harapanrakyat.com,- Sekitar seratus guru honorer di Kota Banjar, Jawa Barat, akhirnya lega setelah menerima SK pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Mereka pun mengungkapkan momen kegembiraan pengangkatan PPPK tersebut dengan berswafoto bersama rekan-rekan seprofesinya.

Salah satu yang merasakan momen kebahagiaan itu adalah Muhtadin (54) salah seorang guru honorer asal SDN 3 Kujangsari.

Ia mengatakan, sudah 21 tahun lebih menantikan momen tersebut tepatnya sejak mengabdi menjadi seorang guru honorer pada tahun 2002 lalu.

Namun, keinginannya menjadi abdi negara (ASN) baru terkabulkan pada tahun 2023 ini setelah pada tahun 2022 mendapatkan kesempatan mengikuti rekrutmen PPPK.

“Saya mulai mengajar jadi guru itu dari tahun 2002. Kalau sampai sekarang sudah hampir 22 tahun,” kata Muhtadin usai menerima SK pengangkatan di Gedung Banjar Convention Hall, Selasa (27/6/2023).

Baca Juga: 15 Tahun Mengabdi, Guru Honorer di Pangandaran Ini Pilih Berhenti Karena Ijazah D3

Muhtadin mengaku bersyukur pada akhirnya bisa menjadi seorang abdi negara meskipun momen tersebut datang di usianya yang sekarang sudah berusia 56 tahun. Tinggal 4 tahun menyisakan waktu pensiun.

Setidaknya dengan pengangkatan tersebut ke depan bisa menerima upah yang lebih sejahtera sebagai seorang pendidik jika dibandingkan upah yang ia terima ketika menjadi seorang honorer.

“Dari segi penghasilan otomatis udah beda sama honorer. Tentu saja saya gembira. Senang walaupun hanya sebentar karena nggak lama lagi pensiun,” ucapnya.

Ada 101 Guru Honorer Kota Banjar yang Diangkat Jadi PPPK

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, mengatakan, jumlah guru honorer yang diangkat menjadi PPPK yaitu sebanyak 101 orang. Paling banyak guru honorer Sekolah Dasar.

Menurutnya, masa pengabdian guru honorer yang diangkat menjadi ASN tersebut cukup bervariasi. Ada yang sudah mengabdi 6 tahun bahkan ada juga yang sudah 10 tahun lebih.

“Masa pengabdiannya bervariasi. Ada yang 6 tahun ada juga yang sudah 10 tahun lebih cuman barangkali nasibnya baru tahun ini bisa diangkat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait pengadaan ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjar pihaknya telah mengajukan usulan pengadaan ASN untuk tahun 2024 sebanyak 285 formasi ke KemenpanRB.

Rinciannya 105 untuk formasi guru, 101 formasi tenaga teknis, selebihnya tenaga kesehatan. Namun itu baru sebatas usulan, sedangkan untuk kuota formasi yang akan diterima menjadi kebijakan KemenpanRB.

“Semuanya 285 formasi tapi itu baru usulan saja. Nanti turunnya berapa untuk Kota Banjar kita nggak tahu menunggu surat dari KemenpanRB,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Siswi SMK di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis NS (16) yang lehernya digorok oleh seorang perempuan muda, kini kondisinya sudah mulai membaik, bahkan korban sudah bisa pulang ke rumahnya.

Penanggung jawab Pelayanan Medis Klinik Pratama Purwasehat Rancah, Jumanis Novia Fitri Arianti mengatakan, korban kondisinya sekarang sudah membaik. Bahkan, pada hari Jumat (23/6/2023) lalu, korban sudah diizinkan pulang.

“Jadi untuk tanda vital itu semaunya bagus, dan normal. Bahkan untuk makan dan minum juga sudah bagus. Korban sudah pulang, setelah 5 hari dirawat di klinik,” katanya, Selasa (27/6/2023).

