harapanrakyat.com,- Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkap laporan data jumlah PHK massal di PT APL (Albasi Priangan Lestari). Ratusan pekerja atau buruh dengan status pekerja tetap di PT APL itu terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

Kepala Disnaker Kota Banjar Sunarto, melalui Kabid. Hubungan Industrial Dewi Fartika mengatakan, pihaknya pada tanggal 3 Mei lalu telah menerima laporan terkait adanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT APL.

Berdasarkan laporan yang pihaknya terima, jumlah pekerja terdampak PHK massal di PT APL yaitu sebanyak 269 orang. Semuanya berstatus sebagai pekerja tetap.

Meski begitu, lanjut Dewi, berdasarkan berita acara tanggal 15 Mei 2023, semua pekerja yang terkena PHK telah menyepakati keputusan tersebut. Pihak perusahaan juga sudah memberikan kompensasi terhadap pekerja yang terkena PHK.

Baca Juga: PT Albasi Priangan Lestari Kota Banjar Pekerjakan Lagi 23 Karyawan yang Kena PHK

“Laporannya pada hari Jumat minggu kemarin sudah masuk. Catatan pada kami ada 269 pekerja yang terkena dampak PHK di PT APL,” kata Dewi kepada harapanrakyat.com, Jumat (26/05/2023).

Lanjutnya menjelaskan, adapun yang menjadi alasan pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu untuk efisiensi. Karena omzet perusahaan sekarang ini terus mengalami penurunan.

Menurut Dewi, adanya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan memang cukup berdampak terhadap jumlah pengangguran di Kota Banjar.

Ia juga mengatakan, berdasarkan catatan laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, pada tahun 2023 hanya satu perusahaan yang mengambil kebijakan PHK, yakni PT APL.

“Dari data catatan yang masuk sampai bulan Mei tahun 2023 hanya di PT APL yang terjadi PHK. Untuk perusahaan yang lain sampai saat ini masih berjalan,” ungkap Dewi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan terkait PHK terhadap 267 karyawan tetap tersebut, pihak perusahan tidak memberikan respon lebih lanjut. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Gegara harga gas subsidi tak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), puluhan warga Garut, Jawa Barat datangi kantor DPRD Garut untuk melakukan audiensi, Senin (29/5/2023).

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) itu menuntut pemerintah supaya bertindak tegas terhadap kasus penjualan gas LPG 3 Kg yang jauh lebih mahal daripada HET.

Keluhan AUI ini merupakan temuan masyarakat, di mana pengguna gas LPG 3 Kg harus membeli di harga Rp 25.000, Rp 28.000 hingga 30.000. Padahal HET gas subsidi 3 Kg di garut sudah diturunkan di harga semula yakni Rp 16.500.

Baca Juga : Dugaan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Fiktif, Hiswana Migas Garut Bantah DPRD

“Saya tidak pernah merasakan membeli gas 3 Kg di harga HET Rp 16.500, yang ada harganya Rp 25.000. Saya pedagang nasi goreng, tiap saya beli gak pernah sesuai seperti aturan Pemerintah harganya,” kata Parjo, seorang pedagang nasi goreng dalam audiensi.

AUI Mengeluh Bupati Garut Tidak Hadiri Audiensi

Kemudian, Koordinator AUI Garut, Ceng Aam mengatakan, permintaan AUI untuk audiensi bersama seluruh unsur pemerintahan terkait tidak terpenuhi. Bahkan Bupati Garut, Rudy Gunawan pun tidak menghadirinya.

Padahal, menurutnya, dalam surat undangan audiensi Bupati Rudy akan menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat.

“Bupati tidak hadir, hanya ada perwakilan anggota DPRD saja dan dari dinas. Percuma, hanya teriak tapi tidak digubris,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan meminta waktu kembali kepada Bupati Garut supaya menyikapi keluhan warga tersebut. Khususnya, terkait harga gas LPG subsidi 3 Kg yang tidak sesuai dengan regulasi yang pemerintah terbitkan.

“Kami juga sudah sampaikan seluruh keluhan ketidaksesuaian harga gas 3 Kg. kan HET nya Rp 16.500, di lapangan malah Rp 22.000 bahkan ada yang Rp 30.000,” tambahnya.

Baca Juga : Warga Ontrog DPRD Garut Pertanyakan Kasus Dugaan Kades Pasirkiamis Umbar Aurat di Facebook

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Garut, Ridwan Efendi mengklaim, keluhan tersebut sudah pihaknya temukan di UPT daerah. Ia pun akan menyampaikan keluhan tersebut ke pimpinan untuk segera mengambil tindakan.

