harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat melalui Inspektorat bentuk Unit Pengendali Gratifikasi. Hal itu ditandai dengan sosialisasi anti korupsi di Aula Setda Pangandaran, Rabu (27/12/2023).

Pemkab Pangandaran melakukan sosialisasi kepada Kepala SKPD, Kepala BUMD, anggota DPRD, Camat, Kades, dan Ormas.

Selain itu, sosialisasi anti korupsi juga ditujukan kepada pelaku usaha, media massa se-Kabupaten Pangandaran.

Rencananya sosialisasi anti korupsi tersebut akan digelar selama tiga hari, mulai 27 Desember sampai 29 Desember 2023.

Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan, kegiatan tersebut rangka mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran.

“Mengingatkan kembali bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Tentu hanya bisa dilakukan pencegahan dengan semangat kebersamaan semua pihak,” kata Jeje.

Baca Juga: Dimaki dengan Perkataan Kotor, Jadi Pemicu Bupati Pangandaran Emosi ke Pendemo

Jeje menjelaskan, pihaknya melakukan upaya pencegahan korupsi. Namun, korupsi hanya bisa dicegah dengan sistem yang baik. Sebaliknya, tanpa kultur yang kuat dan integritas yang baik, maka sistem anti korupsi tersebut tidak akan berjalan.

“Tentu sosialisasi seperti ini yang kita lakukan, pengadaan barang dan jasa, fungsi inspektorat, review APBD, kalau ada pekerjaan dan proyek direview tata ulang kembali agar memperkecil celah terjadinya korupsi,” katanya.

Sementara Inspektur Inspektorat Pangandaran, Apip Winayadi menjelaskan, pihaknya meluncurkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Tujuannya apabila ada yang melakukan gratifikasi agar segera melapor ke UPG.

“Kerahasiaan data pelapor akan kita rahasiakan jangan khawatir. Intinya kita lakukan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Ada pungli yang diduga dilakukan pihak luar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membentuk komisioner baru di Garut, Jawa Barat.

Tidak adanya komisioner KPAI di Garut rupanya disalahgunakan sejumlah oknum untuk melakukan pungli. 

Beberapa calon komisioner dimintai uang dengan modus, Garut akan mandiri memiliki sekretariat KPAI lengkap dengan struktur organisasinya. Persoalan ini kemudian terendus Forum KPAI Jawa Barat. 

Baca Juga: Polres Garut Targetkan Zero Miras di Malam Tahun Baru, Mission Impossible?

Ketua Forum KPAI Jabar, Ato Rianto membantah adanya biaya atau uang yang harus dibayar saat rekrutmen komisioner.

“Kronologisnya pada suatu hari dihubungi oleh seseorang yang mengaku bahwa dia ikut di dalam rekrutmen calon komisioner KPAI Garut, mengakui bahwa ada pungutan biaya tanpa menyebut angka,” kata Ato, Rabu (27/12/2023).

Ia juga meyakini bahwa pungli yang dilakukan oleh para pelaku di luar aktivitas KPAI provinsi Jawa Barat, termasuk di luar aktivitas KPAI Pusat. 

“Bahwa atas nama forum KPAI Jawa Barat tidak pernah tahu dengan aktivitas rekrutmen yang hari ini ada di Kabupaten Garut. Sampai hari ini belum ada informasi apapun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Jadi aktivitas itu, kami tidak tahu menahu, dan saya yakinkan bahwa aktivitas itu bukan aktivitas yang terstruktur dengan KPAI Provinsi Jawa Barat atau KPAI pusat,” tambahnya.

Garut sendiri memang belum memiliki KPAI, sehingga seluruh penanganan dan pendampingan kasus anak masih menginduk kepada KPAI Daerah Tasikmalaya. Akan tetapi Ato menjelaskan, setiap wilayah berhak membentuk KPAI, tapi tanpa pungutan biaya.

“Memang dalam Undang-Undang untuk pembentukan KPAI Daerah itu bisa diinisiasi oleh masyarakat, oleh DPRD, atau Pemerintah Daerah itu sendiri. Tapi terkait kasus ini kami tidak tahu menahu dalam aktivitas itu,” jelasnya. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat membentuk relawan desa untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, Rabu (27/12/2023).

Pembentukan relawan desa yang dihadiri BPBD Kabupaten Ciamis dan Muspika Pamarican tersebut merupakan bagian dari siaga tanggap bencana.

Relawan yang bergabung mendapat pelatihan dasar penanggulangan bencana dari BPBD, Damkar, dan Tagana Ciamis.

