harapanrakyat.com,- Puluhan karyawan PT Albasi Priangan Lestari (APL) Kota Banjar, Jawa Barat, yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), melakukan aksi unjuk rasa. Mereka berunjuk rasa di halaman kantor Personalia, Kamis (5/1/23).

Puluhan karyawan mendatangi PT APL untuk mempertanyakan status mereka. Selain itu juga menuntut pihak perusahaan untuk memberikan uang pesangon, sebagaimana tuntutan karyawan.

Korlap aksi yang juga Ketua PUK SPSI PT APL, Ahmad Jaelani mengatakan, aksi tersebut untuk meminta penjelasan terkait nasib 23 karyawan yang terkena PHK oleh pihak perusahaan.

Menurutnya, keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut sangat merugikan karyawan. Pasalnya, PHK tersebut dilakukan secara sepihak. Selain itu juga tidak sesuai dengan keputusan awal, yaitu hanya meliburkan karyawan.

Baca Juga: Dewan Pengawas Naker Akan Uji Visual Kelayakan Boiler Oil PT APL Banjar

Sebab itu, kata Jaelani, pihaknya memfasilitasi buruh atau karyawan PT APL Kota Banjar, yang terkena PHK. Menuntut agar pihak perusahaan memberikan uang pesangon sebagaimana tuntutan karyawan.

“Kami hanya menjembatani karyawan APL yang terkena PHK secara sepihak. Karena keputusan pemutusan hubungan kerja itu, tidak sesuai keputusan meliburkan karyawan,” kata Jaelani kepada wartawan usai aksi.

Lanjutnya menjelaskan, PHK tersebut bermula pada bulan Desember 2022. Saat itu, perusahaan mengeluarkan kebijakan meliburkan sebanyak 56 karyawan, terhitung 6 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023.

Pihak perusahaan akan mempekerjakan kembali setelah masa libur tersebut berakhir. Hasil komunikasi sebelumnya pun tidak ada indikasi dari pihak perusahaan akan melakukan PHK.

Baca Juga: Soal Uji Emisi, DLH Kota Banjar Minta PT APL Lakukan Kajian Teknis

Akan tetapi, lanjutnya, sebelum masuk masa kerja, tiba-tiba sebagian karyawan pada tanggal 31 Desember tanpa ada pemberitahuan mendapati pengumuman. Adapun isi pengumuman tersebut PHK terhadap 23 orang yang diliburkan.

“Ke pihak serikat tidak ada konfirmasi, dari awal juga tidak ada konfirmasi. Itu kan perbuatan tidak mengenakan. Ketika karyawan sedang libur, mau masuk kerja tiba-tiba terjadi PHK,” jelasnya.

Alasan PHK Puluhan Karyawan PT APL Kota Banjar Tidak Masuk Akal!

Adapun yang menjadi alasan PHK tersebut, jelas Jaelani, perusahaan berdalih karena saat ini tengah mengalami penurunan omzet. Selain itu juga menurutnya perusahaan mengaku kesulitan bahan baku untuk proses produksi.

Menurut Jaelani, alasan menurunnya omzet perusahaan tersebut tidak masuk akal. Karena, faktanya pihak perusahaan saat ini juga malah melakukan rekrutmen karyawan ataupun tenaga kerja baru.

“Alasannya itu katanya kondisi pasar sepi, tidak ada uang. Tapi saya lihat perusahaan melakukan rekrutmen karyawan baru. Sedangkan karyawan yang ada, malah di-PHK,” tukasnya.

Pihaknya pun akan menuntut PT APL Kota Banjar, supaya memberikan uang pesangon sebesar Rp 30 juta kepada karyawan yang terkena PHK. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang pernah dibuat oleh perusahaan.

Baca Juga: Soal PHK 230 Karyawan, Begini Penjelasan PT APL Kota Banjar

Apabila tidak ada kesepakatan bersama, pihaknya akan terus melakukan aksi sampai tuntutan tersebut terpenuhi. Hal itu karena menurutnya, PHK bisa terjadi ketika ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan.

“PHK itu hak perusahaan. Kami siap terkena PHK, tapi kami minta seperti yang sudah pernah berjalan. Mereka tidak ada yang minta kembali bekerja, karena mentalnya sudah down,” tandasnya. 

Sementara itu, salah seorang karyawan yang terkena PHK, Rusli menambahkan, setidaknya pihak perusahaan PT APL Kota Banjar masih bisa mempertahankan para karyawan yang terkena PHK.

