harapanrakyat.com,- Wakil Wali (Wawali) Kota Banjar, Jawa Barat, Nana Suryana mengaku kecewa dengan belum selesainya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Kota Banjar.

Menurutnya, belum selesainya RTRW tersebut menghambat para investor yang hendak berinvestasi di Banjar karena tidak adanya aspek kepastian hukum soal iklim investasi.

Padahal, kata Nana, sudah ada beberapa investor yang mau masuk ke Banjar. Para investor tersebut selalu menanyakan kepastian hukum soal rencana tata ruang wilayah.

“Tadi saya sampaikan kekecewaan saya tentang RTRW yang tidak selesai-selesai. Padahal investor yang mau masuk sudah beberapa dan selalu menanyakan kepastian hukum. Bukan izin, tapi soal RTRW dan RDTR-nya,” kata Nana Suryana kepada wartawan usai diskusi dengan buruh dan pengusaha peringatan May Day di Disnaker Kota Banjar, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga: Perbaikan Jalan KH Dulbari di Langensari Kota Banjar Terkendala Anggaran

Lanjutnya menyebutkan, saat ini jumlah angka pengangguran di Kota Banjar mencapai 13.700 orang karena kurangnya lapangan pekerjaan.

Ia berujar, satu investor yang masuk ke Kota Banjar akan menyerap tenaga kerja 2000 orang. Jika ada lima investor masuk, maka akan ada 10.000 tenaga kerja yang terserap di Kota Banjar.

Dengan begitu akan mengurangi angka pengangguran. Sektor daya beli masyarakat akan meningkat dan indeks pembangunan manusia (IPM) juga akan ikut terdongkrak.

“Kemarin sudah saya target pokoknya harus selesai segera. Karena kepastian hukum yang diminta oleh investor untuk memperbaiki iklim investasi itu ya RTRW,” kata Wawali Kota Banjar Nana Suryana.

Diketahui, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2022-2042 telah masuk dalam 15 daftar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DPRD.

Namun, hingga saat ini Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2022-2042 tersebut belum masuk dalam tahap pembahasan. Serta belum ada pembentukan Pansus di DPRD Kota Banjar.

“Belum masuk pembahasan,” singkat Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar Bambang Prayogi saat dikonfirmasi. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, Dadang Ramdan Kalyubi meminta pemerintah kota (Pemkot) untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat (Jabar).

Dadang mengatakan, terdapat tiga poin yang menjadi catatan dari hasil laporan pemeriksaan BPKP Jawa Barat tahun 2022. Laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. 

Tiga poin tersebut di antaranya terkait belanja hibah di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hal itu berkaitan dengan belum adanya laporan pertanggungjawaban dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjar ke Dispora.

Baca Juga: Jembatan Baru Kota Banjar Diuji Beban Pakai 6 Kendaraan Besar

Kemudian, terkait 8 paket pengerjaan proyek di Dinas PUTR Kota Banjar yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai kontrak. Selain itu juga pengelolaan aset tetap milik pemerintah kota yang harus ada penyesuaian jumlah aset.

“Tiga catatan itu kami dari DPRD meminta supaya menjadi evaluasi dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota,” kata Dadang kepada harapanrakyat.com, Selasa (9/5/23).

Jawaban BPPKAD Kota Banjar Terkait Laporan BPKP Jabar

Terpisah, Kepala BPPKAD Kota Banjar, Asep Mulyana, mengatakan, membenarkan masih adanya aset tetap milik pemerintah kota yang belum lengkap tersebut dan saat ini masih dalam tahap pendataan.

Sejak awal tahun 2023, pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terkait aset tersebut dan baru sekitar 60 persen data yang masuk. Itu juga masih harus dilakukan croscek ke lapangan.

“Iya betul. Aset tetap masih ada yang belum lengkap identitas barangnya. Secepatnya kita dari bidang aset mau cek ke OPD bersama Inspektorat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar, Dedi Suardi, mengatakan, terkait laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat tersebut Dispora sudah menindaklanjuti hal itu dan sudah dilaporkan ke BPKP pada saat masih bertugas di Banjar.

Dispora juga sudah menindaklanjuti dengan mengundang KONI ke Kantor Dispora untuk segera melengkapi laporan pertanggungjawabannya kepada Dispora.

Untuk progresnya, kata Dedi Suardi, sampai dengan sekarang ini pihak KONI belum menyampaikan kekurangan LPJ-nya. Meski begitu Dispora komunikasi intens dengan KONI dalam hal penyelesaian ini.

“Dispora sudah menindaklanjuti dengan mengundang pihak KONI ke Kantor Dispora untuk segera melengkapinya. Progresnya, sampai sekarang pihak KONI belum menyampaikan kekurangan LPJ-nya,” tandasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Kasi Pelayanan Desa Kertaharja, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengundurkan diri pasca digerebek warga lantaran diduga selingkuh.

