Beranda blog Halaman 1491

Angka Kemiskinan Pangandaran Naik Jadi 39.070 Jiwa

c1_z2_IMG_20220930_220753_-1838ef0fc66_7_-1838ef1364b_4.jpeg

Berita Pangandaran (Harapanrakyat.com),- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis, angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 naik. Jumlah warga miskin Pangandaran sebanyak 39.070 jiwa atau 9,65 persen dari total penduduk 432.599 jiwa.

Berikut rincian angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran dari tahun 2016 sampai 2021. Pada tahun 2016, angka kemiskinan sebanyak 40.140 jiwa atau 10,23 persen. Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 39.407 jiwa atau 10,00 persen.

Kemudian angka kemiskinan Pangandaran kembali turun pada tahun 2018 yakni tercatat mengalami pengurangan jadi 32.190 jiwa atau 8,12 persen. Pada tahun 2019, angka kemiskinan terus turun hingga berjumlah 30.730 atau 7,71 persen.

Sementara itu pada masa pandemi Covid-19, tahun 2020 angka kemiskinan Pangandaran kembali naik menjadi 36.050 jiwa atau 8,99 persen. Pada tahun 2021 terus naik jadi 9,65 persen dari jumlah penduduk atau 39.070 jiwa.

“Angka kemiskinan Pangandaran terjadi penurunan pada periode 2018 dan 2019. Sedangkan pada 2020 dan 2021 kembali naik,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis Dadang Darmansyah, Jumat (30/9/2022).

Baca Juga: Kemiskinan Jadi Pemicu Meningkatnya Jumlah ODGJ di Pangandaran

Dadang mengatakan BPS Ciamis akan terus melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. Selain itu, BPS Ciamis pun akan mengolah data pada tahun 2023.

Setelah mendapatkan data, kemudian BPS melakukan uji publik. Tujuannya untuk mendapat masukan dari para stakeholder, pemerintah kecamatan dan desa.

“Kami akan konsolidasi bersama seluruh pihak terkait, dari Pemerintah Daerah dan Forkopimda,” kata Dadang.

Tahapan pendataan dilakukan dari bulan Oktober-November 2022. BPS melakukan pendataan awal dengan rincian profil. Seperti ketenagakerjaan, kependidikan, disabilitas, kesehatan hingga perlindungan sosial dan ekonomi.

Angka Kemiskinan Naik, Bupati Pangandaran: Segera Perbaharui Data Perlindungan Sosial

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mendorong BPS Ciamis untuk segera perbaharui data. Hal ini penting karena kaitan dengan penerimaan bantuan sosial untuk warga Pangandaran.

“Data perlindungan sosial ini penting di update karena berkaitan dengan penerima berbagai bantuan sosial yang masuk ke Pangandaran,” kata Jeje.

Kondisi saat ini, sesuai data statistik Pangandaran masih data lama. Sementara banyak orang miskin baru yang belum terdata. Hal ini bisa menjadi polemik dalam penerimaan bantuan sosial.

“Harapannya pendataan dari BPS nanti akurat dan menjadi sebuah langkah awal dalam validasi ekonomi,” pungkasnya. (Ceng2/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

Ngamuk Lalu Masuk Sumur, Seekor Sapi di Kota Banjar Berhasil Selamat

Seekor-Sapi-di-Kota-Banjar.jpeg

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Seekor sapi mengamuk saat hendak diantarkan ke lokasi salah seorang pembeli di Dusun Cipariuk, RT 07 RW 14, Desa Neglasari, Kecamatan/Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022).

Sapi yang terus mengamuk itu bahkan kabur dan akhirnya masuk ke sebuah sumur dengan kedalaman kurang lebih sekitar 5 meter.

Mendapat laporan tersebut, tim rescue gabungan dari BPBD, PMI Kota Banjar, dan komunitas mobil offroad langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi sapi tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar Kusnadi, melalui Kasi Darlog Yudi Andiana mengatakan, sapi mengamuk dan masuk ke sumur itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB.

“Sapinya mau dibawa ke DKM katanya besok mau disembelih, waktu dituntun jalan kaki papasan dengan kendaraan tiba-tiba mengamuk,” kata Yudi Andiana, Jumat (30/9/2022).

