harapanrakyat.com,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ciamis umumkan nomor urut calon legislatif dari tiap daerah pemilihan (dapil). Dalam pileg 2024 nanti, PAN optimis dapat 7 kursi di DPRD Ciamis.

Ketua DPD PAN Ciamis, Yana D Putra mengatakan, partainya optimis mendapat 7 kursi karena sudah melakukan berbagai persiapan menjelang pileg 2024 mendatang.

Selain itu, 50 caleg yang mendaftar di partai PAN sudah melalui penilaian kriteria calon legislatif dengan melihat usia pengabdian di partai. Sehingga terdaftarnya 50 caleg tersebut di KPU, menjadi bukti kesiapan mereka untuk berkontestasi.

Baca Juga : PAN Ciamis Resmi Daftar Bacaleg ke KPU, Yana: Jumat Berkah

“Karena itu, kita juga harus optimis partai PAN dapat tujuh kursi DPRD Ciamis. Kata kuncinya yaitu berdoa dan kerja-kerja untuk meraih kesuksesan dalam pileg nanti,” katanya ketika ditemui harapanrakyat.com, Selasa (13/6/2023).

50 Caleg Siap Kontestasi, PAN Ciamis Optimis 7 Kursi

Kemudian, Yana yang juga Wakil Bupati Ciamis ini menjelaskan, sebelumnya PAN sudah melakukan sidang pleno penetapan nomor urut. Setelah itu, partai membentuk tim kecil sesuai amanat sidang tersebut.

“Tanggal 1 Juni pleno penetapan nomor, kemudian amanat pleno membentuk tim kecil yang menggelar rapat. Hasilnya sekarang kita umumkan nomor urut para calon legislatif DPRD Ciamis,” jelasnya.

Menurut Yana, dari 50 caleg yang hadir pada pengumuman nomor urut, semuanya menerima dan tidak ada protes. Meskipun, pengumuman terkait keputusan pileg tertutup atau terbuka baru akan ada besok.

Baca Juga : Pemkab Ciamis Perjuangkan Formasi P3K Guru TK, Wabup: Perannya Sangat Penting

“Lalu, untuk calon dari 6 dapil kuotanya sendiri sudah terpenuhi, sesuai juklak juknis aturan. Sehingga, setelah DCS dan DCT oleh KPU Ciamis, mereka sudah siap ikut pileg dan memenangkan partai PAN,” ujarnya.   

Dengan optimis mendapat 7 kursi, Yana pun berpesan kepada seluruh caleg PAN Ciamis, supaya bisa mewakili masyarakat dari dapil masing-masing dan amanah setelah terpilih.

“Mudah-mudahan 50 caleg yang tersebar di enam dapil ini bisa diterima baik oleh masyarakat.” Pungkasnya. (Es/R12/HR-Online/Editor: Rizki)

Menjadi anggota Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) harus kuat fisik dan mental. Paspampres merupakan orang-orang terpilih yang berasal dari satuan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Meski anggota TNI tersebut merupakan orang-orang pilihan, namun untuk bisa menjadi anggota Paspampres harus melalui beberapa tahap seleksi yang ketat. Mulai dari seleksi fisik, psikologi atau kejiwaan, hingga bela diri.

Hal itu karena anggota Paspampres memiliki tugas sebagai pengamanan fisik pejabat penting negara (presiden) dan keluarganya dari jarak dekat. Serta tamu negara setingkat presiden atau kepala pemerintahan.

Tak sedikit orang yang ingin mengetahui tentang informasi mengenai syarat untuk bisa masuk sebagai anggota Paspampres.

Merangkum dari berbagai sumber, Rabu (14/06/2023), berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pasukan Pengamanan Presiden.

Syarat-syarat Menjadi Anggota Paspampres

Baca Juga: Dilatih TNI/Polri, Ratusan Linmas di Tasikmalaya Siap Hadapi Pemilu 2024

Lolos Tes Kejiwaan/Psikotes

Syarat paling utama untuk menjadi Paspampres adalah lulus tes psikotes atau kejiwaan. Ada beberapa tes kejiwaan yang wajib diikuti calon pengawal utama pejabat tinggi negara (presiden).

Karena menjadi seorang anggota Paspampres harus tenang, berani dan cepat dalam mengambil keputusan. Selain itu, tes psikotes dibutuhkan lantaran mereka memegang senjata.

Jadi, penting bagi anggota Paspampres punya psikis yang stabil. Tak hanya itu, ada pula tes IQ supaya bisa cepat tanggap. Tes IQ ini terangkum dalam tes psikotes.

