harapanrakyat.com,- Unit Reskrim Polsek Serang Baru, Polres Bogor, berhasil meringkus sebanyak dua pelaku pencurian sepeda motor (curanmor). Polisi mengamankan keduanya di RT 02/02, Kampung Meteng, Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolsek Serang Baru, AKP Josman Harianja menerangkan, pihaknya menangkap pelaku pencurian, setelah aksinya pada Januari 2023 lalu terekam CCTV.

Setelah mengetahui identitas pelaku, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Serang Baru melakukan penggerebekan di daerah Menteng Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

“Dan kita berhasil amankan dua pelaku curanmor atas nama DS alias Madun,” kata Kapolsek Serang Baru, Polres Bogor, Kamis (9/3/2023).

Baca Juga: Tengkorak Kepala Berpayung Hitam di Bogor Bikin Geger, Polisi Olah TKP

Setelah mengamankan DS, polisi kemudian menunjukan rekaman CCTV saat ia pelaku beraksi. Pelaku membenarkan bahwa dirinya yang ada di dalam video tersebut.

Selanjutnya, tambah Josman, polisi melakukan interogasi terhadap DS. Dari hasil  interogasi tersebut, terungkap bahwa pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 10 kali, di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Barang Bukti yang Diamankan dari Pelaku Curanmor di Bogor

Adapun target operasi yang sering pelaku melancarkan aksinya itu, antara lain Kampung Desa Sukaragam, Perumahan Kota Serang Baru (KSB).

“Kemudian, Orange Valley Desa Jayasampurna dan wilayah Perumahan Mega Regency,” tutur AKP Josman.

Baca Juga: Selama Dua Pekan, Polres Bogor Ringkus 39 Pelaku Curanmor

Setelah itu, pihak kepolisian pun membawa pelaku ke sejumlah lokasi kejadian, serta melakukan pengembangan ke wilayah Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan itu, tertangkap juga pelaku lainnya, yakni ES alias Kolot.

Sementara dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 mata kunci T, 1 buah magnet, 1 soket kontak motor. Kemudian 2 kunci kontak cadangan, 2 kunci kontak motor Scoopy B 4523 FXN. Selain itu juga mengamankan  1 lembar STNK Honda Scoopy B 4523 FXN, 1 Senpi korek, 4 unit motor, serta 1 bilah golok.

“Kedua tersangka pelaku curanmor berikut barang buktinya, sudah kita amankan ke Polsek Serang Baru, Polres Bogor, untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (Setiawan/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu (HMPKB) berkumpul di perkebunan PTPN VIII Batulawang di Desa Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (09/03/2023).

Kedatangan ratusan massa tersebut tak lain untuk mendengarkan penyampaian Ketua HMPKB terkait kelangsungan lahan PTPN VIII Batulawang yang saat ini tengah mereka perjuangkan. 

Pantauan HR di lapangan, ratusan masa yang terdiri dari beberapa daerah, seperti Desa Kutawaringin Purwadadi, Desa Sidaharja Pamarican, Banjarsari, Jangraga Mangunjaya Pangandaran duduk rapi di area perkebunan.

Baca juga: Perseteruan PTPN VIII Batulawang dengan HMPKB Ciamis Kembali Memanas

Sementara itu, mereka juga mendapatkan pengawalan aparat Kepolisian dari Polsek Lakbok, Koramil Lakbok serta Kasi Trantib Kecamatan Purwadadi dan Lakbok juga Pemdes Kutawaringin.

Menyoal Luas Perkebunan PTPN VIII Batulawang

Ketua HMPKB Slamet Bahtiar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan penyampaian hasil rapat antara HMPKB dengan PTPN VIII Batulawang di aula Setda Kabupaten Ciamis.

“Hari kemarin kami telah melakukan pertemuan dengan Sekda Kabupaten Ciamis, serta pihak PTPN VIII Batulawang, dengan pendampingan dari Polres serta Kodim Ciamis, dari hasil rapat kemarin sepakat ada pengukuran ulang lahan pasir kolotok,” ujarnya. 

Berdasarkan keterangan PTPN VIII Batulawang, lanjutnya, PTPN hanya memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 399 hektar. 

Sementara itu, berdasarkan hasil ukur tim HMPKB luas area perkebunan yang ada di Desa Kutawaringin semuanya ada 591 hektar. Sehingga ada kelebihan lahan sekitar 200 hektar. 

“Makanya kita sampaikan ke massa untuk menunggu tim dari Ciamis untuk mengukur ulang lahannya,” imbuh Slamet. 

