harapanrakyat.com – Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rumah susun sederhana milik (rusunami). Nantinya, rusunami ini mampu menampung 1800 penghuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bandung.

Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pembangunan rumah susun itu menjadi pilot project pembangunan di Kota Bandung. Pembiayaan pembangunan rusunami itu melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Rusunami Cisaranten Bina Harapan merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo. Kita patut berbangga karena Kota Bandung jadi pilot project pembangunan,” ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (28/12/2023).

Baca Juga : Pemkot Bandung Resmi Cabut Darurat Sampah

Menurutnya, rumah susun bukan hanya tentang pembangunan fisik, terlebih di Kota Bandung. Melainkan juga mengubah realitas kehidupan bagi yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.

Ia menerangkan program tersebut, merupakan langkah nyata untuk menciptakan inklusifitas dan kesetaraan bagi semua warga Kota Bandung.

“Kami berharap dengan target hunian rumah susun sekitar 1.800 tersebut, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung sebagai tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Ia menerangkan, 8 ribu jiwa yang menempati bangunan tersebut, nantinya memperoleh fasilitas yang layak dan bisa mensejahterakan masyarakat.

“Jadi setelah rampung dan menjadi hunian masyarakat, area tersebut bisa bebas sampah. Maka saya menitipkan, setelah selesai dan segera isi huniannya. Masyarakat bisa mengolah sampah dari sumbernya. Sehingga tidak di buang ke TPS, tapi kita olah menjadi berkah,” katanya.

Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Bandung Kurangi Backlog Perumahan

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo berharap pembangunan rumah susun ini mampu memberikan fasilitas yang menunjang bagi masyarakat. Khususnya dalam hal kebutuhan air bersih.

Lebih jauh, rencana pembangunan rusunami Cisaranten Bina Harapan, merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan proyek KPBU.

Baca Juga : Walhi : Luas Lahan Hutan di Jawa Barat Terus Berkurang

“Kementerian PUPR menyiapkan Proyek KPBU Rusunami Cisaranten Bina Harapan ini merupakan pilot project untuk mengurangi backlog perumahan sesuai target RPJMN 2020-2024,” ucapnya.

Sebagai informasi, rencananya rumah susun Cisaranten Bandung ini akan memiliki 1.879 unit, termasuk 8 unit disabilitas dan mengadopsi green building concept. Seluruhnya dengan Skema Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan Pemkot Bandung telah mencabut status darurat sampah. Mengingat seluruh Tempat Penampungan Sampah (TPS) di Kota Bandung, Jawa Barat, sudah dalam kondisi terkendali.

Menurutnya, sebanyak 135 TPS di Kota Bandung dalam kondisi terkendali dan tidak mengalami penumpukan.

“Serta masyarakat kita, untuk proses pengolahan (sampah) juga semakin masif,” ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (28/12/2023).

Walau demikian, pihaknya terus mendorong agar terus melakukan pengolahan sampah secara rutin di hulu. Sehingga, kata Bambang, di hilir hanya menampung sampah residu saja.

Baca Juga : Pekan Depan, Pemkot Bandung Cabut Status Darurat Sampah

“Ini menjadi penting, karena ada sebuah kebijakan di TPA Sarimukti itu nantinya yang hanya menerima sampah residu. Maka dengan pertimbangan segala macam selama 2 bulan terakhir, maka kita cabut darurat sampah. Serta kita punya rencana akan ada pengurangan volume sampah,” katanya.

Bambang menjelaskan pada bulan terakhir, volume sampah yang bisa keluar di Kota Bandung sekitar 900 ton.

“Jadi dari 900 ton sampah itu sudah mulai sedikit residunya, dan sudah diolah yang organiknya di hulu atau sumbernya. Atas dasar itu, Pemkot Bandung akhirnya mencabut darurat sampah,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Selama tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Ciamis telah meraih capaian yang sangat luar biasa, penghargaan dalam Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Bahkan, dalam rentan satu tahun ini DPRKPLH Kabupaten Ciamis telah mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya peraih penghargaan Adiwiyata dari mulai tingkat Provinsi Jawa Barat hingga tingkat Nasional.

Kepala DPRKPLH Ciamis Taufik Gumelar mengatakan, pada tahun ini sangat membanggakan sekali. Selain 33 sekolah yang berhasil meraih penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Ciamis.

Terdapat 9 sekolah/madrasah yang meraih penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat. 3 madrasah meraih penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional dan 1 madrasah meraih penghargaan tingkat mandiri.

“Program Adiwiyata ini tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan dan kerjasama dari instansi terkait. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pendidikan, Kemenag, KCD wilayah XIII Provinsi Jabar,” katanya.

Hal tersebut Taufik sampaikan dalam kegiatan refleksi akhir tahun dan penyerahan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Mandiri tahun 2022 dan 2023, Rabu (28/12/2023) di Aula Dinas PRKPLH Ciamis.