Menurutnya, sapi itu mengamuk dan berlari ke sebuah halaman rumah warga yang di depannya terdapat sebuah sumur kering.

“Sapinya ngamuk terus kabur, lari ke halaman rumah warga kemudian masuk ke dalam sumur kering,” terangnya.

Ia menjelaskan, tim rescue gabungan berhasil mengevakuasi sapi yang ada di dalam sumur itu setelah 40 menit kemudian.

“Kurang lebih sekitar 40 menit sapi tersebut berhasil dievakuasi ke atas,” jelasnya.

Saat berhasil diangkat ke atas, sapi itu dalam kondisi selamat tanpa mengalami luka sehingga masih bisa disembelih.

“Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar, kondisi hewanya juga tidak ada luka apapun jadi masih bisa disembelih,” pungkasnya. (Sandi/R8/HR Online/Editor Jujang)

Antisipasi Kebakaran, Petugas Cek Kondisi Hydrant dan APAR di Pasar Manis Ciamis

Damkar-Ciamis.jpg

Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Upaya antisipasi kebakaran, UPTD Pasar bersama petugas Damkar dan HPPC (Himpunan Pedagang Pasar Ciamis), melakukan pengecekan hydrant yang ada di Pasar Manis Ciamis, Jawa Barat, Jumat (30/09/2022).

Dalam pengecekan itu terdapat ada 5 hydrant yang terdapat di 3 Blok Pasar Manis Ciamis, yaitu Blok A, B, dan Blok D.

Hasil dalam pengecekan hydrant oleh petugas Damkar Ciamis, kelima Hydrant kondisinya berfungsi. Namun, ada 3 hydrant yang kopling klepnya hilang.

Antisipasi Kebakaran Petugas Cek APAR dan Hydrant di Pasar Manis Ciamis

Selain pengecekan hydrant, petugas juga mengecek ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Hasilnya, ada sebanyak 10 buah APAR tersedia di Kantor UPTD Pasar Ciamis. Tetapi kondisinya kosong atau tidak ada isinya.

“Alhamdulillah, untuk kondisinya berfungsi dengan baik. Namun untuk masalah klep kopling yang hilang, nanti kita akan koordinasi dengan pihak PDAM untuk memperbaikinya,” kata Dody, Ketua HPPC Ciamis.

Baca Juga : Atap Pasar Subuh Ciamis Ambruk, Diduga Akibat Sudah Lapuk

Menurut Dody, pihaknya tidak mengetahui betul hilangnya klep hydrant tersebut. ia menduga ada orang iseng yang mengambilnya. Tapi untuk air semuanya berfungsi dengan baik.

“Tadi ada dua buah hydrant yang lokasinya berdekatan dengan PKL. Namun kondisinya tidak terhalang. Tapi nanti kita akan sosialisasikan lagi kepada para pedagang lagi,” ujarnya.

Sedangkan untuk APAR, lanjut Dody, pihaknya telah mengecek ke Kantor UPTD Pasar Ciamis, ternyata ada 10 APAR yang kosong. Namun sekarang sedang dilakukan pengisian oleh pegawai UPTD Pasar Ciamis.

“Untuk APAR Insha Allah besok juga sudah ada dan sudah bisa berfungsi jika ada kejadian kebakaran. Kita akan simpan di posko keamanan,” kata Dody.

3 Hydrant di Pasar Manis Ciamis Tak Berfungsi

Sementara itu, Petugas Damkar Ciamis, Seprinda Suyatman mengatakan, dalam upaya antisipasi kebakaran dengan melakukan pengecekan kondisi hydrant di Pasar Manis Ciamis.

Pihaknya menemukan hanya 2 hydrant yang masih bisa digunakan, dari total 5 hydrant yang ada. Sedangkan yang tiga lagi tidak ada klep koplingnya.

Baca Juga : Akibat Korsleting Listrik, Kabel di Taman Raflesia Ciamis Terbakar

“Maka dari itu, kami mengimbau kepada pengelola Pasar Ciamis untuk dapat segera  memperbaiki ring kopling, agar jika terjadi kebakaran petugas Damkar bisa menggunakannya,” katanya.

