KBRN, Jakarta: Peranan tenaga pendidik dianggap penting sebagai penopang terwujudnya RUU PDP. Tenaga pendidik harus turut andil untuk memberikan edukasi dan informasi kepada peserta didik dan masyarakat lainnya guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data pribadi di platform media digital.

Demikian kesimpulan dalam diskusi Webinar Ngobrol Bareng Legislator yang bertajuk “Kualifikasi Tenaga Pengajar terhadap RUU PDP” yang diselenggarakan di Jakarta, pada Jumat (17/9). Agenda Webinar ini dihadiri oleh Rizki Aulia Rahman Natakusumah selaku Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Demokrat, dan narasumber lainnya ada Semuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika dan Dr. Jejen Musfah M.A selaku Wakil Sekjend PB PGRI.

“Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama yang harus dimiliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama Siberkreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya peningkatan literasi digital masyarakat melalui inisiatif kegiatan,” kata Semual A. Pangerapan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

“Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital, diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital di Indonesia,” tambahnya.

Di agenda yang sama, Rizki Natakusumah menyampaikan tugas legislator dalam mewujudkan RUU PDP. Menurutnya, legislator memiliki hak budgeting, yaitu legislator menyoroti apakah alokasi anggaran dari pemerintah itu sudah tepat sasaran, apakah sudah menjawab tantangan-tantangan masa kini, apakah yang dianggarkan terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi, teknologi, dan lainnya sudah tepat untuk menjawab tantang saat ini. 

“Legislator memiliki hak dalam fungsi pengawasan, yaitu fungsi pengawasan berfokus mengenai apakah dengan anggaran yang sudah dibantu dukung kita awasi pelaksanaannya. Apakah pemanfaatannya sudah optimal, apakah dalam pelaksanaannya terdapat catatan yang baik ataupun buruk, apakah masyarakat secara meluas merasakan manfaat dari pembangunan digitalisasi. Legislator dalam hal ini pihak DPR RI untuk bekerja sama dengan pemerintah membuat payung hukum atas satu tantangan baik masa kini ataupun masa depan,” ucapnya.

Sementara Jejen Musfah menjelaskan, bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini lahir atas satu kondisi bahwa memang banyak sekali penyalahgunaan atau penyimpangan data pribadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. 

“Kemudian, kita sebagai pendidik penting untuk mengedukasi, menyampaikan kepada siswa dan masyarakat bahwa yang pertama tentu kita tidak ingin menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi. Jika kita memahami RUU PDP maka kita dapat mengantisipasi permasalahan tentang penyalahgunaan data pribadi,” ucap Musfah.

KBRN, Jakarta: Rumah dua lantai di kawasan Jalan Komplek Uka Blok AB nomor 2, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dilahap si jago merah. 

Humas Damkar DKI Jakarta Mulat mengatakan, menurut laporan warga setempat kebakaran tersebut terjadi pukul 13.43 WIB. 

“Operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 14.27 WIB,” ujar Mulat dalam keterangannya, tertulisnya, Jumat (17/9/2021). 

Dugaan kuat kebakaran muncul akibat permasalahan pada sistem kelistrikan di rumah tersebut.

Adapun Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut dan Kepulauan Seribu menurunkan 11 unit pemadam kebakaran dan 55 personel dalam peristiwa tersebut.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kerugian materi ditaksir mencapai Rp200 juta. 

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun merespon positif kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang aktif memberikan masukan kepada DPR terkait dengan proses tindak lanjut UU Otsus Papua. 

Niat baik dan antusias yang dilakukan pemerintah daerah itu dinilainya sebagai upaya untuk mengawal perjalanan UU Otsus Papua kedepan agar lebih baik dari 20 tahun sebelumnya. 

“Mereka sangat serius mengawal UU Otsus ini. Mereka tidak ingin pengalaman 20 tahun lalu terjadi lagi karena ada masalah yang tejadi pada Otsus Papua,” ujarnya kepada RRI.co.id, Jumat (17/9/2021). 

Dikatakannya meskipun telah ada perubahan pada UU Otsus, namun jika tidak dijabarkan dengan baik oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah dengan benar maka akan mengulang lagi kesalahan yang sama seperti 20 tahu lalu UU Otsus berlangsung. 

UU Otsus telah direvisi dengan baik sehingga perlu implementasi dalam Peraturan Pemeritah harus benar-benar mencerminkan keinginan rakyat Papua dalam semangat UU Otsus. 