Kepala Desa Sidaharja, Haris Munandar mengatakan, relawan dibentuk dalam rangka meningkatkan SDM bidang sosial kemanusiaan. 

“Kami ingin ada bentuk kepedulian dari masyarakat terkait sosial kemanusiaan. Maka dari itu kami membentuk jajaran pengurus mitigasi relawan desa,” katanya, Rabu (27/12/2023).

Baca Juga: Jelang Musim Tanam, Puluhan Petani di Ciamis Ini Berburu Tikus di Sawah

Menurut Haris, pengurus relawan mitigasi desa berasal dari Karang Taruna, Pemdes, serta masyarakat.

“Mudah mudahan, setelah dibentuk dan diberikan pembekalan materi, para relawan desa ini akan mempunyai rasa tanggung jawab. Serta peduli akan lingkungan terutama saat terjadi bencana,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemdes Sidaharja juga memberikan peralatan penanganan bencana, seperti mesin gergaji (senso).

“Selain kita bentuk, kita juga berikan peralatan logistik untuk relawan desa, jadi nanti ketika ada bencana terjadi, tim mitigasi desa ini sudah bisa langsung bergerak tanpa kebingungan mencari peralatan,” jelasnya.

Haris berharap para relawan desa bisa bergabung bersama komunitas relawan lainnya.

“Terutama Relawan Ciamis Selatan (RCS) nanti kita gabungkan, biar RCS bisa memberikan semangat kepada para relawan Desa Sidaharja,” tandasnya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Menjadi salah satu kawasan rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat, Jawa Barat, bersiaga di sejumlah kawasan wisata. Salah satu lokasi wisata yang menjadi atensi BPBD Bandung Barat yaitu kawasan Lembang.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Bandung Barat, kawasan wisata Lembang menjadi lokasi paling banyak dikunjungi wisatawan pada libur panjang Natal dan tahun baru ini.

Jumlah kendaraan yang melintasi jalur kawasan wisata yang juga salah satu rawan bencana itu mencapai 37.347 kendaraan. Oleh karenanya, ini penting dan perlu antisipasi instansi terkait mengenai potensi bencana di kawasan Lembang.

Baca Juga : Hati-hati! Kawasan Lembang Langganan Banjir Saat Hujan

Plt Kepala BPBD Bandung Barat, Asep Sehabudin mengatakan, pihaknya menyiagakan puluhan petugas dan juga relawan bencana di pos taktis Lembang. Hal itu sebagai tindakan preventif mengantisipasi terjadinya bencana di kawasan tersebut.

“Kami membuat posko di kawasan wisata termasuk di Lembang untuk siaga bencana, dan setiap anggota BPBD ataupun relawan akan ditempatkan di desa rawan bencana,” ucap Asep, Rabu (27/12/2023).

Ia juga mengatakan, pihaknya tidak hanya bersiaga, namun juga mengedukasi masyarakat. Hal itu sesuai dengan arahan Penjabat Bupati Bandung Barat, Arsan Latif terkait upaya antisipasi dan penanganan bencana.

Asep menambahkan, pihaknya menerjunkan 50 petugas BPBD Bandung Barat dan relawan yang tersebar di beberapa lokasi rawan bencana, termasuk di kawasan wisata Lembang.

Asep juga mengimbau agar para pengelola wisata di Lembang untuk selalu berhati-hati dan sigap serta waspada. Hal itu karena bencana bisa terjadi kapan pun seiring dengan tingginya curah hujan saat ini. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Jawa Barat, mengaku belum memilah pemilih disabilitas mental yang tercatat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

KPU Kabupaten Bandung mengaku, belum mengetahui secara rinci jumlah pemilih kategori disabilitas yang masuk ke dalam DPT tersebut.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Ahmad Rosadi mengakui, pihaknya memasukan kategori disabilitas saat pendataan pemilih.

Baca Juga : KPU Jawa Barat Jamin Pemilih Disabilitas Tetap Bisa Salurkan Hak Suaranya

“Pemilih disabilitas itu beragam, kami belum memilahnya. Jumlah pemilih kategori itu, saya juga belum mengetahuinya. Datanya ada di komputer. Operatornya sedang ada kegiatan di luar,” ungkap Ahmad, Rabu (27/12/2023).

Sebagai informasi, KPU Jawa Barat menginformasikan jika jumlah pemilih disabilitas mental di Kabupaten Bandung mencapai 2.467 orang. Jumlah pemilih kategori itu pun menjadi terbanyak di Jawa Barat.

