harapanrakyat.com,- Dua UPTD dari Dinas PUPR dan DPRKPLH wilayah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kompak bersihkan sampah yang menumpuk di setiap saluran sungai.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di setiap aliran sungai dari wilayah Kecamatan Baregbeg sampai wilayah Kawali.

Kepala UPTD PUPR wilayah Kawali Kabupaten Ciamis, Rusman mengatakan, bersih-bersih sampah tersebut untuk menghindari terjadi adanya pencemaran lingkungan.

“Seperti kita ketahui, bahwa pencemaran sungai disebabkan karena banyaknya sampah organik dan anorganik,” katanya kepada harapanrakyat.com, Selasa (29/8/2023).

Baca Juga: Kakek Penjaga Dum Pintu Sungai Ciloseh Tasikmalaya Tiap Hari Berjibaku dengan Sampah

Menurutnya, sungai perlu dijaga dan dirawat agar tidak terjadi banjir saat musim hujan yang diakibatkan oleh banyaknya sampah.

“Terlebih aliran sungai sangat penting untuk keberlangsungan para petani. Oleh karena itu, kita bersihkan sampah yang ada di sungai,” ujarnya.

Rusmana menjelaskan, bahwa sampah plastik tidak bisa diurai oleh mikro organisme dalam tanah. Karena, memiliki karbon yang panjang, sehingga membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun agar dapat hancur secara alami.

“Apabila tidak dibersihkan, maka selamanya tetap menjadi sampah yang mencemari air maupun lingkungan,” jelas Rusmana.

Namun mirisnya, sambungnya, masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan selalu membuangnya ke sungai. Padahal, membuang sampah sembarangan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia.

“Sebab, selain dapat menimbulkan banjir, merusak pemandangan dapat mencemari lingkungan yang ujungnya mendatangkan penyakit,” katanya.

Baca Juga: Resah Banyak Sampah di Tasikmalaya, Mahasiswa Turun ke Sungai

Sementara untuk mengantisipasi hal tersebut, Rusmana mengimbau kepada masyarakat, agar selalu membuang sampah pada tempatnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.

“Tujuan bersihkan sampah di sungai ini, agar lingkungan kita tetap bersih dan terhindar dari berbagai penyakit,” pungkasnya. (Dji/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- BPBD Kota Banjar, Jawa Barat, merespon keluhan warga satu RT di Dusun Cimanggu, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman yang butuh bantuan air bersih. Warga di wilayah tersebut sebelumnya mengungkapkan kesulitan air bersih dampak dari musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banjar Kusnadi mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi terkait keluhan warga Dusun Cimanggu, Desa Batulawang.

“Memang kemarin ada informasi dari salah seorang warga terkait kesulitan untuk mendapatkan air bersih,” kata Kusnadi, Selasa (29/8/2023).

Setelah mendapat informasi tersebut, pihaknya sudah menyarankan kepada Kepala Dusun Cimanggu agar membuat laporan secara resmi.

Kemudian, setelah mendapat laporan resmi itu, petugas dari BPBD akan langsung melakukan asesmen ke lapangan.

Baca Juga: Musim Kemarau Melanda, Warga Satu RT di Batulawang Kota Banjar Kesulitan Air Bersih

“Nanti diasesmen berapa rumah dan berapa KK yang butuh bantuan air bersih. Tapi sampai saat ini kami belum menerima laporan secara resmi,” terang Kusnadi.

Ia menjelaskan, untuk meminta bantuan pasokan air bersih, kepala desa setempat bisa mengajukan permohonan bantuan langsung ke BPBD Kota Banjar.

“Dari warga bisa lapor ke kadus, kemudian kepala desa bisa langsung bersurat untuk permohonan bantuan pasokan air. Kami imbau untuk segera membuat laporan resmi,” jelasnya.

Kusnadi menyebutkan, sampai saat ini pihaknya sudah memasok kebutuhan air bersih untuk wilayah Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

“Sekarang yang rutin kita memasok air bersih ke satu RW di wilayah Desa Binangun,” kata Kusnadi.

Diberitakan sebelumnya, salah seorang warga Dusun Cimanggu, mengaku kesulitan air bersih sejak lima bulan terakhir.

Hal itu terjadi akibat dampak musim kemarau yang melanda, dan menyebabkan sumber air bersih mulai surut. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Mantan napi koruptor nyaleg sebagai wujud gagalnya partai politik dalam melakukan pendidikan politik, dan rekrutmen politik khususnya. Meskipun mencalonkan sebagai anggota legislatif adalah hak sipil politik.

