harapanrakyat.com – Menjadi salah satu kantong hewan ternak di Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat menemukan 1500 dugaan kasus cacar sapi atau LSD di Kabupaten Bandung.

Mendapati temuan tersebut, Pemprov Jawa Barat mengoptimalisasi pemantauan perkembangan kasus cacar sapi serta penyakit mulut dan kuku (PMK). Terlebih saat ini umat muslim akan menghadapi Hari Raya Idul Adha.

Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan DKPP Jawa Barat Yoni Darmawan mengatakan, selain dua penyakit tersebut, pihaknya juga aktif memantau kasus peste des petits ruminants (PPR) pada kambing. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum menemukan kasus PPR di Jawa Barat.

Baca Juga : Dugaan Kasus Gratifikasi Bupati Bandung Berlanjut, PBH Anti Korupsi Jabar Bawa Dokumen Tambahan

Sebagai informasi, cacar sapi atau lumpy skin disease (LSD) merupakan penyakit kulit infeksius yang disebabkan virus. Gejala utama cacar sapi atau LSD ini berupa benjolan pada area leher, kepala, ekor, dan ambing.

“Di Kabupaten Bandung ada 1500 kasus cacar sapi (LSD),” ujar Yoni dalam acara diskusi Gaspol PWI Pokja Gedung Sate di Hotel Citarum, Bandung, Senin (26/6/2023).

Yoni menjelaskan, dari laporan yang ia peroleh, terdapat tiga klasifikasi kasus LSD ini. Pertama, daerah dengan kasus cacar sapi (LSD) di bawah 50 kasus. Yakni Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Sukabumi dan Kota Cimahi.

Kedua, daerah dengan jumlah kasus 50 hingga 100 suspek LSD, yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan Ciamis.

Ketiga, klasifikasi daerah dengan jumlah kasus di atas 100 kasus cacar sapi. Yakni di Kabupaten Bandung, Sumedang, Cianjur, Indramayu, Subang, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Garut, Purwakarta, Majalengka dan Pangandaran.

DKPP Jawa Barat Lakukan Konfirmasi Ulang Kasus Cacar Sapi LSD

Data ini menurut Yoni, masih terus dikonfirmasi ke kabupaten/kota. Hal itu lantaran belajar dari kasus PMK, daerah bisa lebih cepat saat melaporkan ada kasus. Sementara jika hewan ternak sudah sembuh, laporan justru lambat.

Baca Juga : Ketersediaan Hewan Kurban di Kota Banjar Mencukupi, 31 Ternak Terserang Penyakit LSD

“Kasus ini (LSD) berkaitan erat dengan lalu lintas hewan yang asalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menjadi strategi kami mengendalikan penyakit dalam mengatur lalu lintas ternak. Tidak mudah seperti mengatur orang,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Yoni, penyakit cacar sapi LSD ini tidak menular ke manusia. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada perangkat pertandingan, pemain, pemilik klub atau pihak yang terlibat dalam sepak bola jika terbukti secara hukum sebagai pelaku mafia bola.

Bahkan dia menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku dengan hukuman tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola nasional selama seumur hidup.

“Jadi ini tidak main-main ya. Pelaku match fixing atau mafia bola harus sudah hilang di dunia sepak bola nasional. Hal itu sebagaimana perintah Presiden yang juga sejalan dengan FIFA bahwa jangan beri ruang bagi mafia bola demi terciptanya iklim sepak bola yang berkualitas dan fair,” katanya.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan hal itu saat menggelar konferensi pers bersama Kapolri, di Mabes Polri, Senin (26/06/2023). Ketua PSSI menemui Kapolri dalam rangka persiapan kick off kompetisi Liga Sepak bola Indonesia.

Erick menyebut hukuman seumur hidup bagi pelaku mafia bola itu berlaku kepada semua komponen yang terlibat dalam sepak bola nasional, mulai dari pemain, wasit, pemilik klub hingga pengurus PSSI.

“Termasuk juga berlaku kepada saya sebagai ketua PSSI. Mari kita bersama-sama ciptakan iklim sepak bola nasional yang berkualitas dan fair, demi kemajuan sepak bola Indonesia,” tegasnya.

Erick juga mengapresiasi langkah kepolisian yang kini tengah mengusut kasus dugaan kecurangan pertandingan sepak bola yang melibatkan perangkat pertandingan.