Fitri menjelaskan, korban mengalami luka sobekan pada bagian leher bahkan sampai 37 jahitan, yaitu 18 jahitan pada bagian luar dan 19 jahitan pada bagian dalam. Beruntungnya karena luka tersebut itu tidak sampai memutus bagian pembuluh darah besar.

“Jadi memang tidak sampai ke bagian vital. Hanya sampai pembuluh darah yang kecil, maka dari itu masih terpantau aman. Saat perawatan pada saat itu memang sempat transfusi 2 labu darah, namun sekarang HB sudah kembali normal lagi,” jelasnya.

Baca Juga: Polisi Ungkap Motif Pelaku Gorok Leher Pelajar di Ciamis, Kapolres: Karena Cemburu

Fitri menuturkan, korban sudah bisa beraktivitas meskipun korban sempat mengalami pusing. Bahkan, untuk berbicara juga bisa. Pada saat peristiwa itu terjadi, korban masih bisa ngobrol karena luka itu tidak terkena pita suara.

“Untuk lukanya itu sudah lumayan kering, bahkan nanti 3 hari ke depan lagi korban akan kontrol lagi,” tuturnya.

Siswi SMK di Ciamis Dianiaya, Kades Kaso Minta Keadilan

Sementara itu, Kepala Desa Kaso Kecamatan Tambaksari, Edi Kurnadi mengatakan, pihak keluarga korban itu sangat berharap agar kasus tersebut terus berlanjut dan sesuai hukum yang berlaku. 

“Jadi dari pihak keluarga itu tidak intervensi, namun yang jelas mereka menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum (APH),” katanya.

Edi menambahkan, kejadian itu menjadikan sebagai pukulan keras bagi masyarakat dan juga pemerintah. Karena, hal tersebut sudah sangat keterlaluan dan tidak bermoral.

“Korban adalah warga saya, jadi saya minta agar kasus tersebut bisa diproses sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, kembali menyoroti rendahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan DPRD akan target PAD tersebut, saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran, terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.

Namun sebelum memulai, rapat paripurna tersebut ngaret hingga satu jam dari jadwalnya yakni pukul 19.30 WIB.

Sehingga, rapat baru bisa mulai pukul 21.00 WIB. Lantaran sejumlah anggota DPRD datang terlambat, hingga rapat harus menunggu sejumlah anggota DPRD lainnya agar memenuhi kuorum.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.

Terutama terkait realisasi PAD di sejumlah OPD. Sebab menurutnya, pada tahun 2022 sudah berjalan, tapi realisasinya rendah.

Adapun rendahnya capaian target atau realisasi, seperti sektor retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi sektor jasa sedot tinja. 

Kemudian, potensi PAD yang memang sama sekali belum tergarap karena beberapa kendala. Seperti kendala belum adanya izin pada sektor retribusi penyelenggaraan parkir khusus di rumah sakit swasta.

Berikutnya, retribusi parkir di supermarket. Menurutnya supermarket juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan parkir khusus. Sehingga, Pemkot Banjar harus memaksimalkan potensi tersebut untuk menjadi pendapatan daerah.

“Sumber-sumber PAD yang memang sudah berjalan, sedangkan dari target kemarin belum memuaskan masih di bawah 90 persen. Itu yang memang kita evaluasi,” kata Tri kepada wartawan usai acara, Senin (26/6/23) malam.

Selain Rendahnya Capaian Target PAD, DPRD Kota Banjar juga Soroti Ini

Pihaknya juga menyoroti soal sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2022, yang dibawah proyeksi Silpa sebagaimana direncanakan oleh pemerintah kota yaitu sebesar Rp 30 miliar. Namun, hanya terdapat surplus anggaran sebesar Rp 15 miliar lebih.

Kondisi tersebut, menurutnya berakibat terjadinya defisit anggaran pada tahun 2023, dan berdampak pada cash flow keuangan daerah. Sehingga, terdapat selisih yang cukup besar sekitar Rp 15 miliar.

Hal itu tentu menjadi tantangan bagi pemkot, bahwa Rp 15 miliar yang sudah dialokasikan untuk belanja tahun 2023, harus ada penyesuaian-penyesuaian kedepannya.

