Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sebanyak 200 dosis Vaksin Rabies gratis untuk hewan peliharaan disediakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam rangka World Rabies Day atau Hari Rabies Dunia. 

Tidak hanya menyediakan vaksin Rabies, kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis juga dilengkapi dengan pameran hewan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Adapun hewan yang ditampilkan dalam pameran tersebut yakni, Kucing, Kelinci, Kura-kura dengan berbagai jenis, Kadal dan juga Tokek berbagai jenis.

Kabid Keswan Disnakkan Ciamis, Asri Kurnia mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengkampanyekan perang terhadap Rabies agar hewan peliharaan terbebas dari penyakit Rabies.

“Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rabies. Kemudian sebagai bentuk dan upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk zero Rabies,” katanya, Jumat (30/9/2022).

Baca Juga: Disnakkan Ciamis Kembali Lakukan Vaksinasi PMK Tahap 2

Vaksin Menuju Zero Rabies di Ciamis

Sementara itu, Kepala Disnakkan Ciamis, Syarief Nurhidayat mengatakan, pada kegiatan kali ini, pihaknya sengaja mengundang siwa sekolah dasar (SD) di sekitar Kantor sebagai upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang Rabies dan cara memelihara hewan peliharaan dengan bijak.

Syarief melanjutkan, penyakit rabies sendiri merupakan penyakit zoonosis. Penyakit yang berdampak juga pada manusia, karena bisa menularkan dari hewan kepada manusia.

“Jadi selain kita mengundang masyarakat yang  mempunyai hewan peliharaan untuk suntik vaksin rabies. Kita juga undang anak-anak SD untuk diberikan edukasi tentang penyakit Rabies dan juga pemeliharaan hewan dengan bijak,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini untuk kasus di Kabupaten Ciamis masih zero rabies. Namun, karena Ciamis ini daerah perbatasan. Maka dari itu pihaknya menggelar kegiatan ini.

Hal tersebut untuk mencegah jangan sampai ada hewan-hewan yang dari luar Kabupaten Ciamis masuk ke Ciamis dengan keadaan sakit.

“Untuk sementara ini kita sediakan 200 dosis vaksin. Mudah-mudahan saja dengan adanya vaksin rabies ini bisa bermanfaat dan juga mencegah terjadinya rabies,” pungkasnya.

Sementara itu, selain hewan peliharaan Kucing yang melakukan suntik vaksin rabies itu juga ada Monyet dan juga komunitas anjing. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

KBRN, Jakarta: Orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi anak-anak menggunakan gadget, untuk mencegah mereka terpapar judi online. Penasihat Program Perlindungan Anak Save the Children Indonesia Yanti Kusumawardhani mengatakan itu, saat diwawancara Pro3 RRI, Jumat (30/9/2022). 

“Peran orang tua dalam pengasuhan anak sangat penting,” katanya. “Bangun komunikasi dengan anak jadi tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya memantau apa yang dilakukan dengan gadgetnya.”

Orang tua, katanya, harus membangun tembok pengamanan agar anak paham situs yang dikunjungi berbahaya bagi mereka. “Ketika anak menemukan situs yang dirasa aneh, tidak nyaman, dia bisa melaporkan kepada orang tuanya,” ujarnya. 

Pihak sekolah pun, ditekankannya, juga punya peran penting dalam mencegah anak bermain judi online. Misalkan dengan memperingatkan pedangang jajanan dan mainan di lingkungan sekolah untuk tidak menjual barang-barang berbahaya bagi anak. 

“Karena lumayan lama anak berada di sekolah,” ucapnya. “Sekolah harus melindungi, mensosialisasikan kepada vendor-vendor yang ada di sekolah misalnya memberikan pemahaman selain juga tentunya kepada anak.”

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan pendidikan literasi digital bagi orang tua, dan anak-anak tentang bahaya internet. “Literasi digital tentang pengetahuan kecakapan penggunaan dalam menggunakan gadget digital,” katanya.

Diharapkannya, setelah mendapatkan literasi digital, anak-anak langsung menutup situs judi online dan melaporkan kepada orang tuanya. “Orang tuanya juga perlu memahami sehingga bisa mendampingi anak-anak dan mengajarkan apa-apa yang boleh dilakukan dengan gadgetnya,” ujarnya. 

Save the Children, katanya, juga mendorong pelaku bisnis untuk mengedepankan prinsip-prinsip bisnis berbasis hak anak. “Praktiknya, pelaku bisnis memproduksi layanan dari praktik bisnis, marketingnya, distribusinya, itu harus mematuhi prinsip-prinsip berbasis hak anak,” ucapnya. 

Ia berbicara itu menanggapi kasus anak-anak SD di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten menjadi korban judi online. Berdasarkan pengusutan Polisi, anak terpapar judi online akibat penjualan mainan berisi barcode yang terhubung dengan situs judi online.

Polsek Pinang sudah meminta keterangan dari penjual mainan haram tersebut, Sobirin alias Birin. Kepada polisi, Sobirin mengaku menjual mainan itu selama satu minggu di beberapa SD. 

Alhasil, dagangannya laku oleh anak kelas 1 hingga kelas 3. Namun, Sobirin mengaku tidak tahu kartu yang dijualnya dapat digunakan untuk mengakses situs judi online.