“Mereka meminta kepada DPR khususnya Komisi II untuk mengawal peraturan pemerintah,” katanya. 

Seperti dicontohkannya pihaknya telah mengusulkan pembentukan Badan khusus Percepatan Pembangunan Papua yang independen dalam rangka menyukseskan pelaksanaan UU Otsus Papua ke depan. Harapan masyarakat Papua dan Papua barat Badan yang dibentuk dapat menyelesaikan  masalah Papua dan Papua Barat bukan saja soal Otsus namun Pembangunan disana keseluruhan bisa terkonsolidasi dengan baik. 

“Ide dasar dari pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dibuat agar tokoh-tokoh intelektual di Papua dan Papua Barat yang memiliki kapasitas direkrut untuk berpatisipasi dalam menentukan perjalanan UU Otsus kedepan,” tambahnya.  

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani meminta Komisi II DPR untuk mengawal proses penyusunan RPP Otsus Papua. Lakotani juga menyebut pihaknya telah menyampaikan masukan untuk diakomodir dalam RPP tersebut. Misalnya terkait alokasi dana pendidikan harus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat Papua Barat. Dia berharap adanya Otsus ini dapat meningkatkan kesejahteraan Papua. 

“Tetapi juga memberikan keleluasaan bagi daerah, kepada pemerintah provinsi supaya merancang proses pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, Kemudian juga dana tambahan infrastruktur tidak hanya dipakai untuk membangun jalan, jembatan dan bandar udara, tetapi juga sarana prasarana pendukung untuk optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya. 

Harapan sama disampaikan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesra Muhammad Mussad. Mussad berharap RPP bisa benar-benar menerjemahkan tujuan dari adanya UU Otsus Papua. 

Secara khusus, Mussad meminta bahwa kewenangan kewenangan sektoral untuk diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua. Tujuannya selain meningkatkan fiskal bagi daerah juga untuk menambah anggaran pendapatan daerah.  

“Makanya kami juga berharap ada kewenangan-kewenangan yang bisa diserahkan kepada pemerintah provinsi supaya ada manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, mislanya sumber daya laut,” ujarnya. 

Sekedar informasi Komisi II DPR RI, Kamis (16/9/2021) lalu melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua, DPR Papua Barat, Tim Pemprov Papua dan Papua Barat, Pimpinan DPR Papua, Rektor Universitas Cenderawasih, Rektor Universitas Papua, Rektor Universitas Musamwa (Merauke) dan  Asosiasi Kepala Daerah Papua dan Papua Barat, terkait memberikan masukan terkait tindak lanjut UU Otsus. 

KBRN Jakarta: Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 11 nama calon hakim agung (CHA) 2021 ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.

“CHA yang diusulkanKamar Pidana 1. Aviantara (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA)2. Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan MA)3. Jupriyadi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA)4. Prim Haryadi (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA)5. Subiharta (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)6. Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus pada MA)7. Suradi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA)8. Yohanes Priyana (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang),” ungkap Mukti di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Itu, kata dia, meliputi:

Kamar Perdata:1. Ennid Hasanuddin (Hakim Pengadilan Tinggi Banten)2. Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus MA)

Kamar Militer:1. Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama).

MA, lanjut dia, membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.

Namun, dalam seleksi kali ini KY hanya mengirimkan 11 nama dari 13 kebutuhan MA. Mukti menuturkan, 2 orang CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak terpenuhi.

“Kebutuhan 2 CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak dapat dipenuhi karena tidak ada calon yang lulus seleksi hingga tahap akhir,” ungkap Mukti.

Para CHA telah menjalani rangkaian seleksi di KY, yaitu dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, serta wawancara. 

“Setelah dilaksanakan seleksi administrasi pada 27 Maret – 4 April 2021, KY menyatakan 116 orang lulus. Selanjutnya para CHA mengikuti seleksi kualitas secara daring, ada 45 CHA yang ditanyakan lulus. Pada seleksi kesehatan dan kepribadian, KY menyatakan ada 24 orang CHA yang lulus. Terakhir, para CHA mengikuti wawancara pada 3-7 Agustus 2021 lalu,” tutur Mukti.

Setelah proses wawancara, lanjut Ketua KY, KY kemudian menetapkan sebanyak 11 orang CHA  dinyatakan lulus yang selanjutya diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

“KY menjamin bahwa CHA yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas,” tambah Mukti.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, proses seleksi calon hakim agung di DPR akan dilakukan secara transparan kepada publik. Puan juga mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan ke DPR telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya. Hal ini, menurutnya, guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, namun calon Hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen,” tegas Puan.

