harapanrakyat.com,- Aksi pencurian ikan di Tasikmalaya, Jawa Barat, terekam kamera CCTV. Aksi tersebut terjadi di tempat penjualan ikan, Jalan Sapta Marga, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya pada Minggu (25/06/2023) malam.

Terlihat dalam rekaman CCTV, empat orang pemuda datang menggunakan sepeda motor. Sebelum melakukan aksinya, mereka memantau suasana sekitar tempat penjualan ikan tersebut.

Kemudian, tiga orang pelaku pencurian ikan di Tasikmalaya itu masuk ke tempat kolam ikan yang dikelilingi pagar bambu. Sementara, satu orang berdiri di pinggir jalan untuk memantau suasana.

Sedangkan, dalam area kolam ikan satu orang langsung turun ke kolam menangkap ikan menggunakan tangan. Karena kolamnya dangkal sehingga ikan mudah didapat.

Terlihat pelaku yang berada di daratan menyodorkan kantong kresek berwarna hitam untuk memasukan ikan.

Baca Juga: Rangka Baja Mesin Giling Padi Modern Seharga Rp 6 M di Garut Raib, Termasuk Cerobong Asap

Merasa ikan sudah cukup, keempat pemuda pelaku pencurian ikan di Tasikmalaya itu langsung tancap gas sambil membawa ikan gurame hasil curiannya.

Yusuf, penjual ikan mengatakan, aksi pencurian seperti itu sudah sering terjadi, sehingga ia pun berinisiatif memasang CCTV di area kolam.

“Di sini sering terjadi pencurian ikan, sekarang ini yang ketiga kalinya. Pencuri mengambil ikan gurame ada lah mungkin sampai 10 kilogram,” kata Yusuf kepada harapanrakyat.com, Senin (26/06/2023).

Menurutnya, aksi para pemuda tersebut terbilang nekat lantaran mereka menaiki pagar bambu untuk bisa masuk ke area kolam tempat penyimpanan ikan.

“Kalau yang terlihat dari rekaman CCTV, mereka masuknya naik pagar bambu. Tiga orang masuk, satu orang lagi menunggu di luar untuk memantau suasana,” pungkas Yusuf. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)

Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengingatkan bahwa opini WTP dari BPK RI bukan sebuah prestasi. Namun, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan dalam menggunakan dan mengelola APBN.

Hal itu Jokowi sampaikan saat menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPP Tahun 2022, dan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) II Tahun 2022, di Istana Negara, Senin (26/06/2023).

Ia menjelaskan, dalam mengelola dan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), para menteri dan pimpinan lembaga harus penuh tanggung jawab dan tertib administrasi.

Jadi, mendapatkan opini WTP dari BPK RI bukanlah sebuah prestasi. Karena hal tersebut merupakan kewajiban semua jajaran pemerintahan untuk tertib administrasi menggunakan keuangan negara.

“Kewajiban para menteri dan para pimpinan lembaga menggunakan uang rakyat itu harus penuh dengan tanggung jawab,” ujar Jokowi, dikutip harapanrakyat.com dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (26/06/2023).

Baca Juga: Respon Presiden Soal Polemik Al-Zaytun, Ada Tudingan Istana yang Bekingi?

Presiden Jokowi juga menegaskan, penting untuk tertib administrasi dalam mengelola dan menggunakan APBN. Namun, jauh lebih penting lagi kemanfaatannya bagi rakyat.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun mengapresiasi para pimpinan serta anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI yang sudah bekerja sama. Serta mendukung pemerintah mengamati pengelolaan APBN.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan LKPP tahun 2022 tepat waktu. Alhamdulillah dapat opini WTP,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara, dalam laporannya Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan bahwa, pihaknya mendorong pemerintah melakukan upaya efektif. Dalam hal ini menyelesaikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK.

“Besar harapan kami Bapak Presiden terus mendorong semua menteri, pimpinan lembaga dan pemerintah daerah supaya secepatnya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK,” kata Isma Yatun.

