KOTASUBANG.com, Subang – Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang di bantu aparat keamanan hari ini, Senin (20/9/2022) berhasil mengevakuasi seekor buaya dari kediaman seorang warga desa Mayang, Kecamatan Cisalak untuk diserahkan ke BKSDA Purwakarta.

Aef Saepudin salah seorang petugas pemadam kebakaran mengatakan buaya yang dievakuasi tersebut memiliki panjang 2,5 meter dan berat lebih 1 kwintal.

“Buaya ini kita tangkap di kolam yang berada di halaman rumah warga yang dekat dengan aliran sungai. Khawatir bisa terlepas ke sungai, makanya kemudian dievakuasi, karena buaya ini juga katanya sempat tak terlihat di kolam, sehingga dikhawatirkan akan terlepas dan membahayakan warga” jelasnya.

Buaya ini diperkirakan sudah dipelihara sekitar 5 tahun, kini ukurannya semakin membesar. Pemilik buaya tersebut khawatir kemudian tidak bisa mengurus buaya ini, sehingga kemudian memanggil tim damkar untuk memindahkan buaya ke tempat yang lebih aman.

Tim Damkar Kabupaten Subang menghimbau, bagi warga yang memelihara hewan buas seperti buaya agar segera melapor kepada pihak yang berwenang untuk dapat dievakuasi sehingga tidak membahayakan warga sekitar.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Ketidak mampuan pihak eksekutif dalam mengelola anggaran, hingga terjadi defisit mendapatkan sorotan tajam dari pihak legislatif.

Pihak eksekutif saat menerima aksi massa HMI di Gedung DPRD Subang, Senin (19/9/2022) menegaskan bahwa hak interpelasi bukan omong kosong.

Wakil Ketua DPRD Subang, Hj. Elita Budiati menegaskan, bahwa DPRD akan segera melakukan hak interpelasi sesegera mungkin.

“Sudah ada Fraksi Golkar, PAN-Demokrat, PKB, dan Nasdem, yang akan mengajukaan hak interplasi,” katanya.

Menurutnya jika hak interplasi itu adalah hak perorangan, di Fraksi Golkar menururnya sudah semua anggota dewan menandatangani, disusul oleh Fraksi PKB, dan Fraksi PAN-Demokrat.

“Yang menyatakan mau Hak Interpelasi saya tunggu sampai jam 3 sore ini, biar kourum juga,” tambahnya.

Dia juga menegaskan jika hak interpelasi bukan mau menganggu kinerja bupati, justru mau membantu kinerjanya.

KBRN, Bandung: Ketua NPCI Jawa Barat Supriatna Gumilar menyatakan, persiapan perlehatan Peparda VI 2022 di Kabupaten Bekasi sudah mencapai 70 persen. 

Meski demikian, menurut Supriatna, ada sedikit hambatan terkait dana anggaran yang dinilai masih kurang. Pihaknya kini masih memutar otak, untuk menyesuaikan anggaran yang ada untuk pelaksanaan Peparda VI.

“Dari Pemkab Bekasi senilai Rp.10 miliar dan akan ada anggaran perubahan itu Rp.5 miliar. Jadi ada Rp.15 miliar, tinggal Jawa Barat memetakan sekitar Rp.20 miliar, bagusnya penyelenggaraan itu lebih meriah,”ucap Supriatna kepada RRI, Senin (19/9/2022).

Pihaknya juga bakal melakukan audensi dengan Gubernur Jawa Barat untuk memaparkan kekurangan anggaran kebutuhan pelaksanaan Peparda sekitar Rp.5 miliar, terutama masalah akomodasi hotel yang harus ramah disabilitas.

“Masalah di akomodasi. Tentunya tidurnya (atlet) harus di hotel yang benar-benar aksebilitas. Itu yang menjadi permasalahan. Terkait rapat dengan Komisi V di Cianjur, mereka menekankan masalah hotel. Kita pertahankan, hotel tidak akan bisa menjadi ke Melati. Tentunya kendala di aksebilitasnya ini, ini sangat riskan apabila orang penyandang disabilitas di kursi roda,”jelas dia.

Supriatna pun berharap, dana anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan Peparda VI, dapat dicairkan pada awal bulan November.

“Sangat leluasa, karena perhelatan Peparda itu akan digelar diakhir November sampai dengan awal Desember. Dan saya yakin, pengalaman saya mendapatkan dana hibah di anggaran perubahan itu awal bulan (November) sudah cair,”harap dia.

Supriatna optimis, pencairan dana Peparda VI tidak akan mundur,  sehingga tidak menganggu jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati serta tercantum dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat.

“Tentunya tidak mungkin. Karena saya sebagai Ketua NPCI beserta Ketua KONI pun tegas, harus mengamankan surat keputusan pak Gubernur. Itu yang terpenting, karena surat keputusan sudah keluar, masa surat harus di cabut. Itu akan sangat mencederai nama Jawa Barat, yang penting lagi kalau tidak terlaksana, atlet akan lari ke provinsi lain,”jelas dia.

KBRN, Bandung: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menggelar Pasar Murah di 30 kecamatan dari 19 September-11 Oktober 2022 mendatang.

Hari pertama Pasar Murah diadakan di tiga kecamatan, yakni Rancasari, Cinambo dan Kiaracondong. Antusias warga terlihat dari panjangnya antrean di beberapa stan.

Bahkan, menurut Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa, sebanyak 100 kg telur yang disediakan di Rancasari sudah ludes dibeli warga. Padahal waktu masih menunjukkan 09.30 WIB.

