam negeri. Termasuk didalamnya pengurangan atau penghentian kuota impor di tahun 2022/2023,” tutur Budi Antono.

Beberapa fasilitas produksi lainnya juga tengah dikebut penyelesaiannya. Pabrik Elemented Detonator (Non Electric) kapasitas 8 juta pcs/tahun yang berlokasi di Kawasan Energetic Material Center (EMC) Subang diawal tahun depan direncanakan sudah mulai berproduksi. Sementara dari Project Pembangunan Pabrik Amonium Nitrate DAHANA – PKT di Bontang direncanakan akhir tahun depan sudah melaksanakan commissioning.

KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi dan Ketua DPRD Subang melaksanakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Subang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (30/7/2021).

Rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Subang dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI tersebut merupakan sarana audiensi, monitoring dan evaluasi program pencegahan Korupsi di Kabupaten Subang.

Adapun Program Pencegahan korupsi yang terintegrasi oleh KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) terdiri dari 8 Area yang menjadi intervensi program MCP yaitu : perencanaan dan penganggaran apbd, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP,
Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan tata kelola Dana Desa. Adapun kedelapan Area tersebut memiliki 34 indikator dan mengharuskan masing-masing perangkat daerah untuk dapat melaporkan capaian indikator yang sudah ditentukan melalui aplikasi JAGA atau MCP.

Untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan data MCP, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah membuat rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi tahun 2021.

Dalam Sambutannya Ketua DPRD Subang H. Narca Sukanda S.Sos menyampaikan dengan program ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan pelayanan prima demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“DPRD Subang sebagai lembaga perwakilan rakyat berkomitmen secara bersama-sama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih” ujar H. Narca

Sementara itu Kang Jimat sapaan akrab Bupati Subang memyampaikan harapannya bahwa melalui rapat koordinasi ini agar terjalin komunikasi yang baik antara tim KPK dengan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pencegahan korupsi yang terintegrasi. Menurutnya pemerintahan yang bersih dari korupsi merupakan cita-cita yang tertuang dalam visi kabupaten subang yaitu mewujudkan kabupaten subang yang bersih, maju, sejahtera dan berkarakter.

“Mudah-mudahan selangkah demi selangkah kita bisa melakukan percepatan penyelesaian rencana aksi yang telah ditetapkan” Ujar Kang Jimat.

Dirinya pun telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan bagian yang terlibat dalam rencana aksi MCP KPK untuk dapat pro aktif dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta mengucapkan rasa terima kasih atas seluruh kerja keras tim dan jajaran pemerintah kabupaten subang dalam pencegahan korupsi terintegrasi di kabupaten subang.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Korsup wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono, Irsus Kemendagri Teguh Narutomo, Kasatgas Pencegahan 1 KPK Dwi Aprilia Linda Astuti, Anggota Satgas pencegahan 1 KPK untuk wilayah jabar Wuri Nurhayati, Penyidik KPK Bambang Sukoco dan Rilo Pambudi, Ketua DPRD Subang H. Narca Sukanda, Sekretaris Daerah Subang H. Asep Nuroni, kepala Kanwil BPN Subang Joko Susanto, Inspektur inspektorat Daerah Subang R. Memet Hikmat, para kepala perangkat daerah, Asda, staf Ahli dan kepala bagian Sekretariat daerah Subang.

KOTASUBANG.com – Sistem pendidikan terpadu menjadi kunci keberhasilan di beberapa negara maju. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh warga negara termasuk di Indonesia. Semakin bagus kualitas pendidikan di sebuah negara maka semakin baik pula sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkannya. Artinya akan memberikan kontribusi positif pada pembangunan bangsa dan negara.

Beberapa negara dengan di dunia yang dikenal memiliki indeks pendidikan bagus sudah lama menerapkan sistem tersebut. Sebut saja seperti Finlandia, Swiss dan Britania Raya untuk negara di Eropa. Sedangkan di Asia negara seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura sangat dikenal mempunyai sistem pendidikan yang berkualitas.

Negara lainnya kita bisa menyebutkan Kanada ataupun Selandia Baru. Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu terkait pengertian dari sekolah yang menerapkan pendidikan terpadu. Pengertian pendidikan terpadu menurut Undang-undang Kependidikan adalah sistem yang memadukan antara sekolah umum dan juga sekolah khusus. Secara garis besar pendidikan terpadu bisa juga diartikan sebagai pola pendidikan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen hidup ke dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Terpadu yang dimaksud adalah sistemnya, penerapan kurikulum dan peran serta masyarakat juga orang tua. Pengertian lainnya dari pendidikan terpadu adalah sistem pendidikan umum yang dipadukan atau diintegrasikan dengan pendidikan keagamaan. Sehingga lembaga sekolah yang telah menerapkan pengintegrasian antara sekolah umum dan keagamaan dikatakan memiliki sistem pendidikan terpadu.

Tujuan Sistem Pendidikan Terpadu

Sistem pendidikan yang telah menggabungkan antara pendidikan umum dan keagamaan diharapkan bisa menjawab tantangan berat zaman sekarang. Harus diakui perkembangan zaman saat ini seiring dengan kemajuan teknologi bisa membawa dampak besar baik positif maupun negatif.

Pelaksanaan pendidikan terpadu di Indonesia secara umum bisa dikatakan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Pengetahuan dan Pemikiran Kreatif

Kalau ingin sebuah negara mengalami kemajuan maka perbaiki dulu kualitas SDM yang ada. Bagaimana caranya? Tentu saja yang paling efektif adalah melalui sekolah dimana para generasi calon pemimpin masa depan sedang mendapatkan pendidikannya. Sekolah yang telah menerapkan sistem pendidikan terpadu diharapkan lebih bisa menghasilkan individu yang berkualitas sehingga bisa meningkatkan kualitas SDM.

Siswa akan dididik bukan hanya sekedar teori saja melainkan didorong untuk menjadi berpikir kreatif agar bisa menemukan ide-ide baru yang inovatif. Dengan begitu maka dia bisa menguasai ilmu dengan baik dan mengembangkan teknologi yang telah ada. Jika SDM yang dimiliki telah mampu berpikir kreatif, inovatif serta menemukan teknologi yang baru maka tidak akan kalah dengan negara lainnya. Kedepannya generasi muda kita akan memiliki daya saing yang sama dengan SDM dari negara lainnya.

2. Membentuk Generasi Berakhlak Mulia

Seperti sudah dikatakan di awal bahwa pendidikan terpadu adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan umum dan keagamaan. Mengapa pendidikan agama menjadi hal yang sangat penting? Kita tentunya tidak mau anak-anak menjadi orang yang pandai namun lupa tentang konsep ketuhanan dan akhirat.

Pendidikan agama diberikan agar tidak terjadi apa yang disebut dengan “lost generation” dimana anak-anak hanya pandai ilmu duniawi saja namun sudah kehilangan akhlak yang bagus. Pendidikan terpadu diterapkan untuk membentuk generasi yang pandai secara keilmuan dan memiliki akhlak mulia.

Sistem pendidikan terpadu juga telah diterapkan pada sebuah sekolah SMA unggulan di Jawa Barat yaitu SMA Dwiwarna (Boarding School). Tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang pandai secara keilmuan serta memiliki akhlak yang mulia.