Dari kelebihan lahan ratusan hektar itu, lanjutnya, ke depan pihaknya akan menjadikan lahan garapan masyarakat. Sementara perkiraan penggarapnya ada sekitar 800 an.

Karena itu, pihaknya mengharapkan Sekda Ciamis tidak hanya janji manis saja, namun HMPKB dan pemerintah tidak ingin adanya dusta di antara keduanya. 

Selain itu, pihaknya juga memohon agar massa tidak sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Hal itu agar cita-cita banyak orang bisa tercapai. 

“Mari kita kawal terus, semoga Pak sekda komitmen dengan apa yang beliau sampaikan kemarin saat rapat,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Lakbok Iptu Agus Hartadin mengatakan untuk kegiatan tersebut pihaknya hanya sebatas melakukan pengamanan sebagaimana fungsi tugas polisi 

“Hari kemarin juga saya ikut rapat di Setda. Dalam hal ini tentunya kami hanya sebatas pengamanan dan tidak ada unsur lainnya. Sebagai petugas keamanan kami akan senantiasa selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ucapnya. 

Gugatan Pasir Kolotok Sempat Ditolak Mahkamah Agung

Berdasarkan informasi, pada tahun 1998 masyarakat yang tergabung dari berbagai daerah pernah melakukan penjarahan dan gugatan lahan pasir Kolotok.

Bahkan, massa sempat menjarah dan menduduki ratusan hektar tanaman karet PTPN VIII Batulawang.

Dalam perjalanan gugatan tersebut, masyarakat yang tergabung dalam kelompok penggugat sempat memenangi gugatan di pengadilan negeri Ciamis. 

Namun pihak PTPN VIII Batulawang melakukan perlawanan hingga mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Hingga akhirnya pada tahun 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dan memenangkan PTPN VIII Batulawang dalam kasus gugatan lahan. 

Putusan itupun tertuang dalam Surat Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2241 K/Pdt./2000.

Lalu pada tahun pada tahun 2013, lokasi Pasir Kolotok yang tengah digarap oleh masyarakat kembali diduduki oleh PTPN VIII Batulawang. Karena itu, seluruh area lokasi itu pun kembali ditanami pohon karet.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat kini kembali bangun dan membentuk HMPKB. Mereka pun kembali mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk meminta lahan garapan yang tengah digarap oleh PTPN VIII Batulawang. (Suherman/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Kasus kerusakan lahan budidaya Edelweis Rawa di Ranca Upas, Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berbuntut pemeriksaan kepolisian. Bahkan, kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak.

Tokoh budaya dan lingkungan yang juga legislator DPR RI, Dedi Mulyadi siap mendampingi Supriatna (44) alias Mang Uprit dalam pemeriksaan kepolisian.

Hal itu menyusul unggahannya di media sosial terkait kerusakan lahan tanaman Edelweis Rawa di lahan hutan Ranca Upas oleh rombongan motor trail.

Baca Juga : Polisi Selidiki Kerusakan Lahan Edelweis Rawa di Ranca Upas

Mang Uprit murka setelah melihat sekitar 2000 tanaman langka Edelweis Rawa yang ia tanam hancur tak bersisa oleh amuk roda-roda motor trail. Rusaknya lahan budidaya Edelweis Rawa itu, terjadi ketika ajang balap motor trail pada Minggu 5 Maret 2023 lalu.

Dedi Mulyadi menegaskan, ia siap mendampingi Mang Uprit sebagai saksi atas dugaan kasus kerusakan lahan Edelweis Rawa itu di kepolisian.

Kata Dedi, Mang Uprit kini gelisah lantaran khawatir ada pihak yang akan melaporkan Mang Uprit atas pernyataannya yang cukup emosional di media sosial.

“Hari ini (Kamis, 9/3/2023), polisi melakukan pemeriksaan terhadap Uprit sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan kerusakan lahan Edelweis Rawa saat kegiatan motor trail di Ranca Upas,” ungkap Dedi Mulyadi kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung.

Dedi mengaku, sudah membuka pembicaraan dengan aparat kepolisian Polresta Bandung. Ia memperoleh kepastian polisi akan memproses kasus kerusakan lahan Edelweis Rawa itu sesuai hukum yang berlaku.

Bahkan polisi sudah memasang police line (garis polisi) di tempat kejadian perkara. “Juga dihitung kerusakannya, yang melibatkan ahli dari IPB (Institut Pertanian Bogor),” kata mantan Bupati Purwakarta itu.