Seprinda juga menjelaskan, fungsi klep kopling itu nantinya untuk menyambungkan atau mengkoneksikan selang pemadam dengan hydrant.

“Jadi nantinya jika ada klep kopling pada hydrant, otomatis akan masuk ke selang Damkar dan  petugas bisa langsung menggunakan,” jelasnya.

Perlu Pengecekan Rutin

Menurut Seprinda, untuk pemeliharaan hydrant minimalnya ada pengecekan 1 bulan sekali. Salah satunya mengecek bagian klep kopling.

Kalau bisa sesering mungkin pengelola pasar mengecek, apakah hydrant tersebut ada konektornya (klep kopling) atau tidak. Kemudian terhalang pedagang atau tidak, itu harus menjadi perhatian.

Ia menambahkan, jumlah hydrant di Pasar Manis Ciamis saat ini masih kurang. Idealnya 1 blok 1 hydrant.

“Minimal 1 blok 1 hydrant agar akses memudahkan petugas Damkar jika terjadi kebakaran. Posisi pasar di atas (Pasar Subuh) kan saat ini tidak ada,” pungkasnya. (Feri/R3/HR-Online/Editor-Eva)

Hilangkan Stigma Buruk Politik, KIB Tak Cari Figur Hanya Pencitraan

89d40c703f69747dbda46b35e7e205c9.jpeg

KBRN, Bandung: Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Hasbullah Rahmad menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) konsisten ingin mematahkan stigma politik transaksional dan identitas pada Pilpres 2024.

Menurut dia, PAN tidak ingin Pilpres 2024 terjebak dalam pembelahan sosial yang diakibatkan oleh kuatnya faktor figur ketimbang gagasan dalam menentukan Calon Presiden.

“Keberadaan KIB mematahkan momok politik yang selama ini berlangsung 5 tahun sekali. Pertama, kita masih terjebak figur. Prakteknya terjadi, transaksional. Nah sekarang KIB membalikan semua fakta itu dengan mengedepankan ide dan gagasan,” kata Hasbullah pada diskusi “Galang Aspirasi” GASPOL yang diselenggarakan PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Kapulaga Bistro, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022).

Politisi yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PAN di DPRD Jabar menjelaskan politik identitas yang terjadi sejak Pilpres 2014 ini diawali dengan muncul dua figur yang kuat dan membelah rakyat.

“KIB bersungguh-sungguh memberikan program dan gagasan tanpa terjebak pada perdebatan figur. Karena awalnya terjadi narasi identitas cebong kampret karena ada 2 figur yang kuat yang membuat faksi ke bawah, jadi kita tidak mau terjebak lagi. Mudah-mudahan keberadaan KIB menghilangkan politik identitas di Pemilu 2024. Itu satu langkah yang kita dorong,” kata politisi yang akrab dipanggil Bang Has ini.

Dikatakannya, narasi-narasi pembelahan itu harus digeser dengan konsep gagasan dan ide, bagaimana memperkuat ekonomi bangsa dengan mengedepankan produksi yang efektif.

Dalam pelaksanaan dan tindak lanjut koalisi di daerah, DPW PAN Jawa Barat, lanjut Bang Has, secara bersama-sama dengan mitra koalisinya, Golkar dan PPP telah aktif melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

“Di PAN sangat mendukung keberadaan KIB untuk turun di tingkat Kabupaten/Kota dan kami sudah lakukan konsolidasi pada level Kabupaten/Kota. Harapkan kami, keberadaan KIB memberikan sebuah nilai lebih dalam proses demokratisasi dalam rangka mencari calon-calon pemimpin nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan mengedepankan ide dan gagasan. Tidak lagi mengedepankan politik identitas yang membelah,”ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB. Ace Hasan Syadzilly yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara yang digelar PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate ini.

Dikatakan dia, KIB ingin mengedapankan kualitas sumber daya manusia.

“Caranya adalah, politik kita harus dihentikan dari politikj identitas. Politik kita harus berbasis kepada program berbasis kepada gagasan,”ucap dia.

Ace juga mengatakan tantangan serius yang bakal dihadapi sumber daya manusia, maka pada tahun 2025 sampai 2035 Indonesia harus didorong pertumbuhan ekonominya harus 7 persen.