Hal itu dikatakan Nurlia Dian Paramita, Koordinator Nasional JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), kepada awak media, Senin (28/8/2023).

Ia menilai, adanya caleg (calon anggota legislatif) yang memiliki rekam jejak buruk tidak akan mendapatkan tempat di masyarakat. Karena masyarakat pun punya hak memberikan sanksi sosial.

Apalagi para caleg disiapkan untuk menempati jabatan publik yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga potensi politik uang yang akan mempengaruhi pemilih untuk memenangkan caleg tersebut juga sangat besar.

“Pada posisi ini, partai politik gagal dalam melakukan pendidikan politik,” ujar Nurlia, mengutip dari suara.com.

Mantan Napi Koruptor Nyaleg Bukti Parpol Gagal Kaderisasi

Baca Juga: Inilah 15 Mantan Napi Koruptor yang Nyaleg DPR dan DPD RI pada Pemilu 2024

Selain itu, perempuan yang akrab dengan sapaan Mita menilai bahwa partai politik juga telah gagal melakukan kaderisasi. Seharusnya ribuan kader parpol yang tersebar di semua daerah bisa menjadi modal untuk melakukan kaderisasi.

“Jika partai politik berhasil melakukan kaderisasi, harusnya calon-calon yang punya rekam jejak buruk itu tidak dicalonkan lagi,” katanya.

Menurut Mita, hal tersebut merupakan kegagalan demokratisasi internal parpol dalam konteks memperkuat kelembagaan partai politik pasca reformasi.

Karena, jika partai politik itu demokratis, pastinya akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada para kader parpol terbaiknya yang berintegritas, dan tidak punya rekam jejak buruk.

“Jangan sampai dalam proses pencalonan mantan napi koruptor itu karena adanya mahar politik yang mereka berikan kepada partai,” papar Mita.

Untuk itu, publik harus harus memperkuat sanksi sosial kepada mantan napi koruptor yang nyaleg. Meskipun secara hukum caleg tersebut sudah selesai menjalani hukumannya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk memahami bahwa politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu) itu bahaya. Jangan sampai terbujuk oleh uang yang hanya sesaat untuk memenangkan calon tersebut.

Sebelumnya, ICW (Indonesia Corruption Watch) membeberkan 15 nama mantan napi koruptor yang nyaleg untuk DPR RI dan DPD pada Pemilu 2024.

Semua mantan narapidana kasus korupsi itu telah terdata dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang Komisi Pemilihan Umum (KPU) umumkan beberapa waktu lalu. (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengimbau masyarakat agar menghemat air. Hal tersebut sebagai salah satu upaya antisipasi musim kemarau panjang.

“Sekarang itu sudah memasuki musim. Maka dari itu, saya mengimbau agar masyarakat dapat menghemat persediaan air di rumahnya masing-masing,” ujar Herdiat. 

Hal tersebut Herdiat ungkapkan saat kegiatan peningkatan kapasitas ASN dan juga aparatur desa di GOR Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Selasa (29/8/2023).

Herdiat mengatakan, sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Ciamis mengalami kekeringan bahkan sampai kekurangan air, terutama dalam air bersih. 

“Iya ada daerah yang kalau musim kemarau itu mengalami kekeringan. Bahkan, ada sejumlah daerah yang harus disuplai air bersih, yakni Kecamatan Pamarican, Cimaragas dan juga Cidolog,” katanya.

Baca Juga: Pramuka Bukan Hanya untuk Anak Sekolah, Kwarcab Ciamis Gelar Gerak Napak Pancer Lintas Kota

Herdiat menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui BPBD dan juga PDAM Tirta Galuh telah mendistribusikan air bersih ke beberapa daerah.

“Jadi hampir setiap hari itu, BPBD dan PDAM bahkan BAZNAS terus membantu dalam mendistribusikan air bersih,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, selain mengimbau agar dapat berhemat air sebagai antisipasi kemarau panjang, Herdiat juga mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai yang bisa menimbulkan potensi kebakaran. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Puluhan reklame tak bayar pajak diberikan peringatan oleh Petugas Satpol PP Kota Banjar, Jawa Barat, bersama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD.

Petugas memberikan peringatan dengan cara menempelkan spanduk bertuliskan media promosi belum membayar pajak daerah. 

Puluhan reklame iklan berbagai merk perusahaan di Kota Banjar tersebut pun terancam dibongkar petugas jika tak bayar pajak daerah sampai batas waktu yang ditentukan.

Petugas Satpol PP Kota Banjar, Omay Sukmarya, mengatakan, penertiban itu berdasarkan Pasal 89 peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak daerah.