Hari ini, Jumat (17/09), Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin s.d Selasa, 20 s.d 21 September 2021 di Gedung DPR RI.

KBRN, Jakarta: Polda Metro Jaya Telah menerapkan sistem ganjil genap di masa PPKM level 3 dan 2 di kawasan dua tempat wisata yang ada di Jakarta.

Di tiga hari akhir pekan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah menerapkan ganjil genap guna mencegah kerumunan di tempat wisata. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan dalam penerapan Ganjil Genap di tempat wisata ini pihaknya tidak memberikan sanksi pada pengguna jalan. Bila plat nomor tidak sesuai pengunjung yang hendak masuk hanya di suruh putar balik. 

“Untuk sanksi tidak ada. Jadi kami berjaga di mulut kawasan, dibantu juga Polri, Dishub, Satpol PP, kemudian dari pamdal Ancol kita berjaga di mulut-mulut pintu masuk sehingga sanksi hanyalah dilarang masuk atau diputar balik,” ujar Sambodo kepada wartawan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (17/9/2021). 

Menurut Sambodo, Kebijakan Ganjil Genap ini dibarengi juga dengan kebijakan penerapan prokes di dalam kawasan wisata. Dengan dilengkapi aplikasi pedulilundungi kemudian pendaftaran melalui online sehingga dibatasi hanya 25 persen. 

“Kemudian juga ada petugas yang berpatroli baik Polsek, Pamdal yang berpatroli supaya ngga terjadi kerumunan. Nah pembatasan mobilitas ganjil genap di tempat wisata adalah melengkapi sistem daripada penegakan prokes di tempat wisata,” jelas Sambodo. 

Sambodo menyebut Penerapan Gage di tempat  wisata ini hanya diterapkan pada tanggal 17-19 September 2021. Karena lanjut Sambodo, hal tersebut mengikuti kebijakan PPKM level 2 dan 1. 

“Sementara ini kita laksanakan 17-19 sept. Nanti ketika ppkm level 3 masih berjalan kalau nanti level 2 level 1 nanti kita liat aturan yang mengacu pada aturan ppkm level 2 dan level 1. 

“Aturan-aturan pembatasan mobilitas yang kita buat baik di gage tempat wisata maupun gage di kawasan Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said itu akan mengacu menyesuaikan dengan aturan terbaru yang keluar dari aturan ppkm yang mebgatur tentang ppkm level tersebut,” jelas Sambodo.

KBRN, Jakarta: Polda Metro Jaya memberlakukan sistem ganjil genap (gage) di sepanjang jalan dua tempat wisata DKI Jakarta, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Taman Impian Jaya Ancol saat akhir pekan.

Pemberlakuan sistem ganjil genap itu mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1096 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta. 

Khusus di kawasan Gerbang Barat Ancol dan sampai Gerbang Timur Ancol ini memang baru di berlakukan Ganjil genap berlaku selama akhir pekan yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 12.00 sampai 18.00 WIB.

Di kawasan Ancol sendiri dua pos pengendalian mobilitas Ganjil genap sudah di siapkan yaitu tepat di Pintu Gerbang Barat dan juga pintu gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo melakukan peninjauan di kawasan Gerbang Barat Dan Gerbang Timur Taman Impian Jaya Ancol. 

“Untuk di ancol ini karena hari pertama tentu sifatnya masih trial and error. Jadi kita akan liat bagaimana sistem terbaik untuk pelaksanaan gage di tempat wisata yang pada intinya adalah untuk mengurangi terjadinya kepadatan atau kerumunan di lokasi wisata,” kata Sambodo kepada wartawan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (17/9/2021). 

Sambodo menegaskan pelaksanaan ganjil genap di tempat wisata ini berlaku untuk kendaraan roda empat. 

“Dan kami sampaikan bahwa pelaksanaan ganjil genap ini berlaku untuk kendaraan roda empat ke atas. Jadi untuk sepeda motor itu masih boleh melintas,” ungkap Sambodo. 

Pihak kepolisian menyebut untuk di tempat wisata hanya berlangsung selama tiga hari. Selain itu, ganjil genap di tempat lain tetap berlangsung setiap hari Senin-Minggu.

Polda Metro Jaya sendiri, pihaknya akan mengerahkan 120 personel Dirlantas untuk mengawasi penerapan aturan tersebut.