harapanrakyat.com – Mengendalikan inflasi daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea meminta masyarakat untuk bijak berbelanja menjelang Ramadan dan Lebaran.

Dengan demikian, tidak terjadi peningkatan harga menjelang momentum hari keagamaan tersebut.

“Kita mendorong dan menguatkan kampanye belanja bijak, agar momentum Ramadan dan Lebaran tidak terjadi peningkatan harga. Sehingga tidak terlalu agresif ketika belanja kebutuhan pokok,” ungkapnya di sela-sela High Level Meeting (HLM) di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (16/3/2023).

Baca Juga : Jalur Ciwidey-Rancabali-Cidaun Masuk Program Pelebaran Jalan

Menurutnya, selain bijak dalam berbelanja dalam mengendalikan inflasi daerah menjelang momentum Ramadan, maka perlu memperluas kegiatan operasi pasar. Terutama komoditas beras dan minyak. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan harga dan kelangkaan.

“Dukungan Bank Indonesia adalah fasilitasi biaya angkut komoditas pangan dan penyelenggaraan kegiatan operasi pasar untuk lebih luas lagi di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, pihaknya terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal, melalui dukungan sarana prasarana digitalisasi pertanian. Termasuk implementasi teknologi pertanian IP400 hingga program urban farming seperti di antaranya Green House dan Organic Tower Garden.

Berbagai langkah penguatan pasokan tersebut, lanjut Erwin, perlu dukungan komunikasi kebijakan untuk menjaga demand masyarakat tetap terkendali.

“Selain itu juga dengan upaya membentuk perilaku berdagang bijak di kalangan pedagang untuk mengendalikan inflasi daerah,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat Tekankan Antisipasi Inflasi Daerah Jelang Ramadan

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan, meski pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat lebih tinggi dari nasional, namun upaya pengendalian inflasi daerah menjelang Ramadan tetap harus waspada.

Untuk itu, terdapat tiga langkah antisipatif Pemprov Jabar dan kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Baca Juga : Pengelolaan TPPAS Lulut Nambo Bogor Dikerjasamakan Pemprov Jabar

Pertama, penguatan digitalisasi data neraca pangan sebagai katalis pengendalian inflasi daerah. Kedua, optimalisasi lahan tidur menjadi lahan produktif, yang dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal.

Ketiga, dukungan subsidi ongkos angkutan bahan pangan guna menekan harga pangan semakin terjangkau.

Ridwan Kamil menuturkan, seluruh langkah tersebut merupakan kunci mengendalikan inflasi daerah Jawa Barat tetap terjaga.

Bahkan kedepannya, kata Ridwan Kamil, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat bersama Bank Indonesia, akan terus memperkuat berbagai program kebijakan pengendalian inflasi daerah dan digitalisasi ekonomi di Jawa Barat. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Perubahan nama Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh adalah usulan dari masyarakat. Tidak ada dalam visi misi bupati dan wakil bupati.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, menanggapi perihal penolakan dari Front Persaudaraan Islam Ciamis, Jawa Barat, terkait perubahan nama tersebut.

“Untuk perubahan nama Ciamis menjadi Galuh memang tidak ada pada visi misi bupati dan wakil bupati. Akan tetapi keinginan perubahan nama kabupaten itu usulan dari masyarakat pada saat debat kandidat,” terangnya, Kamis (16/03/2023).

Jadi, lanjut Yana, keinginan perubahan nama Ciamis menjadi Galuh itu bukan keinginan pribadi bupati dan wakil bupati.

Baca Juga: Target Perubahan Nama Kabupaten Ciamis jadi Galuh Akhir Tahun 2023

“Jika itu memang sudah kehendak masyarakat, dan ada dalam Undang-Undang, kenapa tidak. Meskipun memang ada masyarakat yang pro dan kontra,” tandasnya.

Yana juga menerimanya mengenai alasan penolakan yang disampaikan oleh pihak DPW Front Persaudaraan Islam tentang perubahan nama Ciamis.

Hal itu akan menjadi bahan pertimbangan, mengingat proses perubahan nama Kabupaten Galuh masih berjalan.

“Terima kasih atas masukannya, tentu hal tersebut akan menjadi masukan bagi tim yang bertugas dalam proses perubahan nama Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Galuh,” pungkas Yana. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Ribuan botol miras berbagai merek hasil razia pekat Satpol PP bersama ormas Islam di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dimusnahkan di halaman Pemkot Tasikmalaya, Kamis (16/3/2023).

Pemusnahan ribuan botol miras dengan menggunakan alat berat tersebut, disaksikan langsung oleh perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya, TNI, polisi serta tokoh agama.