“Setidaknya kami masih ingin bekerja. Kami juga warga Banjar. Tapi itu terserah nanti hasil kesepakatan bersama,” singkatnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)

harapanrakyat.com,- Terkait kisruhnya DPRD dengan KPUD Kabupaten Bandung, anggota legislatif Kabupaten Bandung, Toni Permana turut mengakui hal itu.

Toni mengatakan, selama ini KPUD Kabupaten Bandung hanya menjalin komunikasi dengan DPRD Kabupaten Bandung jika ada perlunya saja, khususnya mengenai anggaran KPUD.

“Tidak ada komunikasi baik yang terjalin antara DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung. Cuma sebatas membicarakan anggaran, baru KPUD ada komunikasi dengan DPRD. Selebihnya di luar itu, tidak ada komunikasi. Koordinasi dengan Komisi A sebagai mitra kerja KPUD pun kurang terjalin baik,” ungkap Toni Permana di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (4/1/2023).

Baca Juga : Lantik PPK Sepihak, DPRD Kabupaten Bandung Merasa Dilecehkan KPUD

Toni menegaskan, bukan kali ini saja KPUD tidak pernah melibatkan DPRD dalam kegiatannya. Demikian halnya juga dengan kegiatan lain KPUD yang tidak pernah disosialisasikan kepada DPRD.

Toni mencontohkan, saat KPUD melakukan rencana perubahan kuota kursi DPRD di masing-masing daerah pemilih yang juga tidak pernah melibatkan atau DPRD.

Padahal, sebagai lembaga ad hoc, kata Toni, KPUD ini sangat bergantung pada APBD Kabupaten Bandung. Salah satu unsur pemerintahan yang mengesahkan APBD itu yakni DPRD.

“Jadi memang betul, koordinasi dan komunikasi antara DPRD dengan KPUD ini kurang berjalan harmonis. Padahal, KPUD ini sangat bergantung kepada DPRD terkait anggaran di lembaganya. Secara etika, sikap KPUD ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.

Mengenai sikap KPUD yang tidak mengundang unsur legislatif pada pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung, Toni menduga hal itu bukan dari unsur kekhilafan. Sebab, DPRD ini merupakan lembaga negara yang sudah lama ada di negara ini.

“Memangnya DPRD ini lembaga baru? Pemerintahan itu ada unsur eksekutif dan legislatif. DPRD ini kan legislatif,” ucap Toni.

DPRD Kabupaten Bandung Bisa Saja Alihkan Anggaran KPUD

Dengan sikap KPUD seperti saat ini, Toni menegaskan, bisa saja DPRD menekan anggaran untuk KPUD dan mengalihkan anggaran ke sektor lain untuk kepentingan masyarakat. Namun, selama ini DPRD tidak melakukan pengalihan anggaran ini karena khawatir akan mengganggu tahapan Pemilu.

“Intinya kami tidak bisa mengganggu juga kepentingan publik. DPRD juga harus menyukseskan Pemilu di Kabupaten Bandung. Namun, dengan sikap KPUD seperti sekarang, tentu kami akan lebih ketat mengawasi kinerja KPUD,” ucapnya.

Baca Juga : Kisruh DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung, Legislatif Layangkan Surat ke KPUD

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung, merasa dilecehkan atas sikap KPU Kabupaten Bandung yang tidak melayangkan undangan kepada unsur legislatif saat pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung.

KPUD Kabupaten Bandung pada Rabu (4/1/2023) menggelar pelantikan anggota PPK terpilih se Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di sebuah hotel di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Namun, saat pelantikan itu hanya Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai unsur eksekutif yang menghadiri. Sedangkan dari unsur legislatif Kabupaten Bandung, tidak hadir.

“Ketika eksekutif hadir tetapi unsur legislatif tidak hadir karena tidak adanya undangan resmi, saya pikir ini sebuah pelecehan kepada DPRD. Kami sepakat, DPRD keberatan dengan langkah KPU melantikan secara sepihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya belum memberikan respon mengenai polemik yang terjadi ini. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Kedai es krim viral berlogo manusia salju, Mixue saat ini tengah ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, keberadaan kedai es krim asal China itu kini tersebar luas di berbagai daerah Indonesia.

Di tengah viralnya keberadaan kedai es krim Mixue, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai kehalalannya.

Melalui akun Instagram resminya, Mixue Indonesia pun menanggapi apa yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia tersebut.

