harapanrakyat.com – Seorang oknum kepala desa di Kecamatan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, teridentifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dugaan melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Dugaan pelanggaran itu yakni oknum kades itu mendukung salah seorang calon legislatif (caleg) DPRD Bandung Barat. Foto bersama antara oknum kades dengan seorang caleg saat berkampanye, menjadi salah satu bukti yang saat ini dikantongi Bawaslu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Bandung Barat, Ahmad Zaenudin membenarkan adanya laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu tersebut. Ia mengaku, pihaknya menerima aduan masyarakat itu pada Kamis (27/12/2023) lalu.

Baca Juga : DPRD Jawa Barat Soroti Kesiapan KPU Cimahi Jelang Pemilu 2024

“Buktinya ada. Jadi pelapor menyertakan bukti foto kades tersebut bersama seorang caleg. Maka sesuai aturan, kami menilai laporan itu memenuhi syarat untuk naik ke Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu),” kata Ahmad, Senin (8/1/2024).

Ahmad mengatakan, pada awalnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lembang menerima laporan pelanggaran tersebut. Kemudian, Bawaslu Bandung Barat menggelar kajian awal dan rapat pleno. Dari hasil kajian tersebut, kata Ahmad, Bawaslu mengidentifikasi bahwa telah adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Oknum kades tersebut, kata Ahmad, telah melanggar ketentuan pasal 490 juncto 282 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

“Hasil penelaahan itu berguna untuk memperkuat indikasi atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Yaitu melakukan keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu pada masa kampanye,” tuturnya.

“Akan ada pemanggilan untuk klarifikasi kepada pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Sejauh ini, Bawaslu Bandung Barat telah melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan juga saksi-saksi. Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu, saat ini sedang melakukan kajian mendalam. Apakah kejadiannya sudah memenuhi kategori pelanggaran pidana Pemilu atau tidak,” ujarnya menambahkan.

Bawaslu Dalami Fakta Pelanggaran Pemilu

Ahmad juga menuturkan, penanganan pada dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh oknum kades ini masih akan terus berjalan hingga 9 hari ke depan. Ini berarti, kata ia, masih ada cukup waktu untuk melakukan upaya penggalian fakta-fakta pelanggaran.

Oleh karena itu, lanjut Ahmad, pihaknya mengharapkan penegakan hukum pidana Pemilu ini dapat berjalan dengan semestinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga : Pj Gubernur Jawa Barat Geram Aksi 13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Cederai Netralitas Pemilu

“Tentunya peran partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu ini sangat penting. Karena kita harus berbagi peran dan bekerja bersama mengawasi serta menegakan keadilan Pemilu. Agar Pemilu dapat berjalan secara adil dan berintegritas. Selain itu, tidak ada pelanggaran Pemilu di kemudian hari,” ucap Ahmad. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Tebing longsor di Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menutupi jalan desa. Peristiwa itu terjadi Senin (8/1/2024) sekitar pukul 16.30 WIB.

Jalan yang tertimbun tanah longsor itu menghubungkan antara Desa Mekarmulya dengan Desa Sidamulih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kepala Desa Mekarmulya, Cucu Permana Putra membenarkan adanya kejadian tebing longsor menutup akses jalan.

“Ia benar itu lokasinya di daerah Cingkrang Desa Mekarmulya. Tadi saya sudah perintahkan ke staf desa untuk membuat laporan ke BPBD,” katanya.

Menurut Cucu, longsor tebing tersebut menutup seluruh bahu jalan. Sehingga butuh bantuan alat berat untuk evakuasi material tanah longsor tersebut.

Baca Juga: Api Hanguskan Kandang Ayam Garuda Sakti Kencana Farm di Ciamis, Kerugian Rp1,2 Miliar

Cucu menjelaskan, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya terdekat yang digunakan warga dan anak sekolah.

“Mengingat jalan ini satu-satunya akses terdekat yang digunakan oleh warga serta anak sekolah, maka kami butuh bantuan alat berat dengan segera. Tadi juga kami sudah menghubungi DPUPRP serta workshop, mudah-mudahan besok hari bisa digunakan alat beratnya,” terangnya. (Suherman/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Gempa Sumedang beberapa waktu lalu meningkatkan kewaspadaan daerah lain terhadap kebencanaan di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung. Terlebih, patahan Sesar Lembang berada di kota berjuluk kota kembang tersebut.

