harapanrakyat.com,- DPC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menegaskan mundurnya Heri Rafni Kotari (HRK) tidak akan berpengaruh suara partai. Bahkan Partai Gerindra percaya diri (Pede) menatap Pemilu 2024 dengan menargetkan 10 kursi DPRD Ciamis.

Ketua DPC Partai Gerindra Ciamis Pipin Arip Apilin menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers usai menyerahkan pendaftaran bakal calon DPRD ke KPU Ciamis, Minggu (14/5/2023).

Pipin menjelaskan Partai Gerindra telah mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD ke KPU Ciamis. Dari bakal calon itu, tidak ada nama Heri Rafni Kotari. Mengingat sebelum pencalonan Heri Rafni sudah mengundurkan diri dari Gerindra.

Baca Juga: Heri Rafni Kotari Mundur dari Partai Gerindra Ciamis, Ada Apa?

“Kita tegaskan, keluarnya HRK tidak berpengaruh terhadap suara partai atau hambatan untuk mendapatkan kursi besar DPRD Ciamis. Kita tidak merasa kehilangan beliau,” tegasnya.

Pipin menegaskan pada Pemilu 2024 kali, target Partai Gerindra Ciamis adalah meraih 10 kursi DPRD Ciamis. Pihaknya pun optimis dengan komposisi saat ini dengan banyaknya kader terbaik Gerindra yang turun untuk ikut mencalonkan pada pemilihan legislatif nanti.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana Ingatkan Warga Jangan Saling Menjelekkan Calon

“Alhamdulilah, pada pendaftaran hari ini berkas kita sudah lengkap 100 persen. Semoga pendaftaran ini menjadi awal untuk bergerak para kader kita untuk meraih kursi penuh pada Pemilu 2024,” pungkasnya. (Fahmi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Nasi Lemeng khas Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran terkenal sebagai salah satu kuliner yang menggugah selera. Apalagi banyak yang menyukai makanan tradisional ini.

Rasa dan aromanya yang khas, membuat banyak orang menyukainya. Selain proses pembuatannya yang unik, juga bahan-bahan yang digunakan tidak terlepas dari alam.

Salim, salah satu warga Kecamatan Langkaplancar mengatakan, pembuatan nasi lemeng ini menggunakan bambu, daun ramasi dan nasi.

Menurutnya, orang Langkaplancar zaman dahulu terbiasa memakan nasi lemeng karena saat itu tidak semua warga memiliki perabotan rumah tangga pabrikan. Sehingga memanfaatkan apa yang ada di alam. 

Baca juga: Menelisik Asal-usul Nama Kecamatan Langkaplancar Pangandaran

“Makanya tak heran jika sebagian besar warga dulu memasak dengan menggunakan bambu. Meski ini warisan leluhur, tapi masih banyak yang suka di saat sekarang sudah banyak peralatan canggih,” kata Salim, Minggu (14/5/23). 

Untuk membuatnya, lanjut Salim, terbilang sangat mudah, yakni dengan membakar bambu yang di dalamnya sudah terdapat nasi yang dibungkus daun ramasi.

Selain itu, nasi beras yang ada di dalamnya tersebut ada tambahan bumbu rempah-rempah, seperti halnya daun salam dan daun kopo. 

“Nah ini yang membuat aromanya lebih menggoda. Meski proses pembuatannya lebih lama, namun soal rasa lebih enak dan kita bisa kenyang lebih lama. Jadi tahan lapar,” imbuhnya. 

Biasanya, lanjut Salim, pembuatan nasi lemeng khas Langkaplancar ini ketika ada tamu dari luar daerah maupun saat survival di alam. 

“Kalau lagi survival ketika bawa alat masak kan repot, makanya kita manfaatkan yang ada di dalam saja. Jika ada yang belum pernah coba, bisa datang ke wilayah kami,” pungkasnya. (Enceng/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Potensi kecurangan politik uang dalam proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Garut, Jawa Barat yang akan diselenggarakan besok Senin (15/5/2023), ternyata sudah digambarkan jauh-jauh hari oleh Asep Muhidin, selaku pemerhati hukum dan kebijakan publik.

Ia menilai, Pemerintah Daerah Garut, seharusnya membuat tim khusus serupa ad hoc, untuk mengurus sengketa dan kecurangan dalam proses Pilkades.