Pihak Mixue mengunggah kembali klarifikasinya yang pernah disampaikan tahun 2022 lalu, tepatnya bulan Juli. Unggahannya itu di up lagi supaya muncul pada deretan teratas dalam akun resmi Instagram Mixue Indonesia.

Dalam unggahannya itu, pihak Mixue mengakui bahwa memang belum mengantongi sertifikasi halal di Indonesia. Karena sertifikasi tersebut masih dalam proses sejak pengajuannya tahun 2021.

Baca Juga: Ridwan Kamil Apresiasi Pandawaragroup, Ajak Makan dan Pergi ke Salon

Mengutip dari akun Instagram Mixue Indonesia, Kamis (05/01/2023), pihak Mixue menegaskan, belum memiliki sertifikat halal bukan berarti produk kedai es krim viral Mixue itu tidak halal.

“Benar, saat ini Mixue belum punya sertifikat halal. Tetapi perlu jadi catatan juga, belum mengantongi sertifikat halal bukan berarti tidak halal,” jelas Mixue Indonesia melalui akun Instagram resminya.

3 Alasan Kedai Es Krim Viral Mixue Belum Kantongi Sertifikat Halal

Ada tiga alasan Mixue Indonesia belum kantongi sertifikat halal. Padahal pengajuannya sudah masuk sejak awal tahun 2021.

Melalui akun Instagram resminya, pihak Mixue menjelaskan alasan lamanya proses penerbitan sertifikasi halal lantaran ada tiga faktor.

Baca Juga: Penggunaan Galon Kemasan PET Memiliki Nilai Lebih Dibanding Galon Isi Ulang

Pertama, 90 persennya bahan baku yang digunakan kedai es krim viral Mixue diimpor langsung dari China. Sehingga proses pembuatan sertifikasi halalnya harus mengajukan terlebih dahulu kepada Shanghai Al-Amin.

Faktor kedua, sumber bahan bakunya tidak terpusat dalam satu kota. Karena dalam proses penerbitan sertifikat halal juga melihat sumber bahan bakunya. Hal ini menjadi salah satu penyebab prosesnya berlangsung lama.

Kemudian, faktor ketiganya yaitu pandemi Covid-19 yang memberlakukan lockdown, sehingga proses pembuatan sertifikasi halal tertunda.

Komposisi Produk Mixue Tidak Mengandung Babi

Belum memiliki sertifikat halal bukan berarti produk kedai es krim viral tersebut tidak halal. Karena menurut penjelasan dari pihak Mixue, dalam komposisi semua produknya tidak ada yang mengandung babi.

Meski begitu, pihak Mixue tetap tidak bisa mengklaim kalau semua produknya sepenuhnya halal sebelum mendapatkan sertifikat halal.

“Hanya pihak berwenang yang berhak menyatakan halal. Saat ini kamu masih menunggu proses sertifikasinya selesai. Kami juga tetap kooperatif dengan pihak berwenang,” jelas pihak Mixue dalam keterangan tertulisnya melalui media sosial.

Selain itu pihak Mixue juga menegaskan, walaupun belum punya sertifikat halal, namun produk kedai es krim viral Mixue sudah lolos BPOM. Termasuk sudah mengantongi surat keterangan impor. Sedangkan, sertifikat halal masih menunggu proses. (R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Terkait kisruh tidak diundangnya DPRD Kabupaten Bandung pada pelantikan PPK se Kabupaten Bandung pada Rabu (4/1/2023), unsur legislatif Kabupaten Bandung telah melayangkan surat ke KPUD.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto menegaskan, pihaknya telah mengirimkan surat secara resmi ke KPUD terkait polemik ini. Meski demikian, pihaknya mengaku mendapat sebuah pesan dari salah satu komisioner KPUD Kabupaten Bandung melalui pesan singkat.

“Ada salah satu ketua di KPUD, tadi WA (kirim pesan WhatsApp) yang isinya tidak terundangnya DPRD merupakan sebuah kekhilafan,” ungkap Sugianto di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (4/1/2023).

Baca Juga : Lantik PPK Sepihak, DPRD Kabupaten Bandung Merasa Dilecehkan KPUD

Namun, lanjut Sugianto, DPRD merupakan unsur lembaga resmi negara, bukan perorangan. Dengan demikian, KPUD Kabupaten Bandung harus menjawab secara kelembagaan.

“Saya sudah melayangkan surat resmi kepada KPU termasuk Bawaslu untuk dijawab secara resmi apa alasannya KPUD tidak mengundang DPRD secara kelembagaan atau pun Muspida secara umum,” tuturnya.