Kasatpol PP Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan merinci 1.825 botol miras hasil razia. Adapun miras yang pihaknya musnahkan, antara lain 307 liter tuak, 24 botol ciu, 39 liter ciu.

Baca Juga: Ratusan Botol Miras di Pajang di Depan Kantor Pemkot Tasikmalaya

“Kemudian, 1.404 botol kosong serta 7 karung kayu manis yang kita dapatkan dari beberapa lokasi di wilayah Kota Tasikmalaya,” bebernya.

Rincian Miras Hasil Razia Pekat di Kota Tasikmalaya

Lanjutnya menambahkan, bahwa dari total 1.825 botol miras, adalah hasil razia pekat di Jalan BKR Kota Tasikmalaya, pada 14 Februari 2023. Kemudian juga hasil razia di Jalan SL Tobing pada 8 Maret 2023, dan di Jalan Ir H Juanda Kota Tasikmalaya.

Untuk tanggal 14 Februari 2023, pihaknya mengamankan 86 botol berbagai merek. Antara lain 7 botol miras kosong, 15 botol anggur gingseng, 4 botol Bir Bintang.

Lalu, 7 botol arak besar, 12 botol arak kecil, 12 botol anggur merah kecil, 9 botol anggur merah besar, 8 botol miras merek kawa-kawa dan 12 botol anggur putih.

Sedangkan untuk miras yang pihaknya sita dari hasil razia pekat itu di Jalan SL Tobing  itu antara lain 20 liter tuak, 178 botol miras kosong, 3 botol arak. Kemudian, 3 botol anggur merah, 10 botol kawa-kawa, 16 botol anggur gingseng, 7 botol prost, dan 5 botol anggur putih.

Baca Juga: Peracik Miras Oplosan Maut di Tasikmalaya Ngaku Hanya Coba-coba

Sementara untuk 22 botol berbagai merek miras hasil sitaan di Jalan Ir H Juanda, di antaranya 3 botol anggur merah, 6 botol anggur gingseng, 8 botol kawa-kawa dan 5 botol arak.

“Selain itu, kita juga menyita miras di Cilembang Kota Tasikmalaya, dengan total 308 botol dari berbagai merek,” paparnya.

Pihaknya berjanji akan terus melaksanakan razia pekat untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman di Kota Tasikmalaya.

“Terlebih saat ini menjelang bulan suci Ramadan, agar warga yang akan melaksanakan ibadah di bulan puasa bisa tenang,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Tren investasi yang terus meningkat saat ini, masyarakat jangan tergiur iming-iming keuntungan besar.

Terlebih dengan pandemi kemarin, banyak masyarakat menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk emas, saham atau perdagangan berjangka demi memperoleh keuntungan.

Kendati demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian. Baik karena kurangnya pemahaman maupun minimnya pengetahuan tentang investasi tersebut.

Baca Juga : Ratusan Korban Investasi Bodong Madu Klanceng di Tasikmalaya Akan Demo ke DPR

Dirut International Business Futures (IBF), Ernawan mengatakan, masyarakat yang ingin terjun ke dunia perdagangan berjangka komoditi untuk tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan investasi yang besar.

Menurutnya, perdagangan berjangka komoditi selain menawarkan keuntungan yang besar, tapi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Hal itu jika melakukan transaksi tanpa pembekalan ilmu pengetahuan berinvestasi.

“Karena sekarang, banyak orang tergiur dengan return tinggi dan keuntungan investasi yang tinggi pula. Akan tetapi tidak memperoleh penjelasan mengenai risikonya yang juga tidak kalah tinggi,” ungkapnya kepada wartawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/3/2023).

Jangan Sekedar Cari Keuntungan, Pelajari Dulu Risiko Berinvestasi

Ia mengatakan, masyarakat harus mempersiapkan banyak hal sebelum masuk dalam dunia perdagangan berjangka komoditi. Salah satunya adalah membekali diri dengan ilmu dan menentukan pialang yang terdaftar.

“Kita cek dulu apakah brokernya terdaftar di Bappebti dan Aspebtindo atau tidak. Jika tahap ini dilewati, khawatirnya bukan untung, malah jadi buntung,” katanya.

Ernawan menerangkan, risiko yang kerap menjebak masyarakat adalah ilegal trading.

Banyak investor yang terjebak pada pialang berjangka tak berizin dan tergiur dengan iming-iming tingkat keuntungan yang besar. Padahal, modal untuk berinvestasi pun tidak sedikit.