Penertiban puluhan reklame dengan cara menempelkan spanduk peringatan tersebut karena pihak perusahaan tidak berizin. Selain itu, perusahaan juga belum membayar pajak daerah terhitung sejak bulan Januari tahun 2023.

Setelah penertiban ini nantinya dari pihak Badan Pendapatan Daerah yang akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan teguran kepada pihak perusahaan.

“Setelah dipasang spanduk peringatan dari Dinas Pendapatan Daerah yang akan melakukan teguran. Kami hanya bagian penertiban,” kata Omay kepada wartawan, Selasa (28/8/2023).

Ada 94 Reklame di Kota Banjar yang Tak Bayar Pajak

Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Kota Banjar, Jody Kusmajadi, mengatakan, ada 94 reklame tersebar di wilayah Kota Banjar yang diberi peringatan karena tak bayar pajak.

Pihaknya juga sudah memberikan peringatan dari bulan Januari sampai Juni 2023. Namun, pihak perusahaan tidak kunjung membayar pajak papan iklan tersebut.

Baca Juga: BPKPD Kota Banjar Akan Cek Kelayakan Tiang Reklame

Menurutnya, berdasarkan data dari puluhan reklame iklan yang tidak membayar pajak daerah tersebut kebanyakan reklame promosi handphone (HP).

“Kami sudah memberikan peringatan sejak bulan Januari sampai dengan Juni tetapi mereka tidak juga membayar pajaknya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan belum dibayarnya pajak reklame tersebut pemerintah kota berpotensi kehilangan pendapatan senilai puluhan juta. Adapun target pajak reklame pada tahun ini sebesar Rp 651 juta.

Pihaknya mengingatkan para pemilik perusahaan yang mempromosikan iklan melalui reklame dan belum membayar pajak untuk segera membayar pajak daerah.

“Apabila dalam waktu satu minggu ke depan tidak juga membayar pajak reklame ini akan kita lakukan penertiban dengan pembongkaran,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Forum Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan (FP2) telah secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

FP2 siap menggalang kekuatan untuk kemenangan capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) tersebut.

Koordinator Forum Purnawirawan TNI-Polri wilayah Jabodetabek dan Banten, Marsekal Muda TNI Purn, Iman Sudrajat, menjelaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menggalang dukungan dari sejumlah purnawirawan lintas angkatan dan lintas matra.

Lebih dari 260 purnawirawan dan pensiunan ASN hadir dalam acara ini, menunjukkan antusiasme mereka untuk mendukung perubahan positif di Indonesia.

“Kami melihat Anies lah yang dapat memberikan harapan untuk Indonesia yang lebih baik,” ungkap Iman, Senin (28/8/2023) di Kota Bekasi.

Meski belum mengumumkan calon wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya, purnawirawan ini memilih memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Anies. Mereka siap mendukung apapun keputusan Anies dalam memilih cawapres yang sesuai dengan visi perubahan yang diusung.

Ketua Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan (FP3), Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo, menegaskan bahwa deklarasi dukungan ini adalah bentuk komitmen purnawirawan dalam menghadapi situasi bangsa yang krusial menjelang Pemilu 2024. Mereka percaya bahwa Anies Baswedan memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan perubahan yang diidamkan, purnawirawan ini tidak hanya berkomitmen mendukung Anies, tetapi juga berharap para calon legislatif dari partai yang mengusungnya dapat meraih kemenangan.

Dengan keyakinan bahwa kepemimpinan Anies dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dapat menjadi pilar penting dalam membangun perubahan yang positif bagi negara.

Dukungan luas dari purnawirawan TNI-Polri dan ASN ini memberikan momentum berharga bagi kampanye Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan dedikasi terhadap bangsa dapat memberikan dampak positif tidak hanya dalam memenangkan Pemilu. Tetapi juga dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih baik. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Warga terdampak krisis air bersih di Dusun Girimulya, Desa Binangun, Kota Banjar, Jawa Barat, masih menantikan bantuan Instalasi Pengolah Air bersih (IPA) mobile yang sebelumnya akan difasilitasi oleh pemerintah kota.

Sebelumnya pada awal Agustus lalu Wali Kota meminta penanganan krisis air bersih tersebut menjadi prioritas dan akan membantu fasilitas IPA mobile.

Kepala Desa Binangun, Bubun Sahban Farid, mengatakan, warga terdampak krisis air bersih di Dusun Girimulya masih menantikan fasilitas IPA mobile dari pemerintah kota.

Warga saat ini masih menggunakan bak penampungan air (torn) yang sebelumnya sudah terpasang untuk menampung pasokan air bersih.