Dalam acara tersebut, Wapres Ma’ruf Amin turut mendampingi Presiden Jokowi. Hadir pula Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan sejumlah menteri. (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Petugas Satpol PP Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berhasil amankan ribuan botol miras. Petugas mengamankan miras tersebut di sebuah gudang makanan yang ada di Jl Ir H Juanda Kota Tasikmalaya, Senin (26/6/2023).

Tak tanggung-tanggung, petugas menemukan 9.429 botol miras berukuran besar sedang dan paling kecil.

Seperti minuman keras merek Friend Ship, yang memiliki kadar alkohol 19,5 persen dan Cloud Seven kadar alkoholnya 4,8 persen.

Ribuan botol yang masih tertata rapi dalam dus tersebut, tampak terlihat tidak seperti minuman keras. Lantaran, dipajangnya disatukan dengan dus-dus makanan ringan lainnya.

Baca Juga: Satu Keluarga di Tasikmalaya Jadi Penjual Miras, Kena Grebek Petugas Gabungan

Setelah mengamankan ribuan botol miras tersebut, petugas langsung mengangkutnya ke kantor Satpol PP Kota Tasikmalaya dengan menggunakan dua kendaraan truk.

Awal Mula Satpol PP Kota Tasikmalaya Amankan Ribuan Botol Miras

Kabid Trantibum Satpol PP Kota Tasikmalaya, Budi Hermawan mengungkapkan, bahwa awal temuan gudang minuman beralkohol tersebut dari laporan masyarakat.

Kemudian, pihaknya berkolaborasi dengan polisi, TNI dan masyarakat datang ke lokasi tempat penyimpanan miras tersebut.

“Total semuanya miras yang kita amankan ada 9.429 botol,” ungkapnya Senin (26/6/2023).

Adapun ribuan botol miras yang petugas amankan ada dua jenis Friend Ship dan Cloud Seven. Menurutnya, rata takar ukuran botolnya 650 mili, 350 mili dan 180 mili.

“Kadar alkohol untuk Friend Ship sekitaran 19,5 persen. Kalau Cloud Seven 4,8 persen,” ucapnya.

Ketika ditanya berapa lama gudang tersebut menjadi tempat penyimpanan miras? Budi belum bisa memastikan.

Baca Juga: Rumah Disulap Jadi Gudang Miras di Singaparna Tasikmalaya, Polisi Amankan Ribuan Botol

Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan.

“Kita juga masih mendalami miras tersebut akan disebarkan kemana. Kita akan melakukan pemanggilan, pemeriksaan kepada pemilik gudang ataupun pemilik barang,” ujarnya.

Sementara terkait dengan gudang tersebut, Budi menjelaskan, bahwa pihaknya untuk sementara tidak akan menyegelnya.

Alasannya adalah, Perda di Kota Tasikmalaya sifatnya ultimum remedium. Jadi, pihaknya mengedepankan langkah-langkah preventif, mengedukasi teguran-teguran berupa lisan.

“Kalau kita lihat secara kasat mata, gudang tersebut isinya juga ada beberapa macam makanan ringan ataupun minuman ringan dari berbagai merek dan berbagai perusahaan,” jelasnya.

Setelah amankan dan melakukan penyitaan, pihaknya juga akan melakukan langkah administrasi. Seperti memberikan surat pemanggilan.

“Kemudian, pemeriksaan lalu pengecekan ulang terhadap barang bukti,” pungkas Budi. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Nilai-nilai karakter dalam naskah Sunda Kuno menjadi perhatian dalam gelaran Sarasehan Kagaluhan yang dilaksanakan oleh Universitas Galuh di Aula Auditorium Universitas Galuh Ciamis pada Senin (26/6/2023).

Nilai-nilai karakter tersebut tercermin dalam budaya masyarakat Sunda, seperti pada tarian dan sajak yang terdapat dalam naskah Sunda kuno. Nilai-nilai itu menjadi sangat penting untuk upaya membentuk karakter Kagaluhan di kalangan mahasiswa dan kaum muda.

Koordinator Mata Kuliah Kagaluhan Universitas Galuh, Yeni Wijiati mengatakan, sebagai upaya menanamkan nilai-nilai itu, tarian dan sajak Sunda dipentaskan dalam kegiatan tersebut.

