harapanrakyat.com,- Rencana pengembangan daerah industri dalam RTRW Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun 2023-2043, wilayah Lingkar Selatan dipilih menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Rencana tersebut mendapat tanggapan dari Aan Anwar Sihabudin, akademisi Unigal yang juga Wakil Rektor III Universitas Galuh Ciamis.

Ia mengatakan, wilayah Lingkar Selatan bukanlah daerah baru yang dipilih pemerintah daerah sebagai Kawasan Peruntukan Industri untuk masuk ke dalam RTRW.

Karena, wilayah tersebut sudah dipilih sebelum kepemimpinan pemerintahan bupati sekarang. Namun, hingga saat ini wilayah Lingkar Selatan belum berkembang sebagaimana harapan pemerintah daerah.

“Sudah sedari dulu Lingkar Selatan menjadi KPI dalam RTRW Ciamis. Hal ini harus menjadi sebuah evaluasi mengapa daerah tersebut belum berkembang. Investor dari luar seolah-olah enggan untuk datang menginvestasikan uangnya dalam mengembangkan sebuah bisnisnya di Ciamis,” kata Aan Anwar kepada harapanrakyat.com, Selasa (14/03/2023).

Baca Juga: Akademisi Unigal Ingatkan KPU Ciamis Soal Azas “Efektif & Efisien”

Tim Independen dalam Rencana Pengembangan Daerah Industri

Ia menjelaskan, ketika pemda menetapkan wilayah tersebut kembali menjadi proyeksi sebagai daerah industri. Maka pemda harus membuat sebuah tim independen untuk mensosialisasikan kepada masyarakat daerah mana saja yang akan menjadi kawasan industri.

Lanjutnya mengatakan, tim independen yang dibentuk dengan menggandeng akademisi harus membuat sebuah laporan kepada pimpinan daerah. Terkait sebuah permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan.

Selain itu, juga menyampaikan solusi yang bisa menjadi dasar perbaikan untuk melahirkan  sebuah inovasi dari suatu kebijakan,” kata Aan Anwar.

Wakil Rektor III Universitas Galuh itu juga menyarankan pemda menggandeng akademisi-akademisi dari perguruan tinggi di Kabupaten Ciamis.

“Ketika pemerintah daerah menggandeng akademisi dari luar wilayah, selain mahal biayanya juga belum tentu tahu bagaimana budaya masyarakat setempatnya,” ujarnya.

Baca Juga: Waduh Nilai Investasi di Ciamis Cuma 4,5 Persen, Ini Kata Akademisi Unigal

Berbeda dengan akademisi dari daerah sendiri. Mereka akan lebih semangat untuk membangun daerahnya, terutama dari segi pengabdian kepada masyarakat.

Pemda bisa perankan akademisi sebagai pengawas dan sebagai tim yang punya kewajiban untuk melakukan penelitian. Salah satunya daerah Lingkar Selatan yang belum investor minati.

Maka akademisi harus mampu menjawabnya, tentu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Sedangkan, mengenai kedepannya di Ciamis akan ada Exit Toll Cigatas, menurut Aan Anwar, kebijakan pemerintah daerah dengan membuat strategi menjadikan Lingkar Selatan sebagai KPI sudah tepat.

Namun, pemda juga harus lebih teliti dalam menggandeng akademisi sebagai penerjemah pemda kepada masyarakat. 

Sehingga nantinya dalam pengembangan daerah industri tidak ada sedikitpun celah untuk para pihak yang sengaja membuat sebuah konflik interest. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Soal pencoklitan disabilitas yang dianggap tak prosedural langsung direspon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Jawa Barat.

Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan, sebelum menyampaikan laporan ke Bawaslu, idealnya PPDI dapat bertanya atau meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada KPU. Karena KPU juga bersifat terbuka.

Koordinasi atau meminta konfirmasi terlebih dahulu menurutnya penting dilakukan agar tidak ada mispersepsi. Atau lebih jauhnya lagi tidak ada tuduhan ke KPU tidak mendata disabilitas.

Karena faktanya, lanjut Danial, pihaknya tetap mendata setiap disabilitas yang ada di Kota Banjar, sepanjang Pantarlih dapat menemui pemilihnya. Atau setidaknya mendapat akses informasi yang lengkap dari keluarganya mengenai disabilitas.

“Hal tersebut dibuktikan dengan pengadministrasian yang Pantarlih lakukan pada model A daftar pemilih, dan itu sudah kami lakukan pengecekan,” kata Danial saat dikonfirmasi harapanrakyat.com, Selasa (14/03/2023).