Pihaknya juga sudah mengajukan penambahan bak penampungan air (torn) ke pemerintah kota namun belum terealisasi.

“Belum. Belum ada warga masih menggunakan torn untuk menampung distribusi bantuan air bersih,” kata Bubun kepada harapanrakyat.com, Selasa (28/8/2023).

Baca Juga: Debit Sungai Citanduy Banjar Menyusut, Warga Berburu Ikan hingga Main Air

IPA Mobile Pengolah Air Bersih Sudah Ada di Perumdam Tirta Anom Kota Banjar

Terpisah, Direktur Perumdam Tirta Anom melalui Kabag Hublang, Yogi Indrijadi, mengatakan, untuk bantuan fasilitas IPA mobile tersebut sudah ada di Kantor Perumdam Tirta Anom. Fasilitas tersebut bantuan dari pemerintah provinsi.

Fasilitas IPA mobile pengolah air bersih tersebut memiliki kapasitas 3 liter per detik. Setelah beroperasi nantinya air bersih yang dihasilkan bisa untuk melayani sebanyak 240 jiwa.

Adapun untuk teknis distribusi air bersih nantinya dilakukan satu pintu kerjasama melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Saat ini pihaknya tengah menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi operator teknis termasuk menyiapkan manajemen untuk operasional atau SOP.

“Sekarang kami masih menyiapkan tenaga teknis dan mempersiapkan manajemen SOP-nya. Kita juga BUMD jadi harus menghitung biaya untuk operasional,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar, Kusnadi, mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan lagi terkait adanya wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau.

Pihaknya juga masih mensuplai distribusi air bersih secara rutin ke wilayah Dusun Girimulya, Desa Binangun yang sebelumnya mengalami krisis air bersih karena air sumur di daerah tersebut tidak dapat konsumsi.

“Sementara ini belum ada lagi laporan wilayah krisis air bersih karena kemarau. Untuk yang Binangun kami juga masih distribusi rutin,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menegaskan jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih solid mendukung dirinya.

Meskipun muncul wacana pembentukan poros koalisi baru antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Namun Ganjar yakni PPP tetap setia kepada koalisi pendukungnya saat ini.

Sebelumnya, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno, mengindikasikan niatnya untuk mengajak PKS dan Demokrat untuk berkolaborasi dalam politik.

Namun, Ganjar menegaskan bahwa sampai hari ini, PPP masih kuat dalam dukungannya terhadap pencapresannya bersama PDIP, Hanura, dan Perindo.

 “Sampai hari ini tidak ada cerita bahwa PPP akan menarik dukungannya terhadap pencapresannya,” tegas Ganjar Pranowo, Senin (28/8/2023).

Ganjar juga menegaskan, bahwa Ia tidak akan memberikan tanggapan lebih lanjut terhadap wacana tersebut.

Baca juga: PPP Didesak Terus Kawal Sandiaga Uno Jadi Cawapres Pendamping Ganjar

Sandiaga Uno: PPP Ajak PKS Demokrat Dukung Pencapresan Ganjar Pranowo

Sandiaga Uno, yang juga merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengakui bahwa saat ini PKS dan Demokrat sudah membentuk koalisi sendiri untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Meskipun demikian, Ia menyatakan niatnya untuk terus berusaha mengajak PKS dan Demokrat untuk berkolaborasi.

“Kami akan berusaha untuk mengajak mereka berjuang bersama dalam dinamika politik yang terjadi,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa PPP masih menjalin kerja sama politik dengan PDIP, dan ajakan kerja sama dengan PKS dan Demokrat bertujuan untuk memperluas dukungan bagi pencapresan Ganjar Pranowo.

Sementara ada pembicaraan tentang kemungkinan pembentukan poros koalisi PPP-PKS-Demokrat, Sandiaga Uno menekankan bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dibicarakan secara terbuka ke publik terlebih dahulu. Keputusan semacam itu, lanjutnya, adalah kewenangan pimpinan tertinggi partai.

“Jadi, jika ada pembicaraan seperti itu, salurannya ada di tangan ketua umum,” ungkap Sandiaga Uno. “Ketua umum nantinya yang akan mempertimbangkan, karena itu bukan dalam domain Bappilu,” ucapnya lagi.

Perkembangan situasi politik ini tetap menjadi sorotan dalam persiapan menuju Pilpres 2024, dengan para pemimpin partai yang terus menjalin komunikasi dan mencari bentuk kerja sama yang optimal.

Sebelumnya, juru bicara Sandiaga Uno, Denny Suryo menekankan agar PPP mengawal Sandi hingga terpilih menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. (R8/HR Online/Editor Jujang)