Camat Cijeungjing Iyus Sunardi membenarkan Kasi Pelayanan inisial DI mengundurkan diri.

“Benar, saya sudah mendapatkan laporan dari Plt Kepala Desa Kertaharja bahwa Kasi Pelayanan Desa Kertaharja mengundurkan diri,” terang Iyus Sunardi, Selasa (9/5/2023).

Pengunduran diri perangkat desa Kertaharja tersebut sudah ditulis dalam surat pernyataan yang ditandatangani per tanggal 9 Mei 2023.

“Untuk surat pengunduran diri beliau memang belum saya terima. Baru informasi dari Plt saja. Sekarang dari Kasi Trantib memang sedang ke lokasi Desa Kertaharja,” ungkapnya.

Lanjut Iyus, selain pengunduran diri Kasi Pelayanan Desa Kertaharja, Iyus juga mendapat laporan adanya mediasi antara keluarga perempuan dan DI di Mapolres Ciamis.

“Alhamdulilah atas kejadian tersebut sudah ada mediasi antara keluarga perempuan dan Yang Bersangkutan,” katanya.

Baca Juga: Ketahuan Selingkuhi Istri Orang, Giliran Perangkat Desa Kertaharja Ciamis Digerebek Warga

Iyus berharap kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Ia pun berjanji akan memberikan pembinaan kepada perangkat desa di Kecamatan CIjeungjing.

“Tentunya hal ini akan menjadi atensi kita untuk melakukan pembinaan kepada perangkat desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing,” pungkasnya.

Sebelumnya perangkat Desa Kertaharja inisial DI digerebek warga lantaran diduga berselingkuh. Mirisnya, kejadian tersebut bukan pertama kalinya terjadi di Desa Kertaharja.

Beberapa waktu lalu Kepala Desa Kertaharja juga digerebek warga lantaran dugaan perselingkuhan. Kepala Desa Kertaharja pun akhirnya menundurkan diri karena kasus perselingkuhan tersebut. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Husein Ali Rafsanjani guru muda yang mengundurkan diri sebagai ASN di Kabupaten Pangandaran menepis pernyataan Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani yang menyebut Husein dari awal tidak ingin jadi CPNS.

Sebelumnya video Husein Ali Rafsanjani yang mengungkap adanya dugaan pungli di lingkup Pemkab Pangandaran viral. 

Husein yang melaporkan dugaan pungli tersebut mengaku mendapat intimidasi hingga ancaman pemecatan. Lantaran tak tahan dengan intimidasi tersebut, Husein kemudian mengundurkan diri sebagai ASN.

Dalam video terbaru yang diunggah Husein di akun TikTok husein_ar, ia menepis pernyataan dari Kepala BKPSDM Pangandaran.

“Tentang pernyataan dari kepala BKPSDM Pangandaran saya akan me-react sedikit pernyataan dari beliau. Headlinenya seperti ini, Husein Ali dari awal tidak ingin jadi PNS cuman disuruh ibunya,” kata Husein dalam video di akun TikTok husein_ar, Selasa (9/5/2023).

Pernyataan yang dimaksud Husein adalah tanggapan Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani yang disampaikan kepada harapanrakyat.com. Pernyataan tersebut dinilai Husein tidak masuk akal.

Baca Juga: BKPSDM Pangandaran: Husein Ali Rafsanjani dari Awal Tidak Ingin Jadi PNS, Cuma Disuruh Ibunya

“Sekarang saya tanya kepada kalian, karena saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan. Saya tanya ke kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS, siapa? Apakah pernyataan (Kepala BKPSDM ini masuk akal atau tidak?” tegasnya.

Secara tersirat, Husein mengakui ia pernah melontarkan kalimat tidak ingin jadi PNS. Namun, pernyataan itu keluar lantaran ia sedang diintimidasi.

“Adapun pernyataan itu keluar dari mulut saya mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu, bukan sebelum itu,” katanya.

Pernyataan BKPSDM Pangandaran Disanggah Husein

Husein juga mempertanyakan tidak adanya anggaran transportasi untuk Latsar, padahal daerah lain mampu memberangkatkan CPNS menuju lokasi Latsar tanpa ada pungutan biaya transportasi.

“Yang kedua, dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi (Husein mengutip pernyataan Kepala BKPSDM di harapanrakyat.com, red). Lalu pertanyaan dari saya, kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS-nya tanpa ada biaya transportasi?” tanyanya.

Husein juga menduga Kepala BKPSDM tahu tentang adanya pungutan biaya transportasi tersebut.

“Yang kedua pertanyaannya mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung bapak tahu ada pungutan itu kan? Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut tidak ikut rombongan, berangkat sendiri atau bareng-bareng, sakit atau hamil, tetap harus bayar? Berarti Bapak tahu, kenapa Bapak diam?” tanya Husein.