“Telur itu kita jual Rp24.000/kg. Sementara di pasaran itu masih di angka Rp28.000/kg. Tadi informasi di Rancasari, 100 kg telur yang kita siapkan sudah habis terjual,” ujar Meiwan, Senin (19/9/2022).

Meiwan menjelaskan, harga-harga di Pasar Murah ini memang seluruhnya berada di bawah harga pasar tradisional. Beberapa komoditi pokok yang dijual antara lain, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, gula, beras, dan beberapa kebutuhan lain seperti sabun serta gas LPJ 3 kg.

“Ada 18 kecamatan yang menjual gas LPJ 3 kg. Lalu kita lihat juga apakah di kecamatannya butuh atau tidak? Seperti hari ini hanya Kiaracondong yang mengajukan untuk menjual gas 3 kg,” ucapnya.

Untuk harganya, Meiwan menyebutkan, bawang merah di setiap lokasi dijual Rp28.000/kg, sedangkan di pasar bisa mencapai Rp30.000-Rp35.000/kg.

Bawang putih dijual seharga Rp24.000/kg. Sementara di pasaran Rp25.000-Rp30.000/kg,” Kemudian, minyak pun kita jual Rp13.000, sementara di pasaran itu Rp14.000/liter,” paparnya.

Rencananya dalam sepekan, Pasar Murah akan hadir pada hari Senin, Rabu, dan Kamis dari pukul 09.00-14.00 WIB,” Kecuali pada tanggal 30 September itu ada Pasar Murah di hari Jumat yakni Kecamatan Astanaanyar,” paparnya.

Di setiap titik lokasi Pasar Murah, terdapat 10 tenda yang disediakan Disdagin. Sekitar 6-7 tenda digunakan untuk berjualan. Lalu sisanya digunakan untuk pelayanan fasilitas vaksin dan koperasi UKM di tiap kecamatan. 

Pada Pasar Murah ini, Pemkot Bandung bersinergi dengan berbagai pihak, seperti Bulog, Wilmar, CV Bagus, dan Indomarco.

Selain itu, ia menambahkan, masyarakat dari luar kecamatan pun boleh ikut berbelanja. Sebab Pasar Murah ini pun akan dibuka di 30 kecamatan se-Kota Bandung.

“Seperti tujuan awal, Pasar Murah ini diadakan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Masyarakat bisa mendapatkan beberapa barang atau komiditi pokok yang lebih murah dari harga pasaran yang sekarang beredar,” jelasnya. 

Ia menuturkan, kegiatan ini mendapat suntikan dana dari APBD Kota Bandung sebesar Rp544 juta,” Anggaran ini digunakan untuk memfasilitasi tenda, makan minum para peserta, dan sosialisasi di 30 kecamatan,” tuturnya.

Salah satu warga yang ikut berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Murah yaitu Lilis, warga RW 2 Kelurahan Sukapura, Kiaracondong. Ia datang bersama anaknya sejak pukul 08.00 WIB.

Setelah mengantre panjang, ia berhasil membeli beras 25 kg, minyak goreng, dan telur,” Harganya lebih murah. Di sini beras 5 kg harganya Rp42.000. Kalau di pasar itu Rp95.000. Saya beli sampai lima kantong beras,” katanya.

Sedangkan anaknya ia tugaskan untuk mengantre beli telur. Harga yang ditawarkan pun lebih murah dibandingkan pasaran,” Kalau di pasar itu Rp32.000/kg. Di sini Rp24.000/kg,” ucapnya.

Dengan adanya Pasar Murah, Lilis merasa tertolong karena harganya sangat bisa ia jangkau di saat seluruh kebutuhan saat ini tengah melejit. 

” Harganya sangat bisa ia jangkau di saat seluruh kebutuhan saat ini tengah tinggi,” tandasnya.

KBRN, Sumedang : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), menggalakan Medis Operasi Pria (MOP) jenis kontrasepsi pria.

Kepala Bidang KB DPPKBP3A Sumedang Dadan M mengatakan, pelayanan MOP di Sumedang sudah hampir 2 tahun vakum atau selama pandemi covid 19.

“Untuk tahun sekarang kami akan mencoba lagi pelayanan KB pria dalam upaya kesetaraan KB antara pria dan wanita dan untuk waktunya masih dikoordinasikan,” jelas Dadan, dalam keterangan resminya, Senin (19/9/2022).

Sementara itu sebagai upaya persiapan untuk pelaksanaan KB pria, pihaknya menggelar pertemuan dengan kelompok paguyuban KB Pria. Kegiatan dikuti oleh 52 peserta utusan dari 26 kecamatan baik yang telah melaksanakan MOP ataupun yang berminat untuk MOP. Peserta diberikan pencerahan untuk memotivasi para calon peserta MOP dari peserta yang telah mengikuti MOP.

Berdasarkan pengalaman dari mereka yang telah di MOP memang tidak ada efek samping pasca MOP, namun demikian untuk bisa MOP ini pasangan terlebih dahulu harus memusyawarahkannya.

“Bagaimanapun juga kepesertaan pria dalam ber KB saat ini masih rendah sehingga perlu pahaman dan pencerahan sekaligus motivasi dari mereka yang telah melaksanakan MOP tersebut, ” tambahnya. 

Berharap, pasca mendapatkan penjelasan terkait pria dalam ber KB para peserta menjadi berminat dan juga bisa mengajak rekan lainya untuk bisa masuk KB dengan MOP.