Pemerhati hukum dan kebijakan publik, menilai seharusnya Pemkab Garut membentuk intitusi khusus termasuk Peraturan Bupati (Perbub) serupa ad hoc. Tujuannya untuk bekerja dalam proses Pilkades serentak.

Ad hoc itu digunakan Pemerintah untuk mengurus sengketa maupun kecurangan dalam proses Pilkades yang rawan akan curang politik uang.

“Rawan atau riskan ketika dilaksanakan Pilkades ada serangan fajar atau manipulasi atau suap menyuap. Hingga peserta yang kategori kalah tersebut mengadunya kemana. Jadi DPMPD perlu membuat ad hoc khusus untuk pilkades serentak,” kata Asep Muhidin, Pemerhati hukum dan kebijakan publik, Minggu (14/5/2023) saat dihubungi.

Baca Juga: Tak Memiliki Bawaslu, Sawer Duit Arahkan Pemilih di Pilkades Serentak Garut Halal?

Dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) ada tahapan mekanisme alur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD). Sementara legalitas dan kemampuan keilmuan hukum jarang yang masuk dalam kategori linear.

“Seperti contoh masa sarjana ekonomi masuk dalam bidang hukum di intitusi itu kan gak jelas, perlu linier keilmuan hukum, kemudian tim ad hoc itu kan dadakan, perlu dilihat kualifikasinya, independensinya seperti dari kawan-kawan akademisi, dari wartawan, dari LSM itu harus ada keterwakilan,” tambahnya.

Asep pernah mengurus sengketa Pilkades pada tahun 2022, meski waktu itu ia mengurus sengketa kebijakan, bukan sengketa politik uang.

“Kebijakan, jadi kebingungan dari peserta yang kalah, jadi harus menyampaikan dulu ke kecamatan. Persoalannya kalau camatnya tidak paham itu gimana, hanya diam, tentu merugikan yang menyampaikan pengaduan,” jelasnya.

Kecurangan Pilkades Tak Berbuntut Pidana

Perselisihan kecurangan Pilkades dari waktu ke waktu memang tak berbuntut pidana maupun menggugurkan calon yang curang. Tahapan aduan kecurangan yang dianggap aneh, membuat calon yang dirugikan tak mendapat putusan yang jelas.

“Dari pihak kecamatan diakomodir ke tim kabupaten, seperti itu prosesnya. Jadi tim ini membuat rumusan segala bidang. Jadi harusnya ada orang-orang yang menganalisa peraturan atau SOP hukum acaranya, kalo tidak harus dianulir,” masih Asep.

Persoalan Pilkades tak memiliki Bawaslu untuk mengawasi para calon dan timnya yang melakukan kecurangan, Asep merinci bahwa kalimat tidak bunyi dalam aturan, merupakan hanya tersirat.

“Antara bunyi dan tidak bunyi itu merupakan tersirat dan tapi tidak tersurat. Jadi harusnya ada pasal yang mengatur klausul itu secara tertulis, ada juga yang tidak tertulis, nah itu sebagai norma. Kan secara norma wajib dipatuhi namun kepastian hukum itu harus tertulis. Karena sekarang banyak penafsir yang asal stempel,” lebih jelas Asep.

Publik menunggu hasil Pilkades berkualitas jujur, adil dan bersih dari praktik money politik. Tolak ukur Pilkades serentak di Garut ini, akan membuahkan hasil pemimpin Desa yang amanah, jika prosesnya tanpa adat sawer dan adat bandar judi. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Kota Bandung, Jawa Barat akan kembali menjadi tuan rumah forum kerja sama internasional. Kegiatan diplomasi dunia kali ini yakni Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) Youth Summit 2023.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik atas terpilihnya Kota Bandung menjadi tuan rumah forum kerja sama internasional ini. Rencananya, kegiatan itu akan terlaksana pada 9 – 13 Juli 2023 dengan mengangkat tema Contribution for Climate Actions.

Sebagai informasi, dalam FEALAC 2023 ini para generasi muda dari 36 negara di Asia Timur dan Amerika Latin akan turut terlibat dalam forum kerja sama internasional ini.