Pungutan yang dimaksud Husein adalah biaya transportasi sebesar Rp 210 ribu yang diminta dari CPNS peserta Latsar di Kabupaten Pangandaran. Selain pungutan tersebut, Husein dan peserta lainnya juga diminta biaya sebesar Rp 350 ribu.

Husein kemudian melaporkan dugaan pungli tersebut yang berujung dengan intimidasi dan membuatnya mengundurkan diri sebagai ASN guru di SMPN 2 Pangandaran. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,– Husein Ali Rafsanjani, guru muda di SMPN 2 Pangandaran, Jawa Barat mengundurkan diri sebagai ASN. Pengunduran dirinya diduga lantaran Husein melaporkan dugaan pungli yang berakhir dengan intimidasi dan ancaman pemecatan. Husein kemudian menceritakan kisahnya itu di media sosial TikTok dan Instagram husein_ar yang belakangan menjadi viral.

Tim harapanrakyat.com menyambangi tempat mengajar Husein di SMPN 2 Pangandaran, Selasa (9/5/2023).

Wakasek Humas SMPN 2 Pangandaran Wawan Suswandi R mengakui Husein merupakan guru yang disukai para siswanya.

“Siswa-siswinya menyukai cara mengajarnya, orangnya baik tidak ada masalah dengan pihak sekolah, tapi setelah ada Latsar (Latihan Dasar CPNS) jadi banyak perubahan,” ungkap Wawan kepada harapanrakyat.com, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga: Husein akan Penuhi Undangan Bupati Pangandaran: Kalau Tidak Pulang ke Bandung Cari Sampai Ketemu!

Wawan mengatakan, pihak sekolah menyambut baik Husein sebagai guru. Apalagi Husein memiliki banyak talenta.

“Dari awal ada guru baru di sekolah, kami menyambut baik mengingat guru tersebut memiliki banyak talenta dan kemampuan di bidang seni, juga menjadi guru favorit siswa dan siswi, termasuk dengan orang dinas juga dekat,” jelas Wawan.

Menurut Wawan, para siswa saat ini merindukan Husein dan berharap Husein kembali mengajar.

“Anak-anak sekolah sebenarnya sangat menunggu kehadiran pak guru Husein Ali Rafsanjani sampai sering mendatangi kosannya rindu ingin diajar kembali itu waktu sebelum ada kegiatan Latsar,” kata Wawan.

Selain memiliki talenta dalam bidang seni, Husein juga pernah mengangkat nama baik SMPN 2 Pangandaran saat menjadi juara 3 bidang seni dalam lomba yang digelar PGRI.

Bukan itu saja, lanjut Wawan, Husein juga pernah memberikan uang gajinya untuk membeli kuota siswanya.

“Bahkan pernah memberikan uang gajinya untuk anak-anak yang kurang mampu. Juga memberi paket kuota dan lainnya, wajar saja kalau dirindukan siswanya,” ungkap Wawan.

Husein Berubah setelah Mengikuti Latsar, Tidak Masuk Mengajar di SMPN 2 Pangandaran

Sebelum Latsar, kata Wawan, Husein rajin masuk sekolah untuk mengajar. Baru ada perubahan sikap setelah Husein mengikuti Latsar.

“Lama tidak masuk-masuk ke sekolah sampai saya bolak-balik ke kosnya. Juga sempat komunikasi terus-terusan dan kepala sekolah waktu itu sudah memberikan nasehat. Dipanggil sudah beberapa kali sebagai bentuk pembinaan dari Humas dengan Kepala Sekolah soal masalah kedisiplinan,” kata.

Wawan menuturkan, pihak sekolah sudah melakukan berbagai cara untuk mengajak Husein masuk sekolah agar anak-anak tidak tertinggal pelajarannya. Karena Husein satu-satunya guru seni di SMPN 2 Pangandaran.

“Kami membujuk Husein supaya mau masuk ke sekolah untuk mengajar lagi Tapi, sampai hari ini tetap tidak masuk-masuk,” jelasnya.

Baca Juga: BKPSDM Pangandaran: Husein Ali Rafsanjani dari Awal Tidak Ingin Jadi PNS, Cuma Disuruh Ibunya

Wawan berharap permasalahan Husein dengan BKPSDM Pangandaran tidak diungkap melalui media sosial.

“Alangkah baik dan bijaksana mending silahkan selesaikan dengan BKSDM jika ada sesuatu yang kurang puas atau apapun mending datang langsung,” ungkapnya.

Menurut Wawan, kejadian tersebut tidak boleh berdampak terhadap kedisiplinannya sebagai seorang tenaga pengajar atau guru.

“Apalagi di kita membutuhkan sekali guru kesenian yang memiliki banyak inovasi dan talenta,” katanya.

Wawan menambahkan Husein tercatat tidak masuk sekolah sejak Maret 2022 hingga saat ini.

“Husein itu tidak masuk-masuk sekolah hampir sekitar 1 tahunan. Silahkan selesaikan sebaik mungkin jangan melalui medsos, kan malah jadi viral,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)