Hentikan Kerusakan Lahan, Evaluasi Event Motor Trail Rambah Hutan

Terkait event motor trail perambah hutan, kata Dedi, ia mendesak untuk dihentikan karena dapat merusak ekosistem hutan dan mengakibatkan kerusakan lahan.

“Ketika motor masuk hutan, selain berdampak ada lahan yang rusak, pasti ada jaringan ekosistem yang terganggu,” ucap Dedi.

Sebaiknya, lanjut dia, kegiatan olahraga bermotor outdoor seperti itu harus ada satu tempat yang sudah dirancang sedemikian rupa sesuai peruntukannya. Hal itu agar tidak terjadi kerusakan lahan lebih besar seperti rusaknya habitat alami hutan.

Baca Juga : Viral Bunga Edelweis Rawa Ranca Upas Hampir Punah Digilas Motor Trail

Lebih jauh Dedi mengatakan, kegiatan bermotor seperti itu pada dasarnya untuk kesenangan, bukan adu kecepatan. Bahkan Dedi mengaku ia pernah ikut serta dalam kegiatan motor trail ketika masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

“Masuk ke situ (wilayah hutan) jatuh diketawain, makan, lalu pulang,” ujarnya.

Namun, berbeda cerita ketika kegiatan motor trail itu melibatkan ribuan orang dengan tujuan berlomba untuk mendapatkan hadiah.

“Happy-nya akan hilang, yang ada hanya stress. Alangkah lebih baiknya jika kegiatan seperti ini ada tempat khusus. Jadi kerusakan lahan juga bisa terminimalisir,” kata Dedi. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Isak tangis mewarnai pemakaman Muhammad Suheri dan anaknya Rafashya Zayid Attallah di Kampung Marga Bhakti, Kelurahan Kertamaya, Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (9/3/2023).

Keduanya merupakan korban meninggal dunia dalam tragedi terbakarnya Depo Pertamina di Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jum’at (3/3/2023) lalu.

Sebelum pemakamannya, petugas sempat membawa kedua korban ke ruang jenazah rumah sakit Polri Jakarta untuk mencocokan identitas dengan keluarganya.

Baca Juga : Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Kebakaran Pertamina Plumpang Jakarta

Jenazah Muhammad Suheri dan anaknya Rafashya Zayid Attallah baru datang di rumah duka hari ini pukul 11.30 WIB.

Salah seorang keluarga korban, Muhammad Habibi mengatakan, Suheri baru memiliki Rafashya, Anaknya yang juga tewas dalam tragedi tersebut.

“Warga mengenal korban sebagai sosok yang dekat dengan keluarga dan tetangga, Ia juga aktif dalam kegiatan warga dan pengajian,” katanya.

Menurut Habibi, korban meninggalkan Istrinya yang selamat dalam tragedi terbakarnya Depo Pertamina Plumpang tersebut.

Baca Juga : Lagi, Pria Ngaku Anak Angkat Presiden Jokowi Terobos Pintu Masuk Istana Bogor

“Saat ini, istrinya ikut dalam pemakaman, Ia sudah hampir dua tahun tinggal di Plumpang bersama mertuanya, profesinya sebagai pengemudi Ojek Online,” jelasnya.

Setelah disholatkan di Masjid Lingkungan Kampung Marga Bhakti, Kini bapak dan anak korban tragedi tersebut dimakamkan di pemakaman keluarganya di Kampung Marga Bhakti, Kota Bogor.

Isak tangis istri beserta keluarga korban tewas kebakaran Depo Pertamina Plumpang itu warnai pemakamannya. (Arief/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- 2 Desa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, masuk kategori rawan pangan. Desa tersebut yakni Mekarsari (Kecamatan Cimerak) dan Desa Pagerbumi (Kecamatan Cigugur).

Lantaran rawan pangan, Pemkab Pangandaran akan memberikan bantuan melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Pangandaran Rusyana mengatakan, kedua desa yang masuk kategori rawan pangan setelah melewati hasil kajian sistem SKPG atau sistem kerawanan pangan dan gizi.

Dengan adanya hal tersebut, kata dia, Pemda akan memberikan berupa sembako. “Bantuannya akan kita salurkan bulan ini,” ungkapnya Kamis (9/3/2023).

“Untuk tanggalnya belum bisa dipastikan, masih menunggu jadwal dari pak Bupati,” lanjut Rusyana.

Baca juga: Serahkan SK PNS, Bupati Pangandaran Imbau Pegawai Disiplin

Menurutnya, kategori desa rawan pangan yaitu kondisi suatu daerah atau desa dimana masyarakat yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan.