“Kemarin kita pentaskan tarian, sajak, bahkan teater yang ada kaitannya dengan ke-Sunda-an dan Kagaluhan. Ini juga sesuai dengan bakat para mahasiswa di bidan itu,” katanya.

Baca Juga : Dadi Resmi jadi Guru Besar Ilmu Ekologi FKIP Unigal

Kagaluhan sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Galuh. Menurut Yeni, mata kuliah itu menjadi ciri khas Unigal yang tidak ada di Universitas lain.

“Tujuan mata kuliah ini tentu untuk internalisasi nilai-nilai Kagaluhan yang wajib untuk semua mahasiswa baru. Begitupun kegiatan sarasehan ini,” tuturnya.

Yeni menjelaskan, sarasehan kagaluhan ini merupakan bagian dari rangkaian Gelar Pintonan pada tanggal 1-2 Februari lalu, di mana semua gelaran tersebut merupakan bagian dari mata kuliah Kagaluhan.

Ia berharap, dengan semua kegiatan tersebut mahasiswa bisa memiliki karakter yang kuat. Terlebih, nilai-nilai Kagaluhan merupakan nilai lokal yang baik untuk mahasiswa dan kaum muda masa kini.

“Tapi perlu kita ketahui, meskipun Kagaluhan ini nilai lokal, tapi bisa menjadi nilai universal juga. Dengan ini, kami berharap mahasiswa memiliki karakter kuat untuk menangkal hal-hal kurang baik dari adanya globalisasi,” jelasnya.

Filolog Unpad di Sarasehan Kagaluhan: Nilai Itu Pedoman Leluhur Kita

Dalam kegiatan tersebut, Universitas Galuh menghadirkan 3 narasumber dari berbagai kalangan. Mereka membahas pentingnya nilai-nilai karakter dalam naskah Sunda Kuno untuk kaum milenial.

3 Narasumber tersebut yakni Undang Ahmad Darsa, Filolog Universitas Padjadjaran (Unpad), Sultan Sepuh XV dan Raden Ahmad Jazuli dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara.

Filolog Universitas Padjadjaran, Undang Ahmad Darsa menjelaskan, karakter adalah sifat atau tingkah polah yang agak tampak dalam setiap gerak individual. Sehingga, nilai-nilai Kagaluhan dalam naskah Sunda Kuno merupakan pedoman orang-orang sebelumnya.

“Sebetulnya sudah menjadi pedoman leluhur kita, leluhur Sunda khususnya, umumnya leluhur Nusantara juga,” jelasnya.

Baca Juga : Pemkab Ciamis Setujui Perpanjangan Sewa Tanah Yayasan Pendidikan Galuh

Menurutnya, hal itu tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dengan kecerdasan intelektual, diwariskan melalui tulisan-tulisan seperti naskah kuno.

Undang pun mengaku sangat bangga dengan Universitas Galuh Ciamis karena sudah berbicara tentang ini. Bahkan, dalam sarasehan kagaluhan juga ada audio visual dengan film-film kecil yang bisa mengajak generasi muda untuk berpikir.

“Dengan itu, bisa mengajak generasi milenial untuk berpikir, bagaimana mereka mengolah dan mengemasnya pada situasi sekarang, seperti untuk di medsos dan lainnya.” Pungkasnya. (Ferry/R12/HR-Online/Editor: Rizki)

Presiden Jokowi merespon soal polemik pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang hingga kini masih terus bergulir. Bahkan, terdapat isu yang menuding Istana membekingi pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu.

Terkait tudingan itu, Jokowi membantah jika terdapat orang di lingkaran Istana yang mendukung atau membekingi ponpes tersebut. Hal itu presiden sampaikan ketika ditanya awak media, apakah Istana membekingi Al-Zaytun sebagaimana isu yang beredar?.

“Saya dong kalau dari Istana, ndak lah, ndak ndak,” katanya saat mengunjungi Pasar Palmerah, Jakarta (26/6/2023).

