harapanrakyat.com,- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI menetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran raih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun anggaran 2022. DPRD Pangandaran pun melakukan rapat paripurna penetapan rekomendasi DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2022 pada Rabu (7/6/2023) lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pihaknya telah melakukan sidang paripurna penetapan rekomendasi DPRD terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2022.

“Ada 4 hal yakni administrasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh BPK RI ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Tentu DPRD kemudian membentuk pansus sesuai perundang-undangan. Karena Pemkab Pangandaran tahun 2022 tidak mendapat Opini WTP tapi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Asep Noordin, Selasa (13/6/2023).

Asep mengakui Covid-19 berimbas pada masalah keuangan pada tahun 2020. Namun demikian, Asep menegaskan, hal tersebut tidak mesti menjadi alasan, karena hal itu merupakan kondisi ekonomi secara makro.

“Ada beberapa persoalan terkait ada salah kode rekening, hal secara administratif tentu membutuhkan penyelesaian,” katanya.

Baca Juga: BPK RI Ungkap Keberhasilan Jawa Barat Raih Opini WTP

Penemuan BPK RI yang Membuat Pemkab Pangandaran Raih Opini WDP

Asep Noordin juga menjelaskan, BPK RI menemukan adanya tumpang tindih aset direkomendasikan untuk segera dikomunikasikan dengan Ciamis.

“Kedua terkait pendapatan ada aset kita masih tumpang tindih dengan Kabupaten Ciamis kabupaten Induk. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Pemekaran mestinya sudah selesai aset yang bergerak dan tidak bergerak ada di wilayah Pangandaran. Itu harus diberikan ke DOB yakni Pangandaran,” katanya.

Selanjutnya, menurut Asep, ada juga potensi pendapatan dari retribusi yang sampai saat ini belum dibayar oleh pihak ketiga.

“Lalu ada potensi pendapatan sampai hari ini pembuatan sampai selesai oleh pihak ketiga. pedagang masih ada yang belum ditarik retribusinya. Tentu menjadi temuan BPK RI pada saat itu,” katanya.

Menurut Asep Noordin, terkait retribusi saat itu Bupati Pangandaran baru memberi pembinaan agar tidak memberatkan pedagang.

“Saat itu Pak Bupati menganggap masih baru, perlu ada pembinaan dan sebagainya agar tidak memberatkan pedagang. Tetapi kalau ini dibiarkan terlalu lama persoalan daerah apalagi sumber-sumber pendapatan itu Perdanya sudah dibuat maka itu perlu dilakukan. Perlu ada pemindahan, belum dilakukannya penarikan retribusi harus segera, yang nanti akan dikembalikan dalam bentuk pembinaan dan pembangunan,” jelasnya.

DPRD Pangandaran pun mengerluarkan 11 rekomendasi untuk mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran menyajikan proses transaksi keuangan yang didukung data valid dan relevan.

“Prinsipnya 11 rekomendasi yang ditetapkan, dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pemerintah daerah harus menyajikan proses transaksi keuangan yang didukung dengan bukti dan data-data yang valid dan relevan, sehingga dapat diuji kebenarannya,” jelasnya. 

Baca Juga: 10 Kali Beruntun Raih WTP dari BPK RI, Ini Kata Bupati Ciamis

Rekomendasi DPRD Pangandaran Terkait Opini WDP yang Diraih Pemkab

Terkait laporan keuangan Pemkab Pangandaran yang mendapat predikat WDP, Panitia Khusus III DPRD memutuskan dan menetapkan 11 rekomendasi sebagai berikut: 

Pertama, terkait laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, agar setiap SKPD dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Kedua, pemerintah kabupaten pangandaran agar melakukan penilaian risiko dan merancang strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak keuangan atas kebijakan percepatan pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. 

Ketiga, berkaitan dengan penerapan kebijakan defisit APBD dan pinjaman daerah agar mengacu pada peraturan menteri keuangan nomor 117/PMK.O7/2021 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2022. 

Selama ini, kata Asep Noordin, Pemda melakukan pinjaman jangka pendek sesuai ketentuan dan tidak harus persetujuan DPRD karena tiap tahun mereka kembalikan.

“Namun, BPK RI mengingatkan agar pinjaman tidak melebihi ukuran sesuai dengan Pendapatan Daerahnya. Defisit kita di angka 400 miliar tetapi itu akan tertutup tiap tahun sesuai progres pembayaran dari pinjaman,” katanya. 

Lanjut Noordin, pada tahun 2024 diharapkan Pemda Pangandaran tidak meninggalkan hutang, sehingga APBD 2024 sehat.