“Kami juga menyarankan agar rendahnya capaian target PAD, maka Pemkot Banjar harus memaksimalkan PAD dan pendapatan yang bersumber dari transfer pusat,” katanya.

Sementara terkait molornya rapat paripurna, ia berdalih karena terdapat sejumlah anggota DPRD yang berhalangan secara pribadi. Alasannya karena sakit maupun sedang berada di luar kota.

“Kebetulan sampai pukul setengah 9 malam ada beberapa teman-teman yang berhalangan secara pribadi. Ada yg di luar kota dan sakit. Sehingga memaksa yang ada di Banjar untuk hadir karena ini memang harus kuorum,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Kabupaten Ciamis, menjadi juara 1 Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2023.

Adapun prestasi itu ditorehkan oleh BKB Karang Tanjung 1, Desa Buniseuri, Kecamatan Cipaku. BKB Karang Tanjung 1 berhasil meraih nilai tertinggi dengan 87,00 unggul dari Kota Banjar di posisi 2 dan Garut di posisi 3.

Pengumuman juara lomba Bina Keluarga Balita itu, disampaikan melalui surat dari BKKBN Jabar nomor B-1093/PK.01.01/J/2023, tertanggal 20 Juni 2023.

Lomba BKB tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30.

Dr Dian Budiyana M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Ciamis, mengaku bangga Ciamis terus menerus mendapatkan penghargaan.

“Prestasi ini diraih berkat kerja keras semua pihak, terutama para kader BKB (Bina Keluarga Balita),” ungkap Dian.

Baca juga: Hari Jadi Ciamis ke 381 Tahun, DP2KBP3A Ciamis Sumbang Berbagai Prestasi

Menurutnya, lomba bina keluarga balita (BKB) ini terdiri dari 2 penilaian. Pertama penilaian profil dan administrasi. Kedua peninjauan atau rechecking terhadap 6 nominasi BKB terbaik tingkat Jabar.

“Rechecking ini dilakukan untuk melihat kembali sarana dan prasarana pendukung kegiatan BKB, komitmen pemerintah daerah terhadap kelompok kegiatan BKB, pencatatan dan pelaporan kegiatan BKB serta menggali potensi secara nyata di lapangan,” jelas Dian.

Berkat prestasinya, Kabupaten Ciamis mewakili Jawa Barat dalam lomba BKB tingkat nasional.

“Tentunya kita berharap, di tingkat nasional bisa kembali menjadi juara 1,” pungkasnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- 51 orang warga Tasikmalaya diduga mengalami keracunan usai makan nasi kuning di acara syukuran tetangganya, Senin (26/6/2023) malam. Warga yang keracunan ini merupakan warga Cigadog, Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

3 orang pun harus dibawa ke RSUD SMC Tasikmalaya. Sedangkan sisanya 41 orang, sempat jalani perawatan di Puskesmas Leuwisari.

Baca Juga: 155 Orang di Tasikmalaya Alami Gejala Keracunan Usai Hadiri Hajatan

Para korban keracunan ini mengalami pusing, muntah, mual, sakit perut dan buang air besar hingga berbusa.

Kapolsek Leuwesari Iptu Dudung Supriatna mengatakan, para korban yang berjumlah 51 ini diduga keracunan usai makan nasi kuning dengan lauknya orek tempe, suwir ayam serta irisan timun.

Nasi kuning dibagikan Sodikin (50), warga sekitar dalam kegiatan syukuran kesembuhan cucunya setelah alami sakit.

“Setelah itu beberapa jam kemudian, ada keluhan warga yang sakit dan jumlahnya banyak,” katanya Selasa (27/6/2023).

Baca Juga: 75 Warga Tasikmalaya Keracunan Massal Usai Syukuran Naik Haji

Saat ini, sambungnya, semua korbannya sudah ditangani medis di Puskesmas Leuwisari. “Sedangkan ada tiga orang dibawa ke RSUD SMC, untuk jalani perawatan medis,” ucapnya.