Hingga kini, adanya polemik ponpes Al-Zaytun ini telah membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. Para tokoh agama Islam di sejumlah daerah pun sudah menyatakan bahwa pimpinan Ponpes Al-Zaytun sesat dan meminta pemerintah segera mengambil sikap.

Baca Juga : Polemik Ajaran Sesat di Al Zaytun, Ulama Tasikmalaya Minta Percayakan Penanganannya pada Polisi

Merespon polemik ponpes Al-Zaytun ini, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar. Saat ini, pihaknya telah meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalaminya.

“Ya, sabar lah itu, sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam dan pak Menteri Agama untuk mendalami, nanti kalau sudah muncul hasilnya saya sampaikan,” jelasnya.

Kepala Staf Presiden Terseret Soal Polemik Al-Zaytun

Sebelumnya, nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat terseret ke dalam pusaran polemik ponpes Al-Zaytun. Bahkan, Ia dituding sebagai orang di lingkaran Istana yang membekingi pesantren tersebut.

Moeldoko pun sempat geram dengan adanya tudingan tersebut. Jenderal TNI (Purn) itu pun dengan tegas membantah tidak memiliki kaitan dengan ponpes Al-Zaytun ataupun Panji Gumilang.

Baca Juga : Mahfud MD: Ada Dugaan Kuat Tindak Pidana di Pesantren Al Zaytun Indramayu

“Kepentingannya saya di situ apa? kiranya gue preman apa!,” ungkap Moeldoko tegas, Jum’at (23/6/2023) lalu.

Tak hanya itu, Kepala Staf Presiden ini juga mengaku sudah mengetahui siapa di balik ramainya polemik ponpes Al-Zaytun. Meski demikian, Ia tidak menyebutkan nama orang tersebut.

“Tapi, soal siapa yang memainkan isu ini saya sudah tau.” Pungkasnya. (Rizki/R12/HR-Online)

harapanrakyat.com – Menjadi salah satu kantong hewan ternak di Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat menemukan 1500 dugaan kasus cacar sapi atau LSD di Kabupaten Bandung.

Mendapati temuan tersebut, Pemprov Jawa Barat mengoptimalisasi pemantauan perkembangan kasus cacar sapi serta penyakit mulut dan kuku (PMK). Terlebih saat ini umat muslim akan menghadapi Hari Raya Idul Adha.

Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan DKPP Jawa Barat Yoni Darmawan mengatakan, selain dua penyakit tersebut, pihaknya juga aktif memantau kasus peste des petits ruminants (PPR) pada kambing. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum menemukan kasus PPR di Jawa Barat.

Baca Juga : Dugaan Kasus Gratifikasi Bupati Bandung Berlanjut, PBH Anti Korupsi Jabar Bawa Dokumen Tambahan

Sebagai informasi, cacar sapi atau lumpy skin disease (LSD) merupakan penyakit kulit infeksius yang disebabkan virus. Gejala utama cacar sapi atau LSD ini berupa benjolan pada area leher, kepala, ekor, dan ambing.

“Di Kabupaten Bandung ada 1500 kasus cacar sapi (LSD),” ujar Yoni dalam acara diskusi Gaspol PWI Pokja Gedung Sate di Hotel Citarum, Bandung, Senin (26/6/2023).

Yoni menjelaskan, dari laporan yang ia peroleh, terdapat tiga klasifikasi kasus LSD ini. Pertama, daerah dengan kasus cacar sapi (LSD) di bawah 50 kasus. Yakni Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Sukabumi dan Kota Cimahi.

Kedua, daerah dengan jumlah kasus 50 hingga 100 suspek LSD, yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan Ciamis.

Ketiga, klasifikasi daerah dengan jumlah kasus di atas 100 kasus cacar sapi. Yakni di Kabupaten Bandung, Sumedang, Cianjur, Indramayu, Subang, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Garut, Purwakarta, Majalengka dan Pangandaran.

DKPP Jawa Barat Lakukan Konfirmasi Ulang Kasus Cacar Sapi LSD

Data ini menurut Yoni, masih terus dikonfirmasi ke kabupaten/kota. Hal itu lantaran belajar dari kasus PMK, daerah bisa lebih cepat saat melaporkan ada kasus. Sementara jika hewan ternak sudah sembuh, laporan justru lambat.