“Tentu tugas ini berat agar di akhir nanti perlu pemikiran dan kerja bersama, DPRD tugasnya memberikan saran pendapat dan solusi agar tujuannya tercapai sehingga diwajibkan Bupati untuk menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK RI di waktu 60 hari. Diwajibkan Bupati juga harus memberikan laporan ke DPRD sehingga ditindaklanjuti dalam pengawasannya,” katanya.

Baca Juga: Hebat! Pemkot Banjar 12 Kali Raih Opini WTP, Terbanyak di Jawa Barat

Pemkab Pangandaran Harus Menyusun Roadmap

Rekomendasi keempat, pemerintah kabupaten Pangandaran agar menyusun roadmap dan strategi pelunasan utang jangka pendek. 

Kelima, dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023, TAPD agar memperhatikan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan pendapatan daerah yang rasional, ketentuan batas maksimal defisit dan pinjaman daerah yang diperbolehkan, serta hasil evaluasi pemerintah provinsi Jawa Barat. 

Keenam, para kepala SKPD agar lebih cermat dalam memilih akun atau kode rekening yang sesuai dengan substansi belanja saat penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) SKPD. 

Ketujuh, pemerintah kabupaten Pangandaran agar menetapkan SKPD yang berwenang mengelola retribusi pemakaian kios wisata. Menetapkan SKPD yang menginventarisasi penggunaan kios wisata oleh pihak ketiga. Serta mengenakan retribusi pemakaian kios di kawasan wisata. 

Kedelapan, para kepala SKPD agar lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Serta meningkatkan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 

Kesembilan, terkait laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tindak lanjut diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah kabupaten juga harus mempersiapkan sumber daya manusia dalam melakukan penerapan laporan keuangan berbasis akrual. 

Kesepuluh, pemerintah kabupaten Pangandaran agar melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Ciamis terkait status bangunan kios pada pasar wisata. 

Kesebelas, para kepala SKPD agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan dan pengamanan aset tetap yang berada dalam penguasaannya. 

Action Plan Pemkab Pangandaran terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menegaskan kepala daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut serta membuat rencana aksi (action plan) terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI dalam kurun waktu 60 hari. 

Setelah itu melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD untuk dilakukan pengawasan. Tujuannya agar proses perbaikan yang dilakukan menjadi jelas, terarah dan terpadu. 

“Kita semua perlu melakukan telaah yang komprehensif atas laporan hasil pemeriksaan BPK ini. Dengan rencana aksi yang tepat dan komitmen yang tinggi dari Bupati Pangandaran dan para pejabat lingkup pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Ratusan pemilik mobil Suzuki Jimny empat generasi siap memecahkan Rekor Muri Track Day dalam event Indonesia Jimny Festival (IJF) 2023. Event tersebut akan berlangsung di Sirkuit Internasional Sentul Bogor, Minggu (18/6/2023).

IJF 2023 adalah bagian dari acara Tribute to Syamsir Alam dan Askar Kartiwa. Kegiatan itu dilaksanakan untuk mengenang jasa keduanya yang berjasa dalam mengembangkan offroad. Keduanya merupakan pendiri Indonesia Offroad Federation (IOF).

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, IOF Founder pun akan menggelar Event Offroader bareng Founder di halaman parkir Tribun Sirkuit Sentul. Dalam kegiatan itu, Old man dan Trail ride akan bertemu. Event ini merupakan ajang silaturahmi antara offroader senior dan nasional.

Ketua Penyelenggara IJF 2023 Ronny Kusuma mengatakan peserta yang telah registrasi mengikuti event ini sudah ada 450 mobil Jimny. Peserta berasal dari 11 provinsi. Antara lain, Bengkulu, Medan, Jambi, Lampung, Palembang, Jakarta, Banten, Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Karawang, Semarang, Malang, Yogyakarta, Sidoarjo, Surabaya dan juga Kalimantan Selatan.

Event IJF 2023 Ajang Silaturahmi Pecinta Jimny

Event IJF 2023 ini merupakan pertama kali dengan konsep festival. Ada pun IJF 2023 tersebut diisi dengan berbagai kegiatan antara lain Lapak Jimny (UMKM), Kontes Jimny, Food Truk, Jimny Fashion Week, Bursa Jimny, Games, Jimny Camp dan banyak door prize.

“Tagline IJF 2023 adalah One Jimny, kami juga berharap pencinta Jimny bisa berbaur, saling kenal serta saling bertukar informasi,” ujar Ronny.