Tinggi Badan dan Fisik yang Baik

Memiliki postur tubuh yang tegap dengan tinggi minimal 175 centimeter. Sedangkan, untuk berat badan tidak angka spesifik, yang penting proporsional.

Baca Juga: Semakin Memanas, Suhu Politik Elektoral Semakin Meningkat di Tahun 2023

Syarat menjadi anggota Paspampres juga wajib mempunyai fisik yang baik. Karena sebagai pasukan pengamanan presiden dari jarak dekat itu harus kuat lari, serta memiliki kemampuan beladiri.

Tentu saja dalam hal ini kondisi kesehatannya pun harus bagus. Biasanya calon anggota Paspampres wajib mengikuti tes lari dan mendapatkan nilai minimalnya 70.

Selain itu, wajib bagi seorang Paspampres mampu berjalan cepat dengan jarak tempuh 1 kilometer dalam waktu 7 menit. Termasuk mampu menyelam tanpa menggunakan alat bantu.

Jago Menembak

Anggota Paspampres juga harus memiliki keahlian menembak. Karena, untuk bisa naik tingkat bagi seorang Paspampres salah satu parameternya yaitu punya keahlian dalam menembak.

Namun, keahlian tersebut tidak seperti anggota TNI pada umumnya. Karena Paspampres berlatih menembak dari atas mobil atau motor yang sedang melaju.

Baca Juga: Bersama Panglima TNI, Pangdam I Bukit Barisan Tinjau Latihan Serbuan Pendaratan Amfibi

Mampu Membaca Gerak-gerik Tubuh Lawan Bicara

Syarat wajib lainnya untuk menjadi seorang anggota Paspampres yaitu mampu membaca gerak-gerik tubuh dari lawan bicara melalui gesture maupun mimik wajahnya.

Kemampuan tersebut sangat penting karena Paspampres menjadi perisai utama bagi seorang presiden beserta keluarganya.

Kemudian mengenai status perkawinan, anggota TNI yang telah menikah juga boleh ikut seleksi calon Paspampres.

Menjadi anggota Paspampres itu yang penting harus lulus semua tahapan seleksi. Siap mental untuk melindungi presiden serta keluarganya. Tidak perlu ganteng, memiliki wajah biasa-biasa juga bisa. (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Banyak aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis saat ini digunakan pemukiman warga, sementara sertifikatnya masih atas nama Pemkab Ciamis.

Aset tanah tersebut berlokasi di Rt 03 Rt 22 lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciamis, Kecamatan/Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Menurut Wahyu Lurah Ciamis mengatakan, tanah tersebut masih milik Pemkab Ciamis, meski sekarang warga satu RT menggunakannya sebagai pemukiman.

“Luas tanah yang jadi pemukiman tersebut sekitar 3500 meter persegi. Itu masih bergabung dengan tanah bangunan Labkesda, kantor BPMPD dan Koramil Ciamis,” katanya ketika ditemui harapanrakyat.com, Selasa (13/6/2023).

Baca Juga : Pedagang Sapi di Ciamis Sebut Penjualan Lesu Jelang Idul Adha

Wahyu melanjutkan, status tanah tidak berubah, warga yang bermukim serta mendirikan bangunan di sana membayar sewa tahunan yang penglolanya langsung oleh bagian aset Pemkab Ciamis.

Menurutnya, dulu sempat ada rencana tukar guling dengan warga, namun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya tidak sesuai. Sehingga pihak pemkab Ciamis tidak menyetujui tukar guling tersebut.

Rencana tukar guling tersebut merupakan hasil kajian bersama dengan DPRD Ciamis. Namun karena tidak setara nilainya, jadi keinginan warga untuk memiliki tanah tersebut belum terkabul.

“Luas bidang tanah yang warga gunakan dengan yang akan ditukarkan tidak sesuai NJOP-nya. Makanya pemkab tidak setuju dan masih mempertahankan tanah tersebut,” jelasnya.

Pemkab Ciamis Lakukan Pendataan Aset Tanah yang Jadi Pemukiman

Selain itu, Wahyu melanjutkan, saat ini orang asli yang berasal dari RT tersebut sudah tidak ada dan yang bermukim sekarang adalah orang yang menyewa.

Bahkan, kalau Pemkab Ciamis akan menggunakan tanah tersebut, warga siap berpindah dengan sendirinya sesuai MoU kesepakatan sewa. Artinya tidak ada alasan warga mempertahankan tanah itu.

“Kita juga saat ini sedang melakukan pendataan kembali aset Pemkab Ciamis yang ada di Kelurahan Ciamis. Karena akan ada program penataan kawasan permukiman yang memang warga masih menggunakan tanah pemkab,” ungkap Wahyu.