Baca Juga : Pemerintah Perluas Ruang Lapor Pungutan Liar di Jawa Barat

FEALAC 2023, kata gubernur, tidak hanya berbentuk forum dialog. Melainkan juga para delegasi akan meninjau langsung Sungai Citarum dan memantau perkembangan pengelolaan sungai tersebut. Mereka kemudian akan dimintai pendapat dan solusinya terhadap program Citarum Harum.

“Mereka kan datang jauh-jauh kita akan fokus bikin program problem solving (jalan keluar masalah). Jadi, bukan dialog saja tapi akan kita bawa ke Sungai Citarum. Bagaimana pendapat mereka dan apa solusinya,” ungkapnya di Kota Bandung, Minggu (14/5/2023).

Lebih lanjut Ridwan Kamil menuturkan, beberapa rencana lokasi kunjungan para delegasi forum kerja sama internasional ini juga akan mengunjung tempat ikonik lain di Kota Bandung

“Mereka tidak hanya ke Sungai Citarum para delegasi juga akan mengunjungi Taman Hutan Raya Djuanda dan beberapa tempat ikonik serta seni budaya di Kota Bandung,” tuturnya.

“Kita juga akan membahas bersama mengenai program sirkular ekonomi digital dan program lainnya yang kita miliki. Jadi pulang-pulang mendapat oleh-oleh bahwa masalah dunia adalah masalah bersama bukan masalah satu dua negara,” Ridwan Kamil menambahkan.

Forum Kerja Sama Internasional Atasi Permasalahan Miskomunikasi Antarnegara

Ridwan Kamil menuturkan, para peserta forum kerja sama internasional negara-negara FEALAC ini, akan mewarisi masa depan maka harus ada pemikiran bersama membangun peradaban yang lebih baik.

Dengan demikian, salah satu kendala bersama antarnegara yaitu miskomunikasi akan tertangani bersama.

Baca Juga : Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah KTT G20 Tahun 2022

Ia berharap, melalui forum kerja sama internasional FEALAC 2023 ini, dapat berdampak pada harmonisnya hubungan antarnegara dan lingkungan yang lebih baik. Khususnya dalam perubahan iklim.

“Sudah saatnya kita menjalin lagi sebuah kerja sama generasi-generasi muda internasional dari negara-negara di Asia dan Amerika Latin yaitu FEALAC 2023,” ujar Ridwan Kamil.

Berdasarkan catatan, Kota Bandung kerap menjadi tuan rumah forum kerja sama internasional. Salah satu pertemuan dunia yang paling terkenal terselenggara di Kota Bandung yaitu Konferensi Asia Afrika pada 1955.

Terbaru, Kota Bandung juga terpilih menjadi salah satu tuan rumah forum kerja sama internasional yaitu Y20 yang merupakan rangkaian dari KTT G20 pada 2022. (Ecep/R13/HR Online)

Politik uang, serangan fajar, dan mengarahkan rakyat selaku pemilih dengan suap duit receh kerap dipertontonkan saat kontestasi politik di tanah air. Termasuk sawer duit pada proses Pilkades serentak untuk mengarahkan pemilih kepada calon tertentu.

Apabila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/ Walikota/ Gubernur, Pemilihan Legislatif dan Pilpres, terdapat wasit bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Pemilihan Kepada Desa (Pilkades), tak ada wasit yang memiliki kewenangan model Bawaslu. Hal ini yang membuat saweran duit bagi pemilih dihalalkan oleh para calon, karena tak ada yang mengawasi.

Pilkades serentak Garut, Jawa Barat akan digelar pada Senin (15/5/2023) besok. Pilkades serentak diharapkan bisa menjalankan demokrasi yang adil dan jujur. Meskipun begitu, Pilkades serentak rawan akan kecurangan tanpa pengawasan dari institusi khusus.

Baca Juga: Ada Pilkades Serentak, Besok Senin Garut Libur Lokal

Kecurangan seperti biasa dalam urusan politik memilih sosok pemimpin, yaitu serangan fajar, suap duit receh untuk masyarakat sebagai pemilih. Termasuk juga judi para bandar yang mengusung sosok calon Kades.

Dalam perhelatan Pilkades, panitia Pilkades serta tim sukses calon Kades tak diawasi Bawaslu model pemilu Kepala Daerah Bupati/ Walikota/Gubernur, Pileg, Pilpres.

Pilkades tak memiliki wasit atau penengah apabila terjadi perselisihan buntut kecurangan. Sehingga gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) kerap terjadi, meski jarang yang menggugurkan calon Kades yang curang.