“Itung-itungan di DPP waktu itu, sangat mungkin kalau kita mempunyai orang yang mempunyai kemampuan dan gagasan yang teknokratik. Yang tidak lagi bicara masalah pencitraan, bicara soal gaya-gayaan cukup bermain di mediasosial lalu dia dikatakan punya kompetensi,”ucap Ace.

Partai Golkar sendiri ungkap Ace, tidak akan berbicara masalah figur calon yang bakal dimajukan dalam perhelatan demokrasi nanti.

Sementara itu Pjs Ketua DPW PPP Jabar Pepep Syaiful Hidayat menegaskan, keberadaan PPP di KIB tidak hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen.

“Kami ingin PPP bukan hanya pelengkap di KIB, tetapi bisa berperan aktif bisa menjadi kontributor yang setara dengan PAN dan Partai Golkar. PPP punya tradisi untuk menjadi pemenang. PPP punya basis yang solid hari ini sehingga kita akan memanggil kader, simpatisan, dan pemilih yang pemilu kemarin berpaling,” kata Pepep.

Ia juga mengatakan, polemik di tubuh PPP tidak menjadi halangan untuk terus mendukung KIB.

“Itu tidak merubah tujuan besar yang telah disepakti antar ketua umum,”ucapnya.

Kang Akur Minta Anggaran Dana Desa Dikelola Baik

67220423357a101fc34256efb5b4078e.jpg

KBRN, Subang: Melalui kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan, dan Pembangunan Desa tahun 2022. Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi mengajak kepada seluruh Kades untuk mengelola anggaran dengan baik. 

Kang Akur sapaan Agus Masykur menyambut baik, terlaksananya kegiatan workshop, demi progres pembangunan yang sedang terjadi, baik dari level Pemerintah daerah, hingga sampai pemerintah desa.

“Semoga dengan kegiatan workshop ini, akan menambah wawasan bagi para kepala desa, untuk mendukung kinerjanya semakin lebih baik kedepannya. Karena posisi Desa dalam program pembangunan nasional, baik secara fisik maupun non fisik, diposisikan pada garda terdepan,” ujar Kang Akur kepada wartawan di Subang, Jumat (30/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut Kang Akur juga memaparkan, bahwa pagu dana desa Kabupaten Subang, pada tahun 2022, yang pengalokasiannya pada awal tahun untuk BLT pasca pandemi covid-19, dan di akhir tahun ini dialokasikan sebagai BLT ketahanan pangan, dampak dari kenaikan BBM.

“Untuk itu, dengan adanya workshop ini diharapkan, akan terwujud konsep kebijakan pengelolaan sumber daya keuangan, yang baik, transparan dan berkelanjutan, yang terangkum dalam manajemen keuangan desa yang efektif,” tegasnya.

Kang Akur juga menambahkan, beberapa tahun ini, pemerintah daerah begitu sulit mengelola keuangan, dampak covid-19. 

“Oleh karena itu, kita harus mengelola keuangan kita, sehingga tepat sasaran penggunaannya, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” terang Kang Akur.

Kang Akur menekankan, pemerintah desa mampu mengimplementasikan konsep yang telah diberikan, pada momentum workshop.

“Seluruh Pemerintah desa di Kabupaten Subang, harus bisa mengambil manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan, pelaksanaan pembangunan di desa dapat berjalan lancar, sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Kang Akur juga memotivasi kepada peserta workshop, untuk terus mengupgrade pemahaman dari ahli, yang juga memberikan kontribusi demi pengelolaan anggaran tepat guna.

“Dengan workshop ini, para camat dan kades se-Kabupaten Subang, mendapatkan pengetahuan dan pencerahan, dalam penggunaan anggaran desa. Karena workshop ini, menghadirkan narasumber yang mumpuni,” tutur Kang Akur.

Workshop tersebut, dihadiri narasumber Anggota komite IV DPR RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, juga hadir narasumber Ir. Mustikorini Indrijatingrum selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Komenko PMK, Mulyana, AK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Turut hadir pula Kepala Kantor pelayanan pembendaharaan negara Purwakarta, Asda 1, inspektur-inspektorat daerah Kabupaten Subang, kepala Dispemdes, kepala BKAD, kepala BP4D, para Camat dan para kepala desa se Kabupaten Subang.