Baca Juga : Investasi Sarang Lebah, Warga Garut Klaim Ditipu Perusahaan Miliaran Rupiah

Untuk itu, Ia menuturkan pentingnya edukasi tentang perdagangan berjangka agar terhindar dari penipuan ataupun investasi bodong yang mengiming-imingi keuntungan investasi yang besar.

“Sebagian besar pengaduan tersebut lantaran adanya investasi ilegal seperti robot trading. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang tidak taat terhadap peraturan. Intinya, masyarakat jangan tergiur iming-iming keuntungan investasi besar padahal bodong,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Terkait keberadaan patung Firaun berukuran besar ada di Banjar Water Park (BWP) , mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat.

Rencananya, patung Firaun itu akan menjadi ikon Museum the Mumi, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan menganggap, bahwa adanya rencana pembangunan museum sebagai wisata edukasi merupakan hal yang bagus. Selain itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri.

“Kalau dari sisi ide adanya sesuatu yang menjadi daya tarik kota, tentu saja sangat bagus. Namun apakah penggunaan ikon patung Firaun di BWP itu sudah sesuai dengan kearifan lokal atau tidak,” kata Cecep, Kamis (16/3/2023).

Menurut Cecep, museum apa saja bisa dibuat di mana saja dengan tujuan untuk edukasi dan pengetahuan. Akan tetapi, harus ada pertimbangan lain, yang perlu diperhatikan.

“Tentu museum apa saja bisa dibuat mana yang paling memungkinkan ketika berbicara museum sejarah. Banyak sejarah lokal, nasional, dan dunia yang bisa ditampilkan sebagai ikon wisata kota,” ujarnya.

Baca Juga: Patung Firaun Berukuran Besar di Banjar Water Park Disoal

Menurutnya, sejarah lokal maupun nasional juga tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan sejarah Mesir kuno.

“Sejarah lokal dan nasional tidak kalah sensasionalnya dengan sejarah semacam Mesir kuno,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Cecep, di dalam ajaran agama Islam, patung juga menjadi sesuatu hal yang sensitif. “Karena banyak juga pendapat yang melarang,” paparnya.

Kemudian, Cecep berharap, pemerintah bisa meminta pendapat dari tokoh masyarakat dan agama mengenai patung Firaun di BWP tersebut.

“Saya kira hal ini perlu disampaikan kepada para tokoh masyarakat dan agama. Kemudian meminta pendapat mereka mengenai hal ini,” pungkasnya. (Sandi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Jalur lintas daerah Ciwidey-Rancabali-Ciadun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sepanjang 30 kilometer masuk dalam rencana pelebaran jalan. Program rencana pengerjaan itu dari Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat.

Jalur tersebut merupakan penghubung daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kepala Balai Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Wilan Oktavian mengatakan, pelebaran jalan itu masuk dalam tahapan program yang harus terlaksana sampai 2024 mendatang. Pihaknya pun telah melaporkan tahapan program tersebut.

Baca Juga : Pengelolaan TPPAS Lulut Nambo Bogor Dikerjasamakan Pemprov Jabar

Namun, kata Wilan, ada sedikit permasalahan untuk pelebaran jalan di sepanjang jalur 30 kilometer itu. Permasalahan itu yakni sebagian besar lahan pelebaran jalan merupakan milik pemerintah. Seperti lahan milik Perum Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Ada program sampai tahun 2024, pelebaran kurang lebih 30 kilometer, tapi memang lahannya banyak yang milik Perhutani, BKSDA, PTPN, ada juga punya warga,” tutur Wilan dalam pendampingan kunjungan kerja Komisi V DPR RI, di Pasirjambu Kabupaten Bandung, Kamis (16/3/2023).

Kunjungan kerja tersebut, membahas soal sarana dan prasarana preservasi ruas Jalan Soreang-Rancabali- Cidaun yang bersumber dari APBN tahun 2022-2023.

Lanjut Wilan, lahan milik pemerintah akan menjadi prioritas untuk pelebaran jalan tersebut. Ia mengaku lega karena sudah ada dukungan dari level pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Pihaknya pun menyatakan siap untuk mempercepat program itu.

“Alhamdulillah, tadi sudah ada dukungan dari Pak Bupati Bandung, kita akan coba percepat,” ucapnya.

Dukungan Program Pelebaran Jalan Sudah Ada, Legalitas Belum

Wilan menuturkan, meski saat ini pihak Perhutani, BKSDA, dan PTPN sudah menyatakan dukungan pelebaran jalan, namun persoalan legalitas belum ia pegang.

“Tapi legalitasnya yang belum kita dapat, supaya bisa bekerja. Nah, untuk mendapatkan legalitasnya, kita minta bantuan Pak Bupati Bandung,” ujar Wilan.