Baca Juga : Pemkab Ciamis Perjuangkan Formasi P3K Guru TK, Wabup: Perannya Sangat Penting

Sementara itu, Muhamad Juanda, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Ciamis mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi aset tanah milik Pemkab Ciamis yang ada di Kelurahan Ciamis.

“Banyak tanah milik Pemkab Ciamis, seperti halnya yang ada di Lingkungan Pabuaran ini. Memang perlu terus kita data, terlebih adanya sewa dari pihak warga kepada bagian aset,” katanya.

Makanya, lanjut Juanda, pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi pihak kelurahan, supaya aset Pemkab Ciamis terdata dengan baik. 

“Seperti berapa bidang tanah yang warga gunakan saat ini, seperti halnya juga kawasan pertokoan swadaya.” Pungkasnya. (Es/R12/HR-Online/Editor: Rizki)

harapanrakyat.com,- Kandang peternakan ayam broiler milik Hada (63), di Dusun Cijurey, RT 1,  RW 4, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, terbakar pada Selasa (13/06/2023), sekitar pukul 22.50 WIB.

Akibatnya peristiwa tersebut, kandang ternak ayam broiler dengan luas 30 x 6 meter itu ludes terbakar.

Kepala Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjar Aam Amijaya mengatakan, kebakaran kandang peternakan ayam tersebut berdasarkan informasi yang pihaknya terima terjadi sekitar pukul 22.50 WIB.

Warga saat itu tiba-tiba melihat kobaran api muncul dari kandang peternakan ayam. Api sudah merambah ke bagian atap kandang. Warga lalu berupaya memadamkan api.

Kandang peternakan ayam broiler yang terbakar itu berisi sebanyak 5.000 ekor ayam yang masih berusia tiga hari. Beruntung, ribuan ekor ayam tersebut tidak ikut terbakar.

Baca Juga: Toserba Matahari Tasikmalaya Kebakaran, Asap Tebal Susah Keluar

“Warga tahu saat kondisi api sudah sampai ke bagian atap kandang, lalu mereka berinisiatif memadamkan api dengan air menggunakan ember,” terang Aam kepada harapanrakyat.com, Rabu (14/06/2023).

Lanjutnya mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut. Karena pada saat kejadian, petugas pengelola yang biasa berjaga di kandang peternakan ayam broiler itu sedang pulang ke rumahnya.

Selain itu, antara tempat penghangat ayam (pengovenan) dengan kandang peternakan ayam jaraknya terpisah cukup jauh sekitar 20 meter. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan titik munculnya api.

“Untuk penyebabnya kami belum bisa memastikan. Tapi untuk ternak ayamnya masih terselamatkan,” kata Aam.

Untuk membantu warga memadamkan api, pihaknya menerjunkan sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran. Proses penanganan selesai pada pukul 23.55 WIB.

Akibat kejadian tersebut, pemilik peternakan mengalami kerugian sekitar Rp 15 juta, karena sebagian kandang ayam ikut hangus terbakar.

“Sebagian kandang ayam hangus terbakar. Kerugian materi perkiraan sekitar Rp 15 jutaan. Untuk ayamnya kebetulan berada di bagian yang kosong, jadi bisa terselamatkan,” pungkasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Pada akhir masa jabatannya Walikota Banjar, Jawa Barat, Ade Uu Sukaesih, menerima penghargaan tertinggi bidang pembangunan pertanian tahun 2023 dari Presiden RI Joko Widodo.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya itu diberikan Presiden RI melalui Menteri Pertanian, saat acara Pekan Nasional KTNA ke XVI di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (10/06/2023).

Satyalencana Wira Karya merupakan sebuah tanda kehormatan untuk menghargai warga negara Indonesia yang memiliki jasa besar dalam pembangunan secara umum, atau bidang tertentu.

Penghargaan itu diberikan kepada Walikota Banjar atas dedikasinya dalam mendukung, membina, dan mengembangkan sektor pembangunan pertanian. Yakni melalui kebijakan dan pengadaan sarana prasarana.

Salah satunya berperan aktif memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan kosong dengan program Pakarangan Sagala Aya (Pakaya). Serta program Satu Ember Satu Rumah (Sabe).

Baca Juga: Walikota Banjar Ancam Blacklist Perusahaan Pemenang Kontrak Gedung Perpusda, Kenapa?

Dari program tersebut tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan gizi. Khususnya untuk keluarga.

Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan, dirinya sangat bersyukur atas raihan penghargaan tersebut.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak.

“Alhamdulillah, ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan kerjasama dalam mengembangkan bidang pertanian di Kota Banjar,” kata Ade Uu Sukaesih, Selasa (13/06/2023).