Melihat hal tersebut, Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, melibatkan para ahli terkait Sesar Lembang.

Menurutnya para ahli tersebut, bisa melakukan kajian potensi bencana dari aktivitas Sesar Lembang tersebut. Dengan demikian, juga dapat meluruskan berita yang simpang siur terkait patahan tersebut.

Baca Juga : Gempa 2,7 Magnitudo di Garut, BPBD Sebut Belum Ada Laporan Kerusakan

“Para ahli ini, akan memberikan kontribusi dari sisi keilmuan. Sehingga bisa diketahui, mana yang benar-benar berpotensi terjadinya kerawanan (bencana),” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (8/1/2023).

Sebagai informasi, Sesar Lembang sempat aktif pada tahun 2011 silam. Akibatnya, Kampung Muril di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat luluh lantak. Bahkan, sekitar 105 rumah rusak dengan gempa berkekuatan 3,3 magnitudo.

Ia menerangkan, isu potensi bencana kembali muncul ketika terjadi bencana gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang karena adanya aktivitas sesar.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung melakukan mitigasi bencana. Lebih jauh, dengan kajian dari para ahli tersebut, maka akan ada pemetaan terkait wilayah yang rawan akan bencana.

Selain itu, pihaknya juga berharap melalui beragam upaya itu, mampu meminimalisir dan memprediksi bencana yang akan terjadi di Kota Bandung.

“Jadi kami tentu harus melakukan pemetaan terkait titik-titik kerawanannya. Itu nanti yang bicara harus ahlinya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Tak salaman dengan Anies Baswedan usai debat capres ketiga pada Minggu (7/1/2024) malam, Prabowo Subianto ungkap alasannya dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Prabowo mengungkapkan jika ia lebih tua dan senior, sehingga Anies yang seharusnya datang kepadanya.

“Dia sama sekali nggak datang ke saya. Saya ini lebih tua dan senior,” tandas Prabowo kepada awak media.

Perlakuan ini pun menjadi sorotan, usai keduanya melangsungkan debat capres ketiga yang cukup sengit. Mengingat tema debat kemarin malam menyinggung soal pertahanan yang menjadi ranah Prabowo saat ini.

Di sisi lain, Anies mengaku sudah mencari Prabowo untuk bersalaman setelah debat selesai. Namun, ia justru tidak menemukannya. “Saya sudah mencari beliau tapi tidak ada,” kata Anies.

Momen Anies tak salaman dengan Prabowo usai debat calon presiden pun menjadi perhatian publik.

Baca Juga: Resmikan Akademi Sepak Bola Garudayaksa, Erick Thohir: Prabowo Subianto Bukan Figur Karbitan

Debat Capres Ketiga Berlangsung Cukup Sengit

Menghadirkan 3 calon presiden, diantaranya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Dalam debat tersebut mengusung tema “Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Hubungan Internasional, dan Geopolitik”.

Selain hal tersebut, beberapa momen debat capres pun jadi sorotan. Salah satunya terkait kinerja Kementerian Pertahanan yang menjadi penilaian capres nomor urut 1 dan 3.

Ganjar memberikan nilai 5 dari 10. Kemudian Anies memberi nilai 11 dari 100. Keduanya menilai bahwa kinerja dan kebijakan Menteri Pertahanan sebelumnya jauh lebih baik.

Selama berlangsungnya debat, dua capres nomor urut 1 dan 2 ini memang terlihat beradu argumen hingga suasana memanas. Sedangkan, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjadi penengah dan pendingin keduanya.

Baca Juga: PKS Ingatkan Anies Baswedan Perbaiki Komunikasi dengan Partai Pendukung

Efek dari Disudutkannya Salah Satu Capres

Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah tak bersalamannya Anies dan Prabowo setelah berakhirnya debat capres ketiga.

Saat itu terlihat Prabowo dan Ganjar bersalaman. Lantas Prabowo begitu saja menepi dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menghampirinya, yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan, Anies hanya bersalaman dengan Ganjar dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, sampai akhirnya penonton memenuhi panggung.

Momen Prabowo tak salaman dengan Anies usai debat capres ketiga ini menjadi salah satu efek dari disudutkannya salah satu calon presiden 2024. (Dinar/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Alat peraga kampanye (APK) berupa baliho calon anggota legislatif (caleg) yang terpasang di ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banjar, sampai saat ini belum juga ditertibkan.