Selain itu, menurutnya, kebijakan bupati itu hanya mengikat sampai di tingkat pangkalan dan tidak sampai ke tingkat pengecer.

“Catatan yang kami miliki, berdasarkan data dari laporan kepala UPT di wilayah sebagai bentuk pengawasan, harga berkisar antara Rp 22.000 – Rp 25.000 per tabung.” Pungkasnya.

Pantauan harapanrakyat.com di lokasi, dalam audiensi tersebut salah satu warga sampai mengamuk karena merasa keberatan dengan harga gas subsidi 3 Kg terlalu mahal.

Bahkan, Ia sampai mengumpat, karena HET tak sesuai dengan harga gas di lapangan. Rakyat kecil selaku konsumen aktif banyak mengeluh karena harga menurutnya terlalu ugal-ugalan. (Pikpik/R12/HR-Online/Editor: Rizki)

harapanrakyat.com – Tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023, jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin Kabupaten Bogor jadi terobosan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meninjau lokasi jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor itu. Selain itu, Ridwan Kamil juga melakukan pencanangan titik awal ruas jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin.

Ridwan Kamil mengungkap alasan pembangunan jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin ini menjadi sebuah terobosan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal itu lantaran biaya pembangunannya tidak bersumber dari uang pemerintah, baik APBD maupun APBN.

Baca Juga : Tingkat Literasi Keuangan Rendah Picu Masyarakat Manfaatkan Pinjaman Bank Emok

“Ini contoh pembangunan tidak pakai anggaran negara. Kita berperan memudahkan urusan ini secara investasi. Perannya adalah pembiayaan full dari swasta,” kata Ridwan Kamil.

Menurut gubernur, dana untuk membangun jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin sepanjang sekitar 12 kilometer itu berasal dari investor swasta.

“Negara dan swasta bekerja sama melayani masyarakat sampai ada peraturan khusus oleh Menteri ESDM dan PUPR. Jadi contoh se-Indonesia, bagaimana bekerja baik, kerja sama, inovasi, dan jadilah kemaslahatan,” kata Ridwan Kamil.  

Ke depan untuk pengelolaan jalan tersebut, kata Ridwan Kamil, Pemprov Jabar turut melakukan pengawasan melalui keterlibatan PT Jasa Sarana sebagai BUMD Jawa Barat.

Gubernur menambahkan, pihaknya berupaya maksimal menghadirkan jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin. Pasalnya, jalur Cigudeg-Rumpin yang ada saat ini, terus tergerus kerusakan akibat ada percampuran moda transportasi tambang dengan umum (mixed traffic).

Baca Juga : Jawa Barat Tawarkan Kerjasama Investasi Kendaraan Listrik dengan Cina

Selain kecelakaan lalu lintas, lanjut gubernur, kerusakan jalur lama menyebabkan persoalan sosial dan lingkungan karena dekat dengan pemukiman penduduk. 

“Jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin akan memiliki 12 jembatan dan delapan akses masuk khusus truk tambang batu. Sehingga truk tidak akan muter-muter bikin macet juga,” kata Ridwan Kamil di Kabupaten Bogor. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Terkait insiden 6 orang ibu-ibu PKK yang terjebak di dalam lift gedung perpustakaan Kota Banjar, Jawa Barat, tim konsultan pengawas buka suara.

Tim leader konsultan pengawasan Ade Uhen Hendrawan mengatakan, jika melihat insiden yang terjadi pada Jumat (26/5/2023), faktor penyebabnya adalah kelebihan kapasitas.

“Kalau melihat dari kejadian kemarin itu jelas dari segi kapasitas. Lift ini kan dipergunakan khusus untuk disabilitas bukan untuk umum,” kata Ade Uhen Hendrawan, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: Nangis Histeris, Ibu-Ibu PKK Terjebak di Lift Gedung Perpustakaan Daerah Kota Banjar

Menurutnya, teknis penggunaan lift tersebut kapasitasnya dibatasi. Akan tetapi saat kejadian itu melebihi kapasitas yang sudah ditentukan.

“Jadi kapasitasnya itu sudah ditentukan dan dibatasi. Kemarin tahu sendiri ada beberapa orang, sehingga ada kejadian yang tidak diinginkan,” terangnya.

Ia menjelaskan, spesifikasi teknis lift yang digunakan pada gedung perpustakaan itu sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak perjanjian.