Baca Juga: Toyota GR Supra 2023, Lebih Bertenaga dan Canggih

Ronny berharap event ini juga menjadi sarana untuk mengumumkan ekosistem Jimny. Mulai dari produsen bisnis parts, bengkel mesin, aksesoris, bodi repair. Sehingga event tersebut dapat meningkatkan ekonomi dalam bidang otomotif.

“Terbukti menjelang event ini toko aksesoris, parts, bengkel dan lainnya sudah ramai oleh peserta,” ucapnya.

Ronny pun mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Terutama Suzuki, Sirkuit Sentul, GT Radial, Belkote, Bank Mandiri, Bumame Associate Lawfirm dan Lamba Garage. Event ini pun didukung oleh 30 Media Partner.

“Terima kasih juga untuk Komunitas Jimny dan juga pemilik Jimny yang siap berpartisipasi untuk turut mensukseskan IJF 2023,” pungkasnya. (R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak air tanah di Kota Banjar, Jawa Barat, pada tahun ini berpotensi anjok bahkan turun drastis. Hingga saat ini pajak air tanah baru terealisasi sekitar 28-30 persen.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar pun mengungkap biang kerok atau penyebab anjloknya PAD dari sektor pajak air tanah tersebut.

Kepala BPKPD Kota Banjar, Asep Mulyana, melalui Kabid Pendapatan, Tatang Nugraha, mengatakan, pada tahun ini target pendapatan dari sektor pajak air tanah sebesar Rp 200 juta. 

Namun, hingga bulan Mei tahun 2023 baru sekitar 28-30 persen pajak air tanah yang sudah terealisasi. Sehingga ada kemungkinan untuk tahun ini potensi pendapatan tersebut sedikit menurun.

“Sementara ini baru sekitar 28-30 persen yang terealisasi. Untuk kendalanya izin usahanya sudah expired jadi harus diregistrasi ulang,” kata Tatang kepada harapanrakyat.com, Selasa (13/6/2023).

Penyebab Menurunnya Potensi PAD dari Sektor Pajak Air di Kota Banjar

Lanjutnya menjelaskan, penyebab menurunnya potensi PDA dari sektor pajak air tanah, di antaranya izin usaha yang dimiliki oleh wajib pajak sudah expired. Sehingga wajib pajak harus registrasi ulang.

Kemudian, ada juga yang sedang dalam proses mengurus administrasi perizinan namun masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan.

Baca Juga: Target PBB-P2 Kota Banjar Meningkat, PNS Nunggak Pajak Bakal Kena Semprot Walikota

Kelengkapan dokumen persyaratan tersebut seperti harus ada rekomendasi dari pihak PDAM dan BBWS. Rekomendasi tersebut penting karena berkaitan dengan pemanfaatan air yang nantinya dikenakan pajak daerah.

“Ada juga kendala yang lain seperti wajib pajak belum memahami terkait proses perizinan. Yang sekarang kan menggunakan Online Sistem Submission atau OSS,” terang Tatang.

Lebih lanjut ia mengatakan, karena banyak yang izin usahanya sudah expired dan masih dalam proses maka menurut peraturan yang ada pihaknya tidak bisa menarik pajak dari para wajib pajak.

Akibatnya dari 19 wajib pajak yang sebelumnya telah memiliki izin usaha, sampai bulan Juni ini hanya tersisa 6 unit usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak.

“Sekarang masih tersisa sekitar 6 wajib pajak selebihnya perizinannya masih dalam proses,” katanya.

Adapun sektor pajak air tanah tersebut, lanjutnya, di antaranya usaha yang bergerak di bidang kayu, restoran, pengelolaan karet, dan klinik. Kemudian kolam renang dan jenis usaha yang memanfaatkan air tanah sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

“Makanya kami tadi adakan sosialisasi mengundang Balai Konservasi dari Kementerian ESDM. Tujuannya guna dilakukan Desk perpanjangan izin dengan para wajib pajak,” katanya menambahkan. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Tiga tahun berturut-turut Pemerintah Desa (Pemdes) Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat selalu melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tepat waktu. Pemkab Ciamis pun mengapresiasi pencapaian tersebut dengan menyerahkan hadiah berupa sepeda motor.

Kepala Desa Kutawaringin Kartim mengatakan, hadiah sepeda motor tersebut berkat pencapaian pelunasan PBB tercepat.

“Alhamdulillah sudah tiga tahun terakhir ini Desa Kutawaringin selalu mendapat hadiah sepeda motor dari Pemda Ciamis. Target kami dalam setiap tahun pencapaian PBB akan selalu lunas tercepat,” katanya kepada harapanrakyat.com, Selasa (13/06/2023).

Menurut Kartim, saat ini Desa Kutawaringin telah mempunyai 7 unit sepeda motor berplat merah.