Selain terpasang di RTH, APK caleg rusak yang membahayakan pengguna jalan juga masih terpasang.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar, Jawa Barat, pun angkat bicara terkait penertiban APK tersebut.

Kepala Dinas Satpol PP Kota Banjar, Irwan Adhiawan mengatakan, untuk penertiban APK, pihaknya menunggu adanya surat resmi dari Bawaslu selaku pengawas.

“(Penertiban) Saya nunggu surat dari Bawaslu,” kata Irwan kepada harapanrakyat.com, Senin (8/1/2024).

Menurutnya, karena sekarang ini sudah mulai memasuki masa kampanye, kemungkinan dari Bawaslu sudah melakukan inventarisir.

Selain itu, Bawaslu juga sudah memberikan imbauan kepada peserta pemilu, untuk memasang APK sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Kemungkinan Bawaslu sudah menginventarisir APK, dan mengimbau kepada peserta pemilu penempatannya sesuai keputusan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar mengungkapkan, bahwa APK seperti baliho Caleg yang terpasang di RTH melanggar aturan.

Saat ini, Bawaslu tengah menginventarisir APK yang melanggar aturan. Termasuk sejumlah APK di tepi jalan, yang kondisinya rusak dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Jika memang ada alat peraga kampanye seperti itu, maka Bawaslu melakukan langkah persuasif. Seperti melakukan koordinasi dengan peserta pemilu, supaya memindahkan secara mandiri.

“Namun jika melanggar seperti baliho caleg yang terpasang di RTH, maka kami akan akan masukkan dalam proses inventarisir APK yang melanggar,” ungkapnya belum lama ini. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – DPRD Jawa Barat menyoroti sejumlah persoalan terkait kesiapan proses pelaksanaan Pemilu di Kota Cimahi. Bahkan, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman pun menyoroti perihal rekrutmen dan asuransi kesehatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Bedi menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan kunjungan kerja ke KPU Cimahi. Bedi mengatakan, kunjungan kerja tersebut ingin membuat kepastian mengenai kesiapan logistik Pemilu 2024. Di antaranya surat suara, daftar pemilih tetap (DPT), dan daftar pemilih tambahan (DPTb).

“Kunjungan kerja yang kami lakukan itu untuk memastikan kesiapan KPU Cimahi dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Kami ingin memastikan tidak adanya kekeliruan,” kata Bedi, Senin (8/1/2024).

Baca Juga : Waduh, KPU Cimahi Potong Honor Petugas Sorlip Surat Suara Pemilu

Melalui kunjungan tersebut, lanjut Bedi, Komisi I DPRD Jawa Barat selain menyoroti terkait persiapan rekrutmen KPPS. Juga untuk memberi kepastian mengenai jaminan kesehatan untuk petugas KPPS.

“Apakah petugas KPPS ini telah mendapat asuransi kesehatan atau belum?,” ucapnya.

Bedi menuturkan kesiapan Pemilu ini terkait asuransi kesehatan bagi petugas KPPS di Cimahi. Hal itu sangat penting lantaran petugas KPPS akan bekerja hingga larut malam.

Antisipasi asuransi itu, kata Bedi, jelas sangat perlu. Sebab, kata Bedi, bercermin pada perhelatan Pemilu 2019, terdapat sejumlah petugas KPPS yang sakit hingga meninggal.

“Karenanya, ini sangat perlu kita antisipasi. Agar kejadian seperti di Pemilu 2019 tidak terulang kembali di Pemilu 2024. Jadi kami ingin memastikan kesiapan KPU Cimahi dalam Pemilu serentak ini,” ujarnya. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Sutrisno, warga Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican, mengeluhkan buruknya pelayanan PKM atau Puskesmas Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Pasalnya, istrinya yang tengah mengandung tidak mendapat pelayanan terbaik ketika datang ke PKM tersebut.

Bahkan, diduga akibat tidak mendapatkan pelayanan baik dari petugas PKM, janin dalam kandungan A, istri Sutrisno, dikabarkan meninggal saat tiba di RSUD Kota Banjar.

“Terus terang saya merasa kecewa dengan sikap dan pelayanan petugas jaga di PKM Pamarican,” kata Sutrisno kepada harapanrakyat.com melalui sambungan telepon, Senin (8/1/2024).

