harapanrakyat.com,- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis Jawa Barat, melakukan jemput bola untuk rekam KTP Elektronik.

Layanan door to door  tersebut, bagi masyarakat yang sakit, disabilitas maupun lanjut usia (lansia).

Petugas melakukan pelayanan perekaman secara rutin hingga sore hari setiap harinya.  

Disdukcapil Ciamis mendatangi wilayah-wilayah perkampungan, dengan target memberikan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang sakit, disabilitas maupun lansia.

Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhamad Supyan mengatakan, bahwa pelayanan jemput bola perekaman KTP Elektronik, merupakan salah satu amanat Bupati Ciamis.

Tujuannya untuk memberikan kesetaraan hak pelayanan bagi masyarakat tatar Galuh Ciamis, dalam memperoleh identitas kependudukan.

Selain itu juga sebagai bentuk bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

“Bapak Bupati mengamanatkan untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tatar Galuh dalam kesetaraan hak,” katanya saat melakukan pelayanan di Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Rabu (6/12/2023).

“Maka untuk itu, lahirlah program door to door kepada masyarakat dalam pelayanan pembuatan KTP-El ini,” katanya menambahkan.

Lanjutnya menjelaskan, skema yang pihaknya lakukan dalam pelayanan door to door untuk rekam KTP Elektronik, pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat.

Setelah itu Disdukcapil secara mobile datang manyambangi warga di berbagai pelosok. “Sekaligus dengan membawa seperangkat alat perekaman KTP Elektronik,” jelasnya.

Pelayanan Jemput Bola Rekam KTP Elektronik di Ciamis Gratis!

Menurutnya, bagaimana masyarakat akan mendapatkan bantuan dari pemerintah jika tidak mempunyai KTP Elektronik/

Sehingga, ujarnya, sesuai arahan Bupati Ciamis, pihaknya ditugaskan untuk terus menyisir masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai kartu identitas .

“Terutama bagi masyarakat lansia, orang sakit, disabilitas maupun ODGJ sekalipun,” ujarnya.

Yayan berpesan kepada pemerintah desa, untuk ikut proaktif dalam memberikan informasi maupun permohonan dalam pembuatan KTP Elektronik.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemdes untuk menginformasikan, bahwa pelayanan jemput bola untuk rekam KTP Elektronik gratis alias tidak ada pungutan biaya seperserpun.

“Kami minta kepada pemerintah desa untuk proaktif membantu warganya. Agar masyarakat tatar Galuh dari berbagai golongan, mempunyai hak yang sama dalam mempunyai identitas kependudukan,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Dinas Perhubungan Bandung Barat, Jawa Barat, menargetkan pemasangan alat penerangan jalan (APJ) rampung pada akhir 2023. Pemasangan APJ itu di antaranya memasang 3968 tiang dan 1866 stang.

Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat, Fauzan Azima mengatakan, sejumlah APJ itu untuk di setiap ruas jalan kabupaten dan poros desa di Bandung Barat.

“Saat ini pemasangan APJ sudah 90 persen dan juga pembangunan konstruksi sudah selesai. Hanya tinggal memasang kabel, panel, dan penyambungan listrik PLN,” kata Fauzan, Rabu (6/11/2023).

Baca Juga : Banjir Sergap Kota Cimahi, 4 RT di Kelurahan Melong Terdampak

Fauzan juga meyakini, jika pihaknya harus mempercepat pekerjaan sesuai target waktu. Ia mengharapkan, masyarakat Bandung Barat dapat segera menikmati jalan di daerahnya dengan penerangan yang baik.

“APJ ini merupakan langkah Pemkab Bandung Barat dalam upaya menunjang pembangunan infrastruktur secara merata,” ujarnya.

Ia menegaskan, untuk di wilayah selatan sebelumnya baru saja selesai perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Untuk melengkapi prasarana jalan, kata Fauzan, Dinas Perhubungan Bandung Barat memasang APJ, marka jalan, dan rambu.