Baca Juga: KPU Kota Banjar Lantik 20 Anggota PPK Pemilu 2024

Pencoklitan Disabilitas di Kota Banjar dan Dokumen untuk Coklit

Menurutnya, yang perlu diketahui adalah dokumen yang diterima oleh Pantarlih dalam melaksanakan coklit itu banyak.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi formulir Model A Daftar Pemilih, Model A Daftar Potensial Pemilih, Model A tanda Bukti Terdaftar, Model A Stiker Coklit, dan lainnya.

Jadi, kata Danial, tidak bisa menjudge KPU tidak memasukan penyandang disabilitas dalam kolom khusus data pemilih, jika rujukan dokumennya hanya dari 1 dokumen (Stiker Coklit).

“Karena harus melihat ada sejumlah dokumen lainnya. Perlu dipastikan di Model A daftar pemilihnya tercatat atau nggak. Karena justru dokumen primer yang mesti lengkap dan detail dituliskan oleh pantarlih itu adalah pada model A Daftar Pemilih,” terang Danial.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU No. 27/2023. Ia menjelaskan, sekalipun dalam stiker coklit Pantarlih tidak mencantumkan berapa jumlah hak penyandang disabilitas yang ada d rumah tersebut.

Tapi sepanjang dalam model A Daftar Pemilihnya Pantarlih melakukan pencatatan, maka hak pilih penyandang disabilitas itu tetap terlindungi.

“Yang paling penting kan soal perlindungan hak pilihnya,” ujar Danial.

Baca Juga: Proses Coklit Pemilu di Kota Bandung Sudah Mencapai 78 Persen

Stiker Coklit Bukan Rujukan Pengadaan Logistik Pemilu

Terkait kebutuhan logistik Pemilu 2024 seperti alat bantu tuna netra, yang akan pihaknya jadikan sebagai rujukan pengadaan logistik tersebut adalah data dari model A Daftar Pemilih.

Bukan dari stiker coklit yang ditempel. Karena stiker coklit itu hanya memuat jumlah. Tidak spesifik memuat jenis-jenis disabilitasnya.

Sedangkan, kolom-kolom spesifik yang memuat jenis disabilitas itu adanya dalam Model A Daftar Pemilih.

“Stiker coklit itu hanya merupakan tanda bahwa pemilih yang ada dalam rumah tersebut telah dicoklit,” kata Danial.

Soal Kolom Khusus Disabilitas pada Stiker Coklit

Baca Juga: Sejumlah Disabilitas di Kota Banjar Tak Masuk Kolom Khusus Data Coklit Pemilu 2024

Lebih lanjut ia menegaskan, soal pengisian kolom khusus disabilitas pada stiker coklit juga ada dua hal yang perlu pihaknya sampaikan.

Pertama, juknis Keputusan KPU No. 27/2023 mengenai tata cara pengisian Model A Stiker Coklit. Tidak ada klausul spesifik yang harus mencantumkan jumlah disabilitas. Sekalipun memang kolomnya tersedia.

Tetapi, yang ada ketentuan bahwa Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih. Hal ini yang secara spesifik diatur.

Kedua, lanjut Danial, fakta di lapangan itu sangat dinamis. Ada situasi yang mana justru atas permintaan pihak keluarganya sendiri yang kurang berkenan jika mencantumkan dalam kolom khusus stiker coklit tersebut.

“Atas hal itu kenapa Pantarlih tidak mengisi kolom khusus pada stiker tersebut,” tandasnya.

Baca Juga: Aktivis Mahasiswa Sesalkan Pencoklitan Disabilitas di Kota Banjar Tak Sesuai Prosedur

KPU Kota Banjar Tunggu Hasil Pemeriksaan Bawaslu

Lanjutnya mengatakan, teman-teman PPDI tidak harus resah soal adanya Pantarlih yang tidak mencantumkan jumlah penyandang disabilitas pada kolom sticker coklit. Karena Pantarlih tetap akan membuat administrasi dalam model A daftar pemilih.

Dalam formulir ini selengkapnya data-data tersebut tergambarkan. Sebab itu, idealnya PPDI bisa meminta konfirmasi terlebih dahulu ke KPU soal bagaimana kebenarannya.

Karena bisa jadi, lanjut Danial, Pantarlih tidak mencantumkan jumlahnya itu karena memang ada permintaan langsung dari keluarga yang bersangkutan.