Di unsur legislatif ini, lanjut Sugianto, terdiri dari para pimpinan partai politik di Kabupaten Bandung. Pada saat kajian, diskusi, hingga pendalaman, KPUD mengundang para pimpinan partai politik dan legislatif secara kelembagaan.

Akan tetapi, hal itu berbanding terbalik saat pelantikan PPK se Kabupaten Bandung.

“Jangankan undangan (pelantikan PPK), pemberitahuan pun tidak ada. Oleh karenanya ini menjadi pertaruhan dan kami akan tindaklanjuti. Kalau perlu kita akan laporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” katanya.

Pimpinan Partai Politik di DPRD Kabupaten Bandung Tersinggung

Sugianto pun menegaskan, di DPRD Kabupaten Bandung, terdapat 55 anggota dan 8 fraksi. Oleh karenanya, kata Sugianto, sikap-sikap penyelenggara Pemilu seperti ini menjadi sebuah catatan mengenai independensi KPUD.

Baca Juga : Menjelang Pemilu 2024, KPU Kabupaten Bandung Belum Miliki Gudang

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung, merasa terlecehkan atas sikap KPUD yang tidak mengundang unsur legislatif saat pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung.

KPUD Kabupaten Bandung pada Rabu (4/1/2023) menggelar pelantikan anggota PPK terpilih se Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan Pemilu 2024. KPUD Kabupaten Bandung menggelar pelantikan di sebuah hotel di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Namun, pelantikan hanya dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai unsur eksekutif.

“Ketika eksekutif hadir tetapi unsur legislatif tidak hadir karena tidak adanya undangan resmi, saya pikir ini sebuah pelecehan kepada DPRD. Kami sepakat, DPRD keberatan dengan langkah-langkah KPU melantik PPK secara sepihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya belum memberikan respon mengenai polemik yang terjadi ini. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- BPBD Kota Banjar, Jabar, merilis data peristiwa bencana alam sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 94 kejadian.

Data tersebut merupakan akumulasi dari bencana alam dan non bencana alam yang ditangani oleh BPBD Kota Banjar.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar Kusnadi mengatakan, untuk bencana alam sendiri ada 87 laporan kejadian yang terjadi di wilayah Kota Banjar.

Menurutnya, dari jumlah tersebut 75 di antaranya kejadian hujan deras dan angin kencang. Kemudian 9 kejadian tanah longsor dan 3 kejadian banjir.

Baca juga: Sepanjang 2022, Damkar Kota Banjar Tangani 306 Kebakaran dan Non Kebakaran

“Untuk bencana alam sendiri yang kita tangani ada sebanyak 87 laporan kejadian,” kata Kusnadi, Kamis (5/1/2023).

Ia menjelaskan, ada beberapa titik lokasi yang sering terjadi banjir di Kota Banjar. Beberapa titik lokasinya seperti di wilayah Desa Batulawang, Kelurahan Purwaharja, dan Langensari.

Selain itu, ada sebanyak 7 kejadian non bencana alam, seperti pencarian orang hilang sebanyak 5 laporan, dan 2 kejadian penemuan mayat.

“Sedangkan untuk penanganan bencana non alam ada sebanyak tujuh kejadian yang sudah kita tangani,” jelasnya.

Lanjut Kusnadi, data tersebut merupakan akumulasi kejadian dari bulan Januari sampai Desember 2022.

Kusnadi mengimbau kepada masyarakat supaya selalu waspada dengan cuaca ekstrem yang bisa terjadi kapan saja, terlebih beberapa hari terakhir BMKG telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia.

“Masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja, baik itu hujan deras atau angin kencang,” pungkasnya. (Sandi/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- DPRD Kabupaten Bandung, merasa dilecehkan atas sikap KPU Kabupaten Bandung. Hal itu menyusul sikap KPUD yang tidak melayangkan undangan kepada unsur legislatif saat pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung.

KPUD Kabupaten Bandung pada Rabu (4/1/2023) menggelar pelantikan anggota PPK terpilih se Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Pelantikan itu digelar di sebuah hotel di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Namun, pelantikan PPK hanya hadir Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai unsur eksekutif. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto, tidak tampak hadir dalam acara tersebut.

Demikian halnya dengan pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Bandung yang menjadi mitra kerja KPUD Kabupaten Bandung yang tidak hadir.

Baca Juga : Menjelang Pemilu 2024, KPU Kabupaten Bandung Belum Miliki Gudang

Menanggapi ketidakhadirannya pada pelantikan PPK itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto angkat bicara. Ketidakhadiran DPRD dan jajaran lainnya karena pihaknya tidak menerima undangan dari KPUD Kabupaten Bandung.