“Sekarang kami melaksanakan memasang perlengkapan jalan, berupa rambu, marka, dan APJ di ruas-ruas jalan kabupaten, dan poros desa,” tutur Fauzan.

Ia juga mengharapkan melalui pemenuhan kelengkapan sarana jalan ini, Pemkab Bandung Barat dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan berkendara di jalan raya. (Eri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Banjir luapan Sungai Citarum kembali menyergap sejumlah pemukiman penduduk di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (6/12/2023). Akibatnya, aktivitas penduduk terhambat lantaran ketinggian banjir di sejumlah titik mencapai 1 meter.

Seperti halnya terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayeuhkolot, banjir tidak hanya menggenangi rumah warga. Banjir pun turut merendam SDN Bojong Asih 2, sehingga para siswa yang sedang melaksanakan ujian semester turut kesulitan.

Para siswa pun terpaksa melangsungkan ujian semester ganjilnya di tempat pengungsian yang berlokasi di belakang Kantor Desa Dayeuhkolot.

Baca Juga : Jawa Barat Tetapkan Status Siaga Bencana Hingga Mei 2024, Waspadai Kejadian Ini!

Meski tidak menggunakan meja dan kursi untuk ujian semester ganjil, namun para siswa terlihat antusias mengikuti mata uji pelajaran.

“Jalan (akses) ke sekolahnya terendam banjir, jadi ujiannya di tempat pengungsian dulu,” ungkap Farhan (12), siswa kelas 6 SDN Bojong Asih 2 Dayeuhkolot.

Kepala Sekolah SDN Bojong Asih 02, Dedi Gunadi mengakui, pihaknya terpaksa menggelar ujian di posko pengungsian karena akses ke sekolahnya itu terendam banjir. Ia mengaku, sudah tiga hari ini pihaknya menggelar ujian semester di posko pengungsian.

“Kalau di sekolah, genangan banjirnya tidak terlalu dalam. Namun yang sulitnya itu jalan akses ke sekolah yang terendam banjir. Kejadian (banjir) seperti ini terus berulang setiap tahun kalau musim hujan,” ucap Dedi.

Menurutnya, ketinggian banjir yang menggenangi jalan ke SDN 2 Bojong Asih Dayeuhkolot itu mencapai 1 meter.

Banjir Kepung Pemukiman Warga di Dayeuhkolot

Kondisi genangan banjir yang merendam kawasan Bojong Asih ini rutin terjadi. Akibatnya, aktivitas warga di pemukiman itu pun terganggu.

“Ini mah rutin (banjir). Setiap musim hujan, pasti air dari Citarum meluap dan membanjiri permukiman penduduk,” tutur seorang warga Nurdin Hidayat (50).

Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Perbaiki Jembatan Dayeuhkolot Tahun Depan, Anggarannya Puluhan Miliar

Ia juga mengungkapkan jika banjir pun sempat merendam kawasannya di Dayeuhkolot ini pada Jumat (1/12/2023). Akan tetapi, banjir di awal Desember 2023 itu tidak berlangsung lama surut kembali keesokan harinya.

Ia pun berharap banjir yang kembali menyergap kawasan penduduk itu segera surut. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kembali menyerahkan reward kepada Desa yang melunasi PBB-P2 tahun 2023, berupa 12 unit sepeda motor.

Pemberian reward tersebut masuk dalam tahap 2, setelah tahap 1 dilakukan saat upacara hari Jadi Ciamis Juni 2023 lalu.

Adapun 12 unit kendaraan motor tersebut diberikan ke Desa-desa yang ada di kecamatan Kawali dan Jatinagara.

“Pemberian motor ini sebagai bentuk apresiasi Bapenda Ciamis terhadap desa-desa melunasi PBB-P2 yang sudah ditetapkan sesuai dengan tanggal pembayaran,” ungkap Aef Saefuloh Kepala Bapenda Ciamis Rabu (6/12/2023).