Baca Juga: Halaqah Ulama ke 6, Bupati Ciamis Ingatkan Pentingnya Kebersamaan

Pemda Ciamis sangat mengapresiasi peran sekolah dalam menjawab tantangan lingkungan hidup. Karena warga sekolah bukan hanya menjadi agen perubahan, tetapi juga mitra pemerintah dalam hal ini DPRKPLH untuk upaya pelestarian alam.

“Dengan terus berkomitmen kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, hijau dan berkelanjutan,” tuturnya.

Taufik menjelaskan, penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi menjadi tantangan untuk terus meningkatkan upaya pelestarian lingkungan. Maka dari itu, teruslah menjadi contoh yang menginspirasi sinergi, satu aksi untuk bumi.

“Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap kebijakan yang kita terapkan, semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan kita,” pungkasnya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan konsultasi publik terkait Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Adipati Angganaya Bappeda Kabupaten Ciamis, Kamis (28/12/2023) ini, bertujuan untuk membahas RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Selain itu, Pemkab Ciamis juga menggelar acara Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

Baca juga: Pemkab Ciamis Raih Anugerah Opini Kualitas Tertinggi Pelayanan Publik

Maksud dan Tujuan Forum Konsultasi Publik RPD Ciamis

Forum Konsultasi Publik RPD memiliki peran krusial dalam penyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.

RPD ini menjadi landasan penting bagi daerah, terutama dengan berakhirnya periode Rencana Jangka Menengah Daerah pada Tahun 2024.

Forum ini diadakan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak terkait.

Hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan rancangan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 yang telah disusun sebelumnya.

Pentingnya Kick Off Meeting RKPD

Kegiatan Kick Off Meeting penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi mengenai agenda pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Ciamis, unsur DPRD Kabupaten Ciamis, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Unsur Perangkat Daerah, Camat, organisasi wanita, komite perencana secara langsung.

Selain itu, turut hadir secara daring Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Ciamis, instansi vertikal, unsur akademisi, lembaga/organisasi masyarakat, serta stakeholder lainnya.

Fokus Penyusunan RPD dan RKPD

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra, menekankan perlunya penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai landasan bagi pembangunan daerah.

“Terutama dengan berakhirnya periode RPJMD pada tahun 2024,” katanya.

Yana menekankan pentingnya mempertimbangkan evaluasi kinerja daerah serta isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini.

Khususnya, kata Yana, dalam penyusunan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 dan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

Sejumlah narasumber hadir dalam acara tersebut, seperti dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kabupaten Ciamis.

Narasumber dihadirkan untuk mengarahkan kebijakan pembangunan secara bersinergi antara nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Ciamis.

Laporan Bappeda Ciamis

Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, David Firda SH.,M.M, menyampaikan laporan terkait permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025-2026.

Menurut David, semua hal ini tertuang dalam dokumen Rancangan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026, yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

Tujuan dari forum ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Selain itu, kata David, rencana agenda perencanaan pembangunan tahun 2025 juga akan disampaikan kepada seluruh stakeholder.

David berharap, semua pihak terkait ikut berpartisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik RPD dan Kick Off Meeting RKPD.

“Tentunya untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis menuju tahun 2025 yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan saat ini,” pungkasnya. (Fahmi/R4/HR Online/Editor Deni)

harapanrakyat.com – Beragam fasilitas baru mewarnai wajah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat di Kota Bandung yang telah direvitalisasi. Mulai dari amfiteater rakyat hingga griya kriya kini tersedia di monumen yang menjadi simbol kegigihan masyarakat Jawa Barat melawan penjajajahan kolonial.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meresmikan wajah baru monumen juang itu pada Kamis (28/12/2023).

“Kita berada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Sebetulnya, monumen ini telah diresmikan oleh Gubernur (Jawa Barat) pada 28 tahun silam, Bapak Nuriana. Sekarang, monumen perjuangan ini telah melalui porses revitalisasi. Penggunaannya untuk publik Jawa Barat,” ucap Bey.

Baca Juga : Walhi : Luas Lahan Hutan di Jawa Barat Terus Berkurang

Berdasarkan pantauan di lapangan, selain tersedianya amfiteater rakyat, wajah baru monumen perjuangan ini memiliki kawasan kuliner, tempat bermain, musala, dan teater rakyat.

Sebagai informasi, monumen ini memiliki luas lahan kurang lebih 72.040 meter persegi. Monumen ini memiliki total luas bangunan sekitar 2.143 meter persegi. Menurut Bey, monumen tersebut merupakan salah satu fasilitas publik terbaik di Jawa Barat.

“Jadi pekerjaan kita justru sebetulnya setelah peresmian ini. Kita harus menjaga bersama merawat monumen perjuangan ini agar tetap bersih dan semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya,” tuturnya.

Baca Juga : Pembangunan Jembatan Walahar di Karawang Telan Anggaran Rp 52 Miliar

Karena itu, Bey meminta kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan sekaligus merawat fasilitas yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat.