“Bapak Kapolri sudah melakukan langkah konkrit dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional. Tentu kami sangat mengapresiasi. Dan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam memberantas pelaku mafia sepak bola harus didukung oleh semua pihak,” ungkapnya.

Baca juga: Polisi Usut Kasus Mafia Bola, Kapolri: Satgas Sudah Diperintahkan Penyidikan

Berantas Pelaku Mafia Bola, Polri Siapkan Satgas di Berbagai Daerah

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membenarkan pihaknya kini tengah melakukan penyidikan serta pendalaman terhadap kasus dugaan kecurangan dalam pertandingan sepak bola. Dia juga menyebut kasus mafia bola ini melibatkan perangkat pertandingan.

“Namun kami belum bisa menjelaskan secara detail kasusnya, karena masih dilakukan pendamalan oleh tim Satgas,” jelasnya.

Kapolri juga mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan Satgas Anti Mafia Bola di 15 wilayah di Indonesia. Tim Satgas daerah tersebut sebagai bentuk keseriusan pihak kepolisian dalam memberantas pelaku mafia sepak bola.

“Bulan Maret 2023 lalu Satgas kami bentuk dan sekarang sudah disiapkan pembentukan Satgas di beberapa daerah,” ujarnya.

Selain Satgas Anti Mafia Bola, lanjut Kapolri, pihaknya pun sudah menyusun strategi pengamanan pertandingan sepak bola di masa-masa Pemilu. Selain itu kepolisian juga sudah membuat pola standarisasi pengamanan pertandingan sepak bola yang mendukung upaya pengamanan dalam masa Pemilu.

“Tentu kami juga minta dukungan kepada semua pihak untuk bersama-sama menciptakan keamanan serta mendukung kemajuan sepakbola nasional. Termasuk kami sangat terbuka apabila ada masyarakat yang melaporkan terkait upaya menghambat kemajuan sepak bola, seperti pelaku mafia bola yang tengah kami berantas ini,” ungkapnya. (R2/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jabar, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A), akan melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 di 9 Kecamatan.

Kepala DP2KBP3A Ciamis, Dr Dian Budiyana M.Si mengatakan, pemutakhiran pendataan keluarga ini dilaksanakan setiap tahun.

“Pendataan keluarga ini, merupakan kegiatan strategis program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk kepentingan evaluasi, intervensi dan perencanaan di tingkat keluarga,” ungkap DR Dian, melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Ir Djafar Shiddiq M.Si, saat kegiatan Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Hari Jadi Ciamis ke 381 Tahun, DP2KBP3A Ciamis Sumbang Berbagai Prestasi

Adapun untuk pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2023 di Ciamis, menyasar 9 Kecamatan 27 Desa (masing-masing kecamatan 3 Desa). Hal itu sesuai dengan lokus yang ditentukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan yang menjadi lokus pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 antara lain, Kecamatan Ciamis, Sadananya, Panumbangan, Rajadesa, Tambaksari, Pamarican, Sindangkasih, dan Purwadadi.

“Untuk pelaksanaan kegiatannya dilakukan mulai 1 Juli sampai 31 Juli 2023. Kita melibatkan 313 kader pendata di tingkat Desa,” katanya.

Adapun teknisnya, kader pendata akan mendatangi setiap kepala keluarga (KK) dengan cara door to door. Kemudian melakukan pendataan dengan menggunakan metode smartphone.

“Jadi pendataannya bisa dengan cepat dan mudah. Data langsung masuk ke aplikasi yang disediakan,” jelas Djafar.

Lanjutnya, pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 ini telah diamanatkan dalam Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Lalu dipertegas lagi dengan PP (peraturan pemerintah) nomor 87 tahun 2014, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

“Bahwa pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemda/Pemkot serentak setiap 5 tahun dan dilaksanakan pemutakhiran setiap tahun,” pungkasnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Gerakan pangan murah hari ini Senin (26/6/2023), digelar serentak di Indonesia oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional, termasuk di Garut, Jawa Barat.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP), menyediakan ratusan ton sembako untuk dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah pasar. Hal itu dilakukan untuk menekan inflasi, serta menekan harga jelang hari raya Idul Adha.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, gerakan pangan murah, merupakan program nasional, yang serentak digelar hari ini di setiap Kota/ Kabupaten. Di Garut, gerakan pangan murah dibuka di kantor DKP di Jalan Pahlawan Tarogong Garut.