Kecuali jika Pantarlih tidak mengadministrasikan penyandang disabilitas dalam model A Daftar Pemilih.

Baru tindakan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran dan akan berakibat pada ketentuan penyediaan logistik alat bantu sebagaimana yang dikhawatirkan.

“Meski begitu, karena laporan sudah dilayangkan. Bawaslu juga sudah melakukan pemeriksaan. Teman-teman Pantarlih juga sudah dimintai keterangan. Maka kami tinggal menunggu bagaimana hasilnya,” kata Danial. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Kabupaten Ciamis kembali meraih prestasi, bahkan kali ini tidak tanggung-tanggung Pemkab Ciamis raih 3 penghargaan sekaligus di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Ketiga penghargaan tersebut yakni juara 1 galeri pelangi, peduli KIA dalam pelaksanaan IVA Test dan juga juara duta baca. Dengan raihan juara tersebut kata spektakuler pantas disematkan ke Kabupaten Ciamis.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh ketua TP PKK Kabupaten Ciamis, Kania Ernawati Herdiat, yang diserahkan secara langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil. Penyerahan penghargaan itu berlangsung di Gedung PKK Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/3/2023).

Penghargaan tingkat provinsi tersebut tentunya menjadi indikator keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya dan Yana D Putra. Dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam hal kesejahteraan dan juga kesehatan.

Ketua TP PKK Ciamis Kania Ernawati Herdiat mengatakan, penghargaan ini merupakan gambaran dari Pemkab Ciamis bersama setiap keluarga. Terus bersama-sama bekerja keras dan cerdas dalam upaya tingkatkan ekonomi keluarga sebagai bentuk ketahanan pangan.

Baca Juga: Perjalanan Panjang Penyusunan RTRW Ciamis

“Hal tersebut juga diwujudkan dalam gerakan yaitu gemar membaca dan juga pengembangan UP2K PKK. Pembentukan pengembangan koperasi yang merupakan bentuk dalam penguatan ekonomi,” katanya.

Tiga Penghargaan Ciamis Tingkat Provinsi

Kania mengungkapkan, sedangkan untuk peduli KIA yang merupakan pelaksanaan dari IVA Test itu adalah bentuk keseriusan Pemkab Ciamis dan juga TP PKK dalam upaya menjaga kesehatan perempuan di Ciamis.

“Tentunya dengan deteksi dini kanker leher rahim, dalam penyakit kewanitaan. Tentunya agar tidak menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan serta ekonomi bagi kaum perempuan,” ungkapnya.

Kania menambahkan, untuk prestasi selanjutnya yakni Duta Baca itu adalah wujud dan juga merupakan kerja keras dari TP PKK Ciamis dalam tingkatkan minat baca keluarga di Ciamis. Hal itu tentunya upaya tingkatkan pendidikan dan juga keterampilan.

“Penghargaan yang diraih ini adalah bonus dari kerja keras serta keseriusan Bupati Ciamis dan PKK Ciamis. Dalam meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan keluarga di Ciamis,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk juara 1 galeri pelangi itu yang menjadi juara adalah Desa Linggapura, Kecamatan Kawali. Sedangkan untuk juara 1 peduli KIA Provinsi Jabar tahun 2023 itu diraih oleh Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Substansi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ciamis 2023-2043 telah disetujui dan ditandatangani DPRD Ciamis. Namun dalam prosesnya, penyusunan RTRW Ciamis memiliki perjalanan panjang.

Deden Nurhana, Perancang Peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Setda Ciamis menjelaskan, Latar belakang penyusun perubahan RTRW Ciamis dimulai dari berpisahnya Kabupaten Pangandaran.

Hal itu sesuai UU Nomor 21 Tahun 2012. Sehingga terjadinya perubahan batas wilayah antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

“Sesuai amanat UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang maka RTRW kabupaten Ciamis boleh revisi karena adanya perubahan batas daerah. Sehingga menjadi dasar perubahan RTRW Kabupaten Ciamis,” ujarnya, Selasa (14/03/2023).

Penyusunan Revisi RTRW Ciamis Sejak 2016

Pada tahun 2014-2015 Pemkab Ciamis melakukan sebuah peninjauan kembali sesuai dengan PP Nomor 15 tahun 2010. Kemudian Pemda melakukan penyusunan revisi RTRW dari 2016 sampai dengan 2018.

“Dasar penyusunan Revisi RTRW itu sudah sesuai dengan Permen PU Nomor 16 Tahun 2009 dan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018,” tuturnya.