Yang ia tahu hanyalah permainan kartu tersebut digemari anak-anak. Kartu itu dibelinya dari sebuah toko grosir mainan yang ada di Pasar Bengkok, dan Pasar Lembang.

KBRN, Jakarta: Penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak harus selalu diawasi. Hal itu agar mereka tidak terpapar pengaruh negatif, seperti judi online. 

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan hal tersebut. “Karena ada ruang terbuka bisa dimanfaatkan orang jahat, untuk menjadikan anak korban,” katanya kepada Pro3 RRI, Jumat (30/9/2022). 

Orang tua, menurutnya, harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anak dari paparan pengaruh negatif gadget, termasuk judi online. “Makanya, anak harus didampingi oleh orang tua dan diberikan pemahaman sejak dini,” ujarnya. 

Adapun benteng kedua, tambahnya, yakni lingkungan di sekitar anak. “Karena ada 4 persen, sampai 5 persen anak Indonesia tidak dengan orang tuanya,” ucapnya. 

Selain orang tua, dan lingkungan, ditekankannya, pemerintah pun punya kewajiban untuk melindungi anak dari dampak negatif gawai. “Saat ini sudah ada beberapa program kementerian lembaga untuk melakukan filter agar anak terlindungi,” katananak

Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga menaruh perhatian kepada anak yang sudah terpapar pengaruh negatif gawai. “Anak di posisi sebagai korban inilah yang menjadi konsen kami (Kemen PPPA) untuk memfasilitasi,” ujarnya. 

Nahar berbicara itu menanggapi kasus anak-anak SD di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten menjadi korban judi online. Berdasarkan pengusutan Polisi, anak terpapar judi online akibat penjualan mainan berisi barcode yang terhubung dengan situs judi online.

Polsek Pinang sudah meminta keterangan dari penjual mainan haram tersebut, Sobirin alias Birin. Kepada polisi, Sobirin mengaku menjual mainan itu selama satu minggu di beberapa SD. 

Alhasil, dagangannya laku oleh anak kelas 1 hingga kelas 3. Namun, Sobirin mengaku tidak tahu kartu yang dijualnya dapat digunakan untuk mengakses situs judi online.

Yang ia tahu hanyalah permainan kartu tersebut digemari anak-anak. Kartu itu dibelinya dari sebuah toko grosir mainan yang ada di Pasar Bengkok, dan Pasar Lembang.

KBRN, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendukung Polri mengungkap kasus adopsi ilegal Yayasan Ayah Sejuta Anak di Bogor. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mengatakan ada indikasi praktik tersebut tidak benar.

“Adopsi ilegal itu ada ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 79 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” ujarnya kepada Pro 3 RRI, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, proses adopsi tersebut ilegal dan pelaku mematok biaya Rp15 juta untuk mengadopsi seorang bayi. Pelaku SH dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

“Jadi ini ancamannya dan untuk adopsi harus sesuai prosedur,” ucapnya.

Ia menjelaskan prosedur pengangkatan anak yang legal dimulai dari konsultasi, melengkapi dokumen, hingga mendatangi rumah. Selanjutnya, pekerja sosial menentukan kelayakan adopsi anak yang dilakukan calon orang tuanya dan izin pengasuhan selama 6 bulan.

“Mengganti orang tua itu harus ketat karena kalau tidak akan terjadi persoalan baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Polisi Resor Bogor di Jawa Barat menangkap pria berinisial SH (32). Ia diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak sejak awal 2022.

“Dia mengumpulkan ibu hamil yang tidak bersuami, dengan iming-iming dibantu proses persalinannya,” kata Kepala Polres Bogor, AKPB Iman Imanuddin. 

Kemudian setelah lahir, anaknya diberikan kepada orang tua adopsi dengan membayar Rp15 juta. Ia menyebutkan SH menggunakan kedok yayasan bernama Ayah Sejuta Anak dalam menjalankan aksinya.

KBRN, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News yang disampaikan pelapor atas nama MG tidak memenuhi syarat materil.

Anggota Bawaslu RI, Puadi mengungkapkan, bahwa hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Laporan pelapor belum memuat dugaan pelanggaran Pemilu karena belum adanya peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU dalam Pemilu Tahun 2024,” ungkapnya dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Puadi menyampaikan, meskipun pelapor diberi kesempatan untuk memenuhinya, namun syarat tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi pelapor karena memang belum ada peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

“Lebih lanjut, Bawaslu menjadikan laporan yang disampaikan MG itu sebagai laporan awal untuk ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Puadi, penelusuran akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan hadil penelusuran kemudian akan dilaporkan kepada Bawaslu RI.

Sebelumnya, Bawaslu mendapat laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 002/LP/PL/RI/00.00/IX/2022 yang disampaikan oleh MG pada Selasa (27/9/2022).

Dalam laporannya, MG menyampaikan bahwa pada Kamis (22/9/2022), yang bersangkutan mendapatkan informasi melalui Jaringan Kornas Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) Kota Malang tentang pembagian Tabloid KBA Newspaper edisi 02 tertanggal 28 Februari 2022 di Masjid Al Amin, Kota Malang.

MG menduga bahwa penyebaran tabloid dilakukan oleh pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tempat keagamaan. Tabloid tersebut menurut MG diduga memuat berita mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pemberitaan itu, menurut laporan MG, dapat mengarah pada politik identitas dan berpotensi menyebabkan keterbelahan masyarakat.