Terkait informasi tersebut, Ahmad belum mau mengkonfirmasi kebenaran data pemilih disabilitas mental tersebut. Ahmad beralasan, jika ia pun menduduki jabatan salah satu komisioner di KPU Kabupaten Bandung baru dua bulan. Sedangkan pada saat pendataan pemiih tersebut, ia mengaku belum menjadi komisioner KPU Kabupaten Bandung.

“Soal data itu, saya juga kan baru. Saya belum menjabat komisioner KPU Kabupaten Bandung saat penetapan pemilih (DPT). Saya belum sempai memilah-milahnya,” katanya.

Baca Juga : DPT Pemilu 2024 di Kota Banjar Didominasi Pemilih Milenial

Meskipun demikian, kata Ahmad, pihaknya akan tetap memfasilitasi seluruh pemilih dalam Pemilu 2024 ini, termasuk disabilitas mental. Hal tersebut untuk menjamin para pemilih menyalurkan hak suara politiknya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menghadiri kegiatan Halaqah Ulama ke 6 yang berlangsung di Gedung KH Irfan Hielmy Komplek Islamic Center Ciamis, Rabu (27/12/2023).

Kegiatan Halaqah Ulama sebagai wadah silaturahmi dan tukar pikiran para ulama dan Umaro serta masyarakat Kabupaten Ciamis. Tema kegiatan ini yakni Berkhidmat membina umat, menguatkan ukhuwah membangun masyarakat Marhamah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyerahkan beasiswa kepada 140 santri yang tersebar di Kabupaten Ciamis secara simbolis. Kemudian juga kitab kuning yang diserahkan kepada MUI kecamatan.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyebut bahwa pentingnya kebersamaan itu, apalagi saat ini dalam persiapan jelang tahun politik.

“Mari kita bersama-sama dalam menciptakan kondusifitas, terutama saat ini sudah memasuki tahun politik. Mari kita kawal pesta demokrasi ini dengan aman, damai serta tertib,” katanya.

Menurutnya, momentum halaqah ulama ini jadi tonggak bersama antara ulama kemudian Umara dan agnia serta masyarakat untuk sama-sama ciptakan kondusivitas di Kabupaten Ciamis.

Baca Juga: IGD RSUD Ciamis Dioptimalkan di Libur Nataru

“Meskipun beda pilihan dalam politik, masyarakat harus tetap akur jangan ada gesekan apalagi benturan, Ciamis itu harus tetap kondusif,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MUI Ciamis,KH Saeful Ujun mengatakan kegiatan Halaqah Ulama ini dihadiri oleh semua ormas Islam yang ada di Kabupaten Ciamis melalui Ketua MUI dari Desa dan juga Kecamatan.

“Kegiatan ini dalam rangka untuk mempersatukan umat, kegiatan ini juga dipenuhi dengan ceramah keagamaan dan juga diskusi,” pungkasnya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Dalam satu pekan ke depan, hujan dengan intensitas tinggi bakal terjadi di sebagian wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung.

Hal tersebut Berdasarkan hasil prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Bandung.

Kepala BMKG Kota Bandung, Teguh Raya mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan peristiwa hujan lebat tersebut terjadi. Salah satu faktornya yakni pembentukan awan atau peningkatan curah hujan.

Baca Juga : Waspada! Bencana Hidrometeorologi Mengintai Kabupaten Bandung

“Kita melihat suhu muka laut di sekitar perairan utara Jawa Barat masih relatif hangat. Maka mengindikasikan adanya potensi penambahan uap air ke wilayah Indonesia,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya di sebagian Jawa Barat, terjadinya kelembaban relatif yang cukup tinggi. Kemudian aktifnya gelombang atmosfer tipe Rossby Equatorial. Kemudian labilitas atmosfer yang secara umum berada pada kategori labil sedang hingga kuat.

“Jadi dalam sepekan ke depan, kami prakirakan terjadinya peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Jawa Barat, termasuk di Bandung. Ini karena terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan awan,” ujarnya.

Teguh menerangkan, sebagian wilayah Jawa Barat yang mengalami peningkatan curah hujan, yakni meliputi hujan sedang hingga lebat. Lebih jauh, intensitas hujan yang dapat terjadi tersebut berada pada skala lokal dan durasi singkat.

Baca Juga : Menilik Penyebab Jalan Amir Machmud Kota Cimahi Jadi Langganan Banjir

Oleh karena itu, Teguh berharap masyarakat di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya untuk waspada dan berhati-hati dengan potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya di Bandung untuk waspada akan potensi hujan dengan petir dan angin kencang. Dengan rentang waktu terjadi antara siang hingga malam hari,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Sidang kasus dugaan pembunuhan dengan terdakwa Warga Negara Asing (WNA) berinisial ALW asal Amerika, berjalan lancar di Pengadilan Negeri Kota Banjar Rabu (27/12/2023).