Setelah itu, Pemkab Ciamis menyampaikan kepada DPRD Ciamis untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan substansi yang dituangkan ke dalam Keputusan DPRD Nomor 188.4/Kep.33/DPRD/2018.

“Pada 23 Agustus 2019 kita memperoleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial berdasarkan surat kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Badan Informasi Geospasial. Juga 30 Desember 2019 terbit persetujuan rekomendasi validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Revisi RTRW Tahun 2019-2039,” jelasnya.

Pada tahun 2020, sesuai permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2020 ada perbaikan persetujuan basis data dengan rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Untuk persetujuan penyusunan substansi Raperda RTRW 2019-2039.

Baca Juga: DPRD Ciamis Setujui Substansi Raperda RTRW 2023-2043

“Tahun 2021 Pemda melakukan permohonan persetujuan substansi ke Menteri ATR/BPN dengan memperoleh penetapan peta lahan sawah dilindungi,” ucapnya.

Pemkab Ciamis mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN tanggal 29 Desember 2022. Tanggal 10 Maret 2023, DPRD Ciamis menyetujui terhadap persetujuan substansi atas Raperda RTRW kabupaten Ciamis tahun 2023-2043.

“Saat ini proses RTRW Kabupaten Ciamis sedang dalam tahap evaluasi Gubernur dengan batas maksimal 14 hari. Kemudian tahap penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur maksimal 7 hari. Selanjutnya permohonan nomor register perda ke Gubernur maksimal 3 hari sebelum menjadi RTRW Ciamis 2023-2043 ,” pungkasnya. (Fahmi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Sebuah video memperlihatkan istri sah ketemu pelakor yang merupakan wanita selingkuhan suaminya viral melalui media sosial.

Video tersebut diunggah pada hari Selasa (14/03/2023) oleh akun @liontinemua, istri sah dari pria yang ada dalam video tersebut.

Di awal video viral itu terlihat sang suami sedang mendapatkan penjelasan dari petugas KUA. Pria tersebut duduk di samping wanita selingkuhannya.

Diketahui, mereka tengah melakukan mediasi di Kantor KUA. Sang istri pun bertemu langsung dengan wanita pelakor dan suaminya di tempat tersebut.

“Reaksi istri sah ketemu pelakor: Ngamuk Jambak Pelakor (X), santuy Sambil Nyapa Pelakor (√),” tulis @liontinemua dalam unggahan videonya.

Uniknya, sang istri tidak melakukan tindakan marah-marah kepada suami ataupun perempuan pelakor itu. Ia nampak santai, bahkan menyapa wanita pelakor yang ia sorot dalam video tersebut.

Baca Juga: Kasihan, Streamer Asal Korsel Jinnytty Jatuh ke Selokan saat Live di Bali

“Masya Allah cantik banget! Kenapa menutup wajahnya). Udah gede hamilnya yah?,” tulis sang istri sambil merekam wanita pelakor dan suaminya itu.

“Gimana perasaan Anda 11 tahun,” tanya sang istri kepada suaminya.

“Udahlah,” ketus sang suami sambil tersenyum tipis.

Istri Sah Ketemu Pelakor, Netizen: Suaminya Kok Santai Gitu?

Video berdurasi kurang lebih 1 menit itu sontak mendapatkan respon dari warganet. Banyak netizen perempuan merasa geram atas tindakan sang suami yang tampak seperti biasa saja, meskipun telah berselingkuh dengan wanita pelakor (perebut laki orang).

Baca Juga: ASN Kabupaten Tasikmalaya Bantah Tuduhan Selingkuh dan Palsukan Identitas

“Suaminya enteng banget itu, berasa nggak ada masalah wkwkkwkw,” tulis akun @bebanhidu***.

“agak lain ya lakinya,” ungkap @talitha***. “Suaminya agak lain memang,” ujar akun @bundatrip***.

“Kok lakinya senyum banget kelihatan bahagia dia,” tulis @bilqis.k***.

“Kok santai banget suaminya mbak,” tanya akun @aneth1***.

“U sabar bgt mbak, kalau gue udah ngereok tak acak2 kabehane,” ungkap @30072***. (Gumilang/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Rekonstruksi ayah bunuh anak balita 8 bulan yang merupakan anaknya sendiri itu digelar Unit PPA Satreskrim Polres Pangandaran, Polda Jabar, Selasa (14/03/2023).