“Ini ada teaternya. Jadi kalau warga Jawa Barat, warga Bandung, banyak pekerja seni bisa memanfaatkannya. Menampilkan atraksi dari mulai tarian, bernyanyi, bisa juga pameran lukisan dan lain sebagainya,” ucap Bey. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Pasien HIV/Aids (ODHA) kini bisa menikmati layanan berobat gratis di Poli Soka RSUD Kota Banjar, Jawa Barat.

Pihak rumah sakit tidak lagi menarik biaya retribusi untuk untuk pasien HIV/Aids tersebut sebesar Rp 50 ribu.

Hal itu disampaikan Petugas Poli Soka RSUD Banjar dr Timbul Sugiharto, saat validasi data kasus HIV/Aids tahun 2023, di Dinas Kesehatan Kota Banjar, Kamis (28/12/2022).

Ia mengatakan, layanan berobat ke Poli Soka untuk pasien HIV/Aids sekarang tidak dikenakan biaya alias gratis. Baik untuk pasien HIV/Aids warga Kota Banjar maupun warga luar.

Sebetulnya, kata dr Timbul, layanan tersebut memang ada dan harus bayar biaya retribusi. Tetapi, pihak RSUD Banjar membuat kebijakan kerja sama dengan Baznas, untuk pembayaran retribusi tersebut.

Adapun layanan berobat gratis di Poli Soka yang dapat pasien HIV/Aids akses tersebut, meliputi deteksi dini maupun pengobatan. 

“Kepentingan berobat ke Poli Soka untuk pasien ODHA di RSUD Banjar itu tidak dikenakan biaya retribusi,” kata Timbul.

Sementara itu, Pengelola Program Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Banjar, Syahid Burhani, membeberkan data kasus ODHA selama tahun 2023.

Ia mengatakan, bahwa berdasarkan hasil validasi dari awal Januari sampai Desember 2023 ini, tercatat sebanyak 54 kasus ODHA.

Sedangkan dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 17 ODHA meninggal dunia. Kemudian dari 6 ibu hamil, 5 bayi yang dilahirkan saat ini belum terdeteksi.

“Namun satu bayi meninggal dunia,” katanya.

Menurutnya, rata-rata ODHA masih berusia produktif, dan didominasi oleh kelompok penyuka sesama jenis (LSL).

“Kita memprioritaskan penanggulangan HIV/Aids di tahun 2024, lebih menyasar populasi kunci,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cimahi, Jawa Barat, secara terbuka mengumumkan menerima pecandu narkoba untuk direhabilitasi tanpa pungutan biaya.

Kepala BNNK Cimahi Yulius Amra mengatakan hal tersebut kepada wartawan ketika menggelar jumpa pers di kantor BNNK Cimahi, Kamis (28/12/2023).

“Kami sangat terbuka bagi masyarakat Kota Cimahi tidak ragu menitipkan anak atau keluarganya yang kecanduan masalah narkoba untuk kami berikan rehabilitasi,” ucapnya.

Baca Juga : Pemkot Cimahi Luncurkan PSC 119, Tangani Pasien Gawat Darurat

Yulius menjelaskan, pihaknya mengakui jika banyak dari masyarakat yang merasa ragu menitipkan anggota keluarganya yang menjadi pecandu narkoba ke BNNK. Hal itu terutama masyarakat yang belum mengetahui aturan. Biasanya, kata Yulius, mereka resah takut anggota keluarganya akan menjalani proses hukum atau ketakutan biaya rehabilitasi yang besar.

“Saya tegaskan, BNNK sangat welcome kepada siapapun yang hendak menitipkan keluarganya yang kecanduan narkoba untuk kami rehabilitasi. Jelas kami akan terima secara terbuka dan gratis,” kata Yulius.

Yulius juga mengatakan, untuk siapa saja pemakai atau pecandu narkoba yang sudah siap melakukan rehabilitasi di BNNK Cimahi baik narkotika murni maupun psikotropika, pihaknya siap membantu. Para pecandu narkoba ini, kata ia, bisa menjalani proses rehabilitasi tanpa ada batasan dosis ataupun jangka waktu penggunaan.

“Tentunya di awal, kami harus melihat apa saja terapi yang pasien butuhkan. Karena setiap penyalahgunaan (narkoba) itu berbeda-beda terapinya, sesuai dengan tingkat keparahannya,” tutur Yulius.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BNNK Kota Cimahi saat ini gencar memerangi narkoba. Ia pun mengajak semua kalangan turut berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Cimahi, Pecandu Jalani Rehabilitasi

Lanjut Julius, pihaknya sejak bulan Januari hingga akhir tahun ini, BNNK Cimahi telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 3 orang. Yakni 2 orang yang berperan sebagai penjual dan 1 orang pecandu atau pengguna narkoba.

Baca Juga : Walhi : Luas Lahan Hutan di Jawa Barat Terus Berkurang

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, kata Yulius, pihaknya menyita barang bukti berupa 544 butir pil Triheximer, 50 butir pil Tramadol, dan 40 butir pil Trihexypenidil.

“Untuk penjual (narkoba) kita limpahkan ke Polres Cimahi, sedangkan untuk kasus pecandu dalam kasus ini kami berikan rehabilitas,” tuturnya. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)