Aef melanjtukan, motor tersebut diberikan secara bertahap bagi desa yang lunas hari pertama PBB-P2 dalam waktu 1 X 24 jam pada saat SPPT diserahkan ke pihak desa. Lalu desa dengan segera membanyarkannya.

“Penghargaan motor ini diserahkan secara dua tahap karena ada tambahan unit dari perubahan. Sehingga desa yang di tahap pertama belum mendapatkan hari ini tahap dua menerima,” jelasnya.

Baca juga: Bapenda Ciamis Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Hapus Denda PBB-P2

Sementra itu Ega Anggara Al Kautsar, Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan PDPRP, menambahkan, 12 unit motor ini diserahkan secara langsung dan diterima oleh Kepala Desa.

“Kecamatan Kawali menerima 7 motor bagi 7 desa dan 5 unit motor bagi lima desa di kecamatan Jatinagara,” ungkapnya.

Lanjut Ega, jika pemerintah Desa ingin mendapatkan reward sepeda motor dari Bapenda, syaratnya mudah tinggal melunasi saja PBB-P2 dengan cepat setelah SPPT diterima. (Es/R8/HR Online/Editor Jujang)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan sudah melakukan segenap cara dalam enkulturasi atau pembudayaan pancasila.

Direktur Jaringan dan Pembudayaan Pancasila BPIP, Toto Purbiyanto, membenarkan hal itu, saat hadir di Festival Budaya Galuh (FBG) 2023.

Terkait FBG 2023, Toto menjelaskan, ini merupakan salah satu even dari kerjasama perdana antara BPIP dengan Universitas Galuh.  

“Ini merupakan kolaborasi pertamakali BPIP dengan Unigal dalam pembudayaan pancasila,” katanya.

Toto menyampaikan ucapan terimakasih kepada Rektor Unigal yang telah menjalin upaya kolaborasi dengan BPIP.

“Khususnya dalam partisipasi upaya pembinaan ideologi pancasila,” katanya.

Salah satunya, kata Toto, melalui kegiatan Festival Budaya Galuh Tahun 2023 ini.

Menurut Toto, ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga dan melestarikan kearifan-kearifan lokal. 

Toto berharap, kedepannya kerjasama BPIP dengan Unigal terus berlanjut dan berkesinambungan.

Terkait pembinaan ideologi pancasila, Toto mengaku, BPIP sudah menggunakan segenap cara.

Toto menyebutkan, pembudayaan pancasila dilakukan tidak hanya melalui pendidikan-pendidikan formal saja. 

Tapi, kata Toto, juga perlu aktualisasi, praktek dan wujudnya, salah satunya melalui kegiatan festival seperti ini.

Ingat, lanjut Toto, Bung Karno tidak menciptakan pancasila dengan pikirannya sendiri. 

Tapi Bung Karno menggali nilai-nilai pancasila melalui adat, agama, budaya, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia.

“Penggalian nilai-nilai tersebut akan surut kalau tidak kita budayakan atau habituasikan terus,” kata Toto.

Berkaitan dengan itu, Toto menambahkan, BPIP bertugas bagaimana merawat kebangsaan dan menjaga persatuan.

harapanrakyat.com,- DPRD kabupaten Ciamis bersama Bupati Ciamis Herdiat Sunarya kembali sepakati lima Raperda menjadi Perda, usai dilakukan pembahasan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna, Selasa, (5/12/2023).

Kelima Reperda tersebut yaitu, penertiban kawasan teridikasi terlantar dan pendayagunaan kawasan terlantar. Kemudian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ketenagakerjaan, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pengelolaan sampah spesifik.

“Peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan perda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 239 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” ungkap Wakil Ketua DPRD Ciamis Dede Herli.

Kata dia, berdasarkan pembahasan keputusan DPRD Ciamis nomor 188.4/KEP.27/DPRD/2023, dan keputusan pimpinan DPRD nomor 188.4/KEP.PIM.8/DPRD/2023 tentang perpanjangan masa tugas Bapemperda DPRD Ciamis yang bertugas membahas lima Raperda.