ALW terjerat hukum usai melakukan aksi pembunuhan ayah mertuanya Agus Sopiyan (58) warga Dusun Randegan, Desa Raharja Kota Banjar.

Sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2023 berkas perkara dugaan kasus pembunuhan tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Banjar.

Pada sidang perdana pembacaan dakwaan tersebut terdakwa ALW dikawal ketat oleh aparat Kepolisian dari Polres Banjar. Terdakwa mengenakan kaos putih ditemani oleh istrinya.

Jaksa Penuntut Umum, Pragesta Sudarso, mengatakan, sidang kasus dugaan pembunuhan dengan terdakwa ALW tersebut merupakan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam proses persidangan terdakwa menerima apa yang menjadi dakwaan dalam perkara tersebut. Proses persidangan juga berjalan lancar.

Hanya sedikit kendala agak kesulitan dalam pemahaman bahasa. Namun itu juga bisa dipahami karena dalam proses persidangan terdakwa juga dibantu oleh penerjemah.

“Hari ini sidang perdana untuk perkara WNA Arthur Leigh Welohr dengan agenda sidang pembacaan dakwaan untuk perkara pembunuhan,” kata Pragesta kepada wartawan, Rabu (27/12/2023).

“Nanti akan dilanjutkan lagi tanggal 4 Januari 2024 untuk perkara pengrusakan sekaligus dengan pemeriksaan saksi,” katanya menambahkan.

Baca juga: Polres Kota Banjar Lakukan Pengamanan Sidang Perdana Kasus Pembunuhan oleh WNA

Terdakwa WNA Berjanji Tidak Akan Marah-marah dalam Persidangan

Lanjutnya mengatakan, terkait kondisi terdakwa yang dikenal temperamen terdakwa telah berjanji tidak akan marah-marah, asalkan diberikan waktu luang untuk berbicara dengan isterinya.

“Tadi ada sedikit kata-kata menyampaikan pesan dia tidak akan marah-marah. Tidak berbuat onar lagi asalkan diberi waktu lebih banyak untuk berbicara dengan istrinya dan makanan yang mencukupi,” katanya.

Diketahui ALW menjadi terdakwa atas perkara dugaan pembunuhan yang ia lakukan terhadap ayah mertuanya sendiri Agus Sopiyan pada 18 Oktober 2023.

Dalam perkara ini ALW diancam dengan Pasal 406 terkait pengrusakan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan dan Pasal 338, 340 terkait pembunuhan ancamannya hukuman mati, seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran Covid-19 varian JN.1. Terutama selama masa libur Natal dan tahun baru.

Menurutnya dengan jumlah kasus Covid-19 varian JN.1 yang kini mencapai 51 kasus, menunjukan kondisi urgent. Pihaknya pun mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaannya.

Kendati pemerintah pusat menyatakan resiko varian JN.1 relatif kecil ketimbang sejumlah varian sebelumnya. Namun, ia tetap meminta masyarakat untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan.

Baca Juga : Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Jawa Barat, Dinas kesehatan Keluarkan Surat Edaran

“Segera hindari kerumunan dan gunakan masker, jika merasa sakit atau kurang sehat. Karena kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (27/12/2023).

Oleh karena itu, Bambang menekan akan pentingnya memaksimalkan protokol kesehatan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.

Mengingat pada masa libur panjang, maka pasti akan terjadi kerumunan. Maka penting untuk melakukan proteksi diri, seperti kebiasaan mencuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian JN.1 ini.

Ia menerangkan, masyarakat perlu menerapkan mitigasi dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Baca Juga : Dari 59 Temuan Kasus Covid-19 di Bandung, 14 Pasien Jalani Perawatan di RS

Sementara itu, terkait penanganan penyebaran Covid-19 varian JN.1 ini, Pemkot Bandung masih mengikuti aturan pemerintah pusat. Pembatasan sosial belum diterapkan secara luas, baik di pusat perbelanjaan maupun titik kerumunan.

“Jadi kami belum menerapkan pembatasan sosial. Namun jika ada kasus, kami akan melakukan pelacakan kontak erat dan penindakan sesuai prosedur yang telah berlaku sebelumnya. Tentunya upaya antisipasi penyebaran Covid-19 ini menjadi tanggung jawab bersama,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)