Pemda Garut Imbau Tak Ada Praktik Sawer Duit atau Money Politic dalam Pilkades Serentak

Pemerintah Daerah Garut bahkan menyatakan, tidak ada institusi model Bawaslu yang mengatur urusan Pilkades. Sehingga sawer duit, serangan fajar, dan arena judi untuk memenangkan sosok calon Kades seolah dihalalkan.

Akan tetapi, Pemkab Garut menyarankan agar praktik seperti itu tak dilakukan oleh sosok calon Kades dan tim suksesnya.

“Ya aturan ada tapi tidak bunyi (terkait politik uang, red). Hanya sebagai anjuran etika tidak boleh saja. Memenuhi unsur atau tidaknya bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum,” kata Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut, Minggu (14/5/2023).

Helmi tak berkomentar lebih jauh atas hal ini, karena memang tidak ada institusi yang harus mengurus masalah kecurangan politik uang dalam Pilkades serentak. Hanya saja apabila ketahuan ada praktik bagi-bagi uang menjelang Pilkades, maka warga bisa melapor ke aparat penegak hukum. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat meliburkan perkantoran dan sekolah pada Senin (15/5/2023) besok karena adanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang diikuti 306 calon Kepala Desa. Libur lokal di Garut pada hari Senin besok tidak berlaku untuk karyawan swasta. Kebihakan libur diserahkan kepada perusahaan masing-masing.

Pemerintah Daerah Garut, akan menyelenggarakan Pilkades serentak di 82 Desa yang tersebar di 42 Kecamatan. Sebanyak 306 calon Kades pun diminta menjaga kondusifitas selama pencoblosan, pasca pencoblosan hingga pasca rekapitulasi suara. 

Untuk memaksimalkan jalannya pesta Demokrasi tingkat Kepala Desa, Pemerintah Daerah Garut mengeluarkan kebijakan meliburkan perkantoran. Libul juga berlaku untuk anak sekolah tingkat SD dan SMP.

Baca Juga: Besok Pilkades Serentak di Garut, Polres Terjunkan 2000 Anggota Kawal TPS hingga Rekapitulasi

Sementara libur lokal pada Senin besok untuk tingkat SMA/ SMK dan sederajat di Garut, diserahkan kebijakannya kepada Pemerintah Provinsi dan Kemenag.

“Perkantoran PNS yang kewenangannya ada di wilayah Pemkab Garut, besok Senin, untuk mendukung keberlangsungan Pilkades itu diliburkan, termasuk sekolah. Ini untuk memaksimalkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang demokratis,” kata Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut, Minggu (14/5/2023), di Mapolres Garut, usai apel gabungan pengamanan Pilkades Serentak.

Helmi menambahkan untuk pekerja swasta atau pabrik, kebijakannya diserahkan kepada perusahaan masing-masing.

“Untuk pegawai swasta, atau perusahaan diserahkan kepada perusahaan,” tegasnya.

Pilkades serentak Kabupaten Garut 2023 merupakan barometer pengamanan untuk pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 nanti. Sehingga aparat keamanan tak mau kecolongan dengan adanya perselisihan pendukung calon pasca penghitungan rekapitulasi suara. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memperluas ruang pelaporan masyarakat mengenai pungutan liar. Salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat melaporkan tindakan pungutan liar itu yakni melalui Sistem Informasi Saber Pungli atau Siberli.

Inspektur Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menegaskan, SiBerli memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan pelaporan pungutan liar. Baik melalui media sosial, email, call center, laporan langsung, surat maupun Aplikasi SiBerli.

“Selain mempersempit ruang pungutan liar dengan memperkuat penanganan, Pemprov Jabar dan Satgas Saber Pungli Jabar menggagas SiBerli. Hal ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan tindakan pungutan liar di Jawa Barat,” ungkap Eni di Kota Bandung, Minggu (14/5/2023).

Baca Juga : Apindo Jawa Barat Apresiasi Masuknya Ekspansi Investasi Alas Kaki di Cirebon

Eni menuturkan, semua masyarakat dapat mengakses SiBerli melalui situs http://www.siberli.jabarprov.go.id/.  Setelah memiliki akun terdaftar SiBerli, kata Eni, masyarakat dapat masuk dan membuat laporan.