Lanjutnya, dalam.pembahasan Raperda tersebut, kami melaksanakan tahapan seperti penyusunan jadwal kegiatan, inventarisasi dan tinjauan pustaka, pendalaman materi dan penyusunan daftar inventaris masalah sebagai bahan pada masing-masing rancangan perda.

“Lalu rapat kerja pembahasan lima raperda membahas materi muatan Raperda, melakukan koordinasi konsultasi ke DPRD kabupaten Brebes dan DPRD kabupaten Tegal Jateng,” katanya.

Setelah itu, dilakukan harmonisasi dengan pemda,dilanjutkan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dalam rangka sinkronisasi hasil pembahasan dan terakhir penyampaian laporan hasil pembahasan.

Dede Herli mengatakan, dalam kesimpulan terkait materi muatan dalam batang tubuh lima Raperda mulai dari teknis penulisan. Pembentukan telah sesuai dengan asas-asas materi muatan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan kebutuhan hukum dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan kepada pemda oleh peraturan per UU diatasnya,” jelasnya

Tandas Dede, berdasarkan hasil rapat sinkronisasi dengan para pimpinan fraksi pada tanggal 4 Desember 2023 memberikan pandangan pendapat. Semuanya menyatakan setuju terhadap lima Raperda hasil bahasan Bapemperda untuk disetujui dan disepakati bersama.

“Kami sampaikan lima buah raperda kabupaten Ciamis hasil pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama. Guna ditetapkan menjadi perda kabupaten Ciamis Bapemperda DPRD dengan ketua Oih Burhanudin fraksi PDI Perjuangan dan wakil ketua Agus Zakaria fraksi PPP ditandatangani,” pungkasnya. (es/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Daerah (Pemda) mesti senantiasa waspada terhadap kenaikan angka digit inflasi. Betapa tidak, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan kenaikan medio Oktober-November 2023.

Menurut Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), merujuk data BPS mulai 1 Desember 2023, digit inflasi year on year (yoy) pada November 2023 adalah 2,86 persen. Angka tersebut menunjukan adanya kenaikan dibandingkan inflasi yoy pada Oktober 2023 yaitu 2,56.

“Pemerintah Daerah (Pemda) harus mewaspadai angka inflasi ini. Saya gambarkan, dari sudut global, tentu kita tidak bisa menghindari dampak dunia global. Hal ini terkait harga barang, pangan dan jasa,” ungkap Tito, Senin (4/12/2023) di Jakarta.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Kemendagri Tegaskan Pindah Domisili Cukup Tunjukan KK

Lebih jauh, Tito menegaskan, kenaikan harga yang disebut deflasi penurunan, selalu berkelindan dengan pertumbuhan ekonomi.

Tito juga merujuk data yang dirilis tradingeconomics yang mana per 3 Desember 2023, data menunjukan bahwa kondisi perekonomian dunia sedang melambat. Data juga menunjukan, Indonesia menduduki ranking 45 dari 185 negara dunia. Secara khusus, ranking dalam tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).

“Memang, jika dibandingkan negara-negara G20, ranking Indonesia sudah cukup baik. Kita menempati urutan 18 dari 24 negara,” ulas Tito.

Selanjutnya, Tito sebagai Mendagri mengingatkan para kepala daerah, secara khusus penjabat (Pj) kepala daerah, agar senantiasa mewaspadai tingkat kenaikan harga barang/jasa. Mengingat, tiga bulan ke belakang, digit inflasi daerah cenderung terus naik.

“Saya sampaikan bahwa tingkat inflasi di masing-masing Pemda itu berbeda-beda. Terus terang, saya akan melihat prestasi Pj Kepala Daerah, salah satunya dari indikator tingkat inflasi” tegas Tito. (R8/HR Online/Editor Jujang)