Ia juga mengatakan, raihan penghargaan bidang pembangunan pertanian tersebut harus menjadi motivasi bagi semua pihak. Tentunya agar terus bekerja keras dan ikhlas.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran KTNA, penyuluh pertanian, anggota KWT, dan para petani di Kota Banjar. Karena telah bekerjasama untuk mengembangkan pertanian,” pungkasnya. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Perahu nelayan di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terbalik dihantam ombak. Peristiwa perahu terbalik itu terjadi di pintu masuk Dermaga Pamayangsari, Kecamatan Cipatujah, Selasa (13/06/2023).

Beruntung, dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, akibat perahu terbalik semua hasil tangkapan ikan hanyut tidak tersisa.

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya Dedi mengatakan, kejadian perahu terbalik di Cipatujah sekitar jam 7 pagi.

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan di Bantarkalong Tasikmalaya Ditangkap, Motif Dendam Kena Santet

“Ketinggian ombaknya mencapai 2 meter, kondisi perahu rusak parah. Hasil tangkapan ikan milik nelayan hanyut semua. Kerugiannya ditaksir mencapai 100 juta rupiah,” kata Dedi, saat dihubungi harapanrakyat.com, Selasa (13/06/2023).

Ia menyebutkan, kondisi ombak dan angin memang sedang tinggi, namun tidak terlalu besar. Tetapi memang yang nelayan bawa perahunya belum terbiasa lantaran masih baru.

Pihaknya pun berharap pintu masuk menuju dermaga diperlebar, dan dilakukan pengerukan lantaran kondisinya sudah dangkal.

“Sebenarnya itu kewenangan Provinsi Jabar, kenapa dermaganya tidak dibangun-bangun. Karena dermaganya ini sempit. Harusnya itu pemerintah provinsi kewenangannya untuk melakukan pelebaran dan pendalaman,” pungkas Dedi. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Warga terdampak pembangunan Jembatan Parungsari di Kota Banjar, Jawa Barat, bakal mendapatkan santunan atas dampak penutupan jalan karena adanya pembangunan jembatan tersebut.

Informasi soal adanya kompensasi tersebut disampaikan Shelsa Giantari Artoyo, Lurah Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, saat dikonfirmasi perihal progres dampak penutupan jalan akibat pembangunan jembatan Citanduy tersebut.

Shelsa Giantari Artoyo mengatakan, dari informasi yang ia terima, nantinya akan ada santunan dari pihak perusahan bagi warga terdampak pembangunan Jembatan Parungsari.

Namun, ia mengaku belum mengetahui lebih detail mengenai hal itu, apakah untuk para pedagang saja atau seperti apa. Termasuk kapan pelaksanaan realisasinya.

“Informasi sementara akan ada santunan untuk masyarakat terdampak. Insya Allah dari perusahan,” kata Shelsa kepada harapanrakyat.com, Selasa (13/06/2023).

Penantian Warga Terdampak Pembangunan Jembatan Parungsari Kota Banjar

Baca Juga: Emak-Emak Parungsari Kota Banjar Datangi Pembangunan Jembatan Citanduy, Ada Apa?

Sementara itu mewakili warga terdampak, Asep Halim mengatakan, warga terdampak pembangunan jembatan masih menantikan adanya santunan. Baik dari Pemkot Banjar maupun pihak PT. Bukaka.

Hal itu karena dampak dari pembangunan tersebut sangat terasa, terutama oleh para pedagang yang lokasinya berada pada akses jalan utama jembatan.

Menurutnya, ketika nanti ada uang kompensasi meskipun tidak bisa menggantikan nominal kerugian omset penjualan yang menurun, tetapi setidaknya dapat meringankan beban material dan psikis para pedagang.

“Tentunya masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan proyek Jembatan Parungsari akan sangat senang apabila ada bantuan atau santunan. Baik dari pihak PT. Bukaka maupun dari Pemkot Banjar,” kata Asep Halim.

“Apalagi para pedagang yang usahanya itu istilahnya “koreh koreh cok” untuk makan sehari-hari,” ujarnya menambahkan.

Mulai Berjualan Lagi

Lanjut Asep Halim, meski belum ada perkembangan lagi terkait pemberian santunan itu, namun para pedagang sekarang ini sudah ada yang mulai kembali berjualan. Karena mereka bingung tidak ada pilihan lagi.

“Bingung mau pindah kemana juga belum tentu jualannya ramai. Jadi sekarang sudah mulai jualan. Pedagang bajigur juga sudah kembali buka,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah emak-emak kalangan pedagang mendatangi lokasi pembangunan Jembatan Parungsari pada Rabu 7 Juni lalu. Mereka menuntut adanya biaya kompensasi karena omset penjualannya menurun drastis. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)