Dalam rekonstruksi tersebut pelaku pembunuhan anak kandung berinisial R itu memperagakan 20 adegan di tempat kejadian perkara (TKP) sebuah gubuk tambak udang.

Lokasinya berada sekitar Pantai Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, tepatnya Dusun Buniayu, Karangjaladri, Kecamatan Parigi.

Pelaku R memperagakan adegan demi adegan saat membunuh korban. Selain tersangka, dalam rekonstruksi ayah bunuh anak balita itu juga menghadirkan saksi dan anggota Unit PPA.

Hadir pula tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Pengadilan Negeri Ciamis, penasehat hukum tersangka, pekerja sosial, DKBP3A Pangandaran, dan keluarga korban.

Ketika reka adegan rekonstruksi berlangsung, tim penyidik PPA dan stakeholder terkait mengalami kendala pada adegan ke 9 dan 10.

Baca Juga: Bayi di Pangandaran Dikubur di Kedalaman 10 cm Dekat Kolam, Diduga Dibunuh Ayahnya

Pasalnya, ada perbedaan antara pengakuan istri dan suaminya (pelaku) saat memperagakan bayi ditarik atau dilempar. Sehingga pada bagian kepala sang bayi mengalami benturan. 

Dalam perbedaan pengakuan tersebut, pelaku R menerangkan bahwa istrinya (saksi) yang menarik korban sampai jatuh. Sedangkan, ibu dari balita tersebut memberikan keterangan yang sebaliknya.

Kendala Saat Rekonstruksi Ayah Bunuh Anak Balita di Pangandaran

Kepala Satreskrim Polres Pangandaran AKP. Luhut Sitorus menjelaskan, penyidik mengalami sedikit kendala saat masuk adegan ke 9 dan 10 lantaran ada perbedaan pendapat sehingga rekonstruksi pun berjalan lama.

“Namun tidak begitu signifikan, karena untuk perbuatan lainnya sudah sinkron,” terang Luhut Sitorus kepada wartawan di TKP.

Baca Juga: Ayah Terduga Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Pangandaran Diamankan Polisi

Menurutnya, perlu memaklumi karena orangnya sedikit kurang normal. Jadi rekonstruksi memakan waktu hingga kurang lebih satu jam lamanya.

“Hasil dari rekonstruksi antara keterangan dari tersangka dan adegan-adegannya sesuai dengan BAP,” pungkas Luhut Sitorus.

Sebelumnya pada tanggal 9 Januari 2023, seorang bayi berusia 8 bulan ditemukan terkubur dan jasadnya sudah membusuk di sebuah tambak.

Ibu dari bayi yang malang tersebut berinisial SL (21), sementara ayahnya berinisial R (23). Setelah kejadian, pelaku yang merupakan ayah kandung korban sempat kabur.

Namun, Satreskrim Polres Pangandaran berhasil mengamankan pelaku dari dalam hutan wilayah Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. (Madlani/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Operasi Pekat di Kota Banjar, Jawa Barat, petugas Kepolisian Resor Kota Banjar, Polda Jabar berhasil mengamankan puluhan botol miras (minuman keras).

Minuman keras tersebut petugas dapatkan saat melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) I tahun 2023.

Kapolres Kota Banjar AKBP. Bayu Catur Prabowo melalui Ka Satgas Gakkum Sub Satgas Reskrim Polres Banjar Ipda. Aef Kusyanto mengatakan, pihaknya berhasil mendapatkan puluhan botol miras itu berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Kita mengamankan puluhan botol miras ini di belakang SPBU Terminal Kota Banjar. Sebelumnya kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada yang menjual minuman beralkohol,” kata Aef Kusyanto, Selasa (14/03/2023).

Baca Juga: Ratusan Botol Miras di Pajang di Depan Kantor Pemkot Tasikmalaya

Ia menjelaskan, puluhan botol minuman keras yang diamankan itu terdiri dari berbagai jenis. Mulai dari anggur putih, anggur merah, kawa-kawa merah dan hijau, bir, ginseng, dan tuak.

“Berbagai merek ada, yang paling banyak 14 botol merah dan 11 botol bir bintang,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria berinisial HS, pemilik puluhan botol miras itu sengaja memperjual belikan minuman tersebut. Saat ini petugas telah mengamankan barang bukti ke Mapolres Banjar.

Aef menambahkan, kegiatan Operasi Pekat di Kota Banjar ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Juga untuk memberikan rasa nyaman dan aman menjelang bulan suci Ramadhan,” pungkasnya. (Sandi/R3/HR-Online/Editor-Eva)