Baca Juga : Ketersediaan Hewan Kurban di Kota Banjar Mencukupi, 31 Ternak Terserang Penyakit LSD

“Kasus ini (LSD) berkaitan erat dengan lalu lintas hewan yang asalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menjadi strategi kami mengendalikan penyakit dalam mengatur lalu lintas ternak. Tidak mudah seperti mengatur orang,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Yoni, penyakit cacar sapi LSD ini tidak menular ke manusia. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada perangkat pertandingan, pemain, pemilik klub atau pihak yang terlibat dalam sepak bola jika terbukti secara hukum sebagai pelaku mafia bola.

Bahkan dia menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku dengan hukuman tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola nasional selama seumur hidup.

“Jadi ini tidak main-main ya. Pelaku match fixing atau mafia bola harus sudah hilang di dunia sepak bola nasional. Hal itu sebagaimana perintah Presiden yang juga sejalan dengan FIFA bahwa jangan beri ruang bagi mafia bola demi terciptanya iklim sepak bola yang berkualitas dan fair,” katanya.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan hal itu saat menggelar konferensi pers bersama Kapolri, di Mabes Polri, Senin (26/06/2023). Ketua PSSI menemui Kapolri dalam rangka persiapan kick off kompetisi Liga Sepak bola Indonesia.

Erick menyebut hukuman seumur hidup bagi pelaku mafia bola itu berlaku kepada semua komponen yang terlibat dalam sepak bola nasional, mulai dari pemain, wasit, pemilik klub hingga pengurus PSSI.

“Termasuk juga berlaku kepada saya sebagai ketua PSSI. Mari kita bersama-sama ciptakan iklim sepak bola nasional yang berkualitas dan fair, demi kemajuan sepak bola Indonesia,” tegasnya.

Erick juga mengapresiasi langkah kepolisian yang kini tengah mengusut kasus dugaan kecurangan pertandingan sepak bola yang melibatkan perangkat pertandingan.

“Bapak Kapolri sudah melakukan langkah konkrit dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional. Tentu kami sangat mengapresiasi. Dan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam memberantas pelaku mafia sepak bola harus didukung oleh semua pihak,” ungkapnya.

Baca juga: Polisi Usut Kasus Mafia Bola, Kapolri: Satgas Sudah Diperintahkan Penyidikan

Berantas Pelaku Mafia Bola, Polri Siapkan Satgas di Berbagai Daerah

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membenarkan pihaknya kini tengah melakukan penyidikan serta pendalaman terhadap kasus dugaan kecurangan dalam pertandingan sepak bola. Dia juga menyebut kasus mafia bola ini melibatkan perangkat pertandingan.

“Namun kami belum bisa menjelaskan secara detail kasusnya, karena masih dilakukan pendamalan oleh tim Satgas,” jelasnya.

Kapolri juga mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan Satgas Anti Mafia Bola di 15 wilayah di Indonesia. Tim Satgas daerah tersebut sebagai bentuk keseriusan pihak kepolisian dalam memberantas pelaku mafia sepak bola.

“Bulan Maret 2023 lalu Satgas kami bentuk dan sekarang sudah disiapkan pembentukan Satgas di beberapa daerah,” ujarnya.

Selain Satgas Anti Mafia Bola, lanjut Kapolri, pihaknya pun sudah menyusun strategi pengamanan pertandingan sepak bola di masa-masa Pemilu. Selain itu kepolisian juga sudah membuat pola standarisasi pengamanan pertandingan sepak bola yang mendukung upaya pengamanan dalam masa Pemilu.

“Tentu kami juga minta dukungan kepada semua pihak untuk bersama-sama menciptakan keamanan serta mendukung kemajuan sepakbola nasional. Termasuk kami sangat terbuka apabila ada masyarakat yang melaporkan terkait upaya menghambat kemajuan sepak bola, seperti pelaku mafia bola yang tengah kami berantas ini,” ungkapnya. (R2/HR-Online)