“Kita ini kan ingin menurunkan inflasi, jadi beberapa komoditas yang bisa diturunkan pemerintah diberikan kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Artinya bahwa kita ingin menjaga inflasi di bawah 4 persen, dan di Garut sekarang melakukan itu,” kata Rudy Gunawan saat membuka Gerakan Pangan Murah.

Baca juga: Wakil Bupati Garut Ngamuk, Temukan Pelaksana Proyek Ubah Spek Besi Rangka Beton

Selain menekan inflasi lanjut Bupati, gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga sembako jelang Idul Adha. Dimana biasanya, harga komoditi sembako jelang perayaan hari besar biasanya kerap naik tak karuan.

“Produk yang mahal kita subsidi, ada selisih dengan harga pasar jauh, ini untuk masyarakat umum, di Idul Adha tidak ada kenaikan signifikan. Yang naik itu harga kambing dan sapi, ayam ada kenaikan, tapi tidak signifikan seperti idul fitri,” jelasnya.

Daftar Harga Sembako di Gerakan Pangan Murah Garut

Pantauan HR Online, ratusan ibu-ibu, selaku konsumen aktif sembako, rela antri untuk mendapat harga sembako di bawah pasar. Mereka mayoritas berbelanja kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam dan cabai.

Selisih harga pasar dengan harga di gerakan pangan murah di Garut relatif jauh. Berikut harga-harganya.  Beras premium di pasar Rp 12, 500 – Rp 13. 000 per kilogram, sedangkan di lokasi GPM Rp 12. 000 Kg. Kemudian minyak goreng di pasar Rp 18.000 per liter, di lokasi GPM Rp 14.000/liter.

Daging sapi di pasar Rp 120.000/kg di lokasi GKP Rp 93.000/kg, daging ayam di pasar Rp 37.000/kg di lokasi GPM Rp 35.000/Kg, telur di pasar Rp 31.000/kg di lokasi GP Rp 29.000/kg.

Sementara harga bawang merah di pasar Rp 25.000/kg di lokasi GPM Rp 22.000/kg dan cabai di pasar Rp 30.000/kg di lokasi GPM Rp 20.000/kg. (Pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Forum Lalu Lintas perlu dibentuk di daerah obyek wisata dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi di jalan.

Hal itu dikatakan Kasatlantas Polres Pangandaran AKP. Asep Nugraha. Bahkan, pihaknya pernah mengusulkan kepada pemerintah daerah tentang perlunya pembentukan forum tersebut di Kabupaten Pangandaran.

“Kita pernah mengusulkan ke pemda terkait pentingnya dibentuk forum lalu lintas yang bertujuan untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan kondisi di jalan. Tapi sampai saat ini belum bisa berjalan,” kata Asep Nugraha, Minggu (25/06/2023).

Lanjutnya menjelaskan, forum lalu lintas ini terdiri dari 5 pilar, yakni Polri, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Perhubungan, Bappeda, ditambah Satpol-PP. Serta Dinas Pariwisata karena Pangandaran merupakan daerah wisata.

Permasalahan lalu lintas selesaikan dalam forum lalu lintas, seperti contohnya jalan rusak, pasar tumpah. Serta banyak lagi yang kaitannya dengan pengguna jalan raya.

Baca Juga: Ditlantas Polda Jabar Temui Nelayan Pangandaran, Ada Apa?

Selain itu, keberadaan mobil tayo di Pangandaran saat ini memang belum banyak. Tapi mungkin kedepan akan bertambah.

“Itu bagaimana penanganannya. Seperti kemarin ada mobil tayo terguling, cuma tidak terekspos karena tidak ada korban jiwa. Kalau seandainya mobil itu digunakan di jalan wisata silahkan, asal jangan dipakai di jalan raya,” terangnya.

Kemudian, kata Asep Nugraha, kendaraan sepeda listrik juga kalau dipakai di jalan raya harus menggunakan helm untuk keselamatan.

“Hari ini belum terlalu banyak. Nanti kalau sudah menjamur kita anjurkan untuk menjaga keselamatan dengan menggunakan helm,” imbuhnya.