“Kami mengucapkan selamat kepada KPUD yang sudah melantik anggota PPK. Namun, kami tidak mendapat undangan dari KPUD mengenai acara tersebut,” ungkap Sugianto di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (5/1/2023).

Sugianto menegaskan, sikap KPUD Kabupaten Bandung itu patut dipertanyakan. Dia mengingatkan KPUD, unsur roda pemerintahan ini terdiri dari eksekutif dan legislatif.

“Ketika eksekutif hadir tetapi unsur legislatif tidak hadir karena tidak adanya undangan resmi, saya pikir ini sebuah pelecehan kepada DPRD. Kami sepakat, DPRD keberatan dengan sikap KPUD yang melantik PPK secara sepihak,” ungkapnya.

DPRD Kabupaten Bandung Segera Laporkan Sikap KPUD ke DKPP

Apalagi, lanjut Sugianto, berdasarkan pemberitaan yang pihaknya peroleh di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan mengenai pengangkatan para PPK ini.

“Saya juga telah melakukan kroscek ke Setwan DPRD, sampai kemarin (Rabu) petang pun tidak ada selembar undangan dari KPUD, baik kepada pimpinan DPRD atau komisi A yang menjadi mitra kerja,” tuturnya.

Baca Juga : Program Bedah Rumah Polresta Bandung Raih Penghargaan Lemkapi

Sugianto menegaskan, seharusnya KPUD lebih intensif membangun komunikasi dengan DPRD dalam rangka persiapan penganggaran, terutama untuk anggaran Pilkada 2024.

“Dengan sikap-sikap dari KPU ini, kami sangat keberatan. Ada apa? Apa modus KPU dalam pelantikan ini? Tentu kami menyayangkan sikap-sikap seperti ini. Nilai independensi KPU betul-betul dipertaruhkan,” kata Sugianto.

Bahkan, lanjut Sugianto, pihaknya pun mengaku memiliki bukti-bukti mengenai sikap KPUD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Pemilu dan pilkada di Kabupaten Bandung.

“Kami akan melaporkan hal ini kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) mengenai kinerja KPUD,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bandung ini.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya belum memberikan respon mengenai polemik yang terjadi ini. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mewanti-wanti kepada para ASN apalagi selevel eselon tiga yang berani bentak-bentak masyarakat akan dicopot dari jabatannya.

“Kalau sampai ada ASN apalagi selevel eselon tiga yang berani bentak-bentak masyarakat langsung berhadapan dengan Bupati. Saya tidak mau, lelah dan capek tidak ada alasan,” kata Herdiat. 

Hal tersebut Herdiat ungkapkan saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Administrator dan Pengawas, Kamis (5/1/2023) di Aula Setda Ciamis.

Menurut Herdiat, jika nanti terjadi kejadian seperti itu di Pemerintah Kabupaten Ciamis, pihaknya akan copot jabatannya. 

Baca juga: Bupati Herdiat Sebut Hadirnya Bapenda Ciamis untuk Tingkatkan Kinerja

“Saya ingin fokus. Bapak dan Ibu itu dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi niatkan dulu hati Bapak Ibu sekalian, kalau dengan ikhlas, insya Alloh akan bekerja dengan maksimal,” tuturnya.

Herdiat menitipkan kepada para Camat yang merupakan kepanjangan tangan Bupati di daerah agar dapat menjaga integritas dengan baik dan melayani masyarakat sebaik-baiknya.

“Pada pelantikan hari ini, ada 3 orang Camat yang hari ini kita lantik. 2 orang promosi dari jabatan Sekretaris Camat dan 1 orang rotasi. Maka dari itu tolong layani masyarakat dengan baik dan jaga integritas,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Herdiat menyampaikan rasa bangganya kepada para ASN baik Camat dan kepala OPD atas kinerja yang luar biasa. 

“Hampir semua OPD dan kecamatan yang menyangkut tugasnya, alhamdulilah semuanya berprestasi dan semuanya mendapatkan penghargaan,” ucapnya.

Herdiat menambahkan, dalam bekerja itu tujuan utamanya itu bukan untuk semata-mata ingin mendapatkan penghargaan. 

“Tapi tujuan kita adalah bagaimana melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melayani masyarakat dengan baik dan penghargaan itu adalah bonus atas kinerja dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang bentak-bentak masyarakat,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online)