“Spesifikasinya sesuai dengan yang ada dikontrak. Karena sebelum didatangkan penyedia pun memberikan dulu spesifikasi teknisnya dan kami melihat ya sudah sesuai. Kapasitasnya sudah sesuai dan peruntukannya juga sudah sesuai,” jelasnya.

Lanjut Ade, menanggapi lift yang masih bisa menutup saat kelebihan kapasitas hal itu akan ditindaklanjuti oleh penyedia jasa dan tim teknisi.

“Akan menindaklanjuti kembali hal itu dan penyedia pun sudah dikonfirmasi untuk mendatangkan lagi teknisinya. Sehingga nanti dalam pemeliharaan ini mereka memaksimalkan pekerjaannya,” paparnya.

Kemudian, apabila ada faktor lain yang menyebabkan insiden ibu-ibu terjebak di lift ataupun terdapat kerusakan dalam pengerjaan, Ade menegaskan, saat ini masih dalam pemeliharaan dan akan langsung diperbaikan.

“Kalau memang ada faktor lain pun sekarang sedang dalam masa pemeliharaan. Jadi itu haknya penyedia jasa untuk memperbaiki apabila ada yang kurang,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, 6 orang ibu-ibu PKK terjebak di dalam lift selama kurang lebih 30 menit. Mereka hendak turun dari lantai 3 ke lantai 1 usai menghadiri acara di ruang auditorium. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Meski pemerintah gencar mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan pinjaman ilegal atau ‘bank emok’, namun hal itu tetap menjadi pilihan utama masyarakat meminjam uang instan.

Atas fenomena di masyarakat itu, anggota Komisi Xl DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh turut mengomentari alasan masyarakat lebih memilih bank emok untuk meminjam uang secara cepat.

Masyarakat, kata pria asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini, harus terus diberi pengetahuan terkait pengelolaan keuangan. Pasalnya, lanjut politisi PAN ini, maraknya bank emok dan sejenisnya itu lantaran tingkat literasi keuangan yang rendah.

Baca Juga : Banyak Program Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran

Najib menjelaskan, saat ini tingkat inklusi masyarakat terhadap industri keuangan sudah cukup tinggi bahkan hingga di atas 80 persen. Akan tetapi, lanjut Najib, tingkat literasi keuangannya masih di bawah 50 persen.

“Artinya, banyak masyarakat Indonesia mengakses industri keuangan baik legal maupun ilegal tanpa ditunjang ilmu pengetahuan yang memadai. Akibatnya, mereka hanya bisa pinjam tanpa bisa mengelola keuangan hingga berujung masalah,” ucap Najib, Senin (29/5/2023).

Karena itu, menurut Najib, keberadaan bank emok dan lembaga-lembaga keuangan ilegal lainnya harus segera ditertibkan. Salah satunya dengan cara pemberian sosialisasi atau penyuluhan dan yang lebih tegasnya harus ada penindakan terhadap mereka.

“Masyarakat di lapangan bisa melaporkan kepada institusi yang berwenang seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau pihak kepolisian agar ada penindakan,” katanya.

Sulitnya Akses Pinjaman Resmi Turut Sumbang Menjamurnya Bank Emok

Selain tingkat literasi keuangan yang rendah, permasalahan lain yang mengakibatkan maraknya bank emok dan lembaga keuangan ilegal adalah sulitnya akses terhadap lembaga keuangan resmi.

Yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat yang tidak layak dari sisi perbankan. Artinya, kata Najib, proses kredit yang dikeluarkan perbankan terlalu birokratis. Sehingga prosesnya lama dan persyaratannya cukup banyak.

Baca Juga : Harga Tak Kunjung Turun, Warga Kota Cimahi Pilih Beli Telur Pecah

“Sementara, di tempat lain ada yang menawarkan lebih mudah dan cepat bahkan tanpa agunan (jaminan). Masyarakat tentu akan memilih yang mudah dan cepat,” ujarnya.

Najib memaparkan, pihaknya menggaet institusi-institusi keuangan seperti OJK terus melakukan sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar terbangun mentalitas masyarakat yang baik ketika mereka mengakses lembaga-lembaga keuangan.

Ia juga mengakui memang tidak serta-merta mudah dengan hanya pemberian edukasi keuangan kepada masyarakat. Pemerintah daerah, lanjut Najib, juga sebaiknya menyediakan bantuan-bantuan kredit tanpa agunan dan sejenisnya yang tidak birokratis.

“Sehingga, semua masyarakat bisa mengaksesnya. Dengan demikian masyarakat pun akan meninggalkan lembaga pinjaman ilegal atau bank emok ini,” tuturnya. (Verawati/R13/HR Online)