Baca Juga : Pemkab Bandung Barat Cabut Status KLB Keracunan Massal

Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI, Anang Susanto menekankan, sarana dan prasarana ruas jalan merupakan persoalan yang harus diupayakan sebelum lebaran mendatang.

Meski secara hitungan matematis sulit untuk terealisasi, tetapi setidaknya pemerintah bisa mengurangi dampak kemacetan lalu lintas.

“Memang secara logika tidak mungkin dan bukan sulap kalau harus clear semuanya. Paling tidak, sudah berubah kalau sudah ada program pelebaran jalan. Yang semula macet jadi agak macet. Enggak apa-apa. Nantinya ada rekayasa jalan,” ujar Anang. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Seorang petani di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan meninggal di sawah. Warga menemukan korban di area persawahan di Bojonghegar, Kecamatan Kawalu, Kamis (16/3/2023). 

Petani yang meninggal tersebut bernama Ajid Jamaika (50). Ia merupakan warga Kampung Ampel, Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya.

Ade Kurnia, Ketua RT setempat mengatakan, yang meninggal tersebut merupakan warga pendatang dan baru mengontrak serta bertani di kampungnya.

“Ngontrak di sini kalau tidak salah sudah ada dua bulanan,” katanya kepada harapanrakyat.com, Kamis (16/3/2023).

Ade mengaku baru mengetahui kalau korban meninggal, setelah dapat laporan dari yang punya kontrakan korban.

“Kalau kerja di sawahnya itu sudah satu bulan. Sawahnya mah milik orang lain,” imbuhnya.

Baca Juga: Lagi Cari Ikan, Warga Tasikmalaya Malah Temukan Mayat Mengambang di Sungai

Lanjutnya menambahkan, menurutnya penuturan warga, petani yang meninggal di sawah yang ada di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya itu, selalu membawa pupuk kandang.

Ia membawa pupuk ke area persawahan, untuk memupuk tanamannya dari siang hingga malam. Warga melihat korban di sawah sampai tengah malam, karena mendengar suara traktor di malam hari.

“Suara mesin traktor masih nyala, yang setiap harinya korban gunakan untuk bekerja di area persawahan tersebut. Jadi kemungkinan almarhum meninggal karena kelelahan,” ujarnya.

Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Kawalu dan Tim Inafis Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, langsung mendatangi lokasi.

Dari pantauan HR Online, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta meminta keterangan kepada sejumlah saksi-saksi.

Saat ini jenazah seorang petani yang meninggal di sawah itu, langsung petugas bawa ke kamar jenazah RSUD dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Pemkab Ciamis, Jabar, menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan itu dilaksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.  

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Asep Dedi Herdiana mengatakan, laporan keuangan LKPD ke BPK sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56.

Adapun Pemkab Ciamis menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un-Audited Tahun 2022, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat di Aula Lantai IV BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung hari Rabu (8/3/2023) lalu.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Paula Henry Simatupang, S.E., M Si., Ak., CA., CFrA., CSFA., CPA (Aust)., ACPA.

Pada kesempatan tersebut, Wabup didampingi oleh Kepala BPKD, Inspektur Ciamis Drs. Ika Darmaiswara.

Di hari yang sama selain Kabupaten Ciamis, ada kepala daerah lainnya dari Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar yang menyerahkan LKPD.

“Kegiatan itu dilanjutkan dengan sambutan diwakili oleh Plt Kota Tasikmalaya dan dilanjutkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa barat, lalu dilanjutkan dengan foto bersama dan ditutup dengan ramah-tamah,” ungkap Asep Dedi, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Tahun 2024, Pemkab Ciamis Fokus Tuntaskan Target Pembangunan

Kaban BPKD Ciamis Sebut, Laporan LKPD ke BPK RI Kewajiban Sesuai Peraturan Menteri

Lanjut Asep Dedi, LKPD juga merupakan kewajiban Pemerintah daerah salah satunya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Bab VII Point B ayat 1 bahwa penyerahan LKPD tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Alhamdulillah, Pemkab Ciamis dapat menyampaikan LKPD tersebut tepat waktu. Hal ini tentunya hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dengan seluruh OPD yang berada di seluruh Kabupaten Ciamis,” katanya.

LKPD tandas Asep Dedi, merupakan hasil konsolidasi laporan dari seluruh OPD dan unsur lainnya.

“Selanjutnya hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Ciamis dari mulai penyusunan, penyerahan sampai pemeriksaan BPK RI, harapannya dapat mendapatkan Kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10,” pungkasnya. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)