Jadi, forum lalu lintas salah satu fungsinya yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang lalu lintas. Seperti rambu-rambu, PJU untuk keselamatan lalu lintas jalan, dan juga di obyek wisata Pantai Pangandaran. (Madlani/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Pengunjung Taman Surawisesa di Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini mulai ramai. Hal itu seiring dengan anak-anak sekolah yang mulai memasuki liburan.

Tatang, warga Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, mengatakan, awal memasuki liburan sekolah pengunjung Taman Surawisesa mulai berdatangan. Meski didominasi oleh anak-anak, namun suasana taman menjadi ramai.

“Pengunjung yang datang ke Taman Surawisesa kebanyakan anak-anak pribumi dan dari luar daerah. Pada umumnya anak-anak tersebut hanya bermain otoped,” kata Tatang, Minggu (25/06/2023).

Pengunjung Taman Surawisesa lainnya, Yanti asal Kota Bandung mengatakan, setiap liburan sekolah ia selalu berkunjung ke Kawali. Bahkan setiap pulang kampung anak-anak selalu minta diantar untuk bermain di Taman Surawisesa.

Baca Juga: Pentas Seni Warnai Perpisahan Siswa Sekolah Tertua di Kawali Ciamis

Ia mengaku tak pernah absen berkunjung ke Taman Surawisesa atau ke tempat-tempat wisata yang berada di Ciamis Utara seperti Obyek Wisata Situwangi, dan Situ Lengkong Panjalu. Karena selain biayanya relatif murah, jarak tempuhnya pun dekat.

“Alasan itulah kami sekeluarga berkunjung ke obyek wisata yang berada di wilayah Ciamis Utara,” kata Yanti.

Ia menambahkan, berkunjung ke obyek wisata yang ada di daerahnya terkadang tanpa sengaja bertemu dengan teman sekolah waktu SMP atau SMA.

“Jadi ketika anak-anak bermain kita bisa ngobrol dengan teman waktu sekolah,” pungkasnya. (Dji/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Seorang Pekerja Migran Indonesia asal Pangandaran, Jawa Barat, yang tertahan di Malaysia akhirnya bisa kembali pulang ke kampung halamannya. PMI asal Pangandaran itu bernama Uun Kurnia Asih.

Saat di Negeri Jiran itu, Uun Kurnia Asih terjaring razia Polisi Diraja Malaysia karena menjadi pekerja migran asal Indonesia yang ilegal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pangandaran Tini Nurmasari mengatakan, warga Pangandaran yang tertahan di Malaysia itu sudah bisa pulang ke kampung halamannya di RT 023, RW 011, Dusun Cikarang, Desa Karangmulya, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

“Pekerja Migran Indonesia ilegal di Malaysia asal Kabupaten Pangandaran bernama Uun Kurnia Asih, sudah bisa dipulangkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Ia masuk dalam kloter pertama bersama 4 orang PMI lainnya.

“Seperti yang tertera pada surat yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, bahwa pemulangan atas nama Uun Kurnia Asih penerbangan Batik Air OD 348 tujuan Kuala Lumpur-Jakarta. Berangkat pukul 14.30 WS-15.30 WIB, hari Jumat 23 Juni 2023 bersama 3 WNI lainnya,” jelas Tini kepada wartawan, Sabtu (24/06/2023).

Baca Juga: Pasca Lebaran, 3000 Pencari Kerja dari Pangandaran Mengadu Nasib ke Luar Daerah

Sedangkan untuk kepulangannya difasilitasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), karena berbarengan dengan PMI lainnya. 

Lanjut Tini, pihaknya akan mengunjungi rumah Uun Kurnia Asih untuk memastikan kepulangannya, serta melakukan identifikasi mengenai proses keberangkatan ilegal tersebut.

“Terpenting sekarang ini warga kami sudah bisa pulang ke kampung halamannya. Bisa berjumpa dengan keluarga, sanak saudaranya di kampung,” kata Tini.

Terpisah, Kades Karangmulya Wahyuman membenarkan, bahwa Uun Kurnia Asih sudah selamat sampai di rumahnya.

“Kami dan pihak keluarga menyambut kedatangan Uun. Ia sampai rumahnya hari Sabtu tanggal 24 Juni kemarin, sekitar pukul 19.00 WIB,” terangnya.

Wahyuman mengatakan, pihaknya beserta keluarga sangat mengapresiasi kepada semua pihak yang ikut membantu kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Pangandaran tersebut. (Madlani/R3/HR-Online/Editor: Eva)