Pihaknya bersama Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya, sudah turun ke lapangan, dan mengambil sampel makanan nasi kuning yang diduga menjadi penyebab 51 orang keracunan.

“Sampel makanan itu untuk kita uji laboratorium. Jadi sampai saat ini belum jelas dari apa penyebab keracunan massal tersebut,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, memang sudah selesai.

Namun meski sudah rampung hampir dua tahun lalu, tetap saja mendapat sorotan terutama dari para mahasiswa. Sebab, ternyata pembangunan tersebut jadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut informasi yang harapanrakyat.com terima, BPK menemukan kekurangan volume senilai Rp 434.135.747 pada pekerjaan pembangunan Gedung IGD RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga: RSUD SMC Tasikmalaya Bantah Pecat Sepihak 21 Nakes

Sehingga dengan adanya temuan kelebihan bayar tersebut, maka harus mengembalikan ke kas negara. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Iman Firmansyah, tidak menampik adanya temuan BPK tahun 2021.

“Memang benar ada temuan BPK tahun 2021. Tetapi itu kepada pelaksana, dan sudah dikembalikan semua ke kas negara,” katanya saat harapanrakyat.com temui di kantornya, Selasa (27/6/2023).

Lanjut Iman, bahwa nilai kerugian akibat kekurangan volume pembangunan IGD RSUD SMC adalah sebesar Rp 434.135.747.

“Sudah dikembalikan seluruhnya sebagaimana yang menjadi rekomendasi BPK,” imbuhnya.

Baca Juga: Miris! 60 Pekerja Proyek RSUD di Tasikmalaya Belum Dibayar Pemborong

Sebagai bukti pengembalian ke kas negara, Iman pun menunjukan empat tanda bukti fotocopy kwitansi pengembalian kelebihan volume.

Bukti tersebut masing-masing senilai Rp 200 juta, Rp 200 juta dan 34 juta, berikut bukti pembayaran denda keterlambatannya.

“Sehingga segala kewajiban pengembalian ke kas negara sudah dilakukan,” ucapnya.

Ketika ditanya terkait keamanan konstruksi bangunan yang dikhawatirkan menurun akibat kurangnya volume pekerjaan pembangunan IGD RSUD SMC, ia menegaskan tidak perlu khawatir.

Sebab menurutnya, kekurangan volume pekerjaan tersebut bukan pada bagian konstruksi ataupun bagian fatal dalam keamanan gedung.

“Melainkan hanya kekurangan pada bagian ornamen dan penghias ruangan saja,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Untuk menjaga netralitas jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, Camat Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Aman Sutiaman, meminta agar ASN/PNS tidak terlibat dalam dunia politik praktis.

Menurut Aman, meski ASN/PNS mempunyai hak untuk memilih, namun tetap dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.

Baca Juga: DPMD Ciamis Minta Kades yang Ikut Nyaleg untuk Mengundurkan Diri

Sebab, peraturan mempertegas, jika PNS/ASN terlibat dalam politik, maka dapat berdampak pada menurunnya kinerja.

“Nantinya malah berujung kurang optimalnya melayani masyarakat,” katanya saat kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan desa, di Gedung Dakwah Kecamatan Lumbung, Senin (26/6/2023).

“Oleh karena itu, untuk menjaga netralitas jelang Pemilu 2024, saya minta PNS/ASN  tidak boleh terlibat terjun ke dunia politik,” tambahnya.

Baca Juga: Modal Nekat dan Doa Istri, Penjual Kupat Tahu di Ciamis Nyaleg Pemilu 2024

Lanjut Aman menjelaskan, bahwa Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 mengamanatkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“Bahkan ada sanksinya jika ASN/PNS dan perangkat pemerintah yang melanggara aturan tersebut,” jelasnya.

Selain itu, dalam PP tersebut terutama Pasal 4 ayat 15, melarang PNS/ASN memberikan dukungan kepada Kepala/Wakil Daerah dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan. (Dji/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)