“Dua sepeda motor Honda Win merupakan bantuan dari Pemda Ciamis, 1 unit sepeda Motor Yamaha MX bantuan dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian 1 sepeda motor Honda CBR inventaris Kepala Desa. Serta terakhir 3 unit Sepeda motor Mio hadiah dari pencapaian target PBB tercepat selama tiga tahun berturut-turut. Alhamdulillah target saya hingga akhir masa jabatan, Insyaallah tahun depan juga bisa melunasi PBB tercepat sehingga bisa kembali meraih hadiah sepeda motor,” terangnya. 

Menurut Kartim, saat ini hampir semua perangkat desa Kutawaringin telah difasilitasi motor inventaris.

“Tinggal ada 3 Kepala Dusun yang belum difasilitasi motor inventaris. Makanya target kami setiap tahun bisa selalu lunas PBB agar semua perangkat bisa terfasilitasi motor inventaris guna mempermudah pelayanan masyarakat. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bupati Ciamis atas pemberian hadiah sepeda motor ini,” jelasnya. 

Baca Juga: Niat Setrum Ikan, Pria Muda di Purwadadi Ciamis Meninggal Tersengat Listrik Sendiri

Pemdes Kutawaringin, Salah Satu dari 7 Desa di Purwadadi Ciamis yang Dapat Hadiah Motor

Sementara Itu, Camat Purwadadi Basir didampingi Kasie PMD Kecamatan Purwadadi Ajat Sudrajat mengatakan, Pemdes Kutawaringin, salah satu desa dari 7 desa di Purwadai yang dapat hadiah motor. Ia mengatakan, sudah banyak desa di wilayah Kecamatan Purwadadi yang saat ini mendapatkan hadiah sepeda motor dari pencapaian target PBB.

“Dari 9 desa, ada 7 Desa yang mendapatkan hadiah sepeda motor dari pencapaian target PBB. Dari 7 desa itu terdiri dari Desa Kutawaringin, Desa Bantardawa, Desa Purwadadi, Desa Sidarahayu, Desa Pasirlawang, Desa Padaringan, dan Desa Karangpaningal,” terangnya.

Ajat berharap, semua desa bisa mempertahankan pencapaian membayar PBB tepat waktu.

“Mudah mudahan yang dua desa lagi bisa ikut terangsang dan bisa melunasi PBB tepat waktu atau lunas lebih awal sebelum tenggang waktu,” harapnya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Ditinggal sholat, sebuah bangunan penggarangan kopra di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ludes terbakar, Selasa (13/06/2023).

Petugas Damkar Pos WMK Banjarsari yang mendapatkan laporan adanya kebakaran langsung meluncur menuju lokasi kejadian. Api pun berhasil dipadamkan.

Anggota FK Tagana Kabupaten Ciamis, Mumu Wahyudin mengatakan, kebakaran tempat penggarangan kopra milik Suherman di Dusun Padaemut, RT 011, RW 007, Desa Kertajaya, Kecamatan Lakbok, tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 WIB saat pemiliknya melaksanakan sholat di Masjid.

“Saat ditinggal oleh pemiliknya api yang jadi bahan pemanggang kopra sepertinya membesar dan melalap bagian yang mudah terbakar, hingga akhirnya api menjalar dan membesar,” katanya.

Baca Juga: Dua Mobil Damkar Banjarsari Bantu Padamkan Kebakaran Rumah di Pangandaran

Menurut Mumu, untuk menghindari api merembet ke bangunan lain, warga Lakbok Ciamis yang datang, berjibaku dan merobohkan atap bangunan penggarangan kopra.

“Tadi warga berinisiatif merobohkan atap bangunan kopra, sehingga api tidak menjalar ke bangunan lainnya,” terangnya.

Sementara itu, petugas Damkar POS WMK Banjarsari Bintang Nur Alam mengatakan, pihaknya sempat kebingungan mencari titik lokasi kebakaran.

“Tadi yang menghubungi kami tidak memberikan alamat lengkap sehingga kami sedikit kesulitan untuk mencapai tujuan. Beruntung di tengah perjalanan anggota melakukan komunikasi dengan para relawan sehingga titik lokasi cepat didapatkan,” katanya.

Menurut Bintang, setibanya di lokasi kejadian kondisi api sudah mulai mengecil lantaran warga sudah berupaya memadamkan api.

“Tadi kita lakukan pendinginan di sekitaran bangunan yang terbakar. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja pemilik bangunan mengalami kerugian mencapai Rp 20 juta, seluruh bangunan serta kelapa kopra hangus terbakar,” jelasnya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)