BPBD Kabupaten Tasikmalaya : Waspada Curah Hujan Tinggi Hingga Akhir Tahun

1586ffc6f05ce83e12d84855705c20bc.jpg

KBRN, Tasikmalaya : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, meminta warga mewaspadai dampak curah hujan tinggi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan informasi BMKG, curah hujan tinggi akan terjadi hingga awal tahun mendatang.

“Puncaknya di akhir tahun. Jadi sebaiknya berhati- hati,” kata Kabid Kedarurtan dan Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya Kurnia Tisna Somantri kepada RRI, Jumat (30/9/2022).

Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya saat curah hujan tinggi adalah, Banjir, Longsor,  dan pergerakan tanah.

Kurnia menjelaskan potensi bencana tersebut rawan terjadi di sejumlah wilayah, terutama wilayah selatan Tasikmalaya, seperti Cibalong, Karangnunggal, Cikalong, Cipatujah, Salopa dan Batarkalong.

“Bagi warga di daerah rawan, jika terjadi curah hujan tinggi sebaiknya waspada. Jika hujan berlangsung lama lebih dari 8 jam, sebaiknya mengungsi ke tempat aman,” pungkas Kurnia.

Kisah Poni, Monyet dari Ciamis yang Divaksin di World Rabies Day

Poni-Monyet-dari-Ciamis.jpg

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Seorang ibu terlihat membawa hewan peliharaannya ke kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022) siang. Uniknya ibu-ibu yang diketahui bernama Susi, warga Ciburial, Kalapajajar, Kelurahan Ciamis tersebut membawa seekor monyet.

Monyet yang dinamai Poni tersebut dibawa Susi ke Disnakkan Ciamis untuk mendapat suntik vaksin rabies gratis dalam rangka peringatan World Rabies Day.

Baca Juga: Puluhan Hewan Peliharaan Disuntik Vaksin Rabies di Ciamis

Susi mengaku senang bisa membawa hewan kesayangan yang sudah 1,5 tahun jadi peliharaannya untuk suntik vaksin rabies gratis.

“Namanya Poni, alhamdulillah sangat senang, hewan peliharaan saya bisa disuntik vaksin rabies. Apalagi Poni ini sedikit agresif, jadi ditakutkan gigit orang,” katanya, Jumat (30/9/2022).

Menurutnya, suntik vaksin rabies ini juga sebagai upaya mencegah terjadinya penyakit rabies. Sehingga hewan peliharaanya bisa sehat dan terhindar juga dari penyakit lainnya.

“Suntik vaksin rabies ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama disuntik di rumah, terus sekarang di Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis,” tuturnya.

Setelah melakukan suntik vaksin rabies, Susi berharap hewan peliharaannya itu bisa baik dan juga sehat serta terbebas dari penyakit rabies. 

“Mudah-mudahan saja Poni bisa sehat dan tidak agresif kepada orang yang paling penting terhindar dari penyakit rabies,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam peringatan World Rabies Day, selain Monyet yang divaksin rabies, ada juga beberapa hewan peliharaan seperti Kucing dan juga Anjing. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Tujuh Daerah Jadi Kandidat Tuan Rumah Porprov Jabar 2026

400396bebcf627b83ddc42eea0db6712.jpeg

KBRN, Bandung: Sosialisasi Tim Bidding untuk penjaringan tuan rumah Porprov XV/2026, KONI Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KONI Jawa Barat dengan KONI kota/kabupaten se-Jabar yang dilaksanakan pada Kamis (29/09/2022) di Gedung KONI Jabar.

Setidaknya ada 7 kota /kabupaten yang mencalonkan diri menjadi kandidat tuan rumah Porprov XV/2026. Yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kota Bekasi.

Ketua Tim Bidding calon tuan rumah Porprov 2026, Gunaryo mengatakan, kota/kabupaten antusias menjadi tuan rumah karena Porprov ini bagian dari pembinaan olahraga di daerah. Porprov sendiri akan memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi ataupun penyebaran fasilitas olahraga yang berstandar selain menjadi central cabang olahraga tertentu.