“Program bantuan ini akan terus berlanjut setiap tahunnya, namun belum tentu desa yang tahun ini masuk kategori rawan pangan, tahun depan bisa masuk lagi, kita tunggu saja hasil kajian dari SKPG,” pungkasnya. (Enceng/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Bupati Pangandaran, Jawa Barat, Jeje Wiradinata menyerahkan SK PNS ke ratusan pegawai yang lulus CPNS 2021, Rabu (8/3/2023).

Pada kesempatan itu, Jeje mengimbau para PNS agar bekerja sesuai aturan dan disiplin.

“Tingkatkan kinerja dan bekerjalah sebaik mungkin, untuk melayani masyarakat,” ujar Jeje.

Baca juga: Bupati Pangandaran Sebut Izin Galian C Kewenangan Provinsi, Kalau Mau Urus Perizinannya Tinggal ke MPP

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran, Dani Hamdani menyebut, ratusan pegawai yang menerima SK PNS itu tersebar di 26 instansi lingkup Pemkab.

“Totalnya ada 565 orang. Jumlah tersebut dari formasi CPNS tahun 2021,” kata Dani.

Lanjutnya, pengangkatan para pegawai tersebut sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP nomor 11 tahun 201, tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Sekretaris BKPSDM Pangandaran, Soleh Supriyadi berharap, para PNS yang baru mendapatkan SK, bisa bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

“Termasuk disiplin kerja, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati. PNS sebagai pelayan masyarakat mesti menunjukan kinerja yang bagus,” ucap Soleh.

Adapun para pegawai yang diberikan SK PNS, akan dilantik hari Kamis mendatang. (Entang/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Polresta Bandung menyelidiki kasus kerusakan lingkungan lahan budidaya Edelweis Rawa, di kawasan Ranca Upas, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Rusaknya lahan budidaya Edelweis Rawa itu setelah ratusan motor cross dalam event balap motor trail merambah lahan Edelweis Rawa di kawasan itu pada Minggu (5/3/2023) lalu.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menegaskan, meski belum ada pihak yang melaporkan kasus tersebut, namun polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan kerusakan lahan Edelweis Rawa itu.

Baca Juga : Viral Bunga Edelweis Rawa Ranca Upas Hampir Punah Digilas Motor Trail

Polresta Bandung, kata Kusworo, sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk menginspeksi lokasi kejadian.

Hal tersebut untuk mengukur seberapa parah dampak kerusakan lahan budidaya salah satu tanaman langka itu akibat event tersebut.

“Kami akan melihat seberapa dampak kerusakan lingkungan menurut keterangan dari dinas lingkungan hidup. Ini akan kami jadikan sebagai keterangan,” ujar Kombes Pol Kusworo, di Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (9/3/2023).

Berdasarkan informasi, kata Kusworo, panitia penyelenggara sudah memberikan ganti rugi kepada pihak pengelola lahan konservasi Ranca Upas untuk kerusakan lahan itu.

Meski demikian, pihaknya akan memaksimalkan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Termasuk pencantuman logo beberapa instansi di dalam baliho event balap motor cross itu.

“Berdasarkan informasi yang masuk pencantuman logo itu tanpa izin instansi terkait,” katanya.

Polisi Periksa Enam Orang Terkait Kerusakan Lahan Edelweis Rawa

Kusworo mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa enam orang dari pihak panitia maupun pihak pengelola Ranca Upas dan saksi-saksi terkait.

“Izin dari Polresta Bandung untuk event itu tidak ada. Ini sedang kami dalami,” katanya.

Lebih jauh Kusworo mengatakan, berdasarkan informasi dari peserta kenapa sampai membabat habis lahan budidaya tanaman langka itu, karena rombongan peserta salah jalur.

Baca Juga : 353 Kilometer Lebih Jalan di Jawa Barat Kondisinya Rusak

Sebab, kata Kusworo, penyelenggara tidak melengkapi petunjuk arah atau petugas lapangan di sepanjang jalur balapan. Akibatnya banyak peserta yang salah jalan bahkan yang mengalami kecelakaan.

Pada event motor cross itu, sedikitnya 2000 bibit Edelweis Rawa rusak tergerus ribuan motor trail. Tragedi itu sontak memancing kemarahan pihak pengelola lahan Edelweis Rawa termasuk seluruh kalangan pemerhati lingkungan.

Edelweis Rawa sendiri merupakan tanaman langka yang hanya tumbuh di dua wilayah di Jawa Barat. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)