Menurut Eni, administrator Satgas Saber Pungli Jabar akan memverifikasi laporan dugaan tindakan pungutan liar yang masuk. Kemudian, kata Eni, Satgas Saber Pungli Jabar akan menindaklanjuti laporan sesuai SOP Satgas Saber Pungli.

“Masyarakat sudah memanfaatkan SiBerli. Bahkan ada kecenderungan pemanfaatan SiBerli yang naik tajam pada tahun 2023 dengan jumlah laporan mencapai 50 persen dari total pengaduan,” tuturnya.

Laporan masyarakat ini, kata Eni, merupakan salah satu sumber informasi bagi Satgas Saber Pungli Jabar dalam menindak tegas tindakan pungutan liar. Ia juga memastikan identitas pelapor terlindungi sepenuhnya.

“Khusus bagi ASN, terdapat ruang yang untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan terjadinya pungutan liar di lingkungan tempatnya bekerja,” kata Eni.

Selain SiBerli, kata Eni, Satgas Saber Pungli Jabar juga menggagas Posko Keliling dalam bentuk mobil pelayanan yang beroperasi secara mobile di kantor atau tempat pelayanan tertentu.

Persempit Ruang Tindakan Pungutan Liar di Jawa Barat

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, pemerintah provinsi secara intensif akan terus mempersempit ruang pungutan liar di Jawa Barat. Hal itu terlihat dari jumlah kasus yang ditindaklanjuti oleh Satgas Saber Pungli Jabar. Dalam enam tahun terakhir, Satgas Saber Pungli Jabar memproses sekitar 60 ribu pelaku pungutan liar.

Baca Juga : Polres Pangandaran Sudah Turun Selidiki Dugaan Pungli yang Dilaporkan Husein Ali

“Pemprov Jabar bersama Satgas Saber Pungli Jabar intens mempersempit ruang pungutan liar dengan bergerak cepat dan tegas menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pada saat bersamaan, kami juga akan memperluas dan memudahkan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan pungutan liar,” katanya.

Ridwan Kamil menjelaskan, Satgas Saber Pungli Jabar berhasil menyelesaikan 42 ribu kasus pungutan liar selama 6 tahun terakhir. Sebanyak 102 kasus, kata gubernur, tertangani dengan cara operasi tangkap tangan (OTT).

“Semua penanganan kasus tindakan pungutan liar di Jawa Barat ini berakhir ke pengadilan,” ungkap Ridwan Kamil. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Kabupaten Garut, Jawa Barat akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pada Senin (15/5/2023) besok. Jajaran Polres Garut harus mengerahkan 2000 personil untuk mengamankan TPS serta proses Pilkades yang akan diikuti 306 calon Kades.

Pilkades serentak di Garut, Jawa Barat, akan diselenggarakan pada besok, Senin (15/5/2023). Sedikitnya ada 306 calon Kades akan bertarung memperebutkan suara di 82 Desa yang tersebar di Garut.

Polisi memastikan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) akan diamankan oleh 2000 anggota gabungan.

“Sebanyak 2000 personil gabungan, ada bantuan dari TNI, saya mengharapkan kepada 306 orang calon kades yang melangsungkan kompetisi di 82 desa tolong kompetisi lah yabg baik,” kata AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolres Garut.

Baca Juga: Gunung Eweranda Garut, Kok Namanya Jorang? Ini Asal-Usulnya

Selain dari internal Polres Garut, untuk menjaga kondusifitas selama jalannya pencoblosan hingga pasca pencoblosan, Polres Garut harus menarik bantuan anggota dari Polres tetangga. Bantuan dari Brimob Polda Jabar, anggota Polres Sumedang, Polres Tasikmalaya, dan Polres Ciamis. 

Rio menambahkan, agar calon kades yang besok menang, tak melakukan euforia berlebihan, hingga menimbulkan hal yang tak diinginkan.

“Jangan berlebihan apabila menang, dan bila kalah tidak menerima, ini bagian dari ikhtiar. Ingat yang menang adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Sehingga saya meminta seluruh pihak menjaga Kamtibmas,” tambahnya.

Per hari ini seluruh anggota akan disebar ke setiap TPS, hingga mengamankan jalannya pleno rekapitulasi suara Pilkades serentak Garut. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)