“Kebijakan kemarin yang menjadi tuan rumah itu tidak satu kota/kabuapten. Karena kalau dari 27 kota/kabupaten ini satu per satu yang menjadi tuan rumah akan lama sekali kota/kabupaten yang lain untuk menjadi penyelenggara,” kata Gunaryo.

Gunaryo mengaku jika timnya sudah membuat rancangan kriteria penilaian yang harus dipenuhi calon tuan rumah jika ingin menjadi penyelenggara. Dan tuan rumah Porprov XV/2026 ini harus sudah ditentukan sebelum Porprov XIV/2022 ditutup. Karena pada saat penutupan Porprov XIV nanti di Kabupaten Ciamis, ada serah terima sevara simbolis kepada tuan rumah Porprov selanjutnya. 

“Menjadi tuan rumah tidak hanya berani menyatakan keinginan untuk menjadi penyelenggara multievent ini. Tapi nanti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon tuan rumah. Tim bidding sudah membuat format penilaian. Kami juga akan melakukan visitasi ke darah yang mengajukan, ada kriteria dan persyaratan yang ditentukan.Setidaknya terdapat enam poin penilaian yang sudah ditentukan oleh Tim Bidding. Yaitu penilaian kemampuan dan potensi dari calon tuan rumah, keterangan sarana dan prasarana, keabsahan atlet, dukungan masyarakat setempat, pembinaan dan pengembangan prestasi penyelenggara, ada usulan dari KONI Provinsi dan yang paling penting adalah adanya komitmen penuh dari kepala daerah dengan diterbitkannya Perbup atau Perwalkot.”Pungkasnya.

KPU Masuk Tahap Verifikasi Administrasi Parpol

973ad0eb7ad62d5a78b66478af2d85b0.jpg

KBRN, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi kepada publik pada Jumat (14/10/2022). Hasil itu diperoleh setelah masa perbaikan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 selesai dilakukan.

“Nanti pada tanggal 14 Oktober 2022, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi. Kami akan mengumumkan kepada publik,” kata Anggota KPU, Idham Holik dalam keterangan tertulis, Jumat (30/9/2022). 

Ia memastikan dalam pengumuman hasil verifikasi administrasi, KPU akan mengeluarkan status kepada parpol. Status itu memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

Bagi 9 partai politik yang berada di parlemen saat ini dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi administrasi. Maka secara otomatis parpol tersebut sudah menjadi peserta Pemilu 2024. 

“Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PU/XVIII/20202. Selanjutnya bagi parpol non parlemen jika telah memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual,” jelasnya.

Idham menyampaikan, verifikasi faktual sendiri akan berlangsung pada 15 Oktober-4 November 2022. Sehingga selama 20 hari itu, KPU seluruh Indonesia akan melakukan pengecekan kembali. 

“Pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU RI. Ini melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia,” katanya.

Pemerintah Perpanjang Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun

d38db745d5829e24884c3c6f8310e701.jpeg

KBRN, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperpanjang masa berlaku paspor menjadi 10 tahun dari semula lima tahun. Hal itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 18/2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Keterangan Laksana Paspor.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022,” seperti peraturan a quo yang ditandatangani Menkumham Yasonna H Laoly pada 19 September 2022 dikutip RRI.co.id, Jumat (30/9/2022).

Adapun paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI). Mereka telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara, masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak. Khususnya saat mereka telah dapat menentukan pilihan kewarganegaraannya.

“Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 2A ayat 4

Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi. Kemudian, mereka harus mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

Adapun syarat untuk mendapatkan paspor sebagai berikut:

a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;

b. Kartu keluarga;

c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan. Atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Sedangkan bagi anak berkewarganegaraan ganda harus melampirkan:

a. Kartu tanda penduduk elektronik ayah atau ibu WNI;

b. Kartu keluarga;

c. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;

d. Akta kelahiran;

e. Izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu orang asing;

f. Fotokopi paspor biasa ayah atau ibu;

g. Bukti Affidavit bagi yang telah memiliki paspor kebangsaan atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan

h. Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen perjalanan RI tersebut.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022,” sebagaimana tertuang dalam peraturan a quo yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Recent Posts