Sutrisno menjelaskan awal mula buruknya pelayanan PKM Pamarican Ciamis. Ia membawa istrinya ke Puskesmas Pamarican dengan menggunakan mobil bak terbuka, pada Minggu (7/1/2024) dini hari. Hal tersebut lantaran Sutrisno menduga istrinya akan melahirkan.

Namun setibanya di Puskesmas Pamarican, petugas jaga tidak melakukan tindakan apapun terhadap istrinya. Bahkan petugas jaga tidak membawa istrinya tersebut ke ruang tindakan.

Petugas PKM Pamarican hanya menanyakan usia kandungan berapa bulan. Kemudian  menanyakan ada pendarahan atau tidak.

“Saat bertanya itu pun istri saya didiamkan di atas mobil bak. Tidak ada tindakan apapun,” jelasnya.

“Malah menyuruh saya untuk segera membawa ke rumah sakit. Terserah mau ke rumah sakit manapun tergantung pilihan saya,” tambahnya.

Karena tidak mendapatkan sesuai yang diharapkan atau buruknya pelayanan PKM Pamarican Ciamis, Sutrisno pun lantas membawa istrinya ke rumah sakit di Kota Banjar.

Bahkan, mobil bak yang Sutrisno gunakan untuk membawa istrinya ke rumah sakit di Kota Banjar sempat kehabisan bensin di tengah perjalanan.

Tempat pertama yang Sutrisno tuju adalah rumah sakit swasta, namun sayang saat itu tidak ada dokter jaganya.

Sehingga ia pun menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjar, dan akhirnya istrinya mendapatkan pelayanan.

“Meski awalnya saya disalahkan karena tidak membawa rujukan serta pendampingan dari PKM Pamarican. Karena sebelumnya saya mengatakan sudah ke PKM Pamarican dulu, sebelum akhirnya ke rumah sakit,” jelasnya menambahkan.

Tanggapan Kepala UPTD Puskesmas Pamarican Ciamis Terkait Keluhan Buruknya Pelayanan PKM

Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Pamarican, Udung Hindayana, tidak menampik adanya kejadian tersebut. Pihaknya juga siap memberikan jawaban terkait pelayanan PKM Pamarican.

“Saya sudah mendengar kasus ini. Tapi tadi sudah menanyakan, apakah semua itu dilakukan sudah sesuai SOP PKM atau tidak. Nanti langsung saja konfirmasi ke petugas jaga yang saat itu menerima pasiennya,” katanya singkat.

Petugas jaga Rismayani Prabawanti, membenarkan jika Minggu sekitar pukul 01.00 atau 02.00 WIB ada pasien yang akan melahirkan datang ke PKM Pamarican.

Namun karena kondisi pasien sudah tidak mungkin dilakukan penanganan di PKM, maka ia pun menyarankan untuk ke rumah sakit.

“Saya langsung menyarankan kepada suaminya untuk langsung dibawa ke rumah sakit,” ungkapnya kepada harapanrakyat.com, Senin (8/1/2024).

Menurutnya, terkait buruknya pelayanan PKM Pamarican seperti yang keluarga pasien keluhkan tidak benar. Sebab, ia mengaku bahwa sudah memberikan pelayanan sesuai SOP kedaruratan pasien gawat darurat dan melihat sisi kemanusiaan.

“Yang saya lihat itu sisi kemanusiaannya. Karena pasien tidak mungkin harus ditangani dulu di PKM. Makanya saya langsung mengarahkan untuk langsung dibawa ke rumah sakit,” terangnya.

Sedangkan terkait dengan surat rujukan, ia memiliki alasan tersendiri tidak membuat surat tersebut.

Menurutnya, kebayang jika pasien harus dirawat dan dibuatkan rujukan dahulu oleh PKM. “Itu akan mengancam jiwa janin beserta ibunya,” ujarnya.

Rismayani menjelaskan, bahwa penanganan dan pembuatan rujukan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.

Terlebih saat itu petugas jaga hanya ada 2 orang. Kemudian sopir ambulans juga belum tentu bisa dihubungi.

“Waktu pas datang saya sudah melihat pasien dalam kondisi kesakitan. Bahkan setelah saya tanya, kemungkinan janin sudah dalam bahaya. Makanya saya ambil tindakan kemanusiaan agar pasien langsung saja dibawa ke rumah sakit,” jelasnya.

Hingga berita ini tayang, pasien saat ini masih dalam perawatan di